1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
“MEWUJUDKAN PEMILU YANG
DEMOKRATIS”
DWI EDDY SANTOSA (1141160049)
DYASTI PARAMUDITHA PUTRI (1141160010)
NANDA MAWADDATI H (1141160040)
RAYDA RAZAQ H (1141160045)
JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL

2. Latar Belakang
• Berjalannya suatu negara pasti tidak lepas dari sebuah
sistem politik. Karena pasti sistem politik-lah yang menjadi
tolak ukur kemajuan dalam suatu negara. Negara yang maju
dapat dipastikan bahwa system politik didalamnya tertata
dengan baik. Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam
proses politik adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu
merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan
figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam
periode tertentu.

3. Rumusan Masalah
1.Bagaimana kriteria Pemilu yang Demokratis ?
2.Bagaimana peran dan upaya KPU (Komisi Pemilihan Umum)
untuk mewujudkan Pemilu yang Demokratis ?
3.Bagaimana peran Parpol (Partai Politik) dalam Pemilu yang
Demokratis ?

4. 1. Pemilu
Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar –Dasar Ilmu Politik mengemukakan definisi politik
sebagaiberikut: “Politik adalah bermacam-macamkegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang
menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuanitu” (Budiardjo,
2002).
Pengertian Pemilu diataranya dalam undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum
disebutkan:
1.Bahwa berdasarkan undang-undang dasar 1945, negara republik indonesia adalah negara yang
berkedaulatanrakyat;
2. Bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangkakeikutsertaan
rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
3.Bahwa pemilihan umum umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk
dalam lembaga Permusyawaratan /Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan
penmyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. 1.1 Kriteria Pemilu yang Demokratis
ide dasar demokrasi sejatinya merupakan sarana
penghormatan terhadap martabat kemanusiaan (human dignity).
Demokrasi diharapkan mampu menjadi instrumen dalam
memelihara nilai-nilai peradaban kemanusiaan, terutama agar
transisi kekuasaan dan proses penyelenggaraan pemerintahan
dapat dikelola secara baik. Indikator paling menonjol dalam
sebuah masyarakat demokratik adalah digelarnya sebuah
pemilihan umum (pemilu) yang jujur,bersih,adil,terbuka dan
berkeadaban.

6. Austin Ranney (1982) merumuskan delapan kriteria pokok sebuah penyelenggaraan pemilu yang demokratis,
diantaranya yaitu :
a. Adanya hak pilih umum (aktif maupun pasif).
b. Dalam pemilu eksekutif ataupun pemilu legislatif, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam ruang
publik (public sphere) untuk memilih dan dipilih.
c. Kesetaraan bobot suara
d. Tidak ada seseorang atau kelompok tertentu yang memiliki keistimewaan bobot suara yang berbeda dengan yang
lainnya.
e. Tersedianya pilihan kandidat dari latar belakang ideologis yang berbeda.
f. Lahirnya kebebasan nominasi bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang dipandang mampu
mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.
g. Persamaan hak kampanye.Semua calon diberi kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye.
h. Kebebasan warga negara dalam memberikan suara tanpa tekanan dan diskriminasi.
i. Kejujuran dan keterbukaan dalam penghitungan suara.
j. Penyelenggaraan pemilu secara periodik. Dalam konteks Indonesia, kriteria yang dirumuskan Ranney tersebut
sebagian besar sudah terpenuhi.

7. 1.2 Peran dan Upaya KPU (Komisi
Pemilihan Umum) dalam mewujudkan
Pemilu yang Demokratis
Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang dipilih dan
ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan
Umum, dimana pada awal pembentukannya, KPU (Komisi Pemilihan Umum)
merupakan lembaga yang beranggotakan orang- orang kebanyakan dari
kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

8. Tugas dan wewenang KPU di antaranya adalah:
a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihanumum;
b. menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan
umum;
c. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan
kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat Pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang
selanjutnya disebut TPS;
d. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan
DPRD II;
e. mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum;
f. memimpin tahapankegiatan pemilihan umum;
g. dan melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan atau yangberkenaan dengan
tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

9. 1.3 Peran Parpol (Partai Politik) dalam
Mewujudkan Pemilu yang Demokratis
peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan
wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam
rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui
pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi .
Partai politik merupakan sarana bagi masyarakat untuk turut serta dalam
proses jalannya pemerintahan dan pengelolaan Negara. Sebagai lembaga
politik, partai politik tidak dapat berdiri sendiri, sebuah partai politik dapat
menjadi besar atau bahkan terpuruk ditentukan oleh masyarakat.

