Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
6
BUKU
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DESA
SERIAL BAHAN BACAAN
BUKU 6
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENGARAH : Marwan Jafar (Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertingg...
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ~4
BAB I PENDAHULUAN ~10
BAB II MEMBANGUN PERENCANAAN BERSAMA MASYARAKAT ~12	
A. PEMAHAMAN TENTA...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 67 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa

  1. 1. 6 BUKU PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  2. 2. SERIAL BAHAN BACAAN BUKU 6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENGARAH : Marwan Jafar (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia) PENULIS : Wahyudin Kessa REVIEWER : Syaiful Huda, Sutoro Eko, Bito Wikantosa, Anwar Sanusi, Eko Sri Haryanto, Anom Surya Putra, Borni Kurniawan, Abdullah Kamil, Zaini Mustakim COVER & LAYOUT : Imambang, M. Yakub Cetakan Pertama, Maret 2015 Diterbitkan oleh : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3500334
  3. 3. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ~4 BAB I PENDAHULUAN ~10 BAB II MEMBANGUN PERENCANAAN BERSAMA MASYARAKAT ~12 A. PEMAHAMAN TENTANG KONDISI UMUM MASYARAKAT ~13 B. METODE PEMECAHAN MASALAH BERSAMA MASYARAKAT ~14 BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ~18 A. PENYUSUNAN RPJMDESA ~20 B. PENYUSUNAN RKP DESA ~35 BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA ~48 BAB V PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA ~65
  4. 4. 4 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA KATA PENGANTAR Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai mandat untuk menjalankan NAWACITA Jokowi-JK, khususnya NAWACITA Ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.” Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi UU No 6/2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutandenganfasilitasi,supervisidanpendampingan. Pendampingan desa itu bukan hanya sekedar menjalankan amanat UU Desa, tetapi juga modalitas penting untuk mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif. Harapan kami, dari hari ke hari
  5. 5. 5BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA desa inovatif semakin tumbuh berkembang dengan baik, antara lain karena pendampingan, baik yang dilakukan oleh institusi pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Sebagai Kementerian baru, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berkomitmen meninggalkan cara lama dan memulaicarabarudalampendampingandesa.Pendampingan desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan pula mendampingi dan mengawasai penggunaan Dana Desa, tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa. Pendampingan secara prinsipil berbeda dengan pembinaan. Dalam pembinaan, antara pembina dan yang dibina, mempunyai hubungan yang hirarkhis; bahwa pengetahuan dan kebenaran mengalir satu arah dari atas ke bawah. Sebaliknya dalam pendampingan, para pendamping berdiri setara dengan yang didampingi (stand side by side). Misi besar pendampingan desa adalah memberdayakan desa sebagai self governing community yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Kegiatan pendampingan membentang mulai dari pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi- organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat. Intinya pendampingan desa ini adalah dalam rangka menciptakan suatu frekuensi
  6. 6. 6 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA dan kimiawi yang sama antara pendamping dengan yang didampingi. Untuk menyelenggarakan pendampingan desa, kami telah menyiapkan banyak bekal untuk para pendamping, mulai dari pendamping nasional hingga pendamping desa yang menjadi ujung depan-dekat dengan desa. Meskipun para pendamping berdiri di samping desa secara egaliter, tetapi mereka harus lebih siap dan lebih dahulu memiliki pengetahuan tentang desa, yang bersumber dari UU No. 6/2014 tentang Desa. Salah satu bekal penting adalah buku-buku bacaan yang harus dibaca dan dihayati oleh para pendamping. Buku yang bertitel “PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA” ini adalah buku yang dapat dibaca dan dihayati oleh para pendamping untuk mendampingi proses Musyawarah Desa tentang Pendirian dan Pembentukan BUM Desa, sebagai instrumen demokratisasi Desa yang mengiringi Tradisi Berdesa (hidup bermasyarakat dan bernegara di Desa). Tantangan lainnya bagi pendamping adalah melakukan transformasi hasil implementasi kebijakan usaha ekonomi Desa selama ini ke dalam praksis Kewenangan Lokal Berskala Desa, baik pada basis lokus Desa maupun Kawasan Perdesaan.UPKPNPM-MandiriPerdesaanmerupakansalah satu agenda pendirian/pembentukan BUM Desa Bersama pada basis lokus Kawasan Perdesaan (“Membangun Desa”), sedangkan BKD (Bank Kredit Desa) menghadapi persoalan transformasi dari bentuk BPR menuju LKM (Lembaga
