Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Similar a Materi Paparan Bappenas KPBU.pdf
Similar a Materi Paparan Bappenas KPBU.pdf (20)
Último
Último (14)
Materi Paparan Bappenas KPBU.pdf
- 1. KETENTUAN DAN TATACARA IMPLEMENTASI KPBU DALAM SEKTOR INFRASTRUKTUR PERUMAHAN RAKYAT DI DAERAH Berdasarkan Perpres 38/2015 Astu Gagono Kendarto Kasubdit Rancang Bangun I Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Disampaikan pada Workshop (Launching) Pembangunan Rumah Susun Umum Melalui Skema KPBU di Kawasan Perkotaan Jakarta, 4 Desember 2018
- 2. REPUBLIK INDONESIA 2 2 Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur 2015-2019 BUMN: Rp. 1.066,2 Tn APBN+APBD : Rp. 1.978,6 Tn *) 1 : Calculation based on infrastructure investment (required) to be a middle income country by 2025. Sources: BAPPENAS- JICA, 2014: Background Study for RPJMN 2015-2019, Analyst team of Ministry of National Development Planning (BAPPENAS) RPJMN: National Medium-Term Development Planning Rp. 4, 796.2 Triliun Total Investasi Infrastruktur 2015 – 2019: 41.3% 22.2% Swasta: Rp. 1.751,5 Tn 36.5% Sumber Pembiayaan
- 3. REPUBLIK INDONESIA Arahan Bapak Presiden terkait Pembiayaan Infrastruktur 3 “Untuk investasi (infrastruktur), karena kapasitas fiskal kita yang terbatas, investasi tidak bisa bergantung pada pemerintah. Sumber investasi di 2017, apalagi di 2018 memang sebagian besar harus berasal dari swasta” - Presiden Jokowi, Di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3/2017) “Harus diciptakan inovasi baru, sinergitas baru yang melibatkan swasta. Jangan semuanya bergantung pada APBN. Tapi dilibatkan yang namanya BUMN, dilibatkan dunia usaha yang sebanyak- banyaknya, terutama swasta” - Presiden Jokowi, saat memimpin rapat paripurna Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/3/2018)."
- 4. REPUBLIK INDONESIA 4 Pengertian KPBU PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERUBAHAN PARADIGMA PEMBENTUKAN ASET (Pemerintah) PELAYANAN MASYARAKAT KONVENSIONAL PENGADAAN ASET DISERAHKAN SETELAH KERJASAMA SELESAI KEWAJIBAN PEMERINTAH MELAYANI MASYARAKAT KEWAJIBAN PEMERINTAH MELAYANI MASYARAKAT • On schedule, on budget, on service • Kesinambungan perencanaan , konstruksi, operasi dan pemeliharaan. • Mengatasi keterbatasan kapasitas pelaksanaan. • Dengan dana yang sama, bisa me-leverage proyek yang lebih banyak Manfaat KPBU: KPBU • Bukan privatisasi tetapi pengelolaan aset melalui konsesi • Dapat berupa kegiatan yang: memiliki arus pendapatan (jalan tol), tidak memiliki pendapatan (jalintim)
- 5. REPUBLIK INDONESIA 5 Swasta: USD 131.1 Bn (Rp. 1.751,5 Tn) (36,5%) Total Investasi Infrastruktur Tahun 2015-2019: USD 359.2 Bn (IDR 4,796.2 Tn) BUMN: USD 79.8 Bn (Rp. 1.066,2 Tn) (22,2%) Anggaran Negara USD 148.2 Bn (Rp. 1.978,6 Tn) (41,3%) Investasi Infrastruktur Semua Resiko teralokasi ke Pemerintah Pendanaan Design Kenaikan Biaya Konstruksi Kenaikan Biaya Operasional Resiko Konstruksi Pengadaan Lahan Skema Konvensional Alokasi resiko ke Pemerintah Alokasi resiko ke Pihak Swasta Pendanaan Design Penetapan Tarif Pengadaan Lahan Peraturan Politik Kenaikan Biaya KOnstruksi Kenaikan Biaya Operasional Resiko Konstruksi Skema KPBU Skema Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia Perbedaan Skema Konvensional dan Skema KPBU
