New Site Development NUSP2 Review Mission ADB

1. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN HANDIL BERKAT MAKMUR,
KABUPATEN KAPUAS
NEW SITE
DEVELOPMENTNEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT
PHASE 2 (NUSP-2)

2. OUTLINE
1. Profile NSD Handil Berkat Makmur
2. Penghunian & Pengelolaan NSD Handil Berkat Makmur

3. Profil NSD Handil Berkat Makmur
Infrastruktur melalui NUSP-2
Aspek Livelihood
Rencana Penanganan Eks-Squatter
Dokumentasi Fisik Infrastruktur
PROFIL NSD KABUPATEN KAPUA
Foto udara NSD SampoddoFoto udara pembangunan rumah type 28/90 01

4. PROFIL NSD KABUPATEN KAPUAS
NSD Handil Berkat Makmur merupakan salah satu
upaya mengatasi permukiman kumuh liar (squatters) di
Kabupaten Kapuas. Target penerima manfaat NSD
Kapuas adalah penghuni kawasan squatter di
Kelurahan Selat Hulu, Selat Tengah, Selat Hilir, Selat
Dalam dan Desa Pulau Telo dengan karakteristik
bantaran sungai. Untuk menunjang perekonomian
calon beneficiaries, NSD Handil Berkat Makmur akan
dilengkapi pembangunan kolam ikan dan akan
berkolaborasi dengan Pemda Kapuas dalam penyediaan
bibit serta pengelolaan ikan.

5. NSD HANDIL
BERKAT MAKMUR
3,14 Ha luas lahan (kolaborasi
Pemerintah Kab. Kapuas)
100 dari 200 unit rumah terbangun di
Tahun 2018 (kolaborasi Pemerintah
Pusat/DJPP)
INFRASTRUKTUR MELALUI
NUSP-2• Jalan (beton)
• Drainase (pas. batu)
• Talud (pas. batu)
• Plat Deucker
• Jaringan pipa air bersih (HDPE
4” saluran utama, HDPE 2” SR,
HDPE ¾”)
• Sarana & prasarana
persampahan
• Taman dan pelengkap (lampu,
area bermain & street
furniture)
• Gerbang utama
• Kolam ikan dan IPAL

6. Kondisi awal calon penerima manfaat di lokasi squatters
Peningkatan kualitas hidup melalui relokasi ke NSD
DESA PULAU TELOKEL. SELAT DALAMKEL. SELAT HULU KEL. SELAT HILIR KEL. SELAT TENGAH

7. Pemilikan lokasi NSD Handil Berkat Makmur memperhatikan aspek livelihood untuk memastikan kualitas kehidupan
penerima manfaat tetap terjaga dan bahkan semakin membaik. Di lokasi awal (squatters), pusat-pusat aktivitas terletak
pada radius 5km, sedangkan di lokasi NSD pusat aktivitas serupa berada pada radius 4km
ASPEK LIVELIHOOD

8. LIVELIHOOD MELALUI BUDIDAYA IKAN
• Tgl 16 April Dinas Perikanan akan melakukan survey lapangan terhadap kolam ikan di lokasi NSD untuk
menentukan jenis ikan yang cocok dibudidaya di kolam tersebut;
• Jenis ikan yang akan dibudidayakan adalah Ikan Nila;
• Pada pertengahan Bulan Juni, akan dilakukan pembentukan kelompok petani ikan. 1 kelompok petani
ikan terdiri dari 6KK-14KK;
• Akhir Bulan Juni akan dilakukan penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
mengelola ikan;
• Dinas Perikanan akan melakukan monitoring dan pembinaan secara berkala melalui Petugas Penyuluh
Perikanan kepada kelompok petani ikan di lokasi NSD.
2019
FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOV DES
Dinas Perikanan
Melakukan Survey
lapangan ke lokasi NSD
• Pembentukan kelopok petani ikan
NSD (minggu ke dua Juni)
• Penyuluhan untuk meningkatkan
kemampuan penghuni dalam
mengelola ikan (Akihr Bulan)
Monitoring dan
pembinaan oleh
Petugas Penyuluh
Perikanan (Dinas
Perikanan)
Pemanenan
ikan
TIMELINE PELAKSANAAN BUDIDAYA IKAN

