1. OTONOMI DAERAH DAN PENCIPTAAN
IKLIM INVESTASI DI DAERAH
SUGENG BUDIHARSONO
Bahan Kuliah Minggu ke-6 MK Promosi Investasi dan Region Branding, 2019

2. OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI
• Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
• Desentralisasi adalah penyerahan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom berdasarkan Asas Otonomi.
• Tujuan Desentralisasi adalah:
– Untuk mencegah pemusatan keuangan
– Sebagai usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk
mengikutsertakan rakyat dalam bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan pemerintahan
– Untuk menyusun program guna perbaikan sosial ekonomi
di tingkat lokal

3. CIRI-CIRI DESENTRALISASI
Menurut Smith (1985), ciri-ciri desentralisasi adalah sebagai berikut:
• Adanya pendelegasian/ pelimpahan wewenang dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan fungsi
tertentu dari pemerintahan.
• Adanya wewenang pemerintah daerah untuk menetapkan dan
melaksanakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan daerahnya.
• Adanya kewenangan dalam menetapkan dan mengatur
norma hukum yang berlaku secara umum dan juga yang sifatnya
abstrak.
• Penerima wewenang adalah daerah otonom, dimana fungsi yang
diserahkan dapat dirinci atau fungsi yang tersisa.
• Adanya kewenangan untuk menetapkan norma hukum yang
bersifat individual dan juga konkrit.
• Daerah otonoma berada di luar hirarki organisasi pemerintah
pusat.
• Menunjukkan pada pola hubungan antra organisasi.
• Terciptanya political variety dan diversity of structur di dalam
sistem politik.

4. DAMPAK DESENTRALISASI
• Dampak positif desentralisasi
– Di bidang sosial budaya yaitu bisa memperkuat ikatan sosisal budaya
daerah dan mengembangkan kebudayaan yang dimiliki daerah.
– di bidang politik yaitu daerah lebih aktif mengelolah daerahnya karena
sebagian besar keputusan dan kebijakan ada dan diputuskan di daerah.
– Di bidang ekonomi yaitu pemerintah daerah dapat mengelola Sumber
Daya Alam yang dimiliki dengan mudah, sehingga pendapatan daerah
dan pendapatan masyarakat akan meningkat.
– Di bidang keamanan yaitu upaya mempertahankan NKRI dengan
kebijakan dapat meredam setiap daerah memisahkan diri dari NKRI.
• Dampak positif desentralisi
– Di bidang sosial budaya yaitu setiap daerah berlomba-lomba
menonjolkan kebudayaannya. Sehingga secara tidak langsung, dapat
melunturkan rasa persatuan dan kesatuan.
– Di bidang politik yaitu adanya euforia berlebihan apabila kewenangan
tersebut disalahgunakan untuk kepentingan golongan, kelompok
tertentu, atau kepentingan pribadi.
– Di bidang ekonomi yaitu bisa mengakibatkan timbulknya KKN apabila
ada pejabat daerah yang tidak benar.
– Di bidang keamanan yaitu dapat berpotensi konflik antar daerah, jika
ada daerah yang kurang puas dengan sistem yang menyangkut NKRI.

5. URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 9 UU No 23 tahun 2014 menyatakan:
• (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan
absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan
pemerintahan umum.
• (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
• (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota.
• (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke
Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
• (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

6. URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT
• Urusan pemerintahan absolut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: (a)
politik luar negeri; (b) pertahanan; ©
keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal
nasional; dan (f) agama.
• Dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat: (a)
melaksanakan sendiri; atau (b) melimpahkan
wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di
Daerah atau gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat berdasarkan asas
Dekonsentrasi.

7. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
• Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di
maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi
kewenangan Daerah terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan.
• Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan
Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
• Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan
Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya
merupakan Pelayanan Dasar.

8. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
• Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b.
kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d.
perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e.
ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
dan f. sosial.
• Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga
kerja; b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c.
pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan
masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga
berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k.
koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m.
kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p.
kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.

9. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
• a. kelautan dan perikanan;
• b. pariwisata;
• c. pertanian;
• d. kehutanan;
• e. energi dan sumber daya mineral;
• f. perdagangan;
• g. perindustrian; dan
• h. transmigrasi.

10. HARAPAN ADANYA DESENTRALISASI
• Pemerintah daerah akan lebih jelas mengetahui
kebutuhan masyarakat lokal. Pemerintah daerah
merupakan daerah yang paling dekat dengan
rakyat.
• Pemerintah daerah akan dapat memfokuskan
perencanaan dan pelaksanaan aspek sosial
ekonomi sesuai dengan potensi dari
masing0masing daerah tersebut.
• Pemerintah daerah akan dapat memperbaiki
kondisi daerahnya, khususnya tata kelolanya,
sehingga akan dapat memperbaiki iklim investasi
di daerah.

11. PEUBAH DAN INDIKATOR TATA KELOLA
EKONOMI DAERAH DARI KPPOD (1)
No Peubah dan Definisinya Indikator
1 Perizinan Usaha
Proses perizinan usaha yang sederhana dan murah dapat
mendorong perkembangan pelaku usaha baru. Sebaliknya,
prosedur pengurusan yang sulit, lama dan mahal akan
mengakibatkan keengganan pelaku usaha untuk mengurus
perizinan dan menghambat pertumbuhan kegiatan usaha baru.
Keberadaan Mekanisme
Pengaduan
Pelayanan Izin Sudah
Efisien
Jumlah Biaya Resmi
Pengurusan Izin (TDP)
Lama Waktu Resmi
Pengurusan Izin (TDP)
2 Biaya Transaksi
Biaya Transaksi berupa pajak, retribusi, dan biayabiaya lainnya,
baik yang legal maupun ilegal dapat menjadi penghambat bagi
kegiatan usaha di daerah. Apalagi jika biaya tersebut hanya
diberlakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa
menimbang dampaknya bagi perkembangan usaha. Sebaliknya,
pungutan-pungutan tersebut tidak menjadi penghambat apabila
diberlakukan dengan alasan yang jelas, diterapkan secara benar,
dan hasilnya ditujukan untuk memperbaiki pelayanan publik.
Tingkat Keberatan
terhadap tingkat retribusi
Tingkat pembayaran
donasi pada pemda
Tingkat keberatan
terhadap biaya resmi
distribusi

12. PEUBAH DAN INDIKATOR TATA KELOLA
EKONOMI DAERAH DARI KPPOD (2)
No Peubah dan Definisinya Indikator
3 Akses Lahan
Akses Lahan sangat mempengaruhi dunia usaha.
Perusahaan tidak akan melakukan investasi baru jika
tidak memiliki akses pada lahan yang dibutuhkan.
Kegiatan usaha yang sedang berjalan juga akan
terpengaruh jika tidak ada kepastian akan status
lahan yang digunakan mereka
Waktu pengurusan sertifi
kat
Tingkat kemudahan
pengurusan sertifi kat
Kemudahan mendapatkan
akses lahan
Frekuensi penggusuran
lahan
Frekuensi konfl ik
penggunaan lahan
4 Interaksi Pemda-Pelaku Usaha
Interaksi ini sangat penting untuk memastikan bahwa
kebijakan dan investasi publik dari pemda sejalan
dengan kebutuhan pelaku usaha. Sebaliknya, interaksi
yang tak efektif antara pemda dengan pelaku usaha
dapat mengakibatkan penerapan kebijakan yang
justru menghambat pertumbuhan kegiatan usaha.
Keberadaan forum
komunikasi
Tingkat dukungan Pemda
terhadap pelaku usaha
daerah
Tingkat kebijakan Pemda
yang tidak diskriminatif

