1. MENGENAL KAWASAN PERDESAAN: Visi,
Platform dan Tata Kelola

2. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang
mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah
pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam
upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif
yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu
yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota (UU No.
6/2013 pasal 83 jo. PP 43/2014, pasal 123)
KAWASAN
PERDESAAN
PEMBANGUNAN
KAWASAN
PERDESAAN
Pasal 1 UU
6/2014
Pasal 83
UU 6/2014

3. Cakupan Pembangunan Kawasan Perdesaan
(UU 6/2014 - Pasal 83 sd 85)
• Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
1. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam
rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai
dengan tata ruang kabupaten/kota;
2. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat perdesaan;
3. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi
perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna;
dan
4. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan
akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
3

4. Cakupan Pembangunan Kawasan Perdesaan
(PP 43/2014 pasal 123)
1. penyusunan rencana tata ruang kawasan
perdesaan secara partisipatif;
2. pengembangan pusat pertumbuhan antar-
Desa secara terpadu;
3. penguatan kapasitas masyarakat;
4. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
5. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.
4

5. Meningkatkan
kualitas SDM
perdesaan
Meningkatkan
kualitas prasarana
dan sarana
perdesaan
Pengembangan
ekonomi dan
peningkatan
kualitas sosial
Mengembangkan
SDA dan
Meningkatkan
kualitas
lingkungan
PERENCANAAN DAN TATA KELOLA
Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,
pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa
Meningkatkan kualitas SDM perdesaan
melalui pelatihan, Bimtek,
pendampingan, fasilitasi kerjasama
Meningkatkan kualitas sarana
prasarana perdesaan melalui
membangun jalan anatar desa, pasar
kawasan, sarana pendidikan,
kesehatan, dan air bersih
Pengembangan ekonomi melalui
Pengembangan Pasar Kawasan, BUM antar
Desa, Usaha Berbasis Komunitas, Modal Usaha,
Investasi, Promosi dan Pemasaran, dan Sarana
Bisnis
Mengembangkan Sumberdaya Alam dan
meningkatkan kualitas lingkungan melaui
Pemetaan Potensi Kawasan, Irigasi-Drainase,
dan Rehabilitasi Kawasan, dan Konservasi
Lahan

6. ASPEK DESA MEMBANGUN MEMBANGUN DESA (PKP)
Desa-Kerjasama Desa Kawasan Perdesaan
Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat Desa dan
kualitas hidup manusia
serta penanggulangan
kemiskinan
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa
(RPJMDes)
Pemerintah Desa dan
masyarakat Desa dengan
semangat gotong royong serta
memanfaatkan kearifan lokal
dan sumber daya alam Desa
Mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelayanan, pengembangan ekonomi, dan
pemberdayaan masyarakat desa melalui
pendekatan partisipatif dengan
mengintegrasikan berbagai kebijakan,
rencana, program, dan kegiatan para pihak
pada kawasan yang ditetapkan.
Rencana Pembangunan Kawasan
Perdesaan (RPKP) dan Rencana Tata
Ruang
Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa,
Masyarakat, dan Swasta
Lingkup
Wilayah
Tujuan
Acuan
Pelaksana

7. Partisipasi
Holistik dan
Komprehensif
Berkesinambungan
Keterpaduan
Keadilan
Keseimbangan
Transparansi
Akuntabilitas
Prinsip
PKP
S
I
N
E
R
G
I
Sumber : Permendesa Nomor 5 Tahun 2016

8. Pembangunan Kawasan Perdesaan
dalam Konteks Kerjasama Antar Desa

9. Acuan Dasar – sesuai amanat UU 6/2014
Wilayah KABUPATEN 2
Pasal 83 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
ayat (1), Pembangunan Kawasan Perdesaan
merupakan perpaduan pembangunan antar-
Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
Pasal 85
(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui satuan kerja
perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau
BUM Desa dengan mengikutsertakan
masyarakat Desa.
(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib
mendayagunakan potensi sumber daya alam
dan sumber daya manusia serta
mengikutsertakan Pemerintah Desa dan
masyarakat Desa.
Kesimpulan
Pembangunan Kawasan Perdesaan
disesuaikan dengan kewenangan masing-
masing level Pemerintah dan Pemerintah
provinsi/ Kabupaten/Kota .