9. RENCANA PENANGANAN EKS-SQUATTERS
Ilustrasi penanganan squatters oleh Pemerintah Provinsi Kalimatan Tengah di Kelurahan Selat Hulu yang didesain menjadi
ruang terbuka public pinggir Sungai Sei Selat.
Pemerintah Kab. Kapuas memiliki komitmen kuat untuk menangani permasalahan kumuh baik
di lokasi slum maupun squatters. Untuk menangani squatters, setelah pemindahan penerima
manfaat dari Kelurahan Selat Hulu, Selat Tengah, Selat Hilir, Selat Dalam dan Desa Pulau Telo
ke lokasi NSD, maka lokasi squatters akan dikembalikan sesuai dengan fungsi ruangnya yaitu
sebagai ruang terbuka publik.

10. DOKUMENTASI PEMBANGUNAN RUMAH TAHAP I TAHUN 2018 (100 unit)

11. KONDISI LAHAN RUMAH UNTUK PEMBANGUNAN 50 UNIT TAHAP II
ISU STRATEGIS
•Sejumlah 50 dari 100 unit rumah tahap 2 akan difasilitasi oleh DJPP pada bulan Mei 2019 (tipe rumah
kopel).
•Kekurangan unit rumah sejumlah 50 unit yang terdiri dari 32 unit rumah single dan 9 unit rumah kopel (18
rumah) diharapkan dapat difasilitasi oleh DJPP pada TA 2019.

12. DOKUMENTASI PROGRES FISIK INFRASTRUKTUR MINGGU KE-19 (65%)

13. PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN N
Pembangunan Permukiman Baru
melalui Kolaborasi
Kesiapan Kelembagaan Pengelolaan NSD Handil Berkat Makmur
Struktur Kelembagaan Badan Pengelola NSD
Tugas Badan Pengelola dan Mekanisme Penganggaran OM
Simulasi Penerapan dan Pemanfaatan Tarif Sewa
02Kawasan permukiman baru/New Site
Development dilengkapi dengan
infrastruktur permukiman yang layak

14. KESIAPAN KELEMBAGAAN PROSES PENGHUNIAN
Proses penyerahan surat minat kepada salah satu tim
seleksi NSD Kapuas
• Badan Pengelola telah disahkan
melalui SK Bupati Kapuas
No.369/DPUPRPKP/Tahun 2018
tanggal 08 April 2019.
• SK Penghunian dan Tarif Sewa dalam
proses penyusunan dan ditargetkan
selesai Akhir Bulan April 2019. Proses
penetapan/legalisasi direncanakan
pada Bulan Mei 2019.
• Sebanyak 210 KK telah mengajukan
surat minat kepada pihak kelurahan.
Pihak Kelurahan beserta Tim Seleksi
lainnya akan melakukan validasi data
penghuni tahap 1 dan ditargetkan
selesai pada akhir Bulan April.
• Proses penghunian tahap 1 ditargetkan
pada Bulan Juni 2019.
• Penghunian tahap 2 (50KK) akan
berproses pada Bulan Desember 2019.
Rapat Pembentukan Badan Pengelola NSD

15. STRUKTUR KELEMBAGAAN BADAN PENGELOLA NSD HANDIL BERKAT MAKMUR
Keterangan:
Badan Pengelola NSD akan melibatkan penghuni NSD Handil Berkat Makmur yang belum memiliki pekerjaan sebagai
staf dalam kelompok fungsional.

16. • Tugas Badan Pengelola NSD :
a. menerapkan mekanisme iuran/sewa kepada penerima manfaat;
b. memanfaatkan iuran untuk perawatan dan pemeliharaan rumah dan
infrastruktur permukiman NSD;
• Pembayaran iuran/sewa dapat dilakukan secara cash. Badan Pengelola akan
melakukan penarikan biaya sewa kepada penghuni setiap awal bulan.
Setelah iuran terkumpul, Badan Pengelola NSD akan menyetor hasil
penarikan sewa ke Dinas PUPRPKP sebagai Pendapatan Daerah dari
Penerimaan Bukan Pajak. Kemudian Badan Pengelola akan menganggarkan
untuk OM NSD pertahun. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini
akan dibebankan pada APBD Kab.Kapuas melalui DPA Dinas PUPRKP.
TUGAS BADAN PENGELOLA NSD DAN
MEKANISME PENGANGGARAN PERAWATAN & PEMELIHARAAN NSD

