Sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi pasar terkelola dengan campuran antara peranan negara dan swasta. Struktur ekonomi Indonesia telah bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, serta dari pedesaan ke perkotaan. Peran Badan Urusan Logistik (Bulog) juga bergeser dari mengendalikan pasokan pangan menjadi hanya mengelola beras.

1. PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI INDONESIA

2. Sistem Ekonomi Indonesia bersifat liberal –
kapitalistik dan sosialistik – komunis ?
 Dapat dilihat dari 2 pendekatan:
1. Pendekatan faktual-struktural, yaitu dengan menelaah
peranan pemerintah atau negara dalam struktur
perekonomian.
a. Dari persamaan aggregat Keynesian :
Y = C + I + G + NX dimana NX = X- M
C=consumption atau RT;
I =Investment/Perusahaan
G = Government/Pemerintah
X = ekspor; M = impor

3. b. Melihat peranan pemerintah secara sektoral :
Ada 3 sektor ekonomi :
1. sektor A =agriculture (pertanian)
2. sektor M = manufacture (industri pengolahan)
3. sektor S = services (jasa-jasa)
2. Pendekatan Sejarah : menelusuri bagaimana
perekonomian bangsa di organisasikan dari waktu ke
waktu:
a. Masa Orde Lama : pemerintahan era Sukarno
b. Masa Orde Baru : pemerintahan era Suharto
c. Masa Reformasi

4. SISTEM EKONOMI INDONESIA : SISTEM
EKONOMI PANCASILA
 Sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi
kerakyatan adalah sistem ekonomi yang
memadukan:
1. Ideologi –Konstitusional : Pancasila dan UUD 45
2. Mixed Economy (Sistem Ekonomi Pasar Terkelola)
3. Demokrasi ekonomi
4. Pemberdayaan seluruh masyarakat

5. Karakteristik Ekonomi Pancasila
1. Peranan negara bersama aparatur negara penting tapi
tidak dominan (mencegah etatisme). Peranan swasta
penting tapi tidak dominan (mencegah free fight
competition).
2. Hubungan kerja antar lembaga-lembaga ekonomi tidak
didasarkan pada dominasi modal (kapitalisme) dan
tidak didasarkan pada dominasi buruh, melainkan
berdasarkan azas kekeluargaan.
3. Masyarakat sebagai satu kesatuan memegang peranan
sentral. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua
di bawah kepemimpinan atau kepemilikan anggota
masyarakat (non negara).
4. Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam
lainnya yang terkandung dalam bumi.

6. ATURAN KEADILAN EKONOMI
 Roda kegiatan ekonomi digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan
moral
 Seluruh masyarakat bertekad mewujudkan kemerataan sosial
 Seluruh pelaku ekonomi (produsen, konsumen, pemerintah)
bersemangat nasionalistik
 Koperasi menjiwai pelaku ekonomi masyarakat
 Adanya keseimbangan antara perencanaan ekonomi nasional dan
partisipasi daerah

7. 5. SEP tidak bebas nilai. Sistem nilai mempengaruhi
perilaku ekonomi
 Pelaku ekonomi di Indonesia:
1. BUMN :
a. Perusahaan Jawatan: public services
b. Perusahaan Umum : public services
dan profit motive
c. Perseroan : profit motive
2. BUMS
3. Koperasi

8. PERAN BUMN
 Perkembangan ekonomi dan penerimaan negara
 Pemupukan keuntungan dan pendapatan
 Penyediaan barang dan jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
 Perintis bagi kegiatan usaha
 Melengkapi kegiatan swasta dan koperasi
 Membimbing kegiatan ekonomi lemah
 Melaksanakan progran dan kebijakan pemerintah bidang ekonomi dan
pembangunan

9. PERAN SWASTA
 Berpartisipasi memelihara kesinambungan dan
meningkatkan pembangunan

10. PERAN KOPERASI
 Menurut TAP MPR : Koperasi harus digunakan
sebagai salah satu wadah utama untuk membina
kemampuan usaha golongan ekonomi lemah