10. 1.3.1 Fungsi Partai Politik
Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan
guna mewujudkan program program berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi utama
tersebut terdapat beberapa fungsi lain yang dilaksanakan parpol, seperti yang
dikemukakan oleh Ramlan Surbakti, 2002 yaitu:
- Fungsi rekrutmen politik.
- Fungsi partisipasi politik.
- Fungsi pemadu kepentingan.
- Fungsi komunikasi politik.
- Fungsi pengendali konflik.
- Fungsi kontrol politik.

11. 1.3.2 Partisipasi Politik
Partisipasi politik merupakan faktor terpenting dalam
suatu pengambilan keputusan, karena tanpa partisipasi8
politik
keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan
dengan baik. Menurut Arifin Rahman kata politik berasal dari
bahasa Yunani “polis” adalah kota yang berstatus Negara/Negara
kota. Segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk
kelestarian dan perkembangannya disebut “politike techne”.
Kemudian ia juga berpendapat politik ialah pengertian dan
kemahiran untuk mencukupi dan menyelenggarakan keperluan
maupun kepentingan bangsa dan Negara.

12. 1.3.3 Partai Politik agar Menjadi Daya
Tarik Masyarakat dalam Pemilu
• Memaksimalkan Fungsi Partai Politik
Salah satu hal yang menyebabkan besarnya jumlah Golput adalah adanya anggapan
masyarakat bahwa partai politik tidak lagi membawa aspirasi masyarakat, hal ini
disebabkankarena kurang maksimalnya fungsi partai politik sesuai dengan fungsi partai politik
yang sebenarnya sehingga keberadaan partai politik hanya dianggap sebagai kendaraan politik
yang dipakai oknum-oknum tertentu untuk menggapai jabatan-jabatan.
• Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
Salah satu hal mendasar menyebabkan besarnya jumlah Golput adalah adanya motivasi
yang beragam dari para peserta pemilu dimana motivasi tersebut lebih cenderung untuk
kepentingan politik semata dengan mengabaikan hal-hal seperti pendidikan politik kepada
masyarakat.

13. 2.1 Kesimpulan
• Dari hasil telaah pustaka, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ketika demokrasi mendapat
perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi
syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi
utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh
karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Masyarakat Indonesia
memerlukan pandangan dan pemahaman yang jelas mengenai manfaat dan fungsi dari partai
untuk kehidupan berbangsa.
• Peran KPU dalam menyosialiasikan penyelenggaraan Pemilu merupakan pelaksanaan tugas
dan kewajibanKPU sebagai penyelenggara Pemilu.Sosialisasi tentang Pemilu merupakan
proses memberikan pendidikan politik dan bertujuan untukmenghasilkan Pemilu yang lebih
baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya.

14. 4.2 Saran
•Pemilihan Umum merupakan ciri Negara Indonesia, sebagai bukti Negara yang menganut paham
Demokrasi. Dalam pelaksanaan pemilihan, Partisipasi politik masyarakat merupakan hal yang sangat
penting dan ikut memberikan suara merupakan hak politik masyarakat yang akan mempengaruhi masa
depan daerahnya. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum kedepannya sebaiknya lebih aktif dalam
mengarahkan partisipasi politik masyarakat sehingga akan mengurangi masyarakat yanga apatis terhadap
penyelenggaraan Pemilihan Umum.
•KPU perlumembuat program-program baru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan lebih
meningkatkan pendekatan diri kepada masyarakat dengan cara peningkatan sosialisasi dan penyuluhan
kepada masyarakat, sehingga terwujud pemilu yang demokratis.
•Bagi mahasiswa, hendaknya selalu memperbaharui informasi terkait dengan perkembangan perpolitikan
di Indonesia untuk meningkatkan pandangan dan pemikiran aktual mengenai kondisi bangsa sehingga
dapat membantu penyelesaian masalah yang ada melalui keilmuan yang dimiliki,
sertamendukungpelaksanaanpemilu yang demokratis.

15. Terima Kasih .....
Semoga bermanfaat .... ^_^