17. SIMULASI PENERAPAN TARIF SEWA/IURAN
Keterangan:
•Tarif sewa dihitung dengan mempertimbangkan beberapa item yaitu biaya operasional, biaya perawatan
dan biaya pemeliharaan, serta biaya investasi.
•Tarif sewa/iuran dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional (termasuk honorarium pegawai yang
ditugaskan untuk mengelola NSD), biaya pemeliharaan dan perbaikan (landscape, lampu jalan, kolam,
utilitas lainnya (infrastruktur), dan rumah).
No Tahun
Tarif Awal
(Rp)
Kenaikan
(Rp)
Susidi
(%)
Nilai Subsidi
Pemerintah
Daerah (Rp)
Tarif Sewa
(Rp)
Kenaikan
Tarif Sewa
(Rp)
1 2019 170.355 - 55 93.695 76.660 -
2 2020 183.253 12.898 50 91.627 91.627 14.967
3 2021 193.052 9.799 45 86.874 106.179 14.552
4 2022 203.487 10.435 40 81.395 122.092 15.914
5 2023 214.608 11.121 35 75.113 139.495 17.403
6 2024 226.468 11.860 30 67.941 158.528 19.033
7 2025 239.126 12.657 25 59.781 179.344 20.817
8 2026 252.643 13.517 20 50.529 202.115 22.770
9 2027 267.088 14.445 15 40.063 227.025 24.910
10 2028 282.532 15.445 15 42.380 240.152 13.128
Isu Strategis:
Tarif sewa akan mulai diberlakukan satu bulan setelah penandatangan kontrak (penghunian). Untuk itu
diperlukan percepatan penetapan SK Penghunian dan Tarif Sewa.

18. SIMULASI PEMANFAATAN TARIF SEWA/IURAN (TAHUN PERTAMA)
Jenis Keterangan Biaya
Operasional – Total Rp. 7.200.000,-
Insentif/Honorarium
Kepala Badan
Pengelola
Diperuntukkan bagi PNS
dari Dinas Perumahan dan
Permukiman kota Kendari
Rp. 500.000,-
Sekretaris
Kepala Sub-Unit
UPTD/Badan Pengelola
Rp. 300.000,-
Koordinator
(4 Orang) @Rp.
200.000,-
Rp. 800.000,-
Kelompok Fungsional
(4 org) @Rp. 750.000,-
Diperuntukan bagi
masyarakat yang tinggal di
NSD atau bukan berasal
dari PNS.
Rp.3.000.000,-
Operasional Kantor
Air Bersih
Estimasi per bulan
Rp. 150.000,-
Listrik Rp. 150.000,-
Telpon dan Internet Rp. 300.000,-
Biaya Administrasi, Pajak dan Asuransi
PBB, PPH, dan Biaya
Administrasi lainnya
Estimasi per bulan Rp.2.000.000,-
Jenis Keterangan Biaya
Perawatan – Total Rp. 1.200.000,-
Fasum
Perawatan landscape,
taman, kolam ikan,
lampu taman, IPAL dan
utilitas lainnya
Rp. 1.200.000,-
IURAN SEWA
(Rp. 76.660,- X 200 KK)
Rp.15.332.000,-
PEMANFAATAN :
OPERASIONAL Rp. 7.200.000,-
PERAWATAN I
(fasum)
Rp. 1.200.000,-
SAVING
(dapat digunakan untuk
perbaikan rumah dan
infrastruktur atau hal lain
yang diperlukan)*
Rp. 6.932.000,-
DETAIL ANGGARAN OPERASIONAL DAN PERAWATAN BULANAN
Keterangan :
•Infrastruktur yang dimaksudkan antara lain
jalan, IPAL, drainase, kolam ikan, PJU, dan
jaringan air bersih, landscape, lampu jalan,
dan rumah

19. TERIMA KASIH