  7. 7. 7BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Keuangan Mikro) yang berpeluang menjadi Unit Usaha BUM Desa yang berbadan hukum. Semoga hadirnya buku ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam rangka melaksanakan visi pemberdayaan desa untuk menjadi desa yang kuat, mandiri, dan demokratis. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim yang telah mempersiapkan bahan pendampingan ini. Tentunya, ditengah keterbatasan hadirnya buku ini masih banyak ditemukan banyak kelemahan dan akan disempurnakan pada waktu yang akan datang. Jakarta, Maret 2015 Marwan Jafar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
  8. 8. 8 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  9. 9. 9BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
  10. 10. 10 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (1) PENDAHULUAN Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah se- mata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupa- kan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik. Dalam konteks desa membangun,Kewenangan lokal berskala Desa telah diatur melalui Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwakriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi: a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa; c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa; d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
  11. 11. 11BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk melaksanakan kewenangan lokal bersakala desa tersebut, maka Pemerintah Desa perlu menyusun perenca- naan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlbat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa mer- upakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan men- gurus pembangunan desa yang berskala lokal desa. Berangkat dari hal tersebut, maka buku panduan pe- rencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi ini menjadi penting, karena hanya dengan memahami dina- mika masyarakat dan pemerintah desa, seorang pendamp- ing dapat menfasilitasi proses pembangunan dan pember- dayaan masyarakat ke arah yang lebih baik.
  12. 12. 12 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (2) MEMBANGUN PERENCANAAN BERSAMA MASYARAKAT Seringkali kita sangat sulit mengukur keberhasilan da- lam upaya-upaya pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, karena hal ini berkaitan dengan perubahan sikap dan perilaku masyarakat mitra/dampingan, motivasi mas- yarakat dan pendamping, dan cara menentukan indikator perubahan. Oleh karena itu, bagian ini akan membahas hal penting yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan sikap dan perilaku masyarakat mitra/dampingan melalui kegiatan ”membangun perencanaan bersama mas- yarakat”. Menyusun sebuah rencana yang baik mestinya didukung oleh sejumlah data dan informasi yang memadai agar rencana yang disusun dapat memecahkan masalah yang ditemui atau dialami masyarakat desa melalui potensi yang dimiliknya. Permasalahannya adalah jenis data apa yang dibutuhkan, sumber informasi, jenis dan kedalaman data, bagaimana cara memperoleh data dan informasi yang dib- utuhkan. Sebelum melaksanakan kegiatan membangun perenca- naan bersama masyarakat desa, beberapa komponen pent- ing perlu diketahui dan dihayati oleh seorang pendamping masyarakat, antara lain: a) pemahaman tentang kondisi umum masyarakat, b) pemahaman tentang peran dan
  13. 13. 13BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA fungsi pendamping, c) pemahaman tentang daur program pembangunan desa, d) pemahaman tentang arti penting data dalam menyusun sebuah perencanaan, e) pemaha- man atas berbagai metode-metode partisipatif, dan f) bagaimana memotivasi masyarakat untuk mengembang- kan dirinya. Dengan demikian, melalui materi ini pendamping dan aparat desa dapat menggunakan pengetahuan dan keter- ampilannya untuk a) membantu masyarakat dan pemer- intah desa mengidentifikasi potensi-potensi yang mereka miliki, b) mendampingi masyarakat dan pemerintah desa membuat rencana-rencana pengembangan dirinya, dan c) mendorong masyarakat dan pemerintah desa menggu- nakan potensi yang dimiliki bagi pengembangan dirinya. A. PemahamanTentangKondisiUmumMasyarakat Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlibatan Mas- yarakat Keterlibatan adalah proses seseorang untuk memahami lingkungan yang ada disekitarnya. Keterlibatan akan mun- cul ketika seseorang merasa perlu untuk merubah lingkun- gan sehingga sesuai dengan apa yang dipikirkan. John C. Maxwell, seorang penulis buku psikologi populer “25 Ways to Win with People” menuliskan bahwa keterlibatan seseo- rang akan muncul jika seseorang tersebut sudah memahami dirinya sendiri.
