1. BUPATI BANGKA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/ /DPU/2012
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN TEKNIS, TIM PELAKSANA DAN TIM PENGAWAS
PADA KEGIATAN PENYUSUNAN MASTERPLAN REVITALISASI DESA KURAU
KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2012
BUPATI BANGKA TENGAH,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan, menyerasikan,
mensinergikan dan meningkatkan informasi jaringan jalan
dan informasi di Bidang Pekerjaan Umum, serta koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan Kegiatan Penyusunan
Masterplan Revitalisasi Desa Kurau Kec. Koba dapat
berjalan secara efektif dan efisien, perlu dilaksanakan secara
terencana dan terpadu;
b. bahwa agar Penyusunan Masterplan Revitalisasi Desa Kurau
Kec. Koba Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan
lancar dan dapat dipertanggung jawabkan, perlu dibentuk
Tim Perencanaan Teknis, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Perencanaan Teknis, Tim
Pelaksana dan Tim Pengawas pada Kegiatan Penyusunan
Masterplan Revitalisasi Desa Kurau Kec. Koba Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2012;
1
Mengingat : 1.
2.
Undang Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. 2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Rapublik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
3
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan,
Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
517);
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita
Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka
Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2011 Nomor 123);
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 29
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Tengah Tahun 2011 Nomor 149);
Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 73 Tahun 2011
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun
Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2011 Nomor 269).

4. MEMUTUSKAN :
4
Menetapkan
: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERENCANAAN TEKNIS, TIM PELAKSANA DAN TIM PENGAWAS
PADA KEGIATAN PENYUSUNAN MASTERPLAN REVITALISASI
DESA KURAU KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2012.
KESATU : Membentuk Tim Perencanaan Teknis, Tim Pelaksana dan Tim
Pengawas pada Kegiatan Penyusunan Masterplan Revitalisasi
Desa Kurau Kec. Koba Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012,
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
keputusan ini.
KEDUA : Tugas dan Wewenang Tim Perencanaan Teknis, Tim Pelaksana
dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU adalah :
a. Tim Perencana Teknis :
1. Menyusun Kerangka Acuan Kerja;
2. Membuat gambaran perencanaan pekerjaan;
3. Menyusun jadwal rancana pelaksana pekerjaan;
4. Membuat rincian biaya pekerjaan yang dicantumkan dalam
rencana anggaran biaya;
5. Mempersiapkan standar yang berkaitan dengan survey dan
pemetaan; dan
6. Melaporkan hasil perencanaan teknis kegiatan kepada Bupati
melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka
Tengah.
b. Tim Pelaksana
1. Mendukung dan memfasilitasi kegiatan;
2. Mendampingi dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Pusat
sesuai dengan lingkup tugas dan wewenang;
4. Membuat rincian biaya pekerjaan yang dicantumkan dalam
rencana anggaran biaya;
5. Mempersiapkan standar yang berkaitan dengan survey dan
pemetaan; dan
6. Melaporkan hasil perencanaan teknis kegiatan kepada Bupati
melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka
Tengah.
c. Tim Pengawas :
1. Melakukan pengawasan administrasi terhadap dokumentasi
pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
2. Melakukan pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan
pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan;
3. Pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta
efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan;
4. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus segera mengambil
tindakan dengan membuat Berita Acara; dan

5. 5. Melaporkan hasil perencanaan teknis kegiatan kepada Bupati
melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka
Tengah
5
KETIGA
KEEMPAT
:
:
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2012.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku
surut sejak 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah
dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Koba
pada tanggal 2012
WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH,
PATRIANUSA SJAHRUN
Tembusan :
1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah di Koba;
3. Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Pejabat yang bersangkutan.

6. LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/ /DPU/2012
TANGGAL : 2012
SUSUNAN TIM PERENCANAAN TEKNIS, TIM PELAKSANA DAN TIM PENGAWAS
PADA KEGIATAN PENYUSUNAN MASTERPLAN REVITALISASI DESA KURAU
KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2012
6
I. Tim Perencana
No. Nama Jabatan Dalam Tim
1. H. Hassan Basri, SH, ST Ketua
2. Dr. Mussadun, ST, Msi Sekretaris
3. Ir. Ragil Haryanto, MSP Anggota
4. Ir. Nany Yuliastuti, MSP Anggota
5. Sunarti, ST, MT Anggota
6. Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang
pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bangka Tengah
Anggota
7. Kasi Bangunan, Perumahan dan
Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bangka tengah
Anggota

7. 7
2. Tim Pelaksana
No. Nama Jabatan Dalam Tim
1. Dr. Ing. Wisnu Pradoto, ST, MT Ketua
2. Mardwi Rahdriawan, ST, MT Sekretaris
3. Sariffudin, ST, MT Anggota
4. Okto Risdianto Manullang, ST, MT Anggota
5. Pangi, ST Anggota
6. Wakhidah Kurniawati, ST, MT Anggota
7. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Fisik
pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Statistik dan Penanaman Modal
Kabupaten Bangka Tengah
Anggota
8. Kasi Sarana dan Prasarana Fisik pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik
dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka
Tengah
Anggota
9. Staf Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang
pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bangka tengah
Anggota
3. Tim Pengawas
No. Nama Jabatan Dalam Tim
1. Dr. Ing. Asnawi Manaf Ketua
2. Nur Miladan, ST, MT Sekretaris
3. Kasubbag Keuangan pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bangka tengah
Anggota
4. Staf Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang
pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bangka tengah
Anggota
WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH,
PATRIANUSA SJAHRUN