Pengelolaan keuangan desa

1. PERATURAN BUPATI NO 13 TAHUN 2009 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Ciamis, 12 Nopember 2009

2. LATAR BELAKANG Pada kenyataannya bahwa +/- 70 % penduduk Indonesia adalah bermukim di Desa-desa. Secara umum masih berada pada kondisi “tertinggal” baik dibidang pendidikan, kesehatan,ekonomi,dengan sulitnya lapangan pekerjaan maupun kondisi kemiskinan lainnya.

3. Upaya meningkatkan pembangunan daerah perdesaan sekarang ini merupakan langkah penting dan strategis yang perlu dicermati dan dilaksanakan sebaik-baiknya Keberhasilan dalam pelaksanaan akan memberikan sumbangan serta andil yang sangat besar dalam menunjang berhasilnya : • Penyelenggaraan Otonomi Daerah • Upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara secara keseluruhan

4. Hal-hal esensial keadaan dan permasalahan yang secara umum dihadapi Desa Antara Lain : 1. Keadaan dan kondisi organisasi dan managemen Pemerintah Desa secara umum perlu ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya 2. Kelengkapan prasarana dan sarana perkantoran yang pada umumnya masih terbatas 3. Terselenggaranya administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan

5. 4. Dimilikinya dokumen tentang perencanaan pembangunan desa yaitu RPJMDesa, RKPDesa 5. Keuangan Desa merupakan unsur sangat penting dan berperan menentukan bagi berhasilnya: • penyelenggaraan pemerintah desa • pembangunan desa • pembinaan masyarakat desa 6. Perlunya diciptakan hubungan timbal balik yang saling mengisi, saling melengkapi, saling menunjang dan saling menguntungkan antara penyelenggara pemerintah daerah dan pemerintah desa

6. Mencermati berbagai keadaan dan permasalahan yang secara umum dihadapi oleh desa sebagaimana dikemukakan diatas. Maka dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa yang ditetapkan pada: --UU No: 32 Tahun 2004 te ntang Pemerintah Daerah --Ditindaklanjuti dengan PP No: 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 67 perihal keuangan desa --Peraturan pelaksanaan dari PERMENDAGRI No: 37 Tahun 2007 tentang Pedoman

7. Berdasarkan PP no: 72 Tahun 2005 tentang Desa ps 67 perihal keuangan desa Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa Perlu dikelola suatu sistem pengelolaan keuangan desa Merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai pemerintah desa dan pemberdayaan desa dilanjutkan

8. Lanjutan Ps 74 dan Ps 77 dinyatakan pedoman penyusunan APBDesa dan Pengelolaan Keuangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota,maka diperlukan suatu standar pengaturan mulai dari: • Aspek perencanaan dan Aspek penganggaran • Aspek pelaksanaan dan Aspek penatausahaan • Aspek pertanggungjawaban keuangan desa

9. ASPEK PERENCANAAN DAN ASPEK PENGANGGARAN Proses penyusunan APBDesa dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam menetapkan arah kebijakan umum berdasarkan skala prioritas serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat (Bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber daya)

10. ASPEK PELAKSANAAN DAN ASPEK PENATAUSAHAAN Pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah desa yang juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa. Pelaksanaannya Kepala Desa dibantu oleh bendahara desa,perangkat desa beserta masyarakat.

11. ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA Dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan maka Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan keuangan desa wajib menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Bupati melalui Camat.

12. Dasar Hukum 1. PP no: 72 Tahun 2005 tentang Desa 2. Permendagri no: 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 3. PP no: 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 4. PP no: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Permendagri no: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah dengan Permendagri no: 59 Tahun 2007 6. SE Bupati no Petunjuk Teknis no:188.34/ -Dinkeu/2008

13. TUJUAN Peraturan Bupati Pengelolaan Keuangan Desa bertujuan : memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa ,yang merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Ciamis

14. MANFAAT Pemerintah Desa dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang telah diatur dalam SAP yaitu : • dapat mengakui • mengukur • menyajikan secara wajar laporan keuangan kepada para pengguna sesuai struktur pemerintah desa

