Pemerintah Desa Dan Kelurahan

1. PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA Pertemuan ke-11

2. DEFINISI DESA • Menurut Widjaja (2003), desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat[1]. • UU No.22 tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.[2] • [1] HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) ,hal. 3 • [2] UU No. 22 Tahun 1999

3. DEFINISI DESA • Wilayah pedesaan adalah wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi wilayah sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan, jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi[1] • UU No. 32 tahun 2004, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia[2]. • [1] Ibid • [2] UU No. 32 2004

4. Ciri-ciri utama masyarakat pedesaan [1]: • Kehidupan di pedesaan erat hubungannnya dengan alam, mata pencaharian tergantung dari alam serta terikat pada alam • Umumnya semua anggota keluarga mengambil bagian dalam kegiatan bertani, walaupun keterlibatannya berbeda • orang desa sangat terikat pada desa dan lingkungannya. • di pedesaan segala sesuatu seolah-olah membawa hidup yang rukun, perasaan sepenanggungan dan jiwa tolong menolong sangat kuat dihayati • Corak feodalisme masih nampak walaupun derajatnya sudah mulai berkurang

5. Ciri-ciri utama masyarakat pedesaan [1]: • hidup di pedesaan banyak bertautan dengan adat istiadat dan kaidah-kaidah yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. • di beberapa daerah jiwa masyarakat terbuka terhadap perkara-perkara rohani, sehingga mereka tidak mudah melepaskan keterikatan dan ketakutannya terhadap ilah-ilah (hal-hal berbau spiritualisme,pen-) dalam kehidupan sehari- hari. • karena keterikatan pada lingkungan dan kebiasaan yang ada mereka mudah curiga terhadap sesuatu yang lain daripada yang biasa, terutama terhadap hal-hal yang lebih menuntut rasionalitas. Mereka lebih tertarik mistik • Banyak daerah pedesaan yang penduduknya sangat padat padahal lapangan kerja dan sumber penghidupan relatif sedikit mengakibatkan kemelaratan sehingga sering mendorong jiwa apatis. • [1] Yayuk Yuliati, dkk, Sosiologi Pedesaan, (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), hal. 31

6. “Pusat tempat sentralisasi, provinsi tempat desentralisasi, kabupaten/kota tempat desentralisasi, desa tempat otonomi asli” Kamardi, Kepala Desa Bentek Lombok Barat

7. Otonomi Desa • Desa sebagai Self Governing Community • Desa memiliki hak asal-usul, karena umur desa sendiri lebih lama dibanding negara • Desa berhak memilih pemimpinnya sendiri, memiliki lembaga legislatif, bahkan lembaga yudikatif yang mengatur hukum adat • Desa berhak memiliki kekayaan, membuat APBDes dan membuat Perdes

8. SISTEM PEMERINTAHAN DESA No Bidang Perubahan UU No. 5 tahun 1979 UU No. 22 tahun 1999 UU No. 32 tahun 2004 1 Nama Desa Seragam Tidak seragam Tidak Seragam 2 Susunan Organisasi Pemerintahan Kepala desa, perangkat desa, LMD Kepala desa (sebutan lain), perangkat desa lain Kepala Desa, Sekretaris Desa (PNS), perangkat desa lain 3 Kewenangan desa Tidak disebutkan secara tegas, hanya dinyatakan bahwa kewenangan, hak- hak dan kewajiban desa ditetapkan dan diatur dengan peraturan daerah Disebutkan secara tegas : • Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul • Kewenangan yang oleh peraturan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah • Tugas pembantuan dari Kabupaten, Provinsi atau pusat Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: 1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. 2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. 3. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. 4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang- perundangan diserahkan kepada desa. 4 Lembaga perwakilan Tidak terdapat/ ada, LMD bagian dari pemerintah desa Ada, Badan Perwakilan Desaa. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa, BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

