Dokumen tersebut membahas sistem perencanaan pembangunan di daerah, termasuk rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan. Juga dibahas mengenai penganggaran berbasis kinerja yang mengaitkan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan.

1. 29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 1 Kuliah ke-8 KonsepdanTeori SistemPerencanaanPendidikan (BagianKeempat: Aplikasi) Dr. H. Yoyon Bahtiar Irianto, M.Pd. (Lektor Kepala, Administrasi Pendidikan FIP-UPI) Materi Perkuliahan Perencanaan Pendidikan “Program S2 Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Syiah Kuala Banda Aceh NAD” (Semester Ganjil Tahun Ajaran 2010/2011)

2. Rencana Pembangunan di Daerah Perencanaan pembangunan daerah disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan prinsip kooepratif, komprehensif, konkit dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah terdiri dari: 1) rencana pembangunan jangka panjang; 2) rencana pembangunan jangka menengah; 3) rencana pembangunan tahunan. 29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 2

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) disusun oleh pemerintah daerah dalam bentuk RPJP Daerah, sebagai dokumen perencanaan pembangunan di daerah untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi, kebijakan dan arah pembangunan di daerah yang mengacu pada RPJP nasional. Rancangan awal RPJP Daerah disiapkan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) yang kemudian dibahas dalam suatu forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Musrenbang dilaksanakan dalam rangka menggali aspirasi (kebutuhan, keinginan dan harapan) masyarakat tentang pembangunan yang perlu dilakukan. Pesertanya mencakup seluruh unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan berbagai komunitas masyarakat (LSM, asosiasi profesi, pemuka agama/adat, perguruan tinggi dan kalangan dunia usaha). Keputusan dari musrenbang inilah akan ditetapkan dalam peraturan daerah (Perda) dalam bentuk RPJP Daerah. 29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 3

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana pembangunan jangka menengah yang disusun oleh pemerintah daerah lazim disebut rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM Daerah) untuk periode 5 tahun. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja kepala daerah (bupati/walikota) yang disusun berdasarkan pada pedoman RPJP Daerah dan RPJM Nasional.* RPJM Daerah harus memuat unsur-unsur pokok yaitu arah kebijakan keuangan daerah, stratejik pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan lintas SKPD, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat prediktif-indikatif. RPJM Daerah dapat dianggap sebagai rencana stratejik daerah (Renstrada).** * UU.No.25/2004 pasal 5 (2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. **Penjelasan pasal 5 (2) UU.No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 4

5. Rancangan awal RPJM daerah disusun oleh Kepala Bappeda yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam stratejik pembangunan daerah, kebijakan umum, program perioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM daerah yang disiapkan oleh Bappeda, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyiapkan rancangan Renstra SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan yang memuat unsur-unsur visi, misi, tujuan, strategi, kebijkan, program dan kegiatan pembangunan. Rancangan Renstra-SKPD ini menjadi bahan masukan bagi Bappeda untuk menyusun rancangan RPJM Daerah yang selanjutnya dibahas dalam Musrenbang RPJM Daerah. Musrenbang RPJM Daerah harus sudah dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan setelah bupati/walikota dilantik. Sebulan kemudian, hasil musrenbang ini, harus sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota tentang RPJM Daerah, yang selanjutnya diikuti dengan penyusunan Renstra SKPD pada masing-masing SKPD yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala SKPD. 29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 5

6. Rencana Pembangunan Tahunan Rencana pembanguna tahunan daerah lazim disebut rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, perioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD dijabarkan dari RPJMD oleh setiap SKPD dalam bentuk usulan atau rancangan Renja SKPD. Kemudian Bappeda mengkoordinasikan setiap Renja SKPD tersebut dalam musrenbang yang diselenggarakan bapeda dengan dihadiri oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil musrenbang ini, Bappeda menyusun rancangan ahir RKPD yang kemudian ditetapkan oleh peraturan bupati/walikota. RKPD inilah akan menjadi bahan rujukan dalam penyusunan RAPBD. 29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 6

8. Kekuatan utama pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bandung ialah ketersediaannya sistem perencanaan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan program-program yang berkelanjutan menuju Tahun 2025. Namun sistem tersebut masih memerlukan dukungan peningkatan profesionalisme para perencana pendidikan.

10. Otonomi Manajemen

12. Pengelmbangan Kawasan

13. Pengembangan Sosial

14. SPM pada semua sektor

16. Master Plan Pendidikan

17. Budget Mapping

18. Renstra Disdik 2008-2025

19. Renstra Dewan Pend.

20. Renstra Satuan Pend.RPJM Da Kab/Kota RPJP Da Kab/Kota Lokal / Kabupaten Pemerataan & Akses Mutu & Dayasaing Tatakelola

21. 29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/S3/UPI/2010 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah DokumenRancangan RKPD FORUM SKPD/Gabungan SKPD DOKUMEN RANCANGAN AWAL RKPD PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG RKPD DOKUMEN RANCANGAN AKHIR RKPD Proses Musrenbang Perencanaan Pembangunan Tingkat Kab/Kota PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD MUSRENBANG TINGKAT KABUPATEN Kesepakatan MUSRENBANG Kabupaten/Kota EvaliasiKinerjaPelaksanaanRencanaKeja (Renja) SKPD Penyusunan Rancangan Akhir RKPD MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN PenyusunanRancanganRenja SKPD PENETAPAN RKPD Dokumen Rancangan Renja SKPD Dokumen Prioritas Pembangunan di Kecamatan