- 6. REPUBLIK INDONESIA Regulasi KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Aspek Pengaturan Subyek Kerjasama Pemerintah 1. Menteri 2. Kepala Lembaga 3. Kepala Daerah 4. BUMN/BUMD Badan Usaha 1. BUMN/BUMD 2. Badan Usaha Asing 3. Perseroan Terbatas 4. Koperasi Obyek Kerjasama Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial (19 Jenis Infrastruktur) Kontribusi Pemerintah 1. Pembiayaan Sebagian KPBU 2. Dukungan Pemerintah 3. Jaminan Pemerintah Pengembalian investasi Badan Usaha 1. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (User Charge). 2. Pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment). 3. Bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan. Tahapan 1. Tahap Perencanaan 4. Konstruksi 2. Tahap Penyiapan 5. Masa Konsesi 3. Tahap Transaksi PENJAMINAN PEMERINTAH • Peraturan Presiden No. 78/2010 • PMK 260/PMK.011/2010 Jo. PMK 8/PMK.08/2016 DUKUNGAN PEMERINTAH PMK No. 223/PMK.11/2012 (VGF) PERPRES 38/2015 PERMEN PPN NO. 4/2015 TENTANG PANDUAN UMUM PERATURAN LKPP NO 29 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BADAN USAHA PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN PMK NO. 260/2016 PERMENDAGRI No. 96/2016 KERJASAMA DAERAH PP No. 28/2018 6
- 7. REPUBLIK INDONESIA 7 19 Jenis Sektor Infrastruktur Kebandarudaraa n Kepelabuhanan Perkeretaapian Darat dan penyeberangan Jalan Jalan Tol Jembatan Tol Pasar Tradisional Transportasi Jalan Fasilitas Perkotaan Pengelolaan Limbah Setempat Air Minum Perumahan Rakyat Pengelolaan Sampah Pengelolaan Limbah Terpusat SDA & Irigasi Kawasan Fasilitas Pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Kesehatan Sarana Olah Raga, Kesenian dan Budaya Pariwisata Pembangkit Listrik Transmisi Penerangan Jalan Umum Ketenagalistrikan Konservasi Energi Migas dan EBT Telekomunikasi & Informatika Fiber Optic e-Gov KONEKTIVITAS FASILITAS PERKOTAAN FASILITAS SOSIAL Dapat mengajukan kepada Menteri Bappernas Dapat merupakan gabungan dari 2 sektor dengan PJPK ditentukan berdasarkan besaran Peran
- 8. REPUBLIK INDONESIA Kontribusi Pemerintah Dalam Kerjasama 8 Dasar Hukum : Proyek Pemerintah Pusat (Tarif) VGF (Kemenkeu) PDF (Kemenkeu) Dukungan Konstruksi (K/L Terkait) Jaminan Pemerintah (PT PII) Proyek Pemerintah Pusat (AP) PDF (Kemenkeu) Dukungan Konstruksi (K/L Terkait) Jaminan Pemerintah (PT PII) Proyek Pemerintah Daerah (AP/Tarif) VGF (Kemenkeu) PDF (Kemenkeu) Dukungan Pemerintah Pusat/Daerah Jaminan Pemerintah (PT PII) PMK No. 223/PMK.11/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 1 3 2 VGF (Viability Gap Fund) atau Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial atau insentif perpajakan yang disetujui Menteri Keuangan. Maksimal pemberian VGF sebesar 49% dari nilai investasi proyek. PDF (Project Development Fund) atau Dana Penyiapan Proyek adalah dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Fasilitas.
