Ringkasan dari 11 jenis objek pemungutan PPh Pasal 22

1. No. Objek Pemungut Pihak Dipungut Dasar Pengenaan Sifat Saat Pemungutan Mekanisme Pemungutan Jatuh Tempo Penyetoran Jatuh Tempo Pelaporan
Kedelai, gandum,
tepung terigu 0,5%
Selain kedelai, gandum
dan tepung terigu 2,5%
2 ekspor komoditas tambang
batubara, mineral logam, dan
mineral bukan logam
yang dilakukan oleh eksportir,
kecuali yang dilakukan oleh
Wajib Pajak yang terikat
dalam perjanjian kerjasama
pengusahaan pertambangan
dan Kontrak
Karya;
Bank Devisa dan DJBC Eksportir Nilai Ekspor Tidak Final Terutang dan dilunasi
bersamaan dengan saat
penyelesaian dokumen
pemberitahuan pabean
atas ekspor
Penyetoran oleh eksportir ke kas
negara melalui Kantor Pos, bank
devisa, atau bank yang ditunjuk
oleh Menteri Keuangan. SSP
berlaku sebagai bukti pemungutan
PPh Pasal 22.
Bendahara pengeluaran
untuk pembayaran
dengan mekanisme uang
persediaan
Saat pembayaran PPh Pasal 22 harus disetor paling
lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal
pelaksanaan pembayaran
KPA/Pejabat Penerbit SPM
untuk pembayaran
dengan mekanisme LS
PPh Pasal 22 harus disetor pada hari
yang sama dengan pelaksanaan
pembayaran kepada PKP rekanan
melalui KPPN
BUMN
BUMN yang dilakukan
restrukturisasi oleh
Pemerintah
Badan Usaha yang dimiliki
langsung BUMN
Distributor DN kertas
Distributor DN semen
DistributorDN otomotif
Distributor DN baja
Distributor DN farmasi
6 Penjualan kendaraan
bermotor di dalam negeri
ATPM, APM, dan importir
umum kendaraan
bermotor
Pembeli kendaraan
bermotor, kecuali alat
berat
DPP PPN Tidak Final Saat penjualan Dipungut oleh pemungut dengan
menerbitkan Bukti Pungut. Disetor
pemungut ke kas negara dengan
SSP atas nama Pemungut.
PPh Pasal 22 harus disetor paling lama
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
Pemungut Pajak wajib
melaporkan PPh Pasal 22
paling lama 20 (dua puluh)
hari setelah Masa Pajak
berakhir
TABEL PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
PPh Pasal 22 harus disetor paling lama
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
Pemungut Pajak wajib
melaporkan PPh Pasal 22
paling lama 20 (dua puluh)
hari setelah Masa Pajak
berakhir
PPh Pasal 22 dilunasi bersamaan
dengan saat pembayaran BM dan
dalam hal BM ditunda atau
dibebaskan, PPh Pasal 22 harus
dilunasi pada saat penyelesaian
dokumen pemberitahuan pabean
impor
PPh Pasal 22 atas impor yang
dipungut oleh DJBC, harus disetor
dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja
setelah dilakukan pemungutan
Bendahara wajib melaporkan
PPh Pasal 22 paling lama 14
(empat belas) hari setelah
Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22 harus disetor paling lama
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
Pemungut Pajak wajib
melaporkan PPh Pasal 22
paling lama 20 (dua puluh)
hari setelah Masa Pajak
berakhir
1 Saat pembayaran bea
masuk atau saat
penyelesaian dokumen
pemberitahuan atas
impor jika bea masuk
dibebaskan
Saat penjualan
Penyetoran oleh importir atau
DJBC. SSP berlaku sebagai bukti
pemungutan PPh Pasal 22.
Disetor ke kas negara oleh
pemungutan dengan
menggunaakan SSP atas nama
rekanan dan ditandatangani
Pemungut. SSP berlaku sebagai
bukti pemungutan PPh Pasal 22.