11. TAHAP-TAHAP
PERTUMBUHAN EKONOMI

12. TAHAP-TAHAP PERTUMBUHAN EKONOMI
 TEORI PRTUMBUHAN EKONOMI
1. Friedrich List
2. Bruno Hildebrand
3. Karl Bucher
Menurut Bucher pertumbuhan ekonomi terjadi melalui 3 tingkatan yaitu:
1. Produksi untuk sendiri
2. Perekonomian kota dimana pertukaran sudah
meluas
3. Perekonomian nasional dimana peranan
pedagang-pedagang tampak makin penting

13. 4. W.W. Rostow
 Dalam bukunya “The Stages of Economic Growth”, Rostow melihat proses
pertumbuhan ek onomi melalui 5 tahapan:
1. Masyarakat tradisional (The tradtional society) .
a. Produksi terbatas karena ilmu pengetahuan dan teknologi modern belum
dikenal atau belum digunakan secara sistematis dan teratur, cara
memproduksi relatif sederhana, sikap masyarakat dan cara hidup
dipengaruhi kebiasaan lokal.

14. lanjutan
b. Tingkat produksi perkapita dan tingkat produktivitas per pekerja relatif
terbatas.
c. Kegiatan politik dan pemerintah di daerah dikuasai oleh tuan tanah yang
berkuasa dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat selalu dipengaruhi
oleh pandangan tuan tanah tersebut.
2. Prasyarat lepas landas (The precondition to take off), adalah masa
transisi pada saat masyarakat mempersiapkan dirinya atau dipersiapkan
dari luar untuk mencapai pertumbuhan self sustain growth.

15. lanjutan
 Ada 2 tahap prasyarat:
a. Tahap prasyarat lepas landas yang dicapai negara-negara Eropa, Asia,
Timteng, dan Afrika → mengubah struktur masyarakat tradisional yang
sudah ada.
b. Prasyarat lepas landas yang dicapai negara AS, Kanada, Australia, dan
Selandia Baru → tanpa merombak sistem masyarakat tradisional karena
masyarakatnya telah mempunyai sifat yang diperlukan untuk mencapai
tahap prasyarat lepas landas

16. lanjutan
 Pembangunan ekonomi terjadi bila diikuti oleh :
1. Pembangunan infrastruktur (Social overhead capital).
2. Revolusi teknik di bidang pertanian karena urbanisasi
3. Perluasan impor
4. ↗ tabungan dan ↗ pendidkan &ketrampilan menyebabkan masyarakat
siap mengambil resiko dalam bekerja
5. Munculnya kepemimpinan baru dengan sifat nasionalisme yang reaktif
terhadap-terhadap tekanan yang datang

17. 3. Tahap Lepas Landas (take off)
 Pada periode ini beberapa penghalang pertumbuhan dihilangkan dan
kekuatan- institusional politik, sosial dan kekuatan yang menimbulkan
kemajuan dan perkembangan ekonomi diperluas dan dikembangkan.
 Ciri-ciri lepas landas:
a. ↗ Investasi dari < 5% menjadi 10% dari NNP (GNP – penyusutan.
b. adanya perkembangan beberapa sektor industri dengan laju yang tinggi.
c. Terciptanya kerangka dasar politik, sosial dan institusional

18. 4. Gerakan kearah kedewasaan (drive to
maturity)
 Masyarakat secara efektif menerapkan teknologi
modern dalam berproduksi
 Peningkatan kapasitas produksi, dimana 10-20%
pendapatan nasional di investasikan kembali
sehingga output > ↗ jumlah penduduk

19. 5. Masa Konsumsi Tinggi (The age of Highmass
consumption)
 Pada tahap ini tujuan masyarakat untuk mendapatkan sumber-sumber
produksi :
1. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara ke LN
2. Menciptakan welfare state, yaitu kemakmuran yang lebih merata
kepada masy. dengan cara distribusi pendapatan yang merata melalui
pajak progresif.
3. ↗konsumsi masyarakat diatas konsumsi dasar terhadap makanan,
pakaian, rumah keluarga yang terpisah, barang-barang konsumsi tahan
lama dan barang-barang mewah

