Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
TUGAS SISTEM ADMINISTRASI NEGARA 
MENJELASKAN INFORMASI TENTANG BADAN NARKOTIKA 
NASIONAL (BNN) 
Oleh : 
MUHAMMAD HASBI AS...
DAFTAR ISI 
DAFTAR ISI 
A. PENGERTIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) 
B. VISI DAN MISI BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
C. TUJUAN...
A. PENGERTIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) 
Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah No...
Misi BNN 
1. Melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum 
dan kerjasama dibidang ...
4. Tercapainya peningkatan sistem dan metode dalam pelayanan terapi dan rehabilitasi 
penyalahguna narkoba. 
5. Tersusunny...
yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini 
tidak mempunyai wewenang operasional da...
dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. 
mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan ...
 Pusat Penelitian, Data, dan Informasi 
 Balai Besar Rehabilitasi 
 Balai Diklat 
 UPT Uji Lab Narkoba 
 Instansi ver...
2. Deputi Bidang Pencegahan 
3. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
4. Deputi Bidang Pemberantasan 
5. Deputi Bidang Pemberantasan
6. Deputi Bidang Rehabilitasi 
7. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
8. Inspektorat Utama 
9. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi
10. Balai Besar Rehabilitasi 
G. KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI DARI BADAN NARKOTIKA 
NASIONAL 
Kedudukan dari Badan Narkotika...
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan...
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di 
lingkungan BNN. 
7. Pengoordinasian instansi p...
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi 
penyidik BNN. 
20. Pelaksanaan pendataan ...
Aphetamine, metadon dan banyak lagi. Sedangkan yang dikatakan sebagai Semi 
sintetis adalah obat-obatan yang diproduksi de...
I. RUANG LINGKUP PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL 
Walaupun mempunyai wewenang yang sama dalam hal menyidik, ruang lingku...
 Masalah pengetahuan 
Berbagai teknik yang baru di jelaskan di dalam UU/35 belum tersosialisasikan 
dengan baik kepada pe...
KESIMPULAN 
Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang 
berkedudukan di bawah dan bertan...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

