2. STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
BAGIAN
TATA USAHA
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
PERENCANAAN
JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KEUANGAN
BIDANG
BIDANG
BIDANG
BIDANG
PELAYANAN ADMINISTRASI,
INFORMASI DAN
PENGADUAN
PELAYANAN
PENGENDALIAN
PERIJINAN JASA USAHA
PELAYANAN
PENGENDALIAN
PERIJINAN TERTENTU
PELAYANAN
PENGENDALIAN NON
PERIJINAN
TIM TEKNIS
TIM TEKNIS
TIM TEKNIS
TIM TEKNIS

3. VISI & MISI
• Visi :
“Pelayanan Perizinan yang Cepat, Mudah dan Transparan”
• Misi :
1. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas
sumber daya aparatur perizinan;
2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan Terpadu yang
akuntable di Pemerintah Kota Bekasi ;
3. Meningkatkan Investasi di Kota Bekasi.

4. JENIS PERIZINAN & NON PERIZINAN
IZIN JASA USAHA
1. IMB
2. IPB
3. GANGGUAN/HO
4. PEMANFAATAN
RUANG
5. IUTM (Toko Modern)
6. IPPL
7. RENCANA TAPAK
8. TDG
9. IUI (Usaha Industri)
PERIZINAN TERTENTU
1. IZIN TRAYEK
2. KP TRAYEK
3. IZIN ANGK. (SIPA)
4. REKLAME
5. IPTM
6. TDUP / HIBURAN
7. GALIAN C
8. AIR TANAH :
- Perusahaan
- Juru Bor
- Pengeboran
- Eksplorasi
9. LIMBAH CAIR
10. IUJK
NON PERIZINAN
1. IZIN PELAYANAN KESEHATAN
2. PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH
3. SIUP / CABUT SIUP
4. TDP
5. TUTUP USAHA
6. PEMBUBARAN PT, CV, HAPUS
TDP
7. PROTEKSI KEBAKARAN
8. AMDAL, UKL, UPL
9. PEIL BANJIR
10.SEKOLAH SWASTA
11.ANDAL LALIN
12.IZIN LOKASI

5. Perizinan yang memiliki Target PAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pajak Reklame
Retribusi Pelayanan
Retribusi IMB
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
Retribusi Izin Trayek
Sewa Kekayaan Daerah

6. WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI (WTA)
Secara umum merupakan suatu capaian SKPD yang
menggambarkan :
 Tercapainya rencana kerja secara tepat waktu dan
secara efisien,
 Tertib penataan Barang Milik Daerah,
 Tertib pengelolaan keuangan,
 Ditindaklanjutinya rekomendasi dari BPK dan APIP,
 Penyerapan anggaran yang optimal dalam rangka
mendukung kinerja dan kepatuhan kepada peraturan,
 Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi pada
SKPD tersebut.

7. Indikator dan Parameter WTA
• Indikator dan Parameter dikembangkan
sesuai dengan kondisi organisasi.
• Apabila setiap Indikator dan Parameter
telah dapat dicapai oleh seluruh Unit
Organisasi, Indikator dan Parameter akan
ditingkatkan.

8. INDIKATOR
WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI
1. Implementasi SPIP
2. Perencanaan Daerah
3. Pengelolaan Organisasi
4. Pengelolaan SDM
5. Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja
6. Pengelolaan Keuangan dan BMD
7. Tindak Lanjut Temuan Audit/ Pengaduan
8. Pemberantasan Korupsi
9. Zona Integritas
10. Peningkatan Level Inspektorat

9. INDIKATOR W T A
KOTA BEKASI
1. Implementasi SPIP
2. Perencanaan Daerah
3. Pengelolaan Organisasi
3. Pengelolaan SDM
4. Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja
5. Pengelolaan Keuangan dan BMD
6. Tindak Lanjut Temuan Audit/ Pengaduan
8. Pemberantasan Korupsi
( Hasil Workshop di Bogor 4 - 5 Des 2013 )
9. Zona Integritas
10. Peningkatan Level Inspektorat

10. 1. Implementasi SPIP
• BPPT telah melakukan sosialisasi internal
tentang SPIP dan SOP
• Telah menyusun Kode Etik bagi pegawai BPPT
Hasil DA Satgas SPIP tingkat Kota yang belum
ditindaklanjuti:
• Penilaian Risiko
• Penyediaan ruang khusus Arsip

11. Kelemahan dalam Implementasi SPIP
• SOP belum benar-benar dijadikan acuan baku
dalam pemberian pelayanan, baik oleh BPPT
maupun 14 Dinas/Instansi terkait
( ada persyaratan tambahan di luar SOP,
waktu penyelesaian
Izin melampaui SOP)
• Belum adanya evaluasi berkala yang memadai
atas implementasi SOP (terutama sinkronisasi
antara BPPT dengan Dinas Teknis)
• Mekanisme pemberian hukuman dalam Kode Etik
yang telah disusun belum sepenuhnya diterapkan
terhadap para pelanggarnya.