- 9. REPUBLIK INDONESIA Bentuk Lainnya Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan • Infrastruktur publik digabung dengan Komersial 3 Pembayaran Ketersediaan Layanan • Penerangan Jalan Umum • Fasilitas Pendidikan • Transportasi Pembayaran oleh pengguna (tarif) • Jalan Tol • Penyediaan Air Minum • Transportasi $ 1 2 $ 9 Pengembalian Investasi Badan Usaha PJPK menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana. Pembayaran Oleh Pengguna Dalam Bentuk Tarif PJPK menetapkan tarif awal atas penyediaan infrastruktur Tarif awal dan penyesuaiannya, ditetapkan untuk memastikan pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan dalam kurun waktu tertentu Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) PJPK menganggarkan dana Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana pada masa operasi selama jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama. PJPK melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan, apabila Badan Usaha Pelaksana telah mengoperasikan Infrastruktur yang dikerjasamakan sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam perjajian kerjasama Pasal 5 ayat (4) Dalam rangka meningkatkan kelayakan KPBU dan/atau memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, KPBU dapat mengikutsertakan kegiatan penyediaan sarana komersial
- 10. REPUBLIK INDONESIA 10 Prakarsa KPBU: Solicited Dalam Pasal 26 Perpres 38/2015, perencanaan, penyiapan dan transaksi disiapkan oleh K/L/D Disiapkan oleh K/L Didampingi Bappenas Disiapkan oleh K/L Kemenkeu sebagai penyedia fasilitas PDF • Mulai pembayaran AP • LKPP bertindak sebagai transaction probity • PT PII melakukan proses penjaminan pemerintah BKPM memastikan kelayakan investor dan proses market sounding Kemendagri Pertimbangan terhadap dokumen rencana kegiatan KPDBU terkait AP Capacity Building oleh Kantor Bersama KPBU • VGF Kemenkeu • DAK • Dukungan sebagian konstruksi Contoh: SPAM Umbulan Bappenas mengamankan alokasi Identifikasi Proyek Studi Pendahuluan Outline Business Case (OBC) Final Business Case (FBC) Pra- kualifikasi Request for Proposal Bid Award Tandatangan Perjanjian Financial Close PERENCANAAN PENYIAPAN TRANSAKSI PRAKARSA PEMERINTAH (SOLICITED) Operasi Akhir Kontrak Penyerahan Aset Konstruksi MASA KONSESI KONSTRUKSI
- 11. REPUBLIK INDONESIA 11 Skema Prakarsa KPBU: Unsolicited PRAKARSA BADAN USAHA (UNSOLICITED) Disiapkan oleh Pemrakarsa • Dilakukan oleh K/L • PT PII melakukan proses penjaminan pemerintah Sesuai dengan rencana kerja Pemerintah Layak secara ekonomi dan financial Perusahaan yang mengajukan memiliki kapasitas yang memadai. Operasi Pemrakarsa proyek mengajukan proposal dan dokumen pra-studi kelayakan (FS) ke PJPK Evaluasi dokumen Pra-FS untuk mendapat persetujuan. Badan Usaha Pemrakarsa menyerahkan FS Evaluasi FS Pengadaan Tandatangan Perjanjian KPBU . Penerbitan Surat Persetujuan Financial Close Akhir Kontrak dan Penyerahan Aset Konstruksi Pilihan Pemberian Kompensasi kepada Badan Usaha Pemrakarsa Pemberian tambahan nilai 10% pada dokumen pengadaan Right to match Pembelian prakarsa KPBU oleh PJPK PERENCANAAN PENYIAPAN TRANSAKSI MASA KONSESI KONSTRUKSI
- 12. REPUBLIK INDONESIA Alur Kerja KPBU Secara Umum Identifikasi dan usulan Tahap Konstruksi dan Operasi Studi Pendahuluan Penyusunan OBC Penyusunan FBC Tahap Screening dan Seleksi Tahap Penyiapan Proyek PQ RfP Bid Award PPP Agreement Signing Financial Close Tahap Transaksi PJPK sebagai Pelaksana Proyek PJPK – Bappenas (Perencanaan) Bappenas menganggarkan Dana OBC PPP Unit di Kemenkeu sebagai penyedia fasilitas PDF dan VGF BKPM memastikan kelayakan investor dan proses market sounding LKPP bertindak sebagai transaction probity PT PII melakukan proses penjaminan pemerintah PT PII secara informal memberikan masukan dalam penyusunan OBC dan FBC Kemenko Perekonomian sebagai Fasilitator Debottlenecking Kemendagri Pertimbangan terhadap dokumen rencana kegiatan KPDBU terkait AP 12