BNN

2.932 visualizaciones

Publicado el

Makalah Badan Narkotika Nasional

  • Sé el primero en comentar

BNN

  1. 1. TUGAS SISTEM ADMINISTRASI NEGARA MENJELASKAN INFORMASI TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) Oleh : MUHAMMAD HASBI ASSIDIQI 071311133009 NABRIA INTAN SARI 071311133010 DELLA MEGA ALFIONITA 071311133011 WIMO ADI NUGROHO SETIYANTO 071311133012 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS AIRLANGGA 2014
  2. 2. DAFTAR ISI DAFTAR ISI A. PENGERTIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) B. VISI DAN MISI BADAN NARKOTIKA NASIONAL C. TUJUAN DAN SASARAN DARI BADAN NARKOTIKA NASIONAL D. SEJARAH BADAN NARKOTIKA NASIONAL E. STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL F. STRUKTUR ORGANISASI MASING-MASING DEPUTI BNN G. KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI DARI BADAN NARKOTIKA NASIONAL H. BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN PENYIDIKAN I. RUANG LINGKUP PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL J. KENDALA-KENDALA PENYIDIKAN OLEH BNN KESIMPULAN DAFTAR PUSTAKA
  3. 3. A. PENGERTIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 , BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Pengertian dari narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Pengertian dari psikotropika adalah zat atau obat.Baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba. Yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas dan perilaku. B. VISI DAN MISI DARI BADAN NARKOTIKA NASONAL (BNN) Visi BNN Komitmen negara-negara anggota ASEAN yang telah dideklarasikan bahwa ASEAN BEBAS NARKOBA TAHUN 2015 yang merupakan issue global, regional harus disikapi secara serius untuk mewujudkannya. Seiring dengan itu sesuai dengan visi bangsa Indonesia dalam pembangunan bangsa telah ditetapkan dalam Ketetapan MPR nomor : TAP/MPR/VII/2001 yaitu "Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan Negara", maka Visi yang ditetapkan Badan Narkotika Nasional sebagai focal point dalam penanganan permasalahan narkoba adalah : "Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015"..
  4. 4. Misi BNN 1. Melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainya. 2. Mengoordinasikan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainya. 3. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainya. 4. Melaksanakan pelaporan kebjakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya. C. TUJUAN DAN SASARAN DARI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) Tujuan dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam rangka memberikan kerangka untuk tingkat perencanaan yang lebih rinci, seperti : penetapan sasaran, program, kegiatan dan rencana anggaran serta rencana operasional yang bersifat teknis maka perlu ditetapkan tujuan dari BNN yang dapat memberikan hasil akhir yang ingin dicapai. Disamping itu dengan penetapan tujuan organisasi (BNN) diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang visi, misi dan isu-isu strategis. Dengan demikian tujuan yang ditetapkan adalah : 1. Tercapainya komitmen yang tinggi dari segenap komponen pemerintahan dan masyarakat untuk memerangi narkoba. 2. Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 3. Terwujudnya kondisi penegakan hukum di bidang narkoba sesuai dengan supremasi hukum.
  5. 5. 4. Tercapainya peningkatan sistem dan metode dalam pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba. 5. Tersusunnya database yang akurat tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 6. Beroperasinya Satuan-satuan Tugas yang telah dibentuk berdasarkan analisis situasi. 7. Berperannya Badan Narkotika Propinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program P4GN. 8. Terjalinnya kerjasama internasional yang efektif yang dapat memberikan bantuan solusi penanganan permasalahan narkoba di Indonesia. Sasaran dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Sasaran adalah merupakan refleksi dari hasil atau capaian yang diinginkan bersifat spesifik, konkrit dan terukur atas apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran mencakup apa yang akan dicapai, kapan, dan oleh siapa. Apabila dipisahkan secara tegas, sasaran tahunan bukan merupakan bagian dari rencana strategis organisasi, namun merupakan bagian utama dari Rencana Operasional tahunan yang mendasarkan pada rencana strategis itu sendiri. Oleh karena itu dalam dokumen Strategi Nasional ini secara spesifik tidak diuraikan/ditetapkan, akan tetapi penetapan sasaran akan dijabarkan oleh masing-masing institusi dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan. D. SEJARAH BADAN NARKOTIKA NASIONAL Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing. Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain,
  6. 6. yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN. Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber- Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba. Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999.BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri.Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait
  7. 7. dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. E. STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional No. KEP/02/VI/2002/BNN tanggal 19 Juni 2002 yang telah diubah dengan Keputusan Ketua BNN No. KEP/20/XII/2004/ BNN tanggal 31 Desember 2004. Kedudukan Pelaksana Harian BNN disebut Lakhar BNN adalah unit organisasi BNN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua BNN. Pelaksana Harian BNN mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Badan Narkotika Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Harian BNN menyelenggarakan fungsi : 1. Pemberian dukungan penelitian, pengembangan dan informatika. 2. Pemberian dukungan pencegahan. 3. Pemberian dukungan penegakan hukum. 4. Pemberian dukungan laboratorium terapi dan rehabilitasi. 5. Pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, kerja sama. 6. Pengawasan internal. Susunan organisasi BNN terdiri atas :  Kepala BNN  Sekretariat Utama  Deputi Bidang Pencegahan  Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat  Deputi Bidang Pemberantasan  Deputi Bidang Rehabilitasi  Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama  Inspektorat Utama
  8. 8.  Pusat Penelitian, Data, dan Informasi  Balai Besar Rehabilitasi  Balai Diklat  UPT Uji Lab Narkoba  Instansi vertikal ** BNN Provinsi (BNNP) berkedudukan di ibukota Provinsi, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. ** BNN Kabupaten/ Kota (BNNK) F. STRUKTUR ORGANISASI MASING-MASING DEPUTI BNN 1. Sekretariat Utama
  9. 9. 2. Deputi Bidang Pencegahan 3. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  10. 10. 4. Deputi Bidang Pemberantasan 5. Deputi Bidang Pemberantasan
  11. 11. 6. Deputi Bidang Rehabilitasi 7. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
  12. 12. 8. Inspektorat Utama 9. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi
  13. 13. 10. Balai Besar Rehabilitasi G. KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI DARI BADAN NARKOTIKA NASIONAL Kedudukan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab LANGSUNG kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala. Tugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  14. 14. 3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; 5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika; 7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika; 9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Fungsi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) 1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN. 2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN. 3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN. 4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN. 5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
  15. 15. 6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN. 7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. 8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN. 9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat. 10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah. 13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. 14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya. 15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN. 16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN. 17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN. 18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
  16. 16. 19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN. 20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN. 21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol. 23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. H. BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN PENYIDIKAN Dalam struktur yang masih bersifat sementara, Deputi Pemberantasan BNN terbagi atas 7 tim, yang disesuaikan dengan spesifikasi dari masing-masing penyidik dan objek penyidikan, antara lain : 1. Narkotika Alami : Obat yang langsung bisa dipakai sebagai drugs tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya. Penyidik yang fokus pada kasus narkotika alami hanya menangani peredaran narkotika yang berasal dari tumbuhan seperi ganja, opium dan heroin. 2. Penyidik Interdiksi: Dalam Penjelasan pasal 75 huruf h, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa : “Yang dimaksud dengan ”interdiksi” adalah mengejar dan/atau menghentikan seseorang/kelompok orang, kapal,pesawat terbang, atau kendaraan yang diduga membawa Narkotika dan Prekursor Narkotika, untuk ditangkap tersangkanya dan disita barang buktinya.”Tim penyidik interdiksi ini fokus pada pergerakan narkotika kedalam dan keluar Indonesia. Tim ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu interdiksi bandara dan interdiksi pelabuhan. Dalam strukturnya, penyidik Interdiksi juga melakukan kerjasama dengan pihak Bea-Cukai. 3. Tim Penyidik Sintesis: terbagi menjadi penyidik sintesis dan semi sintetis, fokus terhadap kasus-kasus drugs jenis Sisntesis dan semi sintesis. Yang disebut sebagai sintetis adalah drugs yang biasanya melalui tahapan yang bersifat sintetis, dan umumnya digunakan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan seperti