15. Substansi Peraturan Bupati Pengelolaan Keuangan Desa 1. Ketentuan Umum 2. Kedudukan Keuangan dan Azas Pengelolaan Keu. Desa 3. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa 6. Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota BPD 7. Perjalanan Dinas 8. Pembinaan dan Pengawasan 9. Ketentuan Peralihan 10. Ketentuan Penutup 11. Lampiran Peraturan Bupati

16. CONTOH FORMAT PERBUP 1. Keputusan kepala desa tentang penunjukkan bendahara desa 2. Rancangan peraturan kepala desa tentang RKPDesa 3. Rencana Kerja dan Anggaran Desa ( RKA) 4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa 5. Rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa 6. RKA perubahan desa 7. Rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa 8. Rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan APBDesa

17. Lanjutan 9. Laporan pertanggungjawaban pendapatan bendahara desa 10. Surat permintaan pembayaran (SPP) 11. Surat perintah membayar (SPM) 12. BKU bendahara desa 13. Kwitansi 14. Laporan pertanggungjawaban belanja bendahar desa 15. Rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa 16. Daftar kode rekening 17. Register SPM 18. Berita acara pemeriksaan kas 19. Register penutupan kas.

18. KETENTUAN UMUM  MEMUAT MAKSUD DARI PERATURAN BUPATI INI, ARTI ISTILAH DAN LAIN-LAIN  CONTOH: Kepala Desa adalah… Perangkat Desa adalah… Desa adalah…. Dst..

19. KEDUDUKAN KEUANGAN DAN AZAS A PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1. KEDUDUKAN KEUANGAN DESA Penyelenggaraan urusan Pemdes didanai dari : • APBDesa •Bantuan Pemerintah •Bantuan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan urusan Pemda didanai dari APBD

20. 2. Azas Pengelolaan Keuangan Desa Keuangan desa dikelola berdasarkan azas akuntabel, partisipatif, disiplin anggaran. Selain point diatas keuangan desa dikelola secara : Tertib, taat pada peraturan,efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran

21. B KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1. KEPALA DESA a. Kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan b. Mempunyai kewenangan: - menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa - menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa - menetapkan bendahara desa - menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa - menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan brg milik desa

22. Lanjutan c. Dalam melaksanakan pengeluaran keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 2. PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA a. PTPKD adalah perangkat desa, terdiri dari : - Sekretaris Desa - Perangkat Desa b. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kpd kepala desa

23. Lanjutan c. Sekretaris desa mempunyai tugas : - menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa - menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan brg desa - menyusun Raperdes APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa - Menyusun Raperdes tentang pelaksanaan Perdes, tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa Dalam hal jabatan Sekretaris desa berhalangan tetap menunjuk perangkat desa lainnya selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa

24. PERANGKAT DESA LAINNYA terdiri dari : -Pelaksana teknis lapangan -Unsur kewilayahan Kepala Desa setiap tahun menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa

25. ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA c DESA 1. umum • APBDesa Setiap TH di • Perubahan APBDesa Tetapkan • Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Perdes APBDesa --- disusun berdasarkan RKPDesa

26. Menyusun APB Desa Penganggaran pengeluaran harus di dukung adanya kepastian penerimaan dalam jumlah yang cukup

27. 2. STRUKTUR APB Desa Pendapatan Defisit/Surplus Belanja Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Neto Pengeluaran

28. Pendapatan Desa  Pendapatan Asli Desa  Bagi Hasil Pajak Daerah  Bagian dari Retribusi Daerah  Alokasi Dana Desa (ADD)  Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan Desa lainnya  Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga

29. Pendapatan Asli Desa  Hasil usaha Desa  Hasil kekayaan Desa  Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat  Lain-lain Pendapatan Asli Desa

30. Hasil usaha Desa yang terdiri dari :  Bagian Laba dari Badan Usaha Milik Desa;  Bagian Laba dari Badan Kredit Desa;  Bagian Laba dari Koperasi Desa.