- 13. REPUBLIK INDONESIA Struktur Umum KPBU Infrastructure Financing Fund Project Development Fund Dukungan Kelayakan (VGF) Penjaminan Pemerintah 1.Membantu PJPK mengatasi keterbatasan dana dan ekspertis infrastruktur dalam penyiapan dan transaksi proyek KPBU 2.Memastikan proses lelang dilakukan berdasarkan azas adil, kompetitif, dan transparan Untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek KPBU, diberikan dukungan fiskal untuk sebagian dana konstruksi “melalui anggaran BUN” Diberikan pemerintah melalui PT PII Melalui PT SMI dan PT IIF Pengaturan mengenai Pemanfaatan BMN untuk infrastruktur Pembayaran berkala kepada Badan Usaha oleh Pemerintah (PJPK) berdasarkan ketersediaan layanan infrastruktur yang diberikan Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Tarif/User Payment Skema Pengembalian Investasi Perjanjian Regres Perjanjian Penjaminan Bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan 13 Pasal 26 Perpres 38/2015 • PJPK menganggarkan dana perencanaan , penyiapan, transaksi dan manajemen KPBU Kementerian Keuangan PJPK Pengguna Sponsor Equitas Pemberi Dana Proyek KPBU Badan Usaha Pelaksana Ekuitas Debt Kontrak KPBU Lahan/ Dukungan / AP Biaya Pengguna Layanan Infrastruktur Dukungan Pemerintah (Kementerian Keuangan) PT PII
- 14. REPUBLIK INDONESIA Success Story Proyek KPBU Manado – Bitung Toll Road USD 396 Milion Serang - Panimbang Toll Road USD 391.6 Milion Umbulan Water Supply USD 140.7 Milion Palapa Ring Central Package USD 71.5 Milion Palapa Ring East Package USD 386.5 Milion Balikpappan - Samarinda Toll Road USD 767 Milion Palapa Ring West Package USD 87.6 Milion Krian – Legundi – Bunder - Manyar Toll Road USD 940 Milion Pandaan – Malang Toll Road USD 461 Milion Jakarta Cikampek Elevated II Toll Road USD 1,249 Milion Batang - Semarang Toll Road USD 850 Milion Serpong – Balaraja Toll Road USD 464 Milion Central Java Power Plant USD 4,200 Milion Cisumdawu Toll Road USD 617.9 Milion Ministry / Agency 14 projects Sector GCA Local Government 10 projects Sector GCA
- 15. REPUBLIK INDONESIA Solicited PPP Project Pipeline 1 under operation project, 12 under construction projects, and 35 on progress projects 1. West Semarang Water Supply 1. Makassar-Pare- pare Railway 2. Sidoarjo General Hospital 3. Multifunction Satellite 4. Riau Non-Toll Road 5. South Sumatera Non-Toll Road 6. Gorontalo Hospital 1. Papua Non-Toll Road 2. Yogya - Bawen Toll Road 3. Surakarta Street Lighting 4. Labuan Bajo Airport 5. Proving Ground BPLJSKPB 6. National Integrated Welfare System 7. Correctional Facility Relocation (Ciangir) 8. Ciputat Market 9. Bintuni Industrial Zone 1. Semarang – Demak Toll Road 2. Medan Municipal Transport (LRT) 3. Pekanbaru Regional Water Supply 4. University of Sam Ratulangi Teaching Hospital 5. Pirngadi Hospital 6. Indonesia National Cancer Center Dharmais Hospital 7. Patimban Port Preliminary study Outline Business Case (OBC) Final Business Case (FBC) PQ Request for Proposal Bid Award PPP Agreement Signing Financial Close Tender Preparation 1. Trans Java Main Bridges 2. Central and WesternSumatera Road Corridor 3. Baubau Port 4. Anggrek Port 5. Kapet Kulon Progo Water Supply 6. Development of Jogja Agro Techno Park 7. Tanjung Adikarto Fishery zone 8. Development of Piyungan Sanitary Landfill 9. Jatiluhur DKI Jakarta Water Supply Distribution 10.DKI Jakarta Training Center 1. Jakarta - Cikampek South Toll Road 2. Probowangi Toll Road 3. Nambo Regional Waste Management TOTAL: USD 6,032. M + 13 Projects Under Calculation TOTAL: USD 3,984.6 M PLANNING PREPARATION TRANSACTION CONSTRUCTION Data per 05/09/2018 OPERATION 1. West Palapa Ring TOTAL: USD 8,417.6 M TOTAL: USD 87.6M Included in PPP Book 2018 National Strategic Project (PSN) 1. Legok Nangka Regional Waste Treatment 1. Manado - Bitung Toll Road 2. Balikpapan - Samarinda Toll Road 3. Pandaan - Malang Toll Road 4. Batang - Semarang Toll Road 5. Serpong - Balaraja Toll Road 6. Cisumdawu Toll Road 7. Serang -Panimbang Toll Road 8. Umbulan Water Supply 9. Central Java Power Plant 10.Central Palapa Ring 11.East Palapa Ring 12.Bandar Lampung Water Supply
