1.
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Jakarta, 31 Maret 2015
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP
(Plt. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
PENJELASAN ATAS
PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN
TRANSMIGRASI
NOMOR 1,2,3,4 dan 5 TAHUN 2015
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UU DESA

2.
PRODUK HUKUM PERMEN DESA, PDT DAN
TRANSMIGRASI
PERMENDESA NOMOR 1 TAHUN 2015
PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
PERMENDESA NOMOR 1 TAHUN 2015
PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015
PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME
PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015
PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME
PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
PERMENDESA NOMOR 3 TAHUN 2015
PENDAMPINGAN DESA
PERMENDESA NOMOR 3 TAHUN 2015
PENDAMPINGAN DESA
PERMENDESA NOMOR 4 TAHUN 2015
PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BUM DESA
PERMENDESA NOMOR 4 TAHUN 2015
PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BUM DESA
PERMENDESA NOMOR 5 TAHUN 2015
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015
PERMENDESA NOMOR 5 TAHUN 2015
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015
2

3.
PERMENDESA NO 1 TAHUN 2015
PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL
USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
3

4.
SUBSTANSI PENGATURAN
PERMENDESA NOMOR 1 TAHUN
2015
1. KETENTUAN UMUM
2. KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-
USUL
3. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
4. TAHAP DAN TATACARA
5. PUNGUTAN DESA
6. PENETAPAN KEWENANGAN DESA
7. KETENTUAN PENUTUP
4

5.
1. Sistem organisasi perangkat Desa;
2. Sistem organisasi masyarakat adat;
3. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
4. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
5. Pengelolaan tanah kas Desa;
6. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang
menggunakan sebutan setempat;
7. Pengelolaan tanah bengkok;
8. Pengelolaan tanah pecatu;
9. Pengelolaan tanah titisara; dan
10.Pengembangan peran masyarakat Desa
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL
USUL
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL
USUL
RUANG LINGKUP
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus
mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul.
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus
mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul.
5

6.
1. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat
adat;
2. Pranata hukum adat;
3. Pemilikan hak tradisional;
4. Pengelolaan tanah kas Desa adat;
5. Pengelolaan tanah ulayat;
6. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;
7. Pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa
adat; dan
8. Masa jabatan kepala Desa adat.
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DESA ADAT MELIPUTI :
6

7.
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
MELIPUTI:
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
MELIPUTI:
BIDANG
PEMERINTAHAN
DESA
BIDANG
PEMERINTAHAN
DESA
PEMBANGUNAN
DESA
KEMASYARAKATAN
DESA
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
7

8.
Bupati/walikota melakukan pengkajian untuk
identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
dengan cara :
a)Inventarisasi daftar kegiatan yang ditangani oleh
SKPD
b)Identifikasi dan inventarisasi kegiatan pemerinatahn
dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh desa
c)Membentuk tim pengkajian dan inventarisasi
TAHAP DAN TATACARA
8

9.
PUNGUTAN DESA
Desa dialarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang
diberikan kepada masyarakat desa, yang meliputi :
1. Surat pengantar
2. Surat rekomendasi
3. Surat keterangan
Desa berwenang melalukan pungutan atas jasa usaha seperti:
1. Pemandian umum
2. Wisata desa
3. Pasar desa
4. Tambahan perahu
5. Keramba ikan
6. Pelelangan ikan
9