10. Desa
Membangun
Program Pembangunan Kawasan
• Tata guna kawasan perdesaan
• Unit-unit pelayanan (puskesmas, sekolah)
• Unit-unit pembangunan ekonomi (pasar,
rumah potong hewan)
• Infrastruktur kawasan (jalan, irirgasi, jembatan)
• Unit administrasi (kantor kecamatan)
• Sistem informasi terpadu
Program/
Kegiatan
Program/
Kegiatan
Program/
Kegiatan
Pemerintahan
Desa
Musrenbang
Kecamatan & PIK
PEMBANGUNAN
KAWASAN
PERDESAAN
Desa
Membangun
10
Program/
Kegiatan
Program/
Kegiatan
Pemerintahan
Desa
Program/
Kegiatan
Kerja Sama
• Musyawarah Antar Desa
• Kelembagaan (BKAD)
• Kegiatan

11. Kerja Sama Antar Desa (UU Desa pasal 92)
• Kerja sama antar-Desa meliputi:
– Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai
nilai ekonomi yang berdaya saing;
– Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
– Bidang keamanan dan ketertiban.
• Kerjasama Antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa
melalui kesepakatan Musyawarah Antar-Desa (MAD)
• Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar-Desa
(BKAD) yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
11

12. Kerja Sama Antar Desa (UU Desa pasal 92)
• Musyawarah antar-Desa membahas hal yang berkaitan dengan:
– pembentukan lembaga antar-Desa;
– pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat
dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
– perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan
antar-Desa;
– pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan
Kawasan Perdesaan;
– masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut
berada; dan
– kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-
Desa.
• Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar-
Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan
• Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang
merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
12

13. Kerangka Hukum
Pembangunan Kawasan Perdesaan

14. Kerangka Hukum Pembangunan Kawasan Perdesaan
UU 23/2014 tentang
SPPN (Program)
UU 26/2007 tentang
Penataan Ruang (Ruang )
PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah
diruab oleh PP 47 tahun 2014 tentang Perubahan PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaskanaan UU
No. 6 tahun 2014 tentang Desa
1. Permen Desa PDTT No. 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
2. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian teknis terkait dapat menetapkan
pedoman teknis pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
Nawa Cita RPJMN
Perbup
Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan KawasanPerdesaan
Perpres 11/2015:
Kemendagri
Perpres 12/2015:
KemenDesa, PDT, T
UU 6/2014 tentang
Desa (Partisipasi &
Pemberdayaan)

15. RPJPD
RPJMD
RKPD
Program
SKPD
Program
Lintas
SKPD
Program
Kewilayahan
Program Kawasan
Perdesaan
RTRW
1. Berdasarkan fungsi
kawasan: Kawasan Lindung
dan Budidaya
2. Berdasarkan Administratif:
RTRW
provinsi/kabupaten/kota.
3. berdasarkan kegiatan
kawasan: kawasan
perkotaan dan kawasan
perdesaan
4. berdasarkan nilai strategis
kawasan: kawasan strategis
nasional/provinsi/kabupaten
/kota.
Kawasan Perdesaan dalam Konteks RPJMD dan RTRW
Sumber: Tubagus Furqon Sofhani, 2015
UU SPPN
UU Penataan Ruang

16. Visi Dan Platform Pembangunan Kawasan
Perdesaan

17. Visi Pembangunan Kawasan Perdesaan
• Memeratakan Pembangunan
• Memperkuat Desa
• Memberdayakan Masyarakat

18. Platform Pembangunan Kawasan
Perdesaan
• Memperkuat kerjasama desa.
• Memperkuat Badan Usaha Milik Desa
(BUMDesa) Bersama sebagai lembaga
ekonomi desa yang berbasis pada kerjasama
antar desa.
• Keterlibatan desa dalam bagi saham dan bagi
hasil (shareholding) dalam investasi
pembangunan Kawasan Perdesaan.