9. 5 Keanggotaan Lembaga Perwakilan Dipilih oleh Kepala desa dipilih lanmgsung oleh rakyat Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. 6 Tanggung jawab kepala desa Kepada Bupati dan memberikan keterangan kepada LMD Kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan kepada Bupati Kepala Desa bertanggungjawab Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD. 7 Pengangkatan kepala desa Dipilih oleh rakyat dan diangkat bupati Dipilih oleh rakyat, ditetapkan BPD, disahkan Bupati Dipilih oleh rakyat, hasilnya diserahkan oleh BPD kepada Bupati/Walikota untuk disahkan melalui Camat 8 Penetapan peraturan desa dan APPD/ APBDes Ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dengan LMD Kepala desa bersama BPD Kepala desa bersama BPD. APBDes harus disetujui Bupati/ Walikota sebelum disahkan 9 Hubungan dengan Camat Camat sebagai atasan dengan kepala desa Kepala desa bukan bawahan camat, camatr sebatas administratif Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. 10 Tugas pembantuan Tidak pernah ditegaskan bersama pembiayaan Dengan tegas disertai pembiayaan

10. 11 Pembangunan yg direncnakan Kab/Provinsi dan pusat Tidak pernah atau jarang melibatkan desa dalam perencanaannya Wajib mengikutsertakan desa yang menjadi tempat pembangunan Wajib mengikutsertakan desa, perencanan pembangunan desa bagian dari pembangunan kabupaten/ kota 12 Tugas dan Kewajiban Kepala desa Penyelenggaraan dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan pembangunan masyarakat termasuk ketentraman dan ketertiban Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah: a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa b. Membina kehidupan masyarakat desa c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa d. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa e. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya 1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 2. Kepala Desa mempunyai wewenang : a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; b. mengajukan rancangan peraturan desa; c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; e. membina kehidupan masyarakat desa; f. membina perekonomian desa; g. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

11. 13 Pendapatan Desa Sumber Pendapatan Desa terdiri atas: a. Pendapatan asli desa - Hasil tanah-tanah kas desa - Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat desa - Hasil dari gotong-royong masyarakat - Lain-lain hasil dari usaha yang sah b. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan pemerintahan daerah: - sumbangan dan bantuan pemerintah - sumbangan dan bantuan pemerintahan daerah - sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa C. Lain-lain pendapatan yang sah Sumber pendapatan Desa terdiri atas : a. Pendapatan asli Desa yang meliputi • Hasil usaha Desa, • Hasil kekayaan Desa; • Hasil swadaya dan partisipasi, • Hasil gotong royong; dan • Lain-lain pendapatan asli desa yang sah b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi : • Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah; dan • Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten; c. bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Provinsi; d. sumbangan dari pihak ketiga; dan e. pinjaman desa. Sumber pendapatan desa terdiri : • pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; • bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa; • bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; • bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; • hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Sumber : Pusat Kajian Kebijakan dan Pendidikan Politik yayasan Bhakti Nusantara palembang. Modul Metode dan teknik pelatihan Kepemimpinan Demokratis kepala Desa se-Sumatera Selatan, 5-23 November 2001 di Palembang hal. 4-5, direvisi oleh penulis

12. Kelurahan • Kelurahan di bentuk di wilayah kecamatan tdk otonom, bagian dari perangkat daerah • Dipimpin oleh lurah yg dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati/walikota

13. Beda Desa dan Kelurahan Perbedaan Desa Kelurahan Definisi Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengaturdan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Otonomi Ada, otonomi asli berdasarkan hak asal usul Tidak ada, sekedar wilayah administrasi Perangkat Kepala Desa dibantu Sekdes (PNS) dibantu perangkat desa yang lain. Kades dipilih dalam Pilkades. Kepala Desa tidak digaji, ia mendapatkan imbalan berupa tanah bengkok, namun karena nilai tanah seakin menurun, kepala desa meminta tunjangan kepada negara. Lurah (PNS) yang dibantu staf kelurahan (PNS). Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil. Sebagai PNS mendapatkan gaji sesuai pangkat dan golongan Lembaga Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif dengan kewenangan terbatas Bukan lembaga perwakilan, tapi lembaga kemasyarakatan Berada di Wilayah Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kota Pembentukan Pembentukan Desa baru wajib memperhatikan jumlah penduduk seperti untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK, Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK, wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK. • Penduduk: 2500 – 20.000 jiwa • Terjangkau secara efektif • Memiliki sarana pelayanan yang memadai

