Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Rkp des Th 2014

13.256 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Datos y análisis
  • Sé el primero en comentar

Rkp des Th 2014

  1. 1. KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN NOMOR : 02 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2015 DESA KEDUNGJARAN PENJABARAN RPJMDes TAHUN 2010 - 2015 DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
  2. 2. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN Alamat : Jl Raya. Bojong– Sragi Km 02 No.03 Pekalongan 51155 KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR : 02 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2015 DESA KEDUNGJARAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN Menimbang : a. Bahwa Pemerintah desa wajib menyusun dokumen Perancanaan Pembangunan Desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) yang merupakan penjabaran RPJM Des b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa Mengingat : 1 2 3 4 5 6 7 Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Kauangan anatar Pusat dan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 26,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang petunjuk Teknis Perencanaan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 tahun 2010 tentang Penjabaran Penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010
  3. 3. MUMUTUSKAN MENETAPKAN PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT : : : : : Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Kerja Pembangunan Desa ( RKP-Des ) tahun 2015 Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. RKP Desa tahun 2015 disusun berdasarkan RPJM Desa 5 ( lima ) tahunan forum Musrenbang Desa. RKP Desa tahun 2015 merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di desa Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagimana mestinya. Ditetapkan di : Kedungjaran Pada tanggal : 5 Februari 2014 KEPALA DESA KEDUNGJARAN S A R I D J O DAFTAR ISI
  4. 4. BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V PENGANTAR A. Pendahuluan B. Dasar hukum C. Tujuan manfaat D. Visi dan Misi Desa GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA A. Kebijakan Pendapat Desa B. Kebijakan Belanja Desa RUMUSAN PRIORITAS MASALAH A. Identifikasi Masalah Pembangunan tahun sebelumnya B. Indentifikasi Masalah berdasarkan RPJMDes C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA A. Prioritas Program Dan kagiatan Skala Desa B. Prioritas Program dan skala kecamatan / Kabupaten C. Pagu Indikasi Program dan Kegiatan masing-masing sektor PENUTUP BAB I
  5. 5. PENGANTAR A. Pendahuluan Bahwa berdasarkan undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan Penganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yuridis, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau yang dibentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan Berada di Kabupaten / Kota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Republik Indinesia tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 63 dan 64, serta sesuai Peraturan Daerah kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan pembangunan Daerah, maka disetiap desa diwajibkan menyusun Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah Desa ( RPJM Des ) untuk jangka waktu 5 tahun dan dokumen Rencana kerja pembangunan desa ( RKP Des ) sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah / kabupaten secara partisipasi dan transparan. RKP desa adalah Rencana Kerja Pembangunan desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, RKP Desa merupakan Dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai lembaga yang bertanggungjawab didesa. Dan selanjutnya dimasukan dalam APBDes tahun anggaran bersangkutan. B. Landasan hukum 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa tengah. 2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang- undangan 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. 6. 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagi daerah otonom; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; C. Tujuan dan manfaat 1. Tujuan penyusunan RKP Desa secara Partisipatif adalah sebagai berikut  Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.  