- 16. REPUBLIK INDONESIA Unsolicited* PPP Project Pipeline 2 under construction projects and 3 on progress projects . Financial Close Construction 2Toll Road Projects 1. Krian-Legundi-Bunder-Manyar (US$ 0.9 billion) 2. Jakarta – Cikampek Elevated II (US$ 1.3 billion) 2.2 Billion USD Construction 1. Jatiluhur I Water Supply (US$ 142.2 million) 1. Karian Water Supply (under calculation) Project proponent submits a proposal and pre-FS document to GCA Pre-FS document evaluation to get pre-FS approval Business Entity submits FS FS evaluation Procurement PPP Agreement Signing Issuing approval letter Data per 05/09/2018 Technically integrated with the sector’s master plan Economically and financially viable The business entity that proposes the initiative has adequate financial capability to finance the project. Compensation option to the project initiator Additional mark of 10% on the procurement score Right to match The GCA purchase the PPP initiative Evaluation Criteria: 1. TOD Poris Plawad (US$ 125.9 million) *The unsolicited project is when the project is initiated by the private sector Include in PPP Book 2018 National Strategic Project (PSN)
- 17. REPUBLIK INDONESIA KANTOR BERSAMA KPBU Koordinasi Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Capital Place, 7th & 8th Floor Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710 - Indonesia Fasilitasi Capacity Building Percepatan Pelaksanaan KPBU di Indonesia 17
- 18. 18 PENYEDIAAN PERUMAHAN RAKYAT MELALUI SKEMA KPBU
- 20. REPUBLIK INDONESIA DASAR KEWENANGAN ...Undang-undang 23 Tahun 2014...(1/2) Klasifikasi Urusan Pemerintah Absolut Konkuren (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota) Umum (Pemerintah Pusat) Urusan Pemerintah Wajib Urusan Pemerintah Pilihan (Presiden) Berkaitan dgn Pelayanan Dasar Tdk Berkaitan dgn Pelayanan Dasar • Politik luar negeri • Pertahanan • Keamanan • Yustisi • Moneter & fiskal nasional • Agama • Pendidikan • Kesehatan • PU & penataan ruang • Perumahan rakyat & kawasan permukiman • Ketenteraman, ketertiban umum & pelindungan masyarakat • Sosial • Tenaga kerja • PPPA • Pangan • Pertanahan • Lingkungan hidup • Adminduk & pencatatan sipil • Pemberdayaan masy. & desa • Pengendalian penduduk & KB • Perhubungan • Kominfo • Koperasi, UKM • Penanaman modal • Kepemudaan & olahraga • Statistik • Persandian • Kebudayaan • Perpustakaan & kearsipan • Kelautan & perikanan • Pariwisata • Pertanian • Kehutanan • Energi & SDM • Perdagangan • Perindustrian • Transmigrasi • Pembinaan wawasan kebangsaan & ketahanan nasional • Pembinaan kesatuan & persatuan bangsa • Pembinaan kerukunan antar & intra SARA • Penanganan konflik sosial • Koordinasi pelaksanaan tugas antar-Pemda • Pengembangan kehidupan demokrasi • Pelaksanaan semua urusan non-Pemda & tdk dilakukan instansi vertikal Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat
- 21. REPUBLIK INDONESIA DASAR KEWENANGAN ...Undang-undang 23 Tahun 2014... (2/2)
- 22. REPUBLIK INDONESIA STRUKTUR KPBU regulasi RUMUS tarif sewa Rumah Susun TARIF AtP WtP Demand ISU Pengadaan Tanah Skema KPBU Kewenangan PJPK Bundling Komersial KPBU NON KPBU Pemerintah Badan Usaha Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Kementerian PUPR / K/L Terkait Kepala Daerah (Provinsi, Kab/Kota) Ruko Parkir Lainnya ? RDS
- 23. REPUBLIK INDONESIA Kontribusi Pemerintah Dalam Kerjasama 23 Dasar Hukum : Proyek Pemerintah Pusat (Tarif) VGF (Kemenkeu) PDF (Kemenkeu) Dukungan Konstruksi (K/L Terkait) Jaminan Pemerintah (PT PII) Proyek Pemerintah Pusat (AP) PDF (Kemenkeu) Dukungan Konstruksi (K/L Terkait) Jaminan Pemerintah (PT PII) Proyek Pemerintah Daerah (AP/Tarif) VGF (Kemenkeu) PDF (Kemenkeu) Dukungan Pemerintah Daerah Jaminan Pemerintah (PT PII) PMK No. 223/PMK.11/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 1 3 2 VGF (Viability Gap Fund) atau Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial atau insentif perpajakan yang disetujui Menteri Keuangan. Maksimal pemberian VGF sebesar 49% dari nilai investasi proyek. PDF (Project Development Fund) atau Dana Penyiapan Proyek adalah dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Fasilitas.