5
4
3 Tidak Final
0,25% (semen)
0,45% (kendaraan bermotor
roda 2, tidak termasuk alat
berat)
0,3% (baja)
0,3% (obat)
0,45%
Saat pembayaran Dipungut oleh pemungut dengan
menerbitkan Bukti Pungut. Disetor
pemungut ke kas negara dengan
SSP atas nama Pemungut.
Dipungut oleh pemungut dengan
menerbitkan Bukti Pungut. Disetor
pemungut ke kas negara dengan
SSP atas nama Pemungut.
DPP PPNBadan usaha industri
semen, baja, otomotif,
kertas, dan farmasi
Penjualan hasil produksi
kepada distributor dalam
negeri
Tidak Final
Impor barang
Tidak Final
Pembayaran atas pembelian
barang
Rekanan Pemerintah Harga Pembelian
tidak termasuk PPN
Harga Pembelian
tidak termasuk PPN
RekananPembayaran atas pembelian
barang dan/atau bahan-
bahan untuk keperluan
kegiatan usaha
Tidak FinalNilai Impor
Harga Jual Lelang
ImportirBank Devisa dan DJBC
Barang Tidak Dikuasai 7,5%
Tarif
Barang tertentu 10%
Barang tertentu lainnya 7,5%
Selain barang tertentu, importir
API
Importir tanpa API 7,5%
1,5%
1,5%
1,5%
o,1% (kertas)
Tabel PPh Pasal 22 - Dudi Wahyudi

2. No. Objek Pemungut Pihak Dipungut Dasar Pengenaan Sifat Saat Pemungutan Mekanisme Pemungutan Jatuh Tempo Penyetoran Jatuh Tempo Pelaporan
TABEL PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
PPh Pasal 22 dilunasi bersamaan1 Saat pembayaran bea Penyetoran oleh importir atauImpor barang Tidak FinalNilai ImporImportirBank Devisa dan DJBC
Tarif
Barang tertentu 10%Penjualan BBM, BBG dan
pelumas
Produsen atau importir
BBM, BBG dan pelumas
SPBU yang membeli BBM
dari Pertamina/Anak
Pertamina
Final atas penjualan
BBM dan BBG
kepada
penyalur/agen
SPBU yang membeli BBM
dari selain
Pertamina/Anak
Pertamina
Tidak Final atas
penjualan BBM dan
BBG kepada selain
penyalur/agen
Non SPBU yang membeli
BBM
Pembeli gas dan pelumas Tidak final atas
penjualan pelumas
8 Pembelian bahan-bahan yang
belum melalui proses industri
manufaktur untuk keperluan
industri atau ekspornya
Industri dan eksportir yang
bergerak di bidang
pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan
dan kehutanan
Penjual bahan-bahan
yang belum melalui
proses industri
manufaktur
Harga pembelian
tidak termasuk PPN
Tidak final Saat pembelian Dipungut oleh pemungut dengan
menerbitkan Bukti Pungut. Disetor
pemungut ke kas negara dengan
SSP atas nama Pemungut.
PPh Pasal 22 harus disetor paling lama
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
Pemungut Pajak wajib
melaporkan PPh Pasal 22
paling lama 20 (dua puluh)
hari setelah Masa Pajak
berakhir
9 Pembelian komoditas
tambang batubara, mineral
logam, dan mineral bukan
logam
Industri atau badan usaha
yang melakukan
pembelian komoditas
tambang batubara,
mineral logam, dan
mineral bukan logam
Badan atau orang pribadi
pemegang izin usaha
pertambangan
Harga pembelian
tidak termasuk PPN
Tidak final Saat pembelian Dipungut oleh pemungut dengan
menerbitkan Bukti Pungut. Disetor
pemungut ke kas negara dengan
SSP atas nama Pemungut.
PPh Pasal 22 harus disetor paling lama
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
Pemungut Pajak wajib
melaporkan PPh Pasal 22
paling lama 20 (dua puluh)
hari setelah Masa Pajak
berakhir
10 Penjualan emas batangan di
dalam negeri
Badan usaha yang menjual
emas batangan
Pembeli emas batangan
di dalam negeri
Harga jual emas
batangan
Tidak final Saat penjualan Dipungut oleh pemungut dengan
menerbitkan Bukti Pungut. Disetor
pemungut ke kas negara dengan
SSP atas nama Pemungut.