Sebagai dasar / pedoman kagiatan pelaksanaan pembangunan di desa  Sebagai dasar penyususunan Peraturan Des tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APB Desa ) 2. Manfaat  Lebih menjamin keseimbangan pembangunan ditingkat Desa  Sebagai pedoman dan acuan pembangunan didesa  Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan didesa D. Visi dan Misi A. Visi Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJM Desa yang bertujuan pelaksanaan pembangnan yang menganut prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap desa Kedungjaran dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi sebagai berikut ; “Mewujudkan Desa yang Madani, Mandiri dan Informatif dalam melaksanakan Pembangunan disegala bidang dengan dibarengi Transparansi Kebijakan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dengan menciptakan Desa Informatif yang didukung
  7. 7. pemanfaatan sarana Komunikasi dan Tekhnologi IT untuk kehidupan masyarakat yang adil makmur dalam arti yang sebenar-benarnya “ Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dan menata Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Kedungjaran, baik secara individu maupun kelembagaan dengan satu harapan bahwa untuk jangka waktu 5 tahun kedepan desa kedungjaran akan lebih maju dalam segala bidang yang dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan. C. Misi 1. Menciptakan Pelayanan Pemerintahan berbasis Tekhnologi IT hingga tercapai pelayanan yang cepat dan tepat serta mewujudkan Desa Informatif dengan membentuk basis informasi masyarakat berbentuk website, radio komunitas dan media cetak desa. 2. Merevitalisasi sarana Pengairan hingga dicapai 1 tahun 3 kali masa tanam dengan menerapkan Sistem Program Pertanian Mandiri. 3. Memperbaiki dan menciptakan sarana prasarana desa berupa Jalan Desa dan Gang penghubung antar wilayah di dalam desa untuk memudahkan transportasi warga dan pengangkutan hasil produksi tani dan UKM. 4. Menciptakan peluang usaha kecil dan industri rumah tangga dalam bentuk bantuan informasi permodalan dan kemudahan perizinan serta pelatihan untuk usaha kecil menengah seperti Konfeksi, Usaha Warung dan Kerajinan Makanan Kreatif. 5. Meningkatkan kapasitas dan kwalitas Layanan Pengadaan Air bersih dari rumah kerumah. 6. Meningkatkan kwalitas layanan Kesehatan Desa berbentuk Polindes yang diharapkan bisa bersinergy dengan BPJS dan menambah jam pelayanan. 7. Meningkatkan Kwalitas Layanan Posyandu dengan mengembangkan pelayanan penimbangan dan Pengamatan warga Usia Lanjut. BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2015 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka pemyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan,pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang- undangan yang berlaku, salah satunya peraturan Mendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang
  8. 8. Pedoman Pengelolaan Keuanagan Desa. Dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat,setiap tahunnya Pemrintahan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des ) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunan dimulai dari lokakarya desa, konsultasi publik dengan rapat umum BPD sehingga mendapatkan hasil yang singkron dari pendapatan,belanja dan pembiayaan selama satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. A.Pendapatan Desa Pendapatan Desa meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi , Pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga. Adapaun pendapatan desa tahun 2015 sebesar Rp. 1.257.188.000 M (Satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari : URAIAN JUMLAH ( Rp ) A. Pendapatan Asli Desa 244.220.000 1. Hasil usaha Desa 2. Hasil kekayaan Desa 3. Hasil swadaya dan partisipasi 4. Hasil gotong royong 5. lain-lain pendapatan asli desa yang sah 2.000.000 171.960.000 10.000.000 40.160.000 20.100.000 B. Dana perimbangan 56.075.000 1. Upah pungut PBB 2. Alokasi Dana Desa 3.500.000 52.575.000 C. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 1.256.893.000 1. Bantuan keuangan dari pemerintahan 2. Propinsi (Bali deso mbangun desa ) 3. Bantuan kearsipan 4. Penerimaan TPAPD ( Pem kab ) 5. PN.PM.MD 950.000.000 40.000.000 2.000.000 4.893.250 260.000.000 Jumlah perkiraan pendapatan 1.557.188.000 Asumsi perkiraan jumlah seluruh pendapatan pada tahun 2015 adalah Rp. 1.557.188.000,- ( Satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah ).yang nantinya akan dijabarkan dalam rencana Anggaran Belanja ( RAB ) dan Rencana Anggaran Kegiatan ( R AK ) yang menjadi dasar APB Des tahun 2013.