14. Kembali Ke Nagari, pengalaman Sumatera Barat • Setelah jatuhnya Soeharto, wacana kembali ke nagari bergulir kencang. • Gubernur, bupati, DPRD, akademisi, LSM, pers, pengusaha, kerapatan adat, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan sebagainya berbicara serius untuk merumuskan formula baru kembali ke nagari. • Setelah melawati dialektika yang panjang, Propinsi Sumbar mengundangkan Perda No. 9/2000, yang menjadi efektif pada bulan Januari 2001. Kecuali wilayah kota dan Mentawai. Perda ini kemudian diikuti oleh perda di tingkat kabupaten

15. • Pembukaan Perda menyatakan bahwa Sumbar kembali ke nagari, diikuti dengan rumusan ritual bahwa “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”, “hukum agama mengatur, adat memakai, alam adalah guru bagi umat manusia”. • Perda itu memberikan kepastian rintisan untuk kembali ke nagari dalam batas-batas wilayah sebelum 1979. Perda juga menyebutkan sumber- sumber daya nagari: pasar, balai adat, mesjid dan surau, lahan, sawah, hutan, sungai, kolam, danau dan bagian dari laut yang dulu merupakan ulayat nagari, bangunan publik serta harta kekayaan yang bergerak dan harta lainnya.

16. • Perda No 9 tahun 2000 mengamanatkan pemerintahan nagari dikelola oleh wali nagari yang menjalankan fungsi eksekutif, dan Badan Perwakilan Anak nagari (BPAN) yang menjalankan fungsi legislatif. Sesuai dengan konteks pemerintahan nagari klasik, kemudian dibentuk Lembaga Anak Nagari (LAN) yang menjalankan fungsi yudikatif mengenai sengketa harta pusaka, Lembaga Syarak Nagari (LSA) yang berfungsi sebagai wadah kebersamaan memajukan adat dan agama, dengan diisi oleh wakil dari kaum ulama dan adat, serta Badan Musyawarah Adat dan Agama (BMAS) yang berfungsi sebagai dewan konsultasi terhadap pemerintah nagari, yang anggotanya adalah wakil dari suku dan ninik mamak yang ada.

17. • Pada tahun 2001 Sungai Kamuyang berhasil mewujudkan penataan pemerintahan sesuai dengan amanat Perda, penguatan capacity building pengelola nagari, dan bahkan bisa menerapkan APBNagari partisipatif yang didukung oleh DAUN yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dalam rangka penguatkan fungsi pemerintahan nagari di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat • Tahun 2003 Sungai Kemuyang menghasilkan banyak Pernag yang partisipatif. Pernag itu antra laian tentang (1) pemanfaatan tanah ulayat, (2) pengelolaan tempat pemandian Batang Tabit, (3) pemeliharaan Jalan dalam Nagari, (4), wajib Khatam Al Quran bagi Murid/Anak Usia SLTP, (5) tata cara pelaksanaan nikah dan baralek kawin, (6) PAS dari penjualan ternak, (7) penyakit masyarakat (PEKAT),dan (8) penyelesaian sengketa perkara, (8) pelanggaran hubungan suami-istri.

18. • Sejak tahun 2001 sampai 2004, APBNagari Sungai Kamuyang mengalami peningkatan. Pertama: DAUN yang diberikan kabupaten meningkat meskipun relatif kecil naiknya. kedua: meningkatnya pendapatan asli nagari (PAN) terutama dari hasil kekayaan nagari, pajak dan retribusi dan sebagian kecil swadaya masyarakat. Pendapatan dari kekayaan nagari, nagari menempati posisi penting dalam APBNagari karena kemahiran penyelenggara pemerintahan menggali dana melalui penguatan sektor-sektor ekonomi yang diberdayakan di wilayahnya.

19. Perub Status Desa mjd Kelurahan • Luas wilayah • Jumlah penduduk min 4500 tau 900 KK • Sarana dan prasarana • Potensi desa • Volume pelayanan • Kondisi sosial budaya masyarakat : -Ciri fisik kewilayahan. -Mata pencaharian

20. Terima Kasih

Pemerintah Desa Dan Kelurahan

Estás leyendo una previsualización.

Eche un vistazo a continuación

Pemerintah Desa Dan Kelurahan

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Pemerintah Desa Dan Kelurahan (20)

Más de Siti Sahati (20)

Más reciente (20)