  14. 14. 14 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Terdapat hambatan-hambatan sehingga seseorang tidak berani bahkan hanya sekedar untuk mengetahui saja ban- yak yang tidak bersedia. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: • Faktor Psikologis; • Faktor Ekonomi; • Faktor Budaya. B. Metode Pemecahan Masalah Bersama Masyarakat Beberapa pengalaman telah menunjukkan bahwa un- tuk melakukan pemecahan masalah bersama masyarakat, dilakukan dengan tahapan-tahapan: a) Sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat untuk bekerjasama. Hasil- nya berupa kesepakatan dan komitmen antara masyarakat dan fasilitator; b) Kesepakatan ditindaklanjuti dengan melakukan pengumpulan data, menggunakan metode dan teknik Participatory Rural Appraisal (PRA), survei, dan obesrvasi; c) Data yang dikumpulkan menjadi Profil, yang menggambarkan keadaan terkini, berupa rangkaian ang- ka (data kuantitatif) dan rangkaian kata-kata (data kuali- tatif); d) Profil menjadi lebih bermakana melalui analisis yang dilakukan secara partispatif maupun melalui analisis statistik. Hasil analisis, kemudian menjadi bahan dasar un- tuk menyusun rencana kegiatan (untuk memecahkan mas- alah), dan sebagai bahan dasar untuk mendisain program stimulans untuk mempertahankan kerjasama, dan; (e) Pada akhirnya, secara bersama-sama akan menemukan program
  15. 15. 15BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA utama, dengan dimensi waktu tahunan atau multi tahun, bagaimana bersinergi dengan berbagai pihak yang bekerja bersama masyarakat, melalui beberapa bentuk pembiayaan dan kegiatan. Proses ini dapat dilihat dalam bentuk bagan alir pada lampiran. Bagaimana Memulai? Langkah pertama yang dilaku- kan adalah Pembuatan Sketsa Desa. Informasi (umum) yang akan digali, menyangkut a) Sebaran pemukiman pen- duduk, letak pasar, sekolah, tempat ibadah, keadaan jalan, sumber air, fasilitas kesehatan, fasilitas perikanan, sumber daya pertanian, SD Perkebunan, SD Kehutanan, fasilitas sosial/umum, sebaran kelompok, dan lain-lain; b) Mas- alah-masalah yang ada dan upaya pemecahan yang telah dilakukan. Berdasarkan informasi umum yang diperoleh dari pem- buatan sketsa desa, dilakukan diskusi terfokus (FGD/Focus Group Discussion), menyangkut antara lain: 1. Analisis Mata Pencaharian, menyangkut: Jenis dan sumber mata pencaharian, mata pencaharian pada musim paceklik, pelaku utama (laki/perem- puan) pada jenis dan sumber mata pencaharian, kontribusi per jenis mata pencaharian terhadap pendapatan keluarga, pasar dan pemasaran, peman- faatan hasil, teknologi yang digunakan, peralatan pendukung (jenis, jumlah). Masalah-masalah yang ada dan upaya pemecahan yang telah dilakukan; 2. Kalender Musim, menyangkut waktu peroleh penghasilan dan pendapatan, waktu panen raya dan
  16. 16. 16 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA panen sedikit, aktifitas/kegiatan yang berhubungan dan tidak berhubungan dengan usaha perikanan yang penting, keterlibatan (laki/perempuan). Se- bagai pendukung, melakukan diskusi menyangkut kalender kegiatan harian pada saat panen raya dan panen sedikit dan mencatat masalah-masalah yang ada dan upaya pemecahan yang telah dilakukan; 3. Bagan Alir, tataniaga hasil perikanan, pendapatan dan pengeluaran, prossesing hasil dan ikutan hasil produksi lainnya, Masalah-masalah yang ada dan upaya pemecahan yang telah dilakukan; 4. Matrix Ranking, menyangkut mekanisme pemili- han pengurus kelompok, ranking pendapatan, rank- ing pilihan usaha yang mungkin dikembangkan, kri- teria menurut sasaran. Masalah-masalah yang ada dan upaya pemecahan yang telah dilakukan; 5. Diagram Venn, untuk mengidentifikasi organisasi, kelompok atau perorangan yang berhubungan den- gan masyarakat, baik hubungan secara ekonomis maupun hubungan sosial kemasyarakatan. Sumber Informasi. Sumber informasi dalam pem- buatan sketsa desa dan diskusi pendalaman, terdiri dari un- sur aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pedagang, buruh tani-nelayan, dan pengurus kelompok. Sumber infor- masi harus mempertimbangkan komposisi laki-perempuan. Pengembangan Usaha Kelompok. Kegiatan ini merupakan tahapan kegiatan riset partisipatoris. Identifika-
  17. 17. 17BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA si profil usaha dan kelompok, dilakukan untuk memperoleh gambaran umum mengenai profil usaha dan permasalahan- nya. Kegiatan ini sekaligus melakukan evaluasi dan reflek- si terhadap kegiatan kelompok. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok usaha produktif yang sudah terbentuk (yang sudah ada sebelum program ini dilaksanakan) mau- pun kelompok baru yang terbentuk setelah sosialisasi dan pendekatan.