31. Hasil kekayaan Desa yang terdiri dari:  Tanah Kas Desa;  Pasar Desa;  Bangunan Desa;  Obyek rekreasi yang dikelola oleh Desa;  Pemandian Umum yang dikelola oleh Desa;  Hutan Desa;  Perairan/pantai dalam batas tertentu yang dikelola oleh Desa;  Tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh Desa;  Tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;  Lain-lain kekayaan Desa.

32. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat terdiri dari: • Urunan Desa, carik/pancen dan/atau nama lain yang sejenis; • Iuran tempat penitipan Kendaraan/Sepeda/ Sepeda Motor; • Hasil Swadaya dan Partisipasi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

33. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari :  Ganti ongkos cetak Surat- Surat/Blanko-Blanko;  Biaya Legalisasi Surat-Surat;  Biaya Legalisasi Wesel;  Sewa tanah desa;  Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

34. Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi hasil Pajak Daerah adalah Bagi Hasil Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis

35. Bagian dari Retribusi Daerah Bagian dari Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis

36. Alokasi Dana Desa (ADD) Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten

37. SIAPA PENERIMA MANFAAT ADD ?  Pemerintah desa  Badan Permusyawaratan Desa  lembaga-lembaga kemasyarakatan desa  Masyarakat desa (termasuk perempuan, anak-anak, petani, buruh, nelayan dan kaum miskin desa yang lainnya)

38. BAGAIMANA PERUNTUKKAN ADD ?  Untuk biaya pembangunan desa  Untuk pemberdayaan masyarakat  Untuk memperkuat pelayanan publik di desa  Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa  Untuk tunjangan aparat desa  Untuk tunjangan BPD  Untuk operasianal pemerintahan desa  Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang melawan hukum

39. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan Desa lainnya Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang peruntukkannya diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

40. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga  Pemberian Hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa;  Hibah dan Sumbangan merupakan hasil gotong royong dan partisipasi masyarakat;  Hibah dan Sumbangan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

41. Belanja Desa  Belanja Desa dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa;  Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa .

42. Belanja Desa • Kelompok Belanja Langsung; • Kelompok Belanja Tidak Langsung.

43. Kelompok Belanja Langsung Kelompok Belanja Langsung adalah bagian belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai Program/kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat desa, terdiri dari: • Belanja Pegawai; • Belanja Barang dan Jasa; • Belanja Modal;

44. Belanja Tidak Langsung Kelompok Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya dinikmati secara terbatas, yakni oleh Pemerintahan Desa, terdiri dari: • Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap; • Belanja Bunga; • Belanja Subsidi; • Belanja Hibah; • Belanja Bantuan Sosial; • Belanja Bantuan Keuangan; • Belanja Tak Terduga.

45. Pembiayaan  Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;  Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari: a) Penerimaan Pembiayaan; b) Pengeluaran Pembiayaan.

46. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas, mencakup : • Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya; • Pencairan Dana Cadangan; • Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; • Penerimaan Pinjaman; • Bagian laba dari penyertaan modal.

47. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan, mencakup: • Pembentukan dan/atau Penambahan Dana Cadangan; • Penyertaan Modal Desa; • Pembayaran Utang.

48. DANA CADANGAN 1  Tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan;  Dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa;  Dana tersebut dapat ditempatkan dalam deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah;  Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening dana cadangan dan penempatan dalam deposito menambah jumlah dana cadangan;

49. DANA CADANGAN 2  Guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;  Peraturan Desa mencakup: • tujuan pembentukan dana cadangan, • program dan kegiatan yang akan dibiayai • besaran dan rincian tahunan dana cadangan • sumber dana cadangan dan • tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan;  Kegiatan dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi;  Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan dibahas bersamaan dengan pembahasan Peraturan Desa tentang APB Desa;

50. DANA CADANGAN 3  Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan bersamaan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;  Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, pinjaman desa dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang- undangan;  Penerimaan hasil bunga/deviden/royalti rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran Peraturan Desa tentang APB Desa;  Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

51. PENYERTAAN MODAL DESA  Penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan modal desa  Pemerintah desa melakukan investasi pada Badan Usaha Milik Desa atau dalam Badan Usaha Swasta lain, dalam bentuk penyertaan modal desa;  Penyertaan modal desa dilakukan Kepala Desa dengan persetujuan BPD setelah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

52. Surplus dan Defisit APB Desa  Surplus Anggaran merupakan selisih lebih antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran;  Defisit Anggaran merupakan selisih kurang antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran;  Selisih lebih/kurang antara Pendapatan dan Belanja selama satu tahun anggaran dicatat dalam Pos Surplus/Defisit.

53. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 1 (SiLPA)  mencakup pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Desa,  pelampauan penerimaan Alokasi Dana Desa,  pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan desa yang sah,  pelampauan penerimaan pembiayaan,  penghematan belanja,  kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan  sisa dana kegiatan lanjutan.

54. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2 (SiLPA) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

55. Hibah dan Sumbangan berbentuk barang dan jasa  Hibah dan Sumbangan yang berbentuk barang dan/atau jasa dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan nilai wajar;  Hibah dan Sumbangan yang berbentuk barang dan/atau jasa dicatat pada pendapatan dan belanja dengan nilai yang sama;  Pencatatan pendapatan dan belanja berdasarkan bukti/keterangan hibah dan sumbangan.

56. Penyusunan Rancangan APB Desa  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)  Penetapan Rancangan APB Desa  Kode Rekening Penganggaran  Penetapan Penjabaran APB Desa  Evaluasi Rancangan APB Desa  Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa  Pelaksanaan APB Desa

57. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)  RPJMD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih;  Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;  Kepala Desa yang baru dapat merubah RPJMD sesuai dengan visi dan misinya;  RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik;  Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;  Penyusunan RKP Desa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya;  RKP Desa ditetapkan dengan persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD yang dituangkan dengan Peraturan Kepala Desa;

58. Penetapan Rancangan APB Desa  Sekretaris Desa menyusun Rencana Kerja Anggaran Desa (RKA-Desa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan pada RKP Desa;  Sekretaris Desa menyampaikan RKA-Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada BPD;  Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;  Penyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya;  Pembahasan menitik-beratkan pada kesesuaian dengan RKP Desa;  Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama BPD dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;  Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 6), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan;

59. Kode Rekening Penganggaran • Kode aset, kode kewajiban dan kode ekuitas yang digunakan dalam neraca. • Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran.

60. Penetapan Penjabaran APB Desa Kepala Desa menetapkan Penjabaran APB Desa dengan Peraturan Kepala Desa;

61. 1 Evaluasi Rancangan APB Desa  Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama BPD;  Pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa didelegasikan kepada Camat;  Hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;  Bupati menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;

62. Evaluasi Rancangan APB Desa 2  Bupati mendelegasikan penandatanganan Keputusan kepada Camat;  Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa;  Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;  Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;

63. 3 Evaluasi Rancangan APB Desa  Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;  Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud;  Pencabutan peraturan Desa dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa;  Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APB Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

64. Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa  Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa yang telah dievaluasi oleh Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.  Sekretaris Daerah mendelegasikan penandatanganan pengumuman Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam Berita Daerah kepada Sekretaris Desa.  Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa yang telah ditandatangani Kepala Desa, disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diumumkan dalam Berita Daerah.

65. Pelaksanaan APB Desa 1 PENDAPATAN  Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, kecuali untuk pendapatan dari hibah dan sumbangan yang berbentuk barang dan jasa;  Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;  Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;  Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;

66. Pelaksanaan APB Desa 2 PENDAPATAN  Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.  Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;  Pengembalian sebagaimana dimaksud harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;  Pendapatan desa dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

67. Pelaksanaan APB Desa 3 PENDAPATAN  Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan desa dari hasil pemanfaatan kekayaan milik desa atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan desa.  Semua pendapatan desa yang terdiri dari bagi hasil pajak daerah, bagian dari retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah daerah dan desa lainnya, hibah, dan sumbangan pihak ketiga dilaksanakan melalui rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan desa, kecuali untuk pendapatan dari hibah dan sumbangan yang berbentuk barang dan jasa.