  9. 9. Pada intinya bahwa RKP Desa ini menampung semua potensi pendapatan yang masuk ke desa baik yang memalui rekening Desa ataupun tidak melalui rekening Desa. C. Belanja Desa Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Pemendagri Nomor 37 Tahun 2007 terdiri belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pada prinsipnya penyusunan RKP harus berimbang antara pendapatan dengan Belanja desa sehingga jumlah tidak ada selisih. Pola pembelanjaan dalam RKP desa ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan APB Des sehingga jumlah yang ada dalam RKPDesa dan yang masuk APBDes sama, berikut pola belanjanya : a. Pola Belanja dalam RKP Des tahun 2015 URAIAN JUMLAH ( Rp ) A. Belanja langsung  Operasional Pemerintah Desa  Pembangunan Fisik  Pembangunan Ekonomi  Pembangunan Sosial Budaya 1.421.750.000 14.500.000 877.000.000 280.000.000 250.250.000 B. Belanja Tidak lansung  Gaji Pegawai / Penghasilan tetap  Belanja Bantuan Keuanagan  Belanja Tunjangan  Belanja Bantuan Sosial  Belanja tidak terduga 135.438.000 105.250.000 5.000.000 2.882.000 12.120.000 10.186.000 Jumlah perkiraan belanja 1.557.188.000 BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik tingkat kecamatan,kabupaten, propinsi maupun pemerintahan. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasi secara partisipatif. Ketidakcermatan indentifikasi permasalahan sesuai keadaan masyarakat secara tidak langsung akan
  10. 10. menghambat efektifitas dan efesiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya akan terjadi in-efisiensi anggaran. Dalam menyusunan RKP Desa tahun 2015 berdasarkan 4 aspek pembahasan sebagai berikut : A. Berdasarkan pada evaluasi pembangunan tahun sebelumnya. B. Berdasarkan RPJM Des C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa D. Berdasarkan analisa keadaan darurat. A. Berdasarkan pada evaluasi pembangunan tahun sebelumnya. Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Des tahun 2014 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015. Adapun evaluasi hasil pembangunan sesuai RKP Desa tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Kegiatan yang biayai oleh Pemerintah Daerah ( DPU )  Keberhasilan Dilaksanakannya Perbaikan Sarana Prasarana Jalan Desa poros Kedungjaran – Purworejo dan Lingkar Selatan Dusun III - IV  Permasalahannya Pengerjaan yang bersamaan dengan datangnya musim penghujan dan Banjir mengakibatkan Jalan yang baru saja diaspal kembali rusak parah. 2. Kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten ( Azas Proposional / ADD )  Keberhasilan Pavingisasi jalan dusun III.  Permasalahan Dana yang ada tidak mencukupi dan kurangnya swadaya masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan tidak mencapai dengan sasaran yang dituju. 3. Kegiatan yang dibiayai dari APBDes  Keberhasilannya Pelaksanaan Perbaikan Drainase Pembuangan air di perbatasan dusun I dan II serta Pembangunan Jembatan Gang Penghubung dari jalan desa ke wilayah pemukiman di dusun IV.  Hambatannya minimnya kas desa sehingga belum dapat untuk memaksimalkan kegiatan yang ada dan Pembangunan masih setengah jadi B. Berdasarkan RPJM Des
  11. 11. Berdasarkan Peraturan desa Kedungjaran Nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJM Des tahun 2011-2015, ada beberapa prioritas pembangunan tahun 2015. Ada beberapa pekerjaan di desa Kedungjaran yang perlu segera di selesaikan antara lain 1. 15 dibidang Pengembangan Fisik 2. 2 dibidang pembangunan Ekonomi 3. 4 dibidang pembangunan social budaya. Akan tetapi dari semuanya belum terlaksana semuanya. C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa RKP desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunan harus juga memperhatikan kebijakan pembangunan daerah,mulai evaluasi rencana kerja kecamatan dan ataupun evaluasi pelaksaan RKP daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi misi daerah secara menyeluruh. Berdasarkan hasil paparan berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan sektor pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat. D. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba disebabkan oleh bencana alam dan atau sebablain yang apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan masalah bagi masyarakat, maka ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa , antara lain : 1. Belum adanya Gedung Balaidesa yang syah secara hukum adalah milik Pemerintah Desa. 2. Kurangnya sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai sehingga mengganggu aktifitas kerja para perangkat desa yang mengakibatkan kurang atau lambannya pelayanan kepada masyarakat. 3. Jalan lintas desa di dusun IV yang apabila pada musim hujan longsor karena letak jalan tersebut dipinggir Sungai sehingga menyempit yang mengakibatkan kendaraan tidak bisa lewat dan sangat mengganggu transportasi yang ada.