20. PERUBAHAN STRUKTUR
EKONOMI INDONESIA

21. STRUKTUR PEREKONOMIAN INDONESIA
 Tinjauan Makro Sektoral:
1. Sektor Pertanian atau sektor A (Agriculture)
2. Sektor Industri atau sektor M (Manufacture)
3. Jasa-jasa atau sektor S (Services)
 Tinjauan Keruangan (Spasial):
1. Pedesaan (tradisional)
2. Perkotaan (modern)
 Tinjauan Penyelenggaraan Kenegaraan:
1. etatisme
2. egaliter
3. borjuis
 Tinjauan BirokrasiPengambilan Keputusan
1. sentralisasi
2. desentralisasi

22. I. TINJAUAN MAKRO SEKTORAL
 Struktur ekonomi Indonesia secara sektoral telah bergeser dari sektor A
ke sektor M dan S
 Hal ini disebabkan oleh 2 hal :
1. Sifat dari barang pertanian yang tidak respon terhadap kenaikan
pendapatan. Bila terjadi pembangunan ekonomi maka pertumbuhan
ekonomi akan ↗ dan pendapatan masyarakat juga ↗. Karena itu
permintaan masyarakat terhadap barang A ↗ akan tetapi kenaikannya <
dari permintaan barang-barang M dan S. Bahkan dengan ↗ pendapatan,
permintaan terhadap barang-barang sektor A malah ↙.
2. Barang-barang A adalah barang kebutuhan pokok seperti pangan yang
relatif terbatas permintaannya

23. Apa dampak dari ↙ permintaan barang
sektor A dan ↗ permintaan barang sektor M
dan S dalam pembentuk PDB?
 Bagi dunia usaha lebih menguntungkan memproduksi barang-barang di
sektor M dan S.
 Akibatnya kontribusi sektor A di dalam pembentukan PDB (Produk
Domestik Bruto) terus menurun dan kontribusi sektor M dan S meningkat
dalam struktur PDB.

24. II. TINJAUAN KERUANGAN
 Struktur perekonomian telah bergeser dari berstruktur pedesaan
(tradisional) menjadi berstruktur modern.
 Hal ini disebabkan dibangunnya infrastruktur di perkotaan, seperti
transportasi dan komunikasi. Dampak dari pembangunan infrastruktur
adalah dibangunnya industri-industri di perkotaan sehingga daerah
perkotaan lebih maju di bandingkan dari daerah perdesaan

25. III. Tinjauan Penyelenggaraan Kenegaraan
 Struktur ekonomi telah bergeser dari semula
bersifat etatis (serba negara) di masa Orde Lama
menjadi lebih egaliter (memberikan peluang
kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan
ekonomi) meskipun lebih condong diberikan
kepada masyarakat yang memiliki modal besar
(borjuis)

26. IV. TINJAUAN BIROKRASI PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
 Struktur ekonomi Indonesia berdasarkan birokrasi
pengambilan keputusan telah bergeser dari relatif
terpusat menjadi lebih desentralistis setelah
lahirnya UU no 22 tahun 1999 tentang otonomi
daerah.

27. SEKTOR PERTANIAN

28. MASALAH PERTANIAN DAN PANGAN
 Masalah pertanian terutama tanaman pangan
adalah masalah serius bagi bangsa Indonesia.
Dengan jumlah penduduk yang besar maka
kebutuhan akan pangan sangat besar.
 Kalau pada Pelita –Pelita awal tekanan ada pada
bidang produksi dan konsumsi beras maka pada
Pelita III kebijakan swasembada beras diganti
dengan kebijakan swasembada pangan.

29. KEBIJAKAN PANGAN
 Sejak Pelita I hingga tahun 1990 sektor pertanian memberikan kontribusi
besar terhadap :
1. Penyumbang utama PDB dengan pertumbuhan sebesar 3.6 persen per
tahun. Pada tahun 1984 tercapai swasembada beras.
2. Penyumbang tenaga kerja, 53,60% (1992), turun menjadi 43,2% (1999).
3. Sebagai input bahan baku baku industri

30. PERAN BULOG
 Bulog (Badan Urusan Logistik) berdiri tahun 1967 dengan tugas:
1. Mengelola persediaan pangan dan bertanggung jawab terhadap
presiden.
2. Kebijakan pangan meliputi : pemberian subsidi atas harga pupuk,
penyediaan kredit, penetapan harga gabah, dan tercitanya berbagai
mekanisme kelembagaan.
3. Menangani distribusi pangan, stabilisasi harga dengan operasi pasar.
4. Selain itu Bulog juga menangani berbagai kebutuhan pokok pangan
lain, seperti gula, terigu, minyak goreng dan sembako.