- 24. REPUBLIK INDONESIA 24 24 Keuntungan Availability Payment (AP) Alternatif Relokasi Pembiayaan Pembangunan Masa operasi Masa konstruksi Profil Belanja Pemerintah jika Proyek dibangun dengan skema AP Pengadaan Infrastruktur dengan Belanja Modal s/d 32 tahun s/d 32 tahun Suku bunga obligasi 2017 7.5% Inflasi 2010-2017 5.4% Analisis Potensi Government Saving Pada Proyek Palapa Ring PSC PPP Government Expenditure -CAPEX 4.743.922.993.248 0 -OPEX 3.369.789.444.263 0 -Availability Payment 0 8.823.556.862.337 -Financing 332.074.609.527 0 -Ancillary 474.392.299.325 711.588.448.987 -Competitive Neutrality 0 (792.398.703.159) -Retained Risk 2.049.442.259.087 10.969.621.605.450 8.742.746.608.165 20,30% Government Saving Total Government Expenditure including Risk Risk Value PSC = Public Sector Comparator PPP = KPBU - AP= CAPEX Cost Overrun OPEX Cost Overrun RETAINED RISK = CAPEX Cost Overrun + OPEX Cost Overrun Untuk Ancillary cost, yang sebagian besar dari biaya penyiapan proyek. Untuk PPP perkirakan 1.5 kali lebih besar dari PSC Competitive Neutrality, pada PPP terdapat potensi pembayaran PPh 25 dari Earning Before Tax (EBT) berdasarkan proyeksi keuangan untuk masing- masing Paket. • Masa konstruksi tepat waktu • Kinerja pelayanan terjamin
- 25. REPUBLIK INDONESIA 25 Skema KPBU Dengan Pengembalian Investasi Melalui Tarif dan VGF • VGF: fasilitas pemberian dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial. • VGF diberikan kepada proyek infrastruktur yang dibangun dengan skema KPBU dan bertujuan untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek. • Maksimal pemberian VGF sebesar 49% dari nilai investasi proyek • Tarif ditetapkan oleh PDAB berdasarkan perjanjian jualbeli air curah dengan 5 PDAM Dasar Hukum : PMK No. 223/PMK.11/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Contoh : Proyek SPAM Umbulan 25
- 26. REPUBLIK INDONESIA 26 Skema KPBU Dengan Pengembalian Investasi Melalui Availability Payment/AP Skema pengembalian investasi melalui: Availability Payment (AP) Availability Payment (AP) Pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU Dasar Hukum : • Perpres 38/2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur. • PMK Nomor 260/PMK.08/2015 tentang Tatacara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek KPBU dalam rangka Penyediaan Infrastruktur. Kriteria Umum Proyek KPBU AP: • Proyek infrastruktur yang secara komersial masih marginal • Proyek infrastruktur ekonomi atau infrastruktur sosial yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat • Proses pengadaan proyek dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat • Moda pengembalian investasi kepada badan usaha tidak berasal dari tarif pengguna layanan • Tarif tetap dapat dikenakan kepada pengguna layanan, dimana pengelolaannya dilaksanakan oleh PJPK EKUITAS: • Paket Barat: Konsorsium Mora Telematika Indonesia – Ketrosden Triasmitra (Rp 425 Milyar • Paket Tengah: Konsorsium Pandawa Lima (Rp 425 Milyar) • Paket Timur: Konsorsium Moratelindo, IBS, dan Smart Telecom Kominf o-BP3TI Badan Usaha PINJAMAN: •Paket Barat: Bank Mandiri (Rp 875 Milyar) • Paket Tengah: IIF, BNI, SMI (Rp 975 Milyar) • Paket Timur: - Perjanjian Penjaminan Penggu na Jaringa n Access Charge Layanan Jaringan Availabilit y Payment Perjanjian Regres Proyek Palapa Ring 26
- 27. TERIMAKASIH