  12. 12. 4. Kurang adanya drainase Pembuangan Limbah Rumah tangga dan Pembuangan genangan air yang memadai sehingga bila musim hujan terjadi banjir yang berakibat bisa menyebabkan kerawanan dibidang kesehatan. 5. Masih banyaknya warga yang belum mendapatkan sarana air bersih sehingga kesulitan akan air bersih terutama pada musim kemarau. 6. Perlu adanya Perbaikan sarana Pengairan untuk menanggulangi gagal tanam, dan untuk darurat diperlukan Diesel dengan kapasitas mencukupi guna mengairi lahan pertanian seluas lebih dari 102 Ha. 7. Pavingisasi Jalur dalam desa ( Gang ) untuk memudahkan transportasi warga dan pengangkutan hasil Produksi Pertanian dan UKM dari warga. 8. Perbaikan akan kerusakan pasca banjir terhadap sarana prasarana Jalan Desa. BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA Arah kebijakan / prioritas program pembangunan desa Kedungjaran yang tersusun dalam RKP Des tahun 2015 sepenuhnya didasarkan pada perbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah dinamis diatas. Diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan masyarakat, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti ,Pendidikan , Kesehatan , pendapatan dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat desa. A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempuyai sumber daya. Rumusan prioritas program pembangunan desa Kedungjaran secara rinci dikelompokan sebagi berikut : No Bidang & Kegiatan Tujuan Anggaran Lokasi 1 Pengembangan Wilayah 1.1 Pekerjaan Umum 1.1.1 Revitalisasi Jalan dan Tanggul Pinggir Kali sragi 1. Melancarkan mobilitas dan Tranportasi Warga 2. Mencegah Luapan air Kali Sragi 1.500.000.000 Dusun IV Rt 13/06 1.1.2 Pengadaan 2 (dua) unit Diesel Kapasitas Besar ( 32 PK ) Mengatasi kekurangan air untuk pertanian 64.000.000 1.1.3 Balai Desa Memberi kepastian Hukum 500.000.000 Desa
  13. 13. atas Kebutuhan Kantor Pelayanan Pemerintah Desa 1.1.4 Perbaikan Aspal Pasca Banjir Memperbaiki kerusakan sarana Jalan Desa yang rusak parah pasca banjir untuk memperlancar Transportasi dan mobilitas warga baik untuk kepentingan pribadi maupun ekonomi. 40.000.000 Dusun II- III-IV 1.1.5 Jalan Usaha Tani Memperlancar Akses Tranportasi dan Pengangkutan hasil Pertanian 100.000.000 Dusun I EX RAM & Bimas 1.1.6 Pavingisasi Memperlancar Akses Tranportasi dan Pengangkutan hasil UKM 20.000.000 Dusun II RT 005 RW 003 1.1.7 Perbaikan Drainase Memperlancar arus air pembuangan Limbah Rumah tangga dan Genangan bila terjadi Hujan dari Dusun II dan Dusun III 130.000.000 Dusun I 1.1.8 Jalan Lingkar Utara dan Pembuatan Talud Memperlancar Akses Tranportasi dan Pengangkutan hasil UKM 325.000.000 Dusun I dan Dusun II 1.1.9 Drainase kanan kiri jalan desa Memperlancar aliran air pada saat hujan dan ketika banjir 200.000.000 Dusun III dan Dusun IV 1.1.10 Pembuatan Sumur Air Dalam dan Menaranya Menambah layanan BPSPAM terhadap warga yg belum terlayani sarana air bersih 300.000.000 Desa 1.1.11 Pengaspalan jalan Memperlancar akses transportasi dan Pengangkutan Produksi UKM 40.000.000 Dusun I 1.1.12 Pavingisasi gang desa dan drainase kecil Memperlancar akses transportasi dan aliran air pada saat hujan 120.000.000 Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV
  14. 14. 1.1.13 Pembuatan jalan tembus ke lapangan Memperlancar akses transportasi pertanian 10.000.000 Dusun I 1.1.14 Penerangan jalan Menciptakan Kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna jalan 10.000.000 Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV 1.1.15 Pembuatan Sodetan (gorong-gorong) jalan raya Sragi-Bojong Memperlancar aliran air pada saat terjadi Genangan air ( banjir ) di selatan jalan raya kea rah utara jalan raya dan mempercepat surutnya air 110.000.000 Dusun I II Bidang Ekonomi 2.1 Pertanian 2.1.1 Pengadaan kios tani Memudahkan petani dalam memperoleh kebutuhan pertanian 150.000.000 Dusun I 2.2 PKK 2.2.1 Pengadaan warung PKK Memberi kemudahan bagi anggota