12. 2. Perencanaan Daerah
Terdapat Sub Kegiatan Yang Tidak Direalisasikan (TA 2013):
BL Urusan
1. Pemeliharaan SIMYANDU (50 Juta)
2. Update Running Text & Pemeliharaan Modul
Dashboard (60 Juta)
BL Non Urusan
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (30,75 Juta)
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik
(dari pagu Rp. 21 Juta hanya terealisasi Rp. 975 ribu)

13. 3. Pengelolaan SDM
• Penempatan SDM Belum Sepenuhnya Sesuai
Dengan Kompetensi Yang Dibutuhkan
• Belum dilakukan evaluasi berkala atas
pemahaman SOP terhadap pegawai Front
Office (FO)
• Hasil Assessment Pegawai Belum
Dimanfaatkan
• Masih adanya praktek percaloan yang
melibatkan pegawai BPPT

14. 4. Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 2013
No
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
(unaudited by SIMDA)
%
SISA
II
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
7.122.419.000
6.418.504.282
90,12
703.914.718
Belanja Pegawai
I
7.122.419.000
6.418.504.282
90,12
703.914.718
BELANJA LANGSUNG
4.638.499.500
4.002.521.277
85,83
660.978.223
1 Belanja Pegawai
1.928.779.500
1.830.527.000
94,91
98.252.500
2 Belanja Barang & Jasa
2.091.199.000
1.603.081.777
75,75
513.117.223
618.521.000
568.912.500
91,98
49.608.500
88,42
1.364.892.941
3 Belanja Modal
JUMLAH I & II
11.760.918.500
10.421.025.559

15. PERBANDINGAN PERSENTASI
REALISASI FISIK dan KEUANGAN
BELANJA LANGSUNG
PER 31 DESEMBER 2013
No
JENIS BELANJA
PAGU
REALISASI
REALISASI (%)
KEUANGAN
FISIK
1
BELANJA
LANGSUNG
URUSAN
1,547,500,000
1,294,459,500
82,34
92,86
2
BELANJA
LANGSUNG NON
URUSAN
3,115,999,500
2,708,061,777
75,20
78,83

16. SELISIH BEBERAPA ANGKA PELAPORAN
No.
JENIS PAD
TARGET
REALISASI
Versi BPPT
Versi DISPENDA
24.844.000.000
23.791.040.843
23.946.900.043
212.650.000
305.525.000
305.525.000
17.425.089.900
17.982.239.715
17.961.213.924
1
PAJAK REKLAME
2
IPTM
3
RETRIBUSI IMB
4
RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN
2.769.180.700
2.854.385.112
2.854.385.112
5
RETRIBUSI IZIN
TRAYEK
350.000.000
BPPT : 178.726.100
DISHUB: 61.345.900
240.072.000
6
SEWA KEKAYAAN
DAERAH
1,526,767,200.00
1.417.369.800 1,347,999,800.00

17. Pelaksanaan Kinerja Pelayanan
Berdasarkan hasil survei KPK terhadap 3 unit
Layanan Daerah (SIUP, Kesehatan Dasar, PBJ)
tentang Integritas Sektor Publik Tahun 2013
diketahui :
• Terdapat 15,6% dari 90 pengguna layanan
publik daerah di Kota Bekasi menyatakan
pernah memberikan gratifikasi saat mengurus
layanan. Dari ketiga unit layanan daerah yang
disurvei, persentase lebih banyak terjadi di
Unit Layanan SIUP (26,7%).

18. • Dari responden yang mengaku pernah melihat
calo, 83,3%-nya menyatakan calo yang dilihat
adalah orang luar (eksternal sebagai
perseorangan).
• Persentase responden yang menyatakan fasilitas di
Lingkungan Pelayanan kurang memadai lebih
banyak terjadi di Unit Layanan SIUP (20,0%).
• 36,7% dari 90 pengguna layanan daerah
menyatakan bahwa waktu pengurusan layanan
lambat dan tidak jelas batas waktunya
(salah satu penyebab Investor Enggan
Berinvestasi di Bekasi)

19. • Teknologi Informasi belum banyak
dimanfaatkan dalam layanan publik daerah di
Kota Bekasi (33,3% responden pengguna
layanan publik daerah di Kota Bekasi
menyatakan bahwa tidak ada teknologi
informasi yang digunakan)
• Mekanisme Pengaduan Masyarakat berada
pada posisi jauh dibawah standar minimal
integritas dan menunjukkan bahwa masyarakat
belum memanfaatkan media pengaduan yang
tersedia di unit layanan daerah

21. HASIL STUDI BANDING
Ke SRAGEN DAN YOGYAKARTA
SRAGEN :
1. Layanan Sistem Online
• Pemohon dapat mendaftar via website
• Izin yang memerlukan tinjau lapangan, jadwal
diinformasikan online (2 kali dalam seminggu)
• Setelah peninjauan lapangan, bila dapat
diproses oleh Tim Teknis dan BPTPM,
pelanggan diberikan perhitungan biaya dan
pembayaran via ATM atau langsung ke Kasir

22. SRAGEN (lanjutan) :
2. Adanya Sistem Monitoring Perjalanan Dokumen
Perizinan;
3. Penunjukan Tim Teknis tidak ditujukan kepada
Dinas atau Jabatan melainkan langsung pada staf
yang bertanggung jawab atas izin tersebut;
4. Distribusi surat antar SKPD sudah menggunakan
Surat Maya (online dan terintegrasi);
5. Data Perizinan terintegrasi dengan dinas-dinas
terkait secara online.