19. Agenda penting pemberdayaan masyarakat
desa dalam pembangunan kawasan perdesaan
• Pengorganisasian pelaku ekonomi desa (petani, nelayan,
peternak, perajin dan lain-lain) yang memiliki kesamaan
kepentingan dan tujuan.
• Pengorganisasian kolaborasi antardesa yang memiliki
potensi, kepentingan dan tujuan yang sama.
• Pengorganisasian kolaborasi antara desa, BUMDesa
Bersama, dengan asosiasi pelaku ekonomi desa.
• Pengembangan kapasitas terhadap asosiasi/organisasi
kolobarasi.
• Pengorganisasi desa-desa untuk bernegosiasi dan advokasi
kepentingan terhadap pelaku di luar desa, seperti
pemerintah dan pihak swasta yang akan berinvestasi di
kawasan perdesaan.

20. Tata Kelola
Pembangunan Kawasan Perdesaan

21. PEMERINTAH
PEMDA PROV.
PEMDA KAB/KOTA
PIHAK III.
WAJIB PEMBANGUN
AN KAWASAN
PERDESAAN
PEMANFAATAN ASET
DESA
MENGIKUTSERTAKAN
PEMDES DAN MASY DESA
PERENCANAAN, PELAKSANAAN,
PEMANFAATAN DAN
PENDAYAGUNAAN
(PERDA KAB/KOTA)
RENCANA
DITETAPKAN BUP./
WALIKOTA
TATA KELOLA PEMBANGUNAN KAWASAN
PEDESAAN
Pasal 84, UU 6 Thn 2014

22. PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN
DILAKUKAN OLEH :
PEMERINTAH,
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI, DAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA
MELALUI SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH,
PEMERINTAH DESA,
DAN/ATAU BUM DESA
DENGAN
MENGIKUTSERTAKAN
MASYARAKAT DESA
(PASAL 86 UU/6 2014)
PEMERINTAH
BUM Desa
KAWASAN
PERDESAAN

23. Isu-isu Strategis terkait Prakarsa Desa Dalam Tata Kelola
Pembangunan Kawasan Perdesaan
 Penguatan kewenangan desa
 Penetapan potensi antar Desa sebagai
basis pengembangan perencanaan
Pembangunan Kawasan Perdesaan
 Penguatan kapasitas masyarakat,
kelembagaan, dan kemitraan
 Penguatan Ruang-ruang Partisipasi

24. Tim Inti
 Memfasilitasi pengusulan
kawasan perdesaan
Tim Inti
dan Tim Kawasan
 Mengawal proses penetapan
kawasan perdesaan dan
merencanaan pembangunan
kawasan perdesaan
 Melaksanakan RPKP
 Melaporkan dan
mengevaluasi pembangunan
kawasan perdesaan di
Kab/Kota
TKPKP Kab/Kota
 Membina TKPKP di tingkat
Kabupaten/Kota
 Memfasilitasi pelaksanaan
RPKP di Kabupaten/Kota
 Mengevaluasi
pembangunan kawasan
perdesaan di
Kabupaten/Kota dalam
lingkup Provinsi yang
bersangkutan
 Membina TKPKP di tingkat
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
 Memfasilitasi pelaksanaan
RPKP di Kabupaten/Kota
 Mengevaluasi
pembangunan kawasan
perdesaan di
Kabupaten/Kota secara
Nasional
Koordinasi
TKPKP Provinsi TKPKP Pusat
KoordinasiKoordinasi

25. Provinsi Pusat
TKPKP (Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan)
Kabupaten/Kota
Ketua:
Kepala Bappeda
Anggota:
 Kepala SKPD terkait
Ketua:
Menteri DPDTT
Anggota:
 Menteri/ Pimpinan
Lembaga terkait
SK Bupati/Walikota:
1. Tentang Tim Inti
2. Tentang Tim Kawasan
SK MenteriSK Gubernur
Tim Kabupaten
(Tetap)
Ketua: Sekretaris Daerah
Anggota:
 Kepala Bappeda
 Kepala SKPD yang menangani
perdesaan
Tim Kawasan
(Fleksibel)
 Kepala SKPD terkait tema
 Camat
 Kepala BKAD
 Kepala Desa
 Tokoh Masyarakat