  17. 17. Aphetamine, metadon dan banyak lagi. Sedangkan yang dikatakan sebagai Semi sintetis adalah obat-obatan yang diproduksi dengan cara ekstraksi, isolasi, dan sebagainya. Contohnya Morfin, Kodein, dan lan-lain. (Arti Definisi Pengertian Narkotika Dan Golongan Jenis Bahan Narkotik - Pengetahuan Narkotika Dan Psikotropika Dasar, 2007) 4. Penyidik Prekursor : Penyidik Prekursor merupakan personel penyidik yang mempunyai kompetensi pada bahan-bahan yang berpotensi untuk dijadikan drugs. Penyidik ini dapat menganalisa kemungkinankemungkinan suatu bahan yang nantinya akan diolah menjadi drugs Kembali kepada asas tertangkap tangan, sebelum terdapat kepastian akan perencanaan pengolahan bahan untuk menjadi drugs tertentu, penyidik precursor hanya bersifat mengawasi keberadaan bahan-bahan tersebut (wawancara dengan informan A, 26 April 2010) 5. Tim Intelejen: Tim Intelejen bertugas mencari data. Tim ini tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Apabila menemukan informasi mengenai suatu kasus, Tim Intelejen langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang terkait denan kasus, dan memberi informasi kepada Tim yang sesuai dengan jenis kasus drugs yang ada. 6. Den Kejar : Tim ini serupa dengan unit Buru sergap (Buser) di kepolisian. Den Kejar di BNN merupakan tim yang memang ditugaskan untuk melakukan pengejaran terhdap DPO. Tim terbagi di seluruh wilayah indonesia. (wawancara dengan informan AN, 05 Mei 2010) 7. Wastabaset (Pengawas Barang Sitaan Barang bukti dan Aset): Seperti juga Unit V di Direktorat IV Bareskrim Polri, Tim Wastabaset BNN bertugas mengawasi berbagai kasus drugs yang terkait dengan money laundering. Money laundering merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terkait dengan hampir seluruh bentuk kejahatan lain.
  18. 18. I. RUANG LINGKUP PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL Walaupun mempunyai wewenang yang sama dalam hal menyidik, ruang lingkup penyidikan yang diemban penyidik BNN berbeda dengan penyidik yang bertugas di Polda, Polres, atau Polsek. Fokus penyidik BNN tertuju pada kasus-kasus yang terkait dengan jaringan atau sindikat drugs yang ada di tingkat nasional ataupun Internasional. Kasus-kasus yang melibatkan perorangan.Selain itu BNN juga terbatas dalam penyidikan yang terkait dengan Alkohol dan nikotin, karena hal itu merupakan wewenang Direktorat IV. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010, yang berbunyi : Pasal 2 (2) : “Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Namun, untuk beberapa hal, penyidik BNN mempunyai wewenang yang lebih bila dibandingkan dengan penyidik dari Direktorat IV. Dalam pasal 137 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika diatur mengenai Money Laundering terkait dengan peredaran drugs. Wewenang BNN dalam permasalahan ini diatur dalam pasal 80 (b).Penyidik dapat memerintahkan kepada pihak yang terkait untuk memblokir rekening orang yang dicurigai merupakan oknum yang terkait dengan drugs. Pasal 80 (b) : “Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait. J. KENDALA-KENDALA PENYIDIKAN OLEH BNN Karena baru berjalan selama beberapa bulan, implementasi dari 75 pasal Undang- Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan wewenang kepada BNN untuk melakukan penyidikan, masih menemukan berbagai hambatan, khususnya untuk penyidiknya sendiri. Hambatan-hambatan yang dimaksud antara lain :
  19. 19.  Masalah pengetahuan Berbagai teknik yang baru di jelaskan di dalam UU/35 belum tersosialisasikan dengan baik kepada penyidik.Para penyidik merasa bahwa masih banyak teknik yang sampai saat ini perlu untuk dipelajari lebih lanjut. Apabila tidak segera di kuasai, dikhawatirkan akan menghambat kinerja dari penyidik BNN sendiri. Tidak seperti Penyidik BNN, penyidik dari Direktorat IV sudah memahami dan tahu tatacara pelaksanaan control delivery, karena masa tugas yang lebih lama.  Masalah Anggaran Masalah lain yang juga muncul adalah anggaran yang belum jelas. Sama seperti strukturnya yang belum rampung, perencanaan anggara untuk peyidikan yang dilakukan oleh BNN juga belum rampung. Adanya rancangan anggaran dana yang jelas sangat diperlukan untuk perkiraan penyelesaian kasus pada tiap tahunnya. Apabila tidak terrampungkan, maka tentu saja ini sangat mengganggu kinerja penyidik.  Masalah Jangkauan Peredaran drugs yang lingkupnya sangat luas di Indonesia membuat penanganannya juga tidak bisa dilakukan hanya terfokus pada satu titik. Banyak aturan-aturan yang sulit apabila diaplikasikan oleh BNP (Badan Narkotika Propinsi) atau BND (Badan Narkotika Daerah).Seperti contohnya permasalahan pemusnahan.Waktu yang hanya 21+3 hari sangat riskan apabila diberikan kepada BND atau BNP, terkait dengan aksesibilitas Jumlah penyidik.  Masalah Rumah Tahanan Baik Penyidik BNN Maupun Penyidik Polri sepakat, bahwa rumah tahanan sementara yang tersedia sekarang masih kurang memadai.Di sekitar lingkungan BNN dan Direktorat VI Bareskrim Polri, hanya terdapat satu ruang tahanan sementara.Itupun bukan milik BNN, sehingga tahanan BNN tidak bisa digabung di dalamnya.Tahanan BNN sementara masih di tahan di dalam Gegung Peyidik BNN.  Masalah Personil Pihak BNN sendiri mengakui bahwa masih banyak kekurangan dalam hal recruitment penyidiknya.keterbatasan dalam sumber daya manusia. Inilah yang kerap menjadi penghambat dalam upaya penenganan kasus, terlebih lagi yang terkait dengan kasus internasional.
  20. 20. KESIMPULAN Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.BNN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007). BNN bertugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional No. KEP/02/VI/2002/BNN tanggal 19 Juni 2002 yang telah diubah dengan Keputusan Ketua BNN No. KEP/20/XII/2004/ BNN tanggal 31 Desember 2004. DAFTAR PUSTAKA http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional http://www.babesrehab-bnn.info/index.php/profil/kedudukan-tugas-pokok-dan-fungsi http://www.bnn.go.id Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER / 4 / V / 2010 / BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Baadan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

×