13. PEUBAH DAN INDIKATOR TATA KELOLA
EKONOMI DAERAH DARI KPPOD (3)
No Peubah dan Definisinya Indikator
5 Progam Pengembangan Usaha Swasta Program
Pengembangan Usaha Swasta (PPUS) yang dilakukan
oleh pemda dapat menjadi cara yang efektif untuk
meningkatkan kemampuan manajemen dan
keterampilan tenaga kerja, serta dapat menghubungkan
pelaku usaha dengan pasar di luar daerah.
Program yang disediakan Pemda
Manfaat PPUS bagi Usaha
6 Kapasitas dan Integritas Kepala Daerah (Kepda)
Kapasitas dan Integritas Kepda sangat penting untuk
memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pemda bisa
berlangsung efektif. Kepda yang jujur dan berkapasitas
akan meningkatkan kepercayaan diri investor dan pada
gilirannya menjalankan kebijakan yang ramah terhadap
investasi.
Kepda memiliki pemahaman yang baik
mengenai persoalan pelaku usaha
Kepda memiliki perhatian dan renstra
terkait perkembangan dunia usaha
Kepda menempatkan pejabat secara
profesional
Kepda tegas terhadap setiap tindakan
korupsi bawahannya
Kepda tidak melakukan perbuatan yang
menguntungkan diri sendiri
Kepda adalah figur yang disegani dan
layak diteladani

14. PEUBAH DAN INDIKATOR TATA KELOLA
EKONOMI DAERAH DARI KPPOD (4)
No Peubah dan Definisinya Indikator
7 Infrastruktur Daerah
Jalan kabupaten/kota yang baik, lampu penerangan
jalan, air bersih, dll, merupakan prasyarat agar
kegiatan usaha dapat berjalan efektif dan efi sien.
Sebaliknya, tata kelola infrastruktur yang buruk dapat
menambah biaya yang besar bagi pelaku usaha untuk
berinvestasi dan berkembang.
Pemakaian jaringan air
PDAM
Perkembangan Kualitas
Infrastruktur daerah 2014-
2015 (Jalan, Jaringan Air
PDAM, Penerangan Jalan)
Kualitas Infrastruktur (Jalan,
Jaringan Air PDAM,
Penerangan Jalan)
8 Keamanan dan Resolusi Konflik
Tentu sulit bagi pelaku usaha untuk bertahan jika
sering terjadi gangguan keamanan. Namun, terlepas
dari kondisi rawan yang ada, keberadaan suatu
mekanisme penyelesaian konfl ik atau perselisihan
bisnis yang baik dapat meningkatkan kepercayaan
Pelaku Usaha.
Frekuensi Kejadian
Pencurian
Tingkat keamanan daerah
tempat usaha
Tingkat kejadian konfl ik
sosial di tempat usaha

15. PEUBAH DAN INDIKATOR TATA KELOLA
EKONOMI DAERAH DARI KPPOD (5)
No Peubah dan Definisinya Indikator
9 Ketenagakerjaan Input tenaga kerja tentu dibutuhkan
sebagai salah satu faktor produksi. Beberapa komponen
terkait tenaga kerja sudah menjadi perhatian pelaku
usaha karena secara langsung dan signifi kan
berpengaruh terhadap biaya operasional usaha.
Tingkat kemudahan
mendapatkan tenaker
Mekanisme Pengusulan Upah
Minimum
Pemda melibatkan perusahaan
dalam proses penentuan upah
Keberadaan upaya Pemda dalam
pemecahan masalah industria
10 Kualitas Peraturan di Daerah Perda atau peraturan
turunannya adalah gambaran kerangka kebijakan
pemda dalam mengembangkan perekonomian
daerahnya. Peraturan yang rumit dan membingungkan
dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha. Kualitas
kebijakan buruk menimbulkan ketidakpastian dan
mempersempit ruang dinamika perdagangan dan akses
pasar.
Aspek Yuridis
Aspek Substansi
Aspek Prinsip

16. NILAI INDEKS TERENDAH TKED 2016

17. NILAI INDEKS TKED 2016 (1)

18. NILAI INDEKS TKED 2016 (2)

19. BAHAN DISKUSI
• Bagaimana menurut saudara Indeks TKED
di Kabupaten/Kota Bogor?
• Apa rekomendasi saudara untuk
meningkatkan Indeks TKED di
Kabupaten/Kota Bogor untuk
meningkatkan investasi?