SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 9
AKSI 3
REMBUK STUNTING
2
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
Merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan
pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara
terintegrasi antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan
masyarakat, serta untuk memperkuat komitmen pimpinan daerah terhadap upaya percepatan
penurunan stunting.
DEFINISI
1. Menyampaikan hasil Analisis Situasi dan Rancangan Rencana Kegiatan intervensi penurunan stunting
kabupaten/kota terintegrasi.
2. Mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan
stunting terintegrasi.
3. Membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di kabupaten/kota.
TUJUAN
3
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
1. Komitmen penurunan stunting yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota, DPRD, kepala desa,
pimpinan OPD dan perwakilan sektor non pemerintah dan masyarakat.
2. Rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan stunting yang telah disepakati oleh lintas
sektor untuk dimuat dalam RKPD/Renja OPD tahun berikutnya
HASIL YANG DIHARAPKAN
BENTUK PELAPORAN
4. Naskah sambutan pimpinan daerah.
5. Naskah paparan hasil Aksi 1 dan Aksi 2.
6. Salinan publikasi pada media cetak atau
elektronik.
1. Salinan undangan dan lampiran daftar
peserta.
2. Berita acara hasil kegiatan.
3. Naskah komitmen Bersama.
4
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Ketua TPPS kabupaten/kota mendelegasikan kewenangannya kepada
Sekretaris Daerah untuk membentuk panitia pelaksana kegiatan Rembuk Stunting.
PENANGGUNG JAWAB
Waktu penyelenggaraan Rembuk Stunting disesuaikan dengan jadwal perencanaan tahunan kabupaten/kota sehingga
hasilnya dapat terakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota. Rembuk Stunting
kabupaten/kota dilakukan setiap tahun sebagai upaya afirmasi kebijakan dan anggaran yang berorientasi pada percepatan
penurunan stunting, sebagaimana upaya membangun keberpihakan isu-isu prioritas lainnya di daerah
JADWAL
Tahap Pelaksanaan
Tahap 1 : Merancang Agenda Pelaksanaan
Rembuk Stunting
Tahap 2 : Menyiapkan Dokumen Pendukung
Tahap 3 : Sosialisasi dan Diseminasi
Komitmen Aksi Integrasi Penurunan
Stunting
5
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
KONSEP DAN MEKANISME REMBUK STUNTING
6
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REKBUK STUNTING
KABUPATEN/KOTA
7
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
FORM PENDUKUNG AKSI 3
OPD
PEMERINTAH
KECAMATAN
PEMERINTAH
DESA/KELURAHAN
NON
PEMERINTAH
TARGET
PENURUNAN
STUNTING
ARAHAN PROGRAM
PRIORITAS DAERAH
DALAM
PERCEPATAN
PENURUNAN
STUNTING
PERRAN
LINTAS
SEKTOR
PEMBAGIAN
KEWENANGAN
DAERAH DAN
DESA/KELURAHAN
PEMERINTAH
NON
PEMERINTAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1
BENTUK
INOVASI
REKAP
PELAKSANAAN
REMBUK
TINGKAT
KECAMATAN
REKAP
PELAKSANAAN
REMBUK TINGKAT
DESA/KELURAHAN
MENGHASILKAN KOMITMEN
UNSUR PESERTA PUBLIKASI MEDIA
NO
WAKTU
PELAKSANAAN
TEMPAT
PELAKSANAAN
JUMLAH
PESERTA
KEHADIRAN
KEPALA
DAERAH
MATERI
BERBASIS AKSI
KONVERGENSI
(1) diisikan numerik (11) diisikan dengan ya/tidak
(2) diisikan dengan tanggal dari aplikasi (12) diisikan dengan ya/tidak
(3) diisikan dengan tempat pelaksanaan rembuk (free teks) (13) diisikan dengan ya/tidak
(4) diisikan dengan jumlah peserta yang hadir (absolute numerik) (14) diisikan dengan ya/tidak
(5) diisikan jumlah yang hadir dari unsur OPD (15) diisikakan dengan ada atau tidak publikasi (ada/tidak) dari media pemerintah
(6) diisikan jumlah yang hadir dari unsur kecamatan (16) diisikakan dengan ada atau tidak publikasi (ada/tidak) dari media non pemerintah
(7) diisikan jumlah yang hadir dari unsur Pemerintah Desa (17) diisikan dengan menggunakan dropdown
(8) diisikan jumlah yang hadir dari unsur non pemerintah (18) diisi denagan angka numerik (absolute)
(9) diisikan dengan status hadir dan tidak hadir (ya/tidak) (19) diisi denagan angka numerik (absolute)
(10)
diisikan dengan konten yang dibahas pada rembuk stunting
apakah dihadiri atau tidak dihadiri (ya/tidak)
Keterangan :
TERIMA KASIH
9
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
FORM 8 AKSI 2022
https://tinyurl.com/Form8Aksi2022