  18. 18. 18 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (3) PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Neri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembanguna Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemer- intah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna peman- faatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif ada- lah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengem- bangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat den- gan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, per- ilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan pri- oritas kebutuhan masyarakat Desa.
  19. 19. 19BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangu- nan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Peren- canaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemer- intah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangu- nan Desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakanolehsatuankerjaperangkatdaerahkabupaten/ kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara ber- jangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RP- JMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang dise- but Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), mer-
  20. 20. 20 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA upakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Pera- turan Desa. A. PENYUSUNAN RPJMDESA Perencanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:penyusunan RPJM Desa; danpenyusunan RKP Desa. RPJM Desa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RancanganRPJMDesamemuatvisidanmisikepalaDesa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:penetapan dan penegasan batas Desa;pendataan Desa;penyusunan tata ruang Desa;penyelenggaraan musyawarah Desa;pengelolaan informasi Desa;penyelenggaraan perencanaan Desa;penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;penyelenggaraan kerjasama antar Desa;pembangunan
  21. 21. 21BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA sarana dan prasarana kantor Desa; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain: a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:tambatan perahu; jalan pemukiman;jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;lingkungan permukiman masyarakat Desa; daninfrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa. b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:air bersih berskala Desa;sanitasi lingkungan; c. Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dansarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa. d. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:taman bacaan masyarakat; pendidikan anak usia dini;balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dansarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa. e. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:pasar Desa;pembentukan dan pengembangan BUM
  22. 22. 22 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Desa;penguatan permodalan BUM Desa;pembibitan tanaman pangan; penggilingan padi;lumbung Desa;pembukaan lahan pertanian;pengelolaan usaha hutan Desa;kolam ikan dan pembenihan ikan;kapal penangkapikan;coldstorage(gudangpendingin);tempat pelelangan ikan;tambak garam;kandang ternak;instalasi biogas;mesin pakan ternak;sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa. f. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:penghijauan;pembuatan terasering;pemeliharaan hutan bakau;perlindungan mata air;pembersihan daerah aliran sungai;perlindungan terumbu karang; dankegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. g. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain: pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; pembinaan kerukunan umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olah raga; pembinaan lembaga adat; pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa. h. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;pelatihan teknologi tepat guna;pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:kader pemberdayaan masyarakat Desa;kelompok usaha ekonomi produktif;kelompok perempuan,
  23. 23. 23BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan,kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda;dankelompok lain sesuai kondisi Desa. 1. Langkah-Langkah Penyusunan RPJM Desa Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Penyusunan RPJM Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: • pembentukan tim penyusun RPJM Desa; • penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota; • pengkajian keadaan Desa; • penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; • penyusunan rancangan RPJM Desa; • penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan • penetapan RPJM Desa.
  24. 24. 24 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa, yang terdiri dari: a) kepala Desa selaku pembina; b) sekretaris Desa selaku ketua; c) ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sek- retaris; dan d) anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan mas- yarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah anggota tim penyusun RPJM Des, paling sedik- it 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.Tim penyusun RPJM Des, harus mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun RPJM Des ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan se- bagai berikut: a) penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota; b) pengkajian keadaan Desa; c) penyusunan rancangan RPJM Desa; dan d) penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
  25. 25. 25BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 3. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Tim penyusun RPJM Desa kemudian melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/ kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pem- bangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupat- en/kota dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangu- nan kabupaten/kota. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi: • rencana pembangunan jangka menengah daerah kabu- paten/kota; • rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; • rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; • rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan • rencana pembangunan kawasan perdesaan. Kegiatan penyelarasan, dilakukan dengan cara menda- ta dan memilah rencana program dan kegiatan pemban- gunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa.Renca- na program dan kegiatan, dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan mas- yarakat Desa.