68. Pelaksanaan APB Desa 1 BELANJA  Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;  Bukti harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul;  Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;  Pelaksanaan Belanja Desa harus didasarkan pada prinsip hemat, sederhana, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

69. Pelaksanaan APB Desa 2 BELANJA  Kepala Desa dan desa dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan yang berkaitan dengan pemerintah desa dan kekayaan milik desa.  Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;  Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.  Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada fihak ketiga.

70. Pelaksanaan APB Desa 3 BELANJA  Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Pemerintah Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja desa untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APB Desa.  Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf c) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APB Desa dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

71. Keadaan darurat memenuhi kriteria sebagai berikut: • bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; • tidak diharapkan terjadi secara berulang; • berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa; • memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; • keadaan darurat ditetapkan dengan Keputusan kepala desa

72. 1 Perubahan APB Desa Perubahan APB Desa apabila terjadi:  keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;  keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;  keadaan darurat;  keadaan luar biasa.

73. 2 Perubahan APB Desa  Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.  Perubahan APB Desa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APB Desa.  Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APB Desa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.  Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APB Desa.

74. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA  Umum  Penatausahaan Penerimaan  Penatausahaan Pengeluaran  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa  Penetapan Pertanggungjawaban APB Desa

75. Umum  Untuk pelaksanaan APB Desa, Kepala Desa menunjuk Bendahara Desa, yang dapat dijabat rangkap oleh Kepala Urusan Keuangan, bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan desa dan uang untuk keperluan belanja desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

76. 1 Penatausahaan Penerimaan  Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;  Bendahara Desa wajib menyelenggarakan Pembukuan terhadap seluruh penerimaan desa;  Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a), menggunakan: • Buku kas umum; • Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; • Buku kas harian pembantu;

77. 2 Penatausahaan Penerimaan  Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;  Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf d) di atas, dilampiri dengan: • Buku kas umum; • Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; • Bukti penerimaan lainnya yang sah.

78. 1 Penatausahaan Pengeluaran  Penatausahaan Pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Desa;  Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APB Desa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);  Pengajuan SPP oleh Bendahara Desa kepada Sekretaris Desa untuk disetujui, dan diajukan kepada Kepala Desa untuk disetujui dengan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan penerbitan cek/giro;  Bendahara Desa mencairkan uang tunai di bank berdasarkan cek dan SPM.

79. 2 Penatausahaan Pengeluaran  Dalam hal pekerjaan dilaksanakan oleh pihak ketiga, pihak Bank langsung mentransfer ke rekening pihak ketiga berdasarkan giro dan SPM;  Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;  Permintaan pembayaran kegiatan oleh unsur perangkat desa diajukan kepada Bendahara Desa atas persetujuan Kepala Desa dan Bendahara Desa membayarkan sesuai dengan permintaan pembayaran;

80. 3 Penatausahaan Pengeluaran  Bendahara Desa berwenang menagih pertanggungjawaban atas pengeluaran biaya yang dibebankan dalam APB Desa dan membukukannya dalam administrasi keuangan pemerintah desa;  Setiap penggunaan uang APB Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut dan disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;

81. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa  Kepala Desa wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat dan merupakan kelengkapan Keterangan Laporan Pertanggung jawaban (KLPJ) Kepala Desa dalam sidang tahunan BPD;  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;

82. Penetapan Pertanggungjawaban APB Desa  Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa;  Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa kepada BPD untuk dibahas bersama;  Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;  Jangka waktu penyampaian, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

83. KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT 1 DESA SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD  Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota BPD dapat diberikan Tunjangan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa  Rincian jenis Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota BPD dapat terdiri dari: a. Tunjangan Penghasilan; b. Bantuan dari pemerintah atas; c. Honor kegiatan

84. KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT 2 DESA SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD  Rincian jenis Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota BPD dapat terdiri dari-: a. Tunjangan Kematian; b. Tunjangan Kesehatan; c. Tunjangan Akhir Masa Jabatan.  Jenis Tunjangan dimaksud Pasal ini, tidak termasuk bagi Sekretaris Desa yang telah diangkat dari dan/atau menjadi Pegawai Negeri Sipil

85. KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT 3 DESA SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD  Selain Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota BPD bagi RT dan/atau RW dapat diberikan Tunjangan atau nama lain sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.  Penentuan Besarnya dan Pembebanan Pemberian Tunjangan dan/atau Tunjangan Serta Honor Kegiatan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

86. KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT 4 DESA SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD  Standar Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD serta RT/RW sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;  Standar Honor Kegiatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota BPD tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini  Tunjangan dan/atau Tunjangan serta honor kegiatan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota BPD dicantumkan dalam APBDesa;  Tatacara penyaluran Tunjangan dan/atau Tunjangan diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

87. PERJALANAN DINAS  kegiatan yang sangat perlu sepanjang sarana komunikasi tidak cukup tersedia  dalam waktu yang singkat dan dengan biaya yang sehemat-hematnya dengan pencapaian hasil yang maksimal.  Perjaianan Dinas dengan tujuan Ibukota Kabupaten, Ibukota Propinsi dan Ibukota Negara hanya dapat dilakukan atas rekomendasi Camat  serta apabila terdapat panggilan untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Pusat.

88.  Perjalanan dinas hanya diperuntukkan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan anggota BPD yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) oleh pejabat yang berwenang.  Pejabat yang berwenang menandatangani SPT untuk perjalanan dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut: untuk tujuan Ibukota Kabupaten, Ibukota Provinsi dan Ibukota Negara ditandatangani Camat. untuk tujuan Ibukota Kecamatan dan antar desa dalam kecamatan, ditandatangani oleh Kepala Desa atau pejabat yang mewakili.

89.  Pejabat yang berwenang menandatangani SPT untuk perjalanan dinas bagi Pimpinan dan anggota BPD adalah sebagai berikut: untuk tujuan Ibukota Kabupaten, Ibukota Provinsi dan lbukota Negara ditandatangani Camat untuk tujuan Ibukota Kecamatan dan antar desa dalam kecamatan ditandatangani oleh Ketua BPD atau pejabat yang mewakili

90.  Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah sebagai berikut: Kepala Desa dan perangkat desa ditandatangani oleh Kepala Desa atau pejabat yang mewakili. Pimpinan dan anggota BPD ditandatangani oleh Ketua BPD atau pejabat yang mewakili.  SPPD diketahui oleh pejabat tempat tujuan dengan membubuhi tandatangan pada lembaran yang disediakan untuk itu.

91. Setelah melaksanakan tugas, Kepala Desa dan perangkat desa maupun Pimpinan dan anggota BPD wajib menyampaikan SPT dan SPPD yang telah diketahui oleh pejabat yang berwenang tempat yang dituju paling lama 5 (lima) hari kerja, dengan melampirkan laporan singkat secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya

92. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1 - UMUM  Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.  Pembinaan sebagaimana dimaksud huruf a dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan dan pelatihan.  Pembinaan sebagaimana dimaksud huruf b dilaksanakan secara berkala.

93.  Pengawasan pengelolaan keuangan desa 2 secara keseluruhan dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.  Pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara Fungsional oleh Pejabat yang berwenang;  Pengawasan oleh masyarakat dapat berupa penyampaian informasi dan laporan;  Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa kemudian Kecamatan dan Kabupaten.

94. Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten  memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan APB Desa;  memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;  membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;  memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan adminsitrasi keuangan desa.

95. Pembinaan dan pengawasan Camat  memfasilitasi administrasi keuangan desa;  memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;  memfasilitasi pelaksanaan APB Desa;  memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa.

96. Tuntutan Ganti Rugi  Apabila pengelola keuangan dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya terbukti menyalahgunakan keuangan Desa, maka wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Ganti rugi sebagaimana dimaksud huruf a, harus sudah diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diketahuinya bukti penyalahgunaan keuangan desa.

97. SELESAI TERIMA KASIH

Pengelolaan keuangan desa

Estás leyendo una previsualización.

Eche un vistazo a continuación

Pengelolaan keuangan desa

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Similares a Pengelolaan keuangan desa (20)