untuk memasarkan hasil UKM 150.000.000 Dusun II III Sosial dan Budaya 3.1 Karang Taruna 3.1.1 Pembuatan studio musik Memberi wadah bagi generasi muda dalam menyalurkan bakat musik 30.000.000 Dusun III 3.1.2 Revitalisasi lapangan bola dan pembuatan sarana olahraga Memberi wadah bagi generasi muda dalam menyalurkan bakat olahraga kedepan bisa dikembangkan pembuatan SSB 300.000.000 Dusun I 3.1.3 Pengadaan radio desa Mengembangkan kreatifitas anak muda dan memberikan informasi tentang desa 25.000.000 Dusun II 3.2 PKK 3.2.1 Pengadaan pelatihan- pelatihan Memberikan bekal ketrampilan kepada pemuda-pemudi dan ibu-ibu 7.500.000 Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan / Kabupaten
  15. 15. Prioritas program Pembangunan Skala Kecamatan / Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Kedungjaran, tetapi pemerintah desa belum mampu melaksanakan hal ini disebabkan 1. Pembiayaan terlalu besar sehingga desa belum mampu untuk melaksanakan 2. Ketersedian sumber daya desa tidak tersedia baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan ( Musrenbangcam ) oleh delegasi desa Kedungjaran secara partisifatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa. Adapun Program dan kegiatan tersebut antara lain 1. Bidang Pengembangan Wilayah a. Revitalisasi Jalan dan Tanggul Pinggir Kali sragi b. Pengadaan 2 unit Diesel Kapasitas Besar ( 32 PK ) c. Balai Desa d. Perbaikan Aspal Pasca Banjir e. Jalan Usaha Tani f. Pavingisasi g. Penambahan Sumur Air Dalam dan Menaranya h. Jalan Lingkar Utara dan Pembuatan Talud i. Drainase kanan kiri jalan desa j. Pengaspalan jalan k. Pavingisasi gang desa dan drainase kecil l. Pembuatan jalan tembus ke lapangan m. Penerangan jalan n. Pembuatan sodetan (gorong-gorong) jalan raya Sragi-Bojong 2. Bidang Ekonomi a. Pengadaan kios tani b. Pengadaan warung PKK 3. Bidang Sosial & Budaya a. Pembuatan studio music b. Revitalisasi lapangan bola dan pembuatan sarana olahraga c. Pengadaan pelatihan-pelatihan C. Pagu Anggaran Sementara Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber pada desa yang berasal dari :
  16. 16. 1. Hasil lelang tanah kas desa 2. Dana ADD 3. Bantuan Pemerintah ( Pemerintah Pusat,Propinsi ataupun Pemerintahan Kabupaten ) Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP desa tahun 2015 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksaan forum Musrenbangdes. RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung ( Rutin ) sebesar 70 % dari total belanja desa 2. belanja Langsung ( pembangunan ) sebesar 30 % dari total belanja desa yang terbagi menjadi  Bidang pengembangan wilayah sebesar 55 % dari total belanja langsung  Bidang pengembangan ekonomi sebesar 25 % dari total belanja langsung  Bidang social & Budaya sebesar 20 % dari total belanja langsung Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut,diharapkan Visi dan Misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan memalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP desa tahun 2015 tercantum dalam keputusan Kepala Desa ini. BAB V PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat desa yang saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencaan, pelaksanaan samapai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan kepercayaan satu sama lain akan mudah menakala seluruh komunikasi dan ruang irformasi bagi masyarakat yang memadai. Diharapkan penyususnan RKP desa yang benar-benar partisifatif dan kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB desa seluruhnya bisa terselenggarakan secara proposional. Ditetapkan di : Kedungjaran Pada tanggal : 5 Februari 2014 Kepala Desa Kedungjaran
  17. 17. S A R I D J O BERITA ACARA Nomor : 029/2013/II/2014 Pada hari Rabu tanggal dua puluh Sembilan bulan Januari tahun dua ribu empat belas yang di mulai dari jam delapan tiga puluh malam sampai jam sebelas tiga puluh malam WIB yang bertempat di Sekretariat Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi kabupatenj Pekalongan telah diadakan rapat dalam rangka membahas : 1. Rencana Pembangunan tahun 2014