Más contenido relacionado

Similar a RembukStunting

Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengahkhoiril anwar
 
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabarAdvisory Specialist for P2KP
 
20190225_Panduan_Pendampingan_Implementasi_All.pdf
20190225_Panduan_Pendampingan_Implementasi_All.pdf20190225_Panduan_Pendampingan_Implementasi_All.pdf
20190225_Panduan_Pendampingan_Implementasi_All.pdfWildanSaputra9
 
Presentasi comdev karbindo
Presentasi comdev karbindoPresentasi comdev karbindo
Presentasi comdev karbindoEko Juandri
 
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2Bagus ardian
 
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)Bagus ardian
 
[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptx
[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptx[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptx
[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptxhakim922189
 
06 pb sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrun
06   pb  sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrun06   pb  sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrun
06 pb sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrunSyahrun Nazil
 
Fasilitasi Pemilihan dan Pembimbingan kepada KPM.pptx
Fasilitasi Pemilihan dan Pembimbingan kepada KPM.pptxFasilitasi Pemilihan dan Pembimbingan kepada KPM.pptx
Fasilitasi Pemilihan dan Pembimbingan kepada KPM.pptxSalim SAg
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...M Handoko
 
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...windalimbanadi
 
Proses Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi
Proses Penyusunan Memorandum Program Sektor SanitasiProses Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi
Proses Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasiinfosanitasi
 
Memorandum program sektor sanitasi
Memorandum program sektor sanitasiMemorandum program sektor sanitasi
Memorandum program sektor sanitasiJoy Irman
 
Sosialisasi PLPBK TA. 2013 Kelurahan Pucangsawit
Sosialisasi PLPBK TA. 2013 Kelurahan PucangsawitSosialisasi PLPBK TA. 2013 Kelurahan Pucangsawit
Sosialisasi PLPBK TA. 2013 Kelurahan PucangsawitBagus ardian
 
Arahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimArahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimGalih Putro
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukimaninfosanitasi
 
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanPedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanJoy Irman
 
Roadmap program percepatan pembangunan sanitasi permukiman ppsp
Roadmap program percepatan pembangunan sanitasi permukiman ppspRoadmap program percepatan pembangunan sanitasi permukiman ppsp
Roadmap program percepatan pembangunan sanitasi permukiman ppspJoy Irman
 

Similar a RembukStunting (20)

Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
 
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
 
Bab 3. rencana kegiatan pembangunan sanitasi11
Bab 3. rencana kegiatan pembangunan sanitasi11Bab 3. rencana kegiatan pembangunan sanitasi11
Bab 3. rencana kegiatan pembangunan sanitasi11
 
20190225_Panduan_Pendampingan_Implementasi_All.pdf
20190225_Panduan_Pendampingan_Implementasi_All.pdf20190225_Panduan_Pendampingan_Implementasi_All.pdf
20190225_Panduan_Pendampingan_Implementasi_All.pdf
 
Presentasi comdev karbindo
Presentasi comdev karbindoPresentasi comdev karbindo
Presentasi comdev karbindo
 
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2
 
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
 
[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptx
[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptx[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptx
[02] MATERI PAPARAN BAPAK ARIFIN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.pdf.pptx
 
06 pb sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrun
06   pb  sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrun06   pb  sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrun
06 pb sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrun
 
Fasilitasi Pemilihan dan Pembimbingan kepada KPM.pptx
Fasilitasi Pemilihan dan Pembimbingan kepada KPM.pptxFasilitasi Pemilihan dan Pembimbingan kepada KPM.pptx
Fasilitasi Pemilihan dan Pembimbingan kepada KPM.pptx
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITA...
 
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...
 
Proses Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi
Proses Penyusunan Memorandum Program Sektor SanitasiProses Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi
Proses Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi
 
Memorandum program sektor sanitasi
Memorandum program sektor sanitasiMemorandum program sektor sanitasi
Memorandum program sektor sanitasi
 
Sosialisasi PLPBK TA. 2013 Kelurahan Pucangsawit
Sosialisasi PLPBK TA. 2013 Kelurahan PucangsawitSosialisasi PLPBK TA. 2013 Kelurahan Pucangsawit
Sosialisasi PLPBK TA. 2013 Kelurahan Pucangsawit
 
Arahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimArahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltim
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanPedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
Roadmap program percepatan pembangunan sanitasi permukiman ppsp
Roadmap program percepatan pembangunan sanitasi permukiman ppspRoadmap program percepatan pembangunan sanitasi permukiman ppsp
Roadmap program percepatan pembangunan sanitasi permukiman ppsp
 