26. • Pembangunan Kawasan yang terkait dengan pemanfaatan
Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan
Pemerintah Desa.
• Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan
pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan
Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.
• Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan melalui
satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau
BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
• Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal
Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa
dan/atau kerja sama antar-Desa.
Pembangunan Kawasan Perdesaan
(UU Desa Pasal 83 sd 85)
26

27. Pembahasan
Usulan Kegiatan
Jangka Menengah
Usulan Kegiatan:
Kegiatan Desa
Kegiatan Antar Desa
Usulan Lokasi dan
Potensi/Sektor
Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Arahan Kebijakan
Pembangunan
Kab/Prov
Pemilihan dan
Penetapan Lokasi
dan Potensi/Sektor
Pembahasan
Usulan Kegiatan
Tahunan
Kegiatan RKP Desa:
Kegiatan Desa
Kegiatan Antar Desa
Daftar Usulan RKP
Desa dan Kawasan
Perdesaan
Pembahasan
Dukungan
Program Kab
Pengajuan Lokasi
dan Potensi/Sektor
Pemb. Kawasan
Perdesaan
Pembahasan
Dukungan
Program Pusat
Skema Dukungan Pusat atas Pengusulan
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pengajuan Usulan Lokasi
Target dan Sasaran
Pengembangan
Sektor
Pengusulan Program
Desa
Kab/Kec
Pusat/Prov
‘Earmarked’

28. PEMBINAAN
(pasal 22 dan 23 Permendesa PDTT)
• Menteri dan Gubernur melakukan pembinaan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.
• Menteri melakukan pembinaan terhadap pembangunan kawasan perdesaan yaitu:
– standardisasi proses penetapan dan perencanaan
– kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi
pembangunan kawasan perdesaan;
– pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan; dan
– pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan
pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.
• Gubernur melakukan pembinaan dalam hal:
– pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam
– pembangunan kawasan perdesaan; dan
– pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan
pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

29. Sistem Informasi Pembangunan Desa dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan (Pasal 86)
• Sistem Informasi di Tingkat Kabupaten
– Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan
sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan
Perdesaan.
– Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan informasi
perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk Desa.
– Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem
informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
• Sistem Informasi di Tingkat Desa.
– Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan
dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku
kepentingan.
29

30. Prakarsa
Pemdes
• PP 47/2015
Pasal 124
• Permendes
5/ 2016
Pasal 5
Pengusulan
Kawasan
Perdesaan
Penetapan
Kawasan
Perdesaan
Perencanaan
Pembangunan
Kawasan Perdesaan
(Masterplan)
Pelaksanaan
Pembangunan
Kawasan
Perdesaan
Pelaporan
dan
Evaluasi
Prakarsa
Pem
Kab/Kota
Permendes
5/ 2016
Pasal 5
Dilakukan secara
Partisipatif
Ditetapkan
Bupati/
Walikota
• PP 47/2015
Pasal 124
• Permendes 5/
2016 Pasal 5
Dilaksanakan
oleh:
• Pemerintah
• Pemda Provinsi
• Pemda
Kab/Kota
• Pemdes
• Swasta
• Masyarakat
Dilaksanakan
oleh:
• Pemerintah
• Pemda Provinsi
• Pemda
Kab/Kota
• Pemdes
Kabupaten/
Kota
Desa/
Kawasan
1 2 3 5 6
Rujukan : 1) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2) UU No. 6/2014 tentang Desa, 3) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, 4) PP No. 47/2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 5) Permendesa, PDT, dan Transmigrasi No.
5/2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
RPJMD, RTR
dan Program
Sektoral
RPJMDesa
Aspirasi
Masyarakat
dan Swasta
Perda/Perbup:
Masterplan/
RPKP
UU No.
6/2014
Pasal 84
Ayat 3
4

31. Mekanisme Penetapan lokasi pembangunan
kawasan perdesaan (PP 43/2014, pasal 124)
1. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi
mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta
sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa
sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
2. Usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan
perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota;
3. Bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan
dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/kota; dan
4. Berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota menetapkan
lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan
bupati/walikota.
31

32. Mekanisme Penetapan lokasi pembangunan kawasan
perdesaan (PP 43/2014, pasal 124)
1. Bupati/walikota dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang
telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur.
2. Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah
kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
3. Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dicantumkan dalam
RPJMN dan RKP.
4. Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi
dicantumkan dalam RPJMD provinsi dan RKPD provinsi.
5. Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota
dicantumkan dalam RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota.
6. Bupati/walikota melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada
Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.
7. Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada
Desa.
32