  18. 18. 2. Penetapan Perencanaan Prioritas pembangunan yang akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan tahun 2015. Rapat dihadiri Kepala desa beserta Perangkat Desa, Tim Monitor dari Kecamatan Sragi, BPD, LPMD, PKK, karang Taruna, Rt dan Rw serta Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat desa tersebut telah diperoleh kata sepakat atas pokok-pokok pembicaraan oleh peserta rapat sehingga dapat menetapkan : 1. Rencana Pembangunan tahun 2014 2. Penetapan Perencanaan Prioritas pembangunan yang akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan tahun 2015. Demikian Berita Acara ini dibuat, selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di : Kedungjaran Tanggal : 29 Januari 2014 Kepala Desa Kedungjaran S A R I D J O
  19. 19. METRIK RENCANA KERJA DESA KEDUNGJARAN TAHUN 2014 Desa : Kedungjaran Kecamatan : Sragi No Uraian Kegiatan Lokasi Dusun RT/RT Volume Tujuan/Manfaat Sumber Biaya Yang direncanakan Jumlah (RP) KetSwadaya (Rp) ADD (Rp) APBD Kab. (Rp) APBD Prop. (Rp) APBN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(6+7+8+9+10) 12 1 Perbaikan Aspal Paska Banjir Desa 1.500 M2 Memperlancar LALIN - - - 64.000.000 - 64.000.000 2 Pengaspalan jalan gang Rt 2 & 4 900 M2 Memperlancar LALIN - - - 150.000.000 - 150.000.000 3 Pemasangan Penerangan Jalan-jalan Desa 50 Unit Menjaga keamanan & kenyamanan warga - - 10.000.000 - - 10.000.000 4 Pengadaan Kios Tani Desa 1 Unit Mempermudah kebutuhan Pertanian - - 150.000.000 - - 150.000.000 5 Revitalisasi Lap.Bola dan Pembuatan sarana olah raga Dusun I 2 unit Memberikan wadah Pemuda dalam penyaluran bakat - - - 300.000.000 - 300.000.000 6 Pembuatan Studio Musik Desa 1 Unit Memberikan wadah Pemuda dalam penyaluran bakat bernusik - - - 30.000.000 - 30.000.000 7 Pengadaan Radio Desa Desa 1 Kegiatan Mengembangkan Kreatifitas Pemuda dalam memberikan Informasi - - - 25.000.000 - 25.000.000 8 Pembuatan Sumur Air Dalam dan Menara Desa 1 Kegiatan Menambah layanan air bersih ke warga - - - 300.000.000 - 300.000.000 9 Pengadaan Pelatihan- Pelatihan Desa 1 Kegiatan Memberikan bekal ketrampilan Pemuda- Pemudi dan kaum Ibu - - - 10.000.000 - 10.000.000 Kedungjaran, 10 Februari 2014 KEPALA DESA KEDUNGJARAN S A R I D J O
  20. 20. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG AKAN DIUSULKAN KE MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2014 Desa : Kedungjaran Kecamatan : Sragi No SKPD yang dituju Uraian kegiatan Lokasi RT/RW Volume Tujuan/manfaat Sumber Biaya Yang direncanakan Jumlah (RP) KetSwadaya (Rp) ADD (Rp) APBD Kab. (Rp) APBD Prop. (Rp) APBN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(6+7+8+9+1 0) 12 1 Dinas Pertanian Pengadaan 2 Unit Diesel Kapasitas besar Desa 2 Unit Mengairi sawah - - - 64.000.000 - 64.000.000 2 DPU Bina Karya Pembangunan Balai Desa Desa 1 Unit Pelayanan Masyarakat 5.000.000 30.000.000 70.000.000 100.000.000 300.000.000 505.000.000 3 DPU Pavingisasi Dusun II 1,5 x 100 M Memperlancar pedagang kecil - - 20.000.000 - - 20.000.000 4 DPU Perbaikan Drainase Dusun I 630 M3 Melancarkan arus air di musim hujan untuk menghidari banjir 1.000.000 - - - 130.000.000 131.000.000 5 DPU Jalan Linghkar Utara dan Pembuatan talud Dusun I & II 2.250 M2 Memperlancar akses transportasi hasil pertanian 100.000.000 250.000.000 - 350.000.000 6 DPU Pengaspalan Jalan Dusun IV 1000 M2 Memperlancar akses transportasi dan Pengangkutan produk UKM - - - 40.000.000 - 40.000.000 7 Dinas Pertanian Perbaikan Jalan Usaha Tani Dusun I 2,5x1500 M Memperlancar hasil panen - - 100.000.000 - - 100.000.000 8 DPU Revitalisasi Jalan dan Tanggul sungai Dusun IV 2.700 M3 Memperlancar mobilitas dan transprotasi warga dan penanggulangan luapan air kali Sragi - - - - 1.500.000.000 1.500.000.000 Kedungjaran, 10 Februari 2014 KEPALA DESA KEDUNGJARAN S A R I D J O

×