Bab 5. rencana implementasi
Bab 5. rencana implementasiBab 5. rencana implementasi
Bab 5. rencana implementasi
 

RembukStunting

  • 2. 2 DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI Merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara terintegrasi antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat, serta untuk memperkuat komitmen pimpinan daerah terhadap upaya percepatan penurunan stunting. DEFINISI 1. Menyampaikan hasil Analisis Situasi dan Rancangan Rencana Kegiatan intervensi penurunan stunting kabupaten/kota terintegrasi. 2. Mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi. 3. Membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di kabupaten/kota. TUJUAN
  • 3. 3 DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI 1. Komitmen penurunan stunting yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota, DPRD, kepala desa, pimpinan OPD dan perwakilan sektor non pemerintah dan masyarakat. 2. Rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan stunting yang telah disepakati oleh lintas sektor untuk dimuat dalam RKPD/Renja OPD tahun berikutnya HASIL YANG DIHARAPKAN BENTUK PELAPORAN 4. Naskah sambutan pimpinan daerah. 5. Naskah paparan hasil Aksi 1 dan Aksi 2. 6. Salinan publikasi pada media cetak atau elektronik. 1. Salinan undangan dan lampiran daftar peserta. 2. Berita acara hasil kegiatan. 3. Naskah komitmen Bersama.
  • 4. 4 DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Ketua TPPS kabupaten/kota mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah untuk membentuk panitia pelaksana kegiatan Rembuk Stunting. PENANGGUNG JAWAB Waktu penyelenggaraan Rembuk Stunting disesuaikan dengan jadwal perencanaan tahunan kabupaten/kota sehingga hasilnya dapat terakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota. Rembuk Stunting kabupaten/kota dilakukan setiap tahun sebagai upaya afirmasi kebijakan dan anggaran yang berorientasi pada percepatan penurunan stunting, sebagaimana upaya membangun keberpihakan isu-isu prioritas lainnya di daerah JADWAL Tahap Pelaksanaan Tahap 1 : Merancang Agenda Pelaksanaan Rembuk Stunting Tahap 2 : Menyiapkan Dokumen Pendukung Tahap 3 : Sosialisasi dan Diseminasi Komitmen Aksi Integrasi Penurunan Stunting
  • 5. 5 DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI KONSEP DAN MEKANISME REMBUK STUNTING
  • 6. 6 DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REKBUK STUNTING KABUPATEN/KOTA
  • 7. 7 DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI FORM PENDUKUNG AKSI 3 OPD PEMERINTAH KECAMATAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN NON PEMERINTAH TARGET PENURUNAN STUNTING ARAHAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PERRAN LINTAS SEKTOR PEMBAGIAN KEWENANGAN DAERAH DAN DESA/KELURAHAN PEMERINTAH NON PEMERINTAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1 BENTUK INOVASI REKAP PELAKSANAAN REMBUK TINGKAT KECAMATAN REKAP PELAKSANAAN REMBUK TINGKAT DESA/KELURAHAN MENGHASILKAN KOMITMEN UNSUR PESERTA PUBLIKASI MEDIA NO WAKTU PELAKSANAAN TEMPAT PELAKSANAAN JUMLAH PESERTA KEHADIRAN KEPALA DAERAH MATERI BERBASIS AKSI KONVERGENSI (1) diisikan numerik (11) diisikan dengan ya/tidak (2) diisikan dengan tanggal dari aplikasi (12) diisikan dengan ya/tidak (3) diisikan dengan tempat pelaksanaan rembuk (free teks) (13) diisikan dengan ya/tidak (4) diisikan dengan jumlah peserta yang hadir (absolute numerik) (14) diisikan dengan ya/tidak (5) diisikan jumlah yang hadir dari unsur OPD (15) diisikakan dengan ada atau tidak publikasi (ada/tidak) dari media pemerintah (6) diisikan jumlah yang hadir dari unsur kecamatan (16) diisikakan dengan ada atau tidak publikasi (ada/tidak) dari media non pemerintah (7) diisikan jumlah yang hadir dari unsur Pemerintah Desa (17) diisikan dengan menggunakan dropdown (8) diisikan jumlah yang hadir dari unsur non pemerintah (18) diisi denagan angka numerik (absolute) (9) diisikan dengan status hadir dan tidak hadir (ya/tidak) (19) diisi denagan angka numerik (absolute) (10) diisikan dengan konten yang dibahas pada rembuk stunting apakah dihadiri atau tidak dihadiri (ya/tidak) Keterangan :
  • 9. 9 DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI FORM 8 AKSI 2022 https://tinyurl.com/Form8Aksi2022