PPh Pasal 22 harus disetor paling lama
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
Pemungut Pajak wajib
melaporkan PPh Pasal 22
paling lama 20 (dua puluh)
hari setelah Masa Pajak
berakhir
PPh Pasal 22 harus disetor paling lama
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
Pemungut Pajak wajib
melaporkan PPh Pasal 22
paling lama 20 (dua puluh)
hari setelah Masa Pajak
berakhir
Saat penerbitan surat
perintah pengeluaran
barang (delivery order).
7 0,25% untuk penjualan BBM ke
SPBU yang membeli dari
Pertamina/Anak Pertamina
0,3% untuk penjualan BBM ke
SPBU yang membeli dari selain
Pertamina/Anak Pertamina
0,3% untuk penjualan gas dan
pelumas
0,25%
Dipungut oleh pemungut dengan
menerbitkan Bukti Pungut. Disetor
pemungut ke kas negara dengan
SSP atas nama Pemungut.
Penjualan tidak
termasuk PPN
1,5%
0,45%
0,3% untuk penjualan BBM ke
selain SPBU
Tabel PPh Pasal 22 - Dudi Wahyudi

3. No. Objek Pemungut Pihak Dipungut Dasar Pengenaan Sifat Saat Pemungutan Mekanisme Pemungutan Jatuh Tempo Penyetoran Jatuh Tempo Pelaporan
TABEL PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
PPh Pasal 22 dilunasi bersamaan1 Saat pembayaran bea Penyetoran oleh importir atauImpor barang Tidak FinalNilai ImporImportirBank Devisa dan DJBC
Tarif
Barang tertentu 10%11 Penjualan barang sangat
mewah
WP Badan yang menjual
barang sangat mewah
Pembeli barang yang
tergolong sangat mewah
Harga jual tidak
termasuk PPN dan
PPnBM
Tidak final Saat penjualan Dipungut oleh pemungut dengan
menerbitkan Bukti Pungut. Disetor
pemungut ke kas negara dengan
SSP atas nama Pemungut.
PPh Pasal 22 harus disetor paling lama
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
Pemungut Pajak wajib
melaporkan PPh Pasal 22
paling lama 20 (dua puluh)
hari setelah Masa Pajak
berakhir
Catatan:
Badan Usaha yang dimiliki langsung BUMN meliputi:
Barang yang tergolong sangat mewah adalah: (PMK 253/PMK.03/2008)
1 Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,-
2 Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,-
3 Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,- dan luas bangunannya lebih dari 500 m2
4 Apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,- dan/atau luas bangunannya lebih dari 400 m2
5 Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang < 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus dan sejenisnya dg harga jual > Rp 5 Milyar dan dengan kapasitas silinder > 3.000 cc
Barang yang tergolong sangat mewah adalah: (PMK 90/PMK.03/2015)
1 Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi
2 Kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya
3 Rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp5 M atau luas bangunan lebih dari 400m2
4 Apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp5 M atau luas bangunan lebih dari 150m2
5
6 kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan harga jual lebih dari Rp300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc
Sumber:
PMK 110/PMK.010/2018 PMK 34/PMK.010/2017 PMK 90/PMK.03/2015
PMK 253/PMK.03/2008 PMK 243/PMK.03/2014 PMK 242/PMK.03/2014
Disusun kembali oleh Dudi Wahyudi
Peraturan Pelaksanaan
1 PER-57/PJ/2010
2 PER-15/PJ/2011
3 PER-06/PJ/2013
4 PER-31/PJ/2015
5 PER-19/PJ/2015
6 PER-24/PJ/2015 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah
Tata Cara Dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-57/PJ/2010 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas
Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-57/PJ/2010 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas
Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-57/PJ/2010 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas
Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah
Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus, dan
sejenisnya, dengan harga jual > Rp2 M atau dengan kapasitas silinder > 3.000cc
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT
Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT
Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah
5%
Tabel PPh Pasal 22 - Dudi Wahyudi