23. Kebijakan & Perundangan Nasional

24. Renstra Diknas & Provinsi

25. Perda & Perbup

28. Organisasi Profesi

29. Dewan/Komite Pendidikan

30. Dunia Usaha

31. LSM Kependidikan

33. Infrastruktur & Sarana Fisik

34. Lingkungan Sosekbud & PolitikTarget 2025: Daya saing Internasional Tahap Pengendalian & Evaluasi Rencana FORUM DISKUSI PERENCANA PENDIDIKAN Tahap Pelaksanaan Program Tahap Legislasi, Sosialisasi & Uji Publik Dinas Pendidikan BAWASDA DPRD BAPPEDA Instansi Terkait Disain Sistem Perencanaan Pendidikan Tingkat Kab/Kota Menuju Tahun 2025

35. Anggaran Berbasis Kinerja Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistimatis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. 29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 11

36. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerja tahunan. Dengan kata lain, integrasi dari rencana kerja tahunan (Renja SKPD ) yang merupakan rencana operasional dari Renstra dan anggaran tahunan merupakan komponen dari anggaran berbasis kinerja. 29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 12

37. Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah: 1) Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya. 2) Pengumpulan informasi yang sistimatis atas realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya. Penyediaan informasi secara terus menerus sehingga dapat digunakan dalam manajemen perencanaan, pemrograman, penganggaran dan evaluasi. Kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu: 1) Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi. 2) Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus. 3) Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang). 4) Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas. 5) Keinginan yang kuat untuk berhasil. 29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 13

38. 29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 14 MASTER PLAN Menuju Tahun 2025 Umpan Balik Kinerja RENSTRA 2010-2015 Permintaan Anggaran Tahunan Kelayakan Anggaran Tahunan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT) Rincian Program Operasional Tahunan PERSETUJUAN Target Kinerja Laporan Kinerja (LAKIP) Laporan Kinerja Keuangan (LPJ Keuangan) CAPAIAN KINERJA Siklus Perencanaan dengan Anggaran

39. 29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 15 Apa yang digunakan dalam bekerja INPUT Sumber daya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output KEGIATAN Kegiayan menggunakan input untuk menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan Apa yang dihasilkan (barang/jasa) KELUARAN (Output) Produk (barang/jasa) ahir yang dihasilkan HASIL (Outcomes) Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai Apa yang ingin diubah DAMPAK (Impact) Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcomes Keterkaitan Program dengan Manajemen Kinerja

40. 29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 16 PROSES PENYUSUNAN PROGRAM Langkah ke-2: Identifikasi Kinerja dan Indikator Kinerja (Impact) Langkah ke-1: Identifikasi Visi, Misi & Sasaran Strategis Langkah ke-3: Penyusunan Indikator Kinerja Program (Outcomes) Tupoksi Eselon Strategis Langkah ke-4: Perumusan Nama Program TAHAP PENYUSUNAN KEGIATAN Langkah ke-5: Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Tupoksi Eselon Pelaksana Langkah ke-6: Perumusan Nama Kegiatan TAHAP REKAPITULASI Langkah ke-7: Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Unit Kerja Proses Penyusunan Program

41. 29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 17 RENCANA DAN PROGRAM KERJA LEMBAGA Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan & Belanja Rencana Kerja & Anggaran Setiap Unit Kerja (RKA-Unit Kerja) Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Rancangan Peraturan Tentang Anggaran Pendapatan & Belanja PERATURAN LEMBAGA Siklus Perencanaan Anggaran

42. Menata sistem perencanaan dan pengembangan kelembagaan berbasis kinerja, merupakan perwujudan sistem public financial management, yaitu: Medium term fiscal framework, dengan menyusun prakiraan resource envelope untuk menjaga fiscal sustainability yang dilaksanakan secara aggregate fiscal disciplin; Allocative efficiency dengan menerapkan medium term expenditure framework melalui penerapan forward estimates, performance based budgeting, dan unified budget; Technical and operational efficiency. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja manajemen kelembagaan pada semua tingkat manajemen, sebaiknya menggunakan pendekatan terpadu antara pendekatan berbasis policy planningdan pendekatan berbasis pada prinsip akuntabilitas organizational performance. 29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 18 Penutup

43. 29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 19 Tugas-tugas! Lengkapipengetahuanandadenganmempelajarireferensi: Irianto, YoyonBahtiar. (2009). “PerencanaanPendidikan Tingkat Kabupaten/Kota: StudiEvaluatiftentangSistemPerencanaan Pembangunan PendidikandiKabupaten Bandung Menuju 2025”, Disertasi, Bandung: SPS-UPI. -------- (2010). “MenataSistemPerencanaanBerbasisKinerja”, KertasKerja, PemilihanDirekturDirektoratPerencanaandanPengembanganantarwaktu UPI, UPI Bandung, 16 Agustus 2010. PP.No.21/2004 tentangPenyusunanRencanaKerjadanAnggaranKementerian/Lembaga. PP.No.6/2005 tentang Status Universitas Pendidikan Indonesia Menjadi BHMN. PP.No.39/2006 tentangTata Cara PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan. PP.No.40/2006 tentangTata Cara PenyusunanRencana Pembangunan Nasional.