23. YOGYAKARTA :
1. Sistem Layanan Online.
2. Pembayaran retribusi/pajak dilakukan via
ATM atau langsung ke BPD.
3. Sistem loket terbuka dan terintegrasi.
4. Adanya kejelasan riwayat proses perizinan
(terintegrasi pd mesin antrian & running text)
5. Adanya Gerai Investasi (memuat informasi
RTRW, prospek usaha, & prediksi kondisi
sosial ekonomis 20 tahun ke depan)

24. YOGYAKARTA (lanjutan):
6. Setiap ruangan (Kepala, Sekretaris, Kabid,
Kasubid) hanya tersekat kaca transparan.
7. Pembatasan jam layanan sampai dengan
pukul 14.30 WIB. (sisa waktu kerja untuk
verifikasi, distribusi, & pengarsipan izin serta
penyetoran ke Bank Pembangunan Daerah.
8. Sarana arsip telah memanfaatkan teknologi
modern;
9. Tim Teknis siap survey lapangan sehingga
hasilnya dapat segera diketahui

25. YOGYAKARTA (lanjutan):
10.Adanya ruangan untuk Seksi Evaluasi Kinerja
(untuk mengevaluasi, monitoring, dan
mengawasi proses pelayanan perizinan)
11.Adanya ruang sekretariat ISO (untuk
memastikan pelayanan sesuai standar mutu
internasional)
12.Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
dilaksanakan langsung kepada pemohon
setelah proses mendaftar.

26. 5. Penatausahaan Keuangan
& Pengelolaan B M D
• Proses pelaksanaan kegiatan yang melibatkan
pihak penyedia kadang memerlukan waktu
yang lama karena proses verifikasi dokumen
oleh Kepala BPPT
• Adanya 77 unit Peralatan dan Mesin yang
belum disajikan di Neraca.
(Temuan BPK RI Tahun 2009)

27. KIOS – K
(Memuat informasi SOP pengurusan berbagai macam perizinan,
termasuk besaran biaya dan waktu penyelesaian izin)
Unplug (tidak terpasang)
(Lokasi : Kec. Bekasi Selatan)

28. 6. Tindak Lanjut Temuan Audit/ Pengaduan
• BPPT termasuk salah satu SKPD tercepat
dalam menindaklanjuti hasil Temuan (baik BPK
maupun Inspektorat)
• Pelayanan Pengaduan Masyarakat baru
ditangani oleh 1 (satu) orang pegawai yang
sifatnya hanya menampung dan
mendistribusikan ke Bidang Terkait.

29. KESIMPULAN
• Masih adanya gap/celah pengendalian terkait pelaksanaan
SOP yang telah disusun antara BPPT dengan 14 Dinas teknis
terkait
• Perencanaan Daerah telah cukup baik walaupun masih
harus mengantisipasi perubahan
• Pelaksanaan Kinerja telah cukup baik
• Pengelolaan SDM masih perlu pembenahan
• Penatausahaan Keuangan telah cukup Baik
• Pengelolaan BMD masih memerlukan sedikit perbaikan
terutama terhadap fisik barang.
• Pemanfaatan teknologi Informasi masih harus ditingkatkan

30. SARAN
1. Agar BPPT segera menindaklanjuti hasil DA
(Diagnostic Assessment) SPIP terutama
Penilaian Risiko terkait pelaksanaan SOP dan
hasilnya dituangkan dalam RTP (Rencana
Tindak Pengendalian);
2. Meningkatkan pemahaman SOP kepada
seluruh pegawai BPPT;

31. 3. Meningkatkan kualitas laporan penerimaan
dan melakukan rekonsiliasi berkala agar
selisih pencatatan dengan Dinas Pendapatan
Kota Bekasi dan Kas Daerah dapat dieliminir;
4. Membentuk unit layanan pengaduan yang
lebih representatif agar pengaduan yang
masuk dapat dianalisis, dicarikan solusi
permanen, didokumentasikan dan dijadikan
dasar perbaikan SOP dan pelayanan secara
umum;

32. 5. Membangun Sistem Informasi yg dapat
diakses oleh masyarakat yang memuat
Data Real Time Proses Perizinan sehingga
dapat diketahui :
- Waktu dimulainya proses perizinan hingga
izin selesai.
- Titik Hambat Penyelesaian Perizinan
6. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi
dengan 14 Dinas/Instansi Teknis Terkait.

33. JANGANLAH
SEPERTI INI….
APALAGI
SEPERTI INI….

34. Jadilah PASangan
Yang Serasi lagi Indah….

35. Dan….
( JANGAN MENUNDA-NUNDA PEKERJAAN )
“…Faidza Faraghta Fanshab…”
…Maka apabila kamu telah selesai dari satu pekerjaan maka
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh pekerjaan yang lain…