Revisi UU Hak Cipta di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Beberapa poin revisi dinilai kurang memperhatikan hak-hak budaya masyarakat adat dan hak atas privasi. Revisi juga memperluas kewenangan pemerintah untuk menutup konten secara sepihak tanpa proses hukum yang memadai. Secara keseluruhan, revisi dianggap belum sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan h

1. TINJAUAN HAK ASASI
MANUSIA TERHADAP
REVISI UU HAK CIPTA
10/22/2013
Harry Wibowo
[Human Rights Defeder – Pemred Website Majalah Prisma]

2. Rezim Internasional
Perdagangan (bebas) vs Hak asasi Manusia
Organisasi
Perdagangan Dunia
•berurusan dengan aturan
perdagangan antar negar
untuk dirundingkan dan
ditandatangani oleh
sebagian besar negara
perdagangan dunia dan
disahkan di parlemen
mereka. Tujuannya
perdagangan bebas:
membantu para
produsen barang dan
jasa, eksportir, dan
importir memperlancar
bisnis mereka.
Organisasi
Kekayaan
Intelektual Dunia
•Konvensi Paris (1883) :
Perlindungan Kekayaan
Industri  Paten, Merek
Dagang
•Konvensi Bern (1886 
1979)
Dewan (PBB) Hak Asasi Manusia
d/h Komisi HaM di bawah Dewan
Ekonomi dan Sosial
• Pernyataan Semesta Hak Asasi Manusia
(Ps.27)
• Kovenan Hak-hak Ekonomi Sosial dan
Budaya (Ps.15)
• Ketentuan terkait lainnya, misal Ps. 19
Kovenan Sipol, Hak atas Kesehatan (Ps. 14)
Kovenan Hak-hak Ekosob.
10/22/2013

3. Hak Cipta
HaM
Keberhakan
(entitlment)
Hak hukum (legal) – diberikan oleh
negara
Hak Asasi Manusia (universal) – terberikan
sebagai manusia.
Perjanjian
Internasional
•
•
•
•
•
Konvensi Paris 1883 (Paten –
merek dagang)
Konvensi Bern 1886  1979
(TRIP)
Pernyataan Umum HaM (1948)
Kovenan Ekosob (1966)
Deklrasi Hak-hak Masyarakat Adat
Perlindungan
terhadap
Kepemilikan intelektual
Hak-hak budaya:
(1) kepemilikan intelektual pencipta
(2) partisipasi setiap orang dalam dan
memperoleh manfaat dari kemajuan
Pengetahuan, seni dan teknologi.
Pemangku Hak
Semua entitas hukum: perorangan,
korporasi,
•
Perorangan maupun kekolompok
(kolektivitas).
Alasan bagi
Pengekangan dan
Pembatasan Hak
Kepentingan umum (publik)
•
•
Kepentingan umum
Penghormatan dan perlindungan hak-hak
lainnya: kebebasan berekspresi (informasi),
hak atas kesehatan, pendidikan; hak-hak
masyarakat adat
Pengecualian?
Kepentingan terbatas bagi
kemajuan pengetahuan/ riset dan
pendidikan.
Demi kepentingan penghormatan dan
perwujudan hak-hak tertentu: pendidikan,
10/22/2013
kesehatan, dsb.

4. Apa Tujuan Utama Revisi UU Hak Cipta?
Keanakaragaman
budaya dan
kekayaan intelektual:
pengetahuan, seni,
budaya dan teknolgi
(?)
Kepatuhan terhadap
berbagai perjanjian
di bidang kekayaan/
kepemilikan
Perlindungan
Hak Cipta
(Copyrights)
Pesatnya
perkembangan TIK,
perdagangan,
industri dan
investasi.
10/22/2013

5. Tinjauan terhadap Revisi UU Hak
Cipta

Latar:

Sudah diubah, direvisi 4 kali:





No.6/1982 | mengganti Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912.
No.7/1987 | perubahan karena perkembangan TIK dan kompleksitas pelanggaran.
No.12/1997 | perubahan karena TRIP
No…/2013 | tekanan terhadap Indonesia untuk memerangi pembajakan.
Umum:





Definisi tautologis [Ps.1.]
Pengambil alihan hak cipta masyarakat adat/ tradisional oleh negara, walau untuk
kepentingan komunitaspengemban hak. [Ps.14-15]
Yang dilindungi bukan hak (relasi antara pencipta dan ciptaaannya) melainkan
ciptaannya  menegaskan komodifikasi, mengaburkan subyek pemangku hak (yang
dilindungi). [Bagian ke-7]
Kepentingan nasional (?) dapat mengambil aliih tanpa izin pemegang hak cipta.
[Ps.27.1]
Dewan/ Komisi Hak Cipta dihapus diganti ornop LembagaMenejemen Kolektif Nasional
untuk mengatur pengelolaaln hak cipta (ekonomi) [Bab X]
10/22/2013

6. Tinjauan terhadap Revisi UU Hak
Cipta

Khusus:
Pemotretan harus memperoleh izin yang dipotret, kecuali
untuk kepentingan yang dipotret?[Ps.28]  untuk
memerangi Paparazi?
 Memperluas kewenangan pengawasan dalam proses
produksi/ reproduksi penciptaaan digital/ elektronik [Ps.37]
 implikasi bagi hak atas privasi.
 Pemerintah [c.q. menkominfo] dapat menutup atau
menghentikan layanan sistem elektronik/ konten tertentu
jika terdapat bukti yang cukup.  tidak perlu melalui
proses peradilan (due proses of law): hak atas peradilan,
pembelaan, dan koreksi, remedi. [Ps.38]
 Atas penutupantersebut,pmerintah tidak dapat digugat
secara perdata, administrasi apalagi pidana.  [Ps.38.c]

10/22/2013

7. Tinjauan terhadap Revisi UU Hak
Cipta

Kesesuaian dengan tujuan:
 Terkait
dengan TRIP, tidak memuat perlindungan
terhadap hak cipta dan hak-hak budaya masyarakat
adat.
 Masih dibatasi untuk menanggapi revolusi digital.
 Tidak memuat perlindungan terhadap kepentingan
umum, misal mengadopsi “lisensi/ hak cipta bersama”
(craetive in common right).
 Inferiority complex tidak memasukkan ciptaan di
bidang teknologi sebagai bagian yang harus
dilindungi
10/22/2013