  26. 26. 26 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Hasil pendataan dan pemilahan, dituangkan dalam for- mat data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.Data rencana program dan kegiatan, menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa. 4. Pengkajian Keadaan Desa Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.Pengkajian keadaan Desa, meliputi kegiatan sebagai berikut: • penyelarasan data Desa; • penggalian gagasan masyarakat; dan • penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusu- nan perencanaan pembangunan Desa. a. Penyelarasan Data Desa Penyelarasan data Desa dilakukan melalui kegiatan: • pengambilan data dari dokumen data Desa; • pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terki- ni. Data Desa, meliputi sumber daya alam, sumber daya ma- nusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.Hasil penyelarasan data Desa, di- tuangkan dalam format data Desa.Format data Desa, men-
  27. 27. 27BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA jadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa, dan menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa. b. Penggalian Gagasan Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk mene- mukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.Hasil penggalian ga- gasan, menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.Usulan rencana kegiatan, meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangu- nan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggalian gagasan, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber datadaninformasi.PelibatanmasyarakatDesa,dapatdilaku- kan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat, seperti antara lain:tokoh adat;to- koh agama;tokoh masyarakat;tokoh pendidikan;kelompok tani;kelompok nelayan;kelompok perajin;kelompok perem- puan;kelompok pemerhati dan pelindungan anak; kelom- pok masyarakat miskin;dankelompok-kelompok masyar- akat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat. Penggalian gagasan, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah, dengan menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat
  28. 28. 28 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA kerja untuk menggali gagasan masyarakat. Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat ker- ja, tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan mas- yarakat Desa. c. Analisa Data dan Pelaporan Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usu- lan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.Rekapitulasi usulan rencana kegiatan, menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil peng- kajian keadaan desa yang dituangkan dalam berita acara, yang dilampiri dokumen: • data Desa yang sudah diselaraskan; • data rencana program pembangunan kabupaten/ kota yang akan masuk ke Desa; • data rencana program pembangunan kawasan perde- saan; dan • rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat. Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepa- la Desa hasil pengkajian keadaan Desa. Kepala Desa men- yampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa
  29. 29. 29BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA setelah menerima laporan dalam rangka penyusunan ren- cana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa. 5. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musy- awarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.Musyawarah Desa, membahas dan menyepakati se- bagai berikut: • laporan hasil pengkajian keadaan Desa; • rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang di- jabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan • rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemer- intahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan ke- masyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembahasan rencana prioritas kegiatan, dilakukan den- gan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasar- kan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pem- bangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Diskusi kelompok secara terarah, membahas sebagai berikut: • laporan hasil pengkajian keadaan Desa; • prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu
  30. 30. 30 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 6 (enam) tahun; • sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan • rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilak- sanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa. 6. Penyusunan Rancangan RPJM Desa Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud di atas. Rancangan RPJM Desa, dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa. Beri- ta acara rancangan RPJM Desa, disampaikan oleh tim peny- usun RPJM Desa kepada kepala Desa. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetu- jui rancangan RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, maka langsung dilak- sanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
  31. 31. 31BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 7. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perenca- naan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.Musyawarah per- encanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Un- surmasyarakat terdiri atas: tokoh adat; tokoh agama;tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok pera- jin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan perwakilan kelom- pok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat tersebut, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat meli- batkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa memba- has dan menyepakati rancangan RPJM Desa.Hasil kesepa- katan musyawarah perencanaan pembangunan Desa ditu- angkan dalam berita acara. 8. Penetapan dan perubahan RPJM Desa Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa ber- dasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pem- bangunan Desa.Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
  32. 32. 32 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa ten- tang RPJM Desa.Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal: • terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, kri- sis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau • terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemer- intah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemer- intah daerah kabupaten/kota. Perubahan RPJM Desa, dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selan- jutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.
  33. 33. 33BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MATRIKS TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA No Tahapan/Kegiatan Hasil/Keluaran Keterangan 1 Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa beranggotakan 7-11 orang Dibentuk oleh kelapala desa den- gan, SK Kepala Desa 2 Penyelarasan Arah Kebijakan Pemban- gunan Kabupaten/ Kota Data dan analisis : • rencana pembangunan jangka me- nengah daerah kabupaten/kota; • rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; • rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; • rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan • rencana pembangunan kawasan perdesaan Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa. 3 Pengkajian Keadaan Desa • Penyelarasan data Desa (data sekunder) • Penggalian gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah. • Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa Tim Penyusun RPJM Desa.