33. PP 43/2014 Pasal 125
1. Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan
tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan
berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan
dengan peraturan Desa.
2. Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa
dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
3. Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam hal:
– memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan
pembangunan kawasan perdesaan;
– memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati
pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
– mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.
33

34. SKEMA PENENTUAN LOKASI DAN PENGUSULAN PROG/KEG
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
RKP Desa mulai disusun
oleh Pemerintah Desa
pada bulan Juli tahun
berjalan (pasal 118, ayat 5
PP 43/2014)
KECAMATAN
Visi dan Misi
Kepala Desa
Kebijakan
Pembangunan Desa
Arah Kebijakan
Pembangunan Kab:
· RTRW Kabupaten
· Rancangan Awal RPJMD
Kabupaten
· Arahan Pembangunan
Kawasan (Perdesaan)
Sosialisasi Arah Kebijakan
Pembangunan Kabupaten
di Kecamatan
Identifikasi Usulan
Lokasi Kawasan
Perdesaan
Identifikasi Usulan
Program/Kegiatan
Musyawarah
Desa
Rancangan
RPJM Desa
Data Rencana
Program/Kegiatan
dan arahan lokasi
Kawasan Perdesaan
Kajian Kondisi dan
Potensi Desa
Pelaksanaan
Pemetaan Sosial
Musyawarah antar-Desa
di wilayah kecamatan
FORMAT USULAN:
· Program Antar Desa
· Usulan Kawasan
Perdesaan
BERITA ACARA KESEPAKATAN:
· Usulan Program/Kegiatan
Antar Desa
· Usulan Sektor Utama/Lokasi
Kawasan Perdesaan
Rancangan Akhir
RPJM Desa
Musyawarah
Pembangunan Desa
Usulan Lokasi dan
Potensi Sektor, dan
Jenis Pelayanan Dasar
Kawasan Perdesaan
(earmarked)
Masukan untuk
Rancangan
RENSTRA SKPD
Pembahasan dalam
Forum SKPD
Penyempurnaan
RPJMD Desa
Penetapan RPJM
Desa dengan
Peraturan Desa
Penetapan Lokasi
Kawasan Perdesaan
Musrengbang
RPJMD Kabupaten
Proses Penyusunan
RKP Desa
· Arahan Kebijakan
Pembangunan Nasional/
Provinsi (RPJMN/RPJMD
Provinsi)
· Visi dan Misi KDH
Penetapan RPJMD
Kabupaten
Rancangan Akhir
RPJMD Kab
Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten
Lampiran:
Program Kewilayahan
(Pengembangan
Kawasan,termasuk
Kawasan Perdesaan)
DESA
KABUPATEN
PUSAT/PROVINSI
Rincian PWT Terpilih:
· Program, Indikator
· Jangka Waktu Program
· Pendanaan Indikatif
· SKPD pelaksana
Program dan Kebutuhan
Pendanaan Indikatif
Jangka Menengah
(PWTJM)
· RTRW Provinsi
· Dokumen RPJMD Prov
· Kawasan Strategis
· Kawasan yang
mendukung KSN/KSP
Perencanaan Jangka Menengah – Penetapan Lokasi Sasaran dan Sektor Utama Pembangunan Kawasan Perdesaan
Jenis kegiatan dalam
skema Kerjasama
Antar-Desa
Pembahasan dalam
RATEK K/L
Penetapan
Program/Kegiatan
K/L untuk Kawasan
Perdesaan
Penetapan Program
Pembangunan
Kawasan Perdesaan
(Bappenas)
Proses Finalisasi RENSTRA K/L
Penyusunan
Renja K/L
· Dokumen RPJMN
Pembahasan
Dukungan Program
Provinsi atas
Kawasan Perdesaan
Penetapan
Program/Kegiatan
Provinsi untuk
Kawasan Perdesaan

35. Kewenangan Pembangunan dan
Cakupan Pelayanan (UU no. 6/2014)
PEMBANGUNAN

36. Terima Kasih