2. Definition
Audit laporan keuangan (financial statement
audit), berkaitan dengan kegiatan memperoleh
dan mengevaluasi bukti tentang laporan-
laporan entitas dengan maksud agar dapat
memberikan pendapat apakah laporan-laporan
tersebut telah disajikan secara wajar sesuai
dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum
(PABU)
3. Audit sektor komersil (Swasta) Vs
Audit Sektor Publik
Secara umum tidak ada perbedaan mendasar pada proses
dan tekhnik audit pada sektor publik dan swasta
1. Pengguna audit 1. Pengguna audit
Audit di sektor publik-Pemerintahan
Audit di sektor komersial dilakukan pada dilakukan pada organisasi
pemerintahan yang bersifat nirlaba,
organisasi atau perusahaan milik swasta seperti sektor pemerintahan daerah,
BUMN, BUMD, kementerian, dan
yang bergerak dalam produksi barang dan
instansi lain yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan negara dan
jasa untuk mencari laba. Audit menjadi
tanggung jawab keuangan Negara.
kebutuhan bagi para pemegang
kepentingan dalam suatu organisasi
pencari laba baik pihak internal
4. Audit sektor komersil (Swasta) Vs
Audit Sektor Publik
Secara umum tidak ada perbedaan mendasar pada proses
dan tekhnik audit pada sektor publik dan swasta
2. Regulasi 2. Regulasi
ā¢ Sektor Pemerintahan harus mengikuti
Dalam sektor Komersial harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan,
sehingga Audit Sektor Pemerintahan
aturan Bapepam. Hanya saja kepatuhan
juga sangat dipengaruhi oleh peraturan
atas peraturan tidak menjadi dominasi perundang-undangan yang mengatur
hal-hal yang harus diaudit dan yang
latar belakang perusahaan melakukan dilaporkan dalam laporan audit.
pelaporan keuangan. Standar Akuntansi
Standar akuntansi yang dijadikan
dalam sektor pemerintahan mengacu
yang dipegang dalam sektor komersil pada Pernyataaan Standar Akuntansi
Pemerintahan dengan standar Audit
adalah Pernyataan Standar Akuntansi
berupa Standar Pemeriksaan Keuangan
Keuangan dengan standar audit Standar Negara.
ā¢
Pemeriksaan Akuntan Publik.
5. Audit sektor komersil (Swasta) Vs
Audit Sektor Publik
Secara umum tidak ada perbedaan mendasar pada proses
dan tekhnik audit pada sektor publik dan swasta
3. Fungsi dan tujuan audit 3. Fungsi dan tujuan audit
Audit Sektor pemerintahan memiliki
Audit sektor Komersil memiliki tujuan tujuan untuk mendukung keberhasilan
penyelenggaraan Negara dan
untuk memperoleh keyakinan yang
pengelolaan keuangan Negara secara
memadai apakah laporan keuangan bebas tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien ekonomis, efektif,
dari salah saji material, baik yang terjadi
transparan dan bertanggung jawab
karena kekeliruan maupun kecurangan. dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatuhan.Audit Sektor
Pemerintahan sangat menekankan
aspek ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku
6. Standar pemeriksaan keuangan negara
ā¢ SPKN ini ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007.
Dengan demikian, sejak ditetapkannya Peraturan BPK ini dan dimuatnya dalam
Lembaran Negara, SPKN ini akan mengikat BPK maupun pihak lain yang
melaksanakan pemeriksaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Inilah
tonggak sejarah dimulainya reformasi terhadap pemeriksaan yang dilakukan
BPK .
7. ā¢ Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, memuat persyaratan profesional
pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan
pemeriksaan yang profesional. Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan
pada Standar Pemeriksaan akan meningkatkan kredibilitas informasi yang
dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan
dan pengujian bukti secara obyektif. Apabila pemeriksa melaksanakan
pemeriksaan dengan cara ini dan melaporkan hasilnya sesuai dengan
Standar Pemeriksaan maka hasil pemeriksaan tersebut akan dapat
mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara serta pengambilan keputusan Penyelenggara Negara. Pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara juga merupakan salah
satu unsur penting dalam rangka terciptanya akuntabilitas publik.
ā¢ Tujuan Standar Pemeriksaan adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi
para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan
atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.