  34. 34. 34 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 4 Analisa Data dan Pelaporan • data Desa yang sudah diselaraskan; • data rencana program pemban- gunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa; • data rencana program pembangu- nan kawasan perdesaan; dan • rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat. Tim Penyusun RPJM Desa 5 Penyusunan Ren- cana Pembangunan Desa melalui musy- awarah Desa Berita acara Penyusunan Rancan- gan RPJM desa, yang dilampiri; • laporan hasil pengkajian keadaan Desa; • rumusan arah kebijakan pembangu- nan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan • rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa • BPD • Tim Penyusun RPJM Desa • Masyarakat Desa 6 Penyusunan Ran- cangan RPJM Desa Rancangan RPJM Desa yang mendapat- kan persetujuan Kepala Desa Tim Penyusun RPJM Desa. 7 Penyusunan Ren- cana Pembangunan Desa Melalui Musy- awarah Perenca- naan Pembangunan Desa. Rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta Musyawarah Desa Untuk ditetapkan sebagai RPJM Desa. • BPD • Tim Penyusun RPJM Desa Masyarakat Desa 8 Penetapan dan perubahan RPJM Desa Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusy- awaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa • Kades • BPD
  35. 35. 35BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA B. PENYUSUNAN RKP DESA Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjaba- ran RPJM Desa.RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupat- en/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pe- merintah daerah kabupaten/kota.RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutser- takan masyarakat Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; b. pembentukan tim penyusun RKP Desa; c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; e. penyusunan rancangan RKP Desa; f. penyusunanRKPDesamelaluimusyawarahperencanaan pembangunan Desa; g. penetapan RKP Desa; h. perubahan RKP Desa; dan i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.
  36. 36. 36 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musy- awarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pemban- gunan Desa.Hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daft- ar usulan RKP Desa.Badan Permusyawaratan Desa menye- lenggarakan musyawarah Desa, paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa, melaksanakan kegiatan sebagai beri- kut: a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa; b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegia- tan dan keahlian yang dibutuhkan. Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Hasil kesepakatan tersebut, dituangkan dalam berita acara yang menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa. 2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa, ter- diri dari:
  37. 37. 37BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA • kepala Desa selaku pembina; • sekretaris Desa selaku ketua; • ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan • anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat. Jumlah anggota tim, paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dan harus mengikut sertakan perempuan. Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilak- sanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.Tim peny- usun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: • pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; • pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; • penyusunan rancangan RKP Desa; dan • penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa. 3. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa. Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari ka- bupaten/kota tentang:pagu indikatif Desa; danrencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provin- si, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke
  38. 38. 38 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Desa.Data dan informasi diterima kepala Desa dari kabu- paten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan. Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa yang meliputi: • rencana dana Desa yang bersumber dari APBN; • rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabu- paten/kota; • rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan • rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapa- tan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota. Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa yang meliputi: • rencana kerja pemerintah kabupaten/kota; • rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerin- tah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupat- en/kota; • hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Hasil pencermatan dituangkan ke dalam format pagu in- dikatif Desadituangkan ke dalam format kegiatan pemban- gunan yang masuk ke Desa.Berdasarkan hasil pencermatan dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana
  39. 39. 39BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa. Bupati/walikota menerbitkan surat pemberitahuan ke- pada kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan pen- yampaian informasi pagu indikatif Desa. Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemer- intah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyam- paian informasi.Percepatan perencanaan pembangunan untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan. 4. Pencermatan Ulang RPJM Desa Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa. 5. Penyusunan Rencana RKP Desa Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada: a. hasil kesepakatan musyawarah Desa; b. pagu indikatif Desa; c. pendapatan asli Desa; d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah
  40. 40. 40 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota; f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelak- sana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.Pelaksana kegiatan sekurang-kurangnya meliputi: a. ketua; b. sekretaris; c. bendahara; dan d. anggota pelaksana. Pelaksana kegiatan mengikutsertakan perempuan. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian: a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak keti- ga; d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari
  41. 41. 41BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerin- tah daerah kabupaten/kota; dan e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perang- kat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasuk- kan ke dalam rancangan RKP Desa. Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur dapat berasal dari warga mas- yarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/ atau tenaga pendamping profesional. Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancan- gan RKP Desa, dilampiri rencana kegiatan dan Rencana An- ggaran Biaya. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa dan di- verifikasi oleh tim verifikasi. Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan ka- wasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas pro- gram dan kegiatan. Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa. Ran- cangan daftar usulan RKP Desa menjadi lampiran berita
  42. 42. 42 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri do- kumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa. Jika masih terdapat kekurangan dan kesalahan maka Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melaku- kan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa. Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa, maka kepala Desa jadwalkan segera menyelenggara- kan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka pengesahan RKP Desa. 6. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pem- bangunan Desa Penyusunan RKP Desa Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perenca- naan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsurmasyarakat terdiri atas: tokoh adat;tokoh agama;tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok per- empuan; perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan
  43. 43. 43BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelengga- raan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pem- binaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.Rancangan RKP Desa, berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai: a. pagu indikatif Desa; b. pendapatan asli Desa; c. swadaya masyarakat Desa; d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Prioritas, program dan kegiatan, dirumuskan berdasar- kan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sum- ber daya lokal yang tersedia;
  44. 44. 44 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; f. pendayagunaan sumber daya alam; g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa; h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman mas- yarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemas- yarakatan Desa. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangu- nan Desa dituangkan dalam berita acara. Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa ber- dasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pem- bangunan Desa. Rancangan RKP Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa ten- tang RPJM Desa. Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa. 7. Perubahan RKP Desa RKP Desa dapat diubah dalam hal:
  45. 45. 45BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerin- tah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan ter- jadi peristiwa khusus kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khu- sus; b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana ke- giatan dan RAB; dan d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan peru- bahan mendasar atas kebijakan, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: e. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas ke- bijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten/kota; f. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP
  46. 46. 46 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan men- dasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota; g. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana ke- giatan dan RAB; dan h. menyusun rancangan RKP Desa perubahan. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perenca- naan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus un- tuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubah- an RKP Desa. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa disesuaikan dengan terjadinya peristi- wa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar. Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ditetapkan dengan peraturan Desa ten- tang RKP Desa perubahan sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa. 8. Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa ke- pada bupati/walikota melalui camat. Penyampaian daftar usulan RKP Desa aling lambat 31 Desember tahun berjalan. Daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di da- lam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota. Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah
  47. 47. 47BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa. Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggara- kannya musyawarah perencanaan pembangunan di keca- matan pada tahun anggaran berikutnya.Informasi diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.
  48. 48. 48 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (4) PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA Kepala Desa mengokordinasikan kegiatan pembangu- nan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.Pelaksanaan kegiatan pembangu- nan Desa meliputi:pembangunan Desa berskala lokal Desa; danpembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa. Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangu- nan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa. Pembangunan Desa yang bersumber dari program sek- toral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengu- rus.Pelaksanaan program sektor dan/atau program daer-
  49. 49. 49BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ah dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada bupati/walikota. Kepala Desa mengokordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelak- sanaannya kepada Desa.Pelaksanaan program sektor dan/ atau program daerah dilakukan oleh perangkat desa dan/ atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1. Tahapan Persiapan Tahapan persiapan meliputi: a. penetapan pelaksana kegiatan; b. penyusunan rencana kerja; c. sosialisasi kegiatan; d. pembekalan pelaksana kegiatan; e. penyiapan dokumen administrasi; f. pengadaan tenaga kerja; dan g. pengadaan bahan/material.
  50. 50. 50 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 2. Penetapan Pelaksana Kegiatan Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetap- kan dalam APB Desa, dan menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa.Dalam hal pelaksana kegia- tan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/ atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksa- naan kegiatan. 3. Penyusunan Rencana Kerja Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa, yang memuat antara lain: a. uraian kegiatan; b. biaya; c. waktu pelaksanaan; d. lokasi; e. kelompok sasaran; f. tenaga kerja; dan g. daftar pelaksana kegiatan. Rencana kerja dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
  51. 51. 51BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 1. Sosialisasi Kegiatan Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui so- sialisasi kegiatan, dilakukan antara lain melalui: a. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa; b. musyawarah dusun; c. musyawarah kelompok; d. sistem informasi Desa berbasis website; e. papan informasi desa; dan f. media lain sesuai kondisi Desa. 4. Pembekalan Pelaksana Kegiatan Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pembekalandilakukan dengan pembimbingan teknis. Pesertapembimbingan teknis antara lain meliputi: a. kepala Desa; b. perangkat Desa; c. Badan Permusyawaratan Desa; d. pelaksana kegiatan; e. panitia pengadaan barang dan jasa; f. kader pemberdayaan masyarakat Desa;dan g. lembaga pemberdayaan masyarakat. Pembekalan untuk Tim Pelaksana meliputi, antara lain:
  52. 52. 52 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA a. pengelolaan keuangan Desa; antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan b. penyelenggaraan pemerintahan Desa; antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa. c. pembangunan Desa; seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporanpelaksanaankegiatandanpengelolaaninformasi Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota dalam peraturan bupati/ walikota. 5. Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.Dokumen administrasi sekurang-kurangnya meliputi: a. dokumen RKP Desa beserta lampiran; b. dokumen APB Desa; c. dokumen administrasi keuangan; d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan; e. daftar masyarakat penerima manfaat;
  53. 53. 53BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan; g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa; h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa; i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa; j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;dan k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan. 6. Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa menguta- makan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Desa sekurang-kurangnya melakukan:
  54. 54. 54 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA a. pendataan kebutuhan tenaga kerja; b. pendaftaran calon tenaga kerja; c. pembentukan kelompok kerja; d. pembagian jadwal kerja; dan e. pembayaran upah dan/atau honor. Besaranupahdan/atauhonor,sesuaidenganperhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Desa, sekurang-kurangnya melakukan: a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan; b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan c. menentukan cara pengadaan material/bahan. Besaranhargamaterial/bahansesuaidenganperhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan: a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat; b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
  55. 55. 55BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga; d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan e. penetapan jadwal kerja. Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen: a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga kepada Desa atas lahan/ tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa; b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa. Pembiayaan akta hibah dilakukan melalui APB Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
  56. 56. 56 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan dengan cara: a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman. Pembiayaanyangdibutuhkandalamrangkaperlindungan hak-hak rumah tangga miskin dilakukan melalui APB Desa.Penentuan besaran ganti rugi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola. Dalam hal mekanisme swakelola tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang dan/ atau jasa.Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Kepala Desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi: a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan; b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
  57. 57. 57BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA c. perubahan pelaksanaan kegiatan; d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah; e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan. 8. Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkemban- gan pelaksanaan kegiatan, yang telah dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Rapat kerja dilaksanakan sekurang-ku- rangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Be- lanja Negara. Rapat kerja membahas antara lain: a. perkembangan pelaksanaan kegiatan; b. pengaduan masyarakat; c. masalah, kendala dan hambatan; d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan e. perubahan kegiatan. Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sesuai dengan kondisi perkembangan pelak- sanaan kegiatan yang ada di Desa.
  58. 58. 58 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 9. Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa Kepala Desa mengokordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.Pemeriksaan dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa. Dalam rangka penyediaan tenaga ahli, kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa.Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli di desa yang bersangkutan, kepala Desa meminta bantuan kepada bupati/walikota melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional. Pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa, dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi: a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target ke- giatan; dan c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
  59. 59. 59BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan dan menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa. 10. Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi: a. kenaikan harga yang tidak wajar; b. kelangkaan bahan material; dan/atau c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, keba- karan, banjir dan/atau kerusuhan sosial. Penetapan peraturan dengan peraturan bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, dilakukan dengan ketentuan: a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui: • swadaya masyarakat, • bantuan pihak ketiga, dan/atau • bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
  60. 60. 60 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksa- naan kegiatan disetujui oleh kepala Desa. Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan. Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan. Hasil kesepakatan rapat kerja dituangkan dalam berita acara yang dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa. Berita acara tersebut menjadi dasar bagi kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.Perubahan pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. 11. Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Kepala Desa mengokordinasikan penanganan pengad- uan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksa- naan kegiatan pembangunan Desa. Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sekurang-kurangnya meliputi kegia- tan: a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat; b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan
  61. 61. 61BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA masyarakat; c. penetapan status masalah; dan d. penyelesaianmasalahdanpenetapanstatuspenyelesaian masalah. Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah ber- dasarkan ketentuan sebagai berikut: e. menjaga kerahasiaan identitas pelapor; f. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan; g. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah; h. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan i. mengadministrasikanbuktipengaduandanpenyelesaian masalah. Penyelesaian masalah dilakukan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan per- damaian melalui musyawarah desa.Dalam hal musyawarah desa menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepa- katan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa. 12. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan
  62. 62. 62 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa. Penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.Laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Laporan dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi: a. realisasibiayabesertalampiranbukti-buktipembayaran; b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama; c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/ atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai; d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa; e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan f. gambarpurnalaksanauntukpembangunaninfrastruktur Desa. Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan.
  63. 63. 63BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 13. Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musy- awarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa Pertanggung Jawaban diselenggarakan setiap semes- ter yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun angga- ran berikutnya.Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dengan cara: a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa; dan b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa. Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusy- awaratan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan. Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa. Tanggapan masyarakat Desa disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala Desa.Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara. Kepala Desa mengokordinasikan pelaksana kegiatan un- tuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa
  64. 64. 64 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 14. Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa, dilaksanakan dengan cara: a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya; b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa. Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan ditetapkan dengan peraturan Desa.Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa dengan keputusan kepala Desa.
  65. 65. 65BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (5) PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/ material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.Hasil pemantauan pembangunan Desa
  66. 66. 66 BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa. Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara: a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa; b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa; c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa. Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, maka bupati/walikota melakukan: a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa; b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
  67. 67. 67BUKU 6 : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Petunjuk teknis penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati/walikota. ***********WK***********

×