31. Tugas Utama Bulog
 Menjamin harga pembelian gabah pada tingkat
produsen agar tidak jatuh dibawah harga yang
telah ditetapkan

32. PERAN BULOG SAAT INI
 Telah mengalami pergeseran sejak terjadi krisis ekonomi:
1. Sebelum krisis ekonomi Bulog memegang monopoli pengadaan dan
pengendalian pangan, khususnya sembilan bahan pokok (sembako).
2. Sesudah krisis ekonomi peran tersebut dikurangi, hanya mengelola
pertanian beras saja.
3. Struktur organisasi BULOG pada awal adalah Lembaga Pemerintah
Non Departemen dan pada tahun 2003 diubah menjadi Perusahaan
Umum (Perum).

33. PRIMADONA PERTANIAN : TANAMAN
INDUSTRI
 Tanaman industri meliputi tanaman komersial untuk tujuan ekspor dalam
rangka menghasilkan devisa (karet, kelapa sawit, teh, kopi, cengkeh dan
tembakau).
 Pengembangan terutama melalui :
1. Pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat)
2. Pola UPP (Unit Pelayan Pengembangan)
3. Swadaya
4. Pola Perusahan Perkebunan Besar

34. POLA PIR
 Keterpaduan usaha antara perkebunan rakyat
sebagai plasma dan perkebunan besar sebagai inti,
dalam suatu sistem pengelolaan yang menangani
seluruh rangkaian kegiatan agribisnis.
Pelaksanaannya dilakukan dengan memanfaatkan
perkebunan besar untuk mengembangkan
perkebunan rakyat pada areal bukaan baru

35. POLA UPP
 Pola pengembangan dengan pendekatan terkonsentrasi pada lokasi
tertentu, yang menangani keseluruhan rangkaian proses agribisnis.
 Pelaksanaan melalui pengembangan perkebunan rakyat oleh suatu unit
organisasi proyek yang beroperasi di lokasi perkebunan yang sudah ada.

36. POLA SWADAYA DAN PERKEBUNAN
BESAR
 Pola swadaya ditujukan untuk mengembangkan
swadaya masyarakat petani perkebunan yang
sudah ada di luar wilayah kerja PIR dan UPP.
 Pola perkebunan besar diarahkan untuk
meningkatkan peranan pengusaha besar baik
BUMN/BUMD, maupun perusahaan swasta
(nasional maupun asing)

37. INVESTASI

38. PENGERTIAN INVESTASI
 Investasi dikenal juga dengan istilah penanaman
modal atau pembentukan modal
 Investasi diartikan sebagai pengeluaran untuk
penanaman modal atau barang-barang modal dan
perlengkapan-perlengkapan produksi untuk
menambah kemampuan produksi barang-barang
dan jasa-jasa dalam suatu perekonomian.

39. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
INVESTASI
 Bagi dunia usaha faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi
adalah:
1. Tingkat keuntungan investasi yang akan diramalkan
2. Tingkat bunga
3. Ramalan kegiatan ekonomi di masa depan
4. Kemajuan teknologi
5. Tingkat pendapatan nasional
6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan

40. PMA DAN PMDN
 Untuk meningkatkan iklim ber investasi
pemerintah mengeluarkan UU tentang PMA
(penanaman modal asing) dan PMDN (penanaman
modal dalam negeri).

41. Perkembangan PMA ( Miliar US $)
NEGAR 91- 1997 199 1999 2000 2001 2002
A 95 8
DUNIA 254, 481,9
NEGAR 3 269,7
A MAJU 154,
NSB 6 193,2
ASIA 109,1
RRC 91,8 44,2 43,8 40,3 40,8 46,6 52,7
KORSE 59,4 2,8 5,4 9,3 2,0
L 25,5 6,3 2,7 3,9 3,2
MSIA 1,2 3,9 7,5 6,1 1,1
THAI 6,4 2,6 1,7 1,5 1,2
VIETNA 2,0 4,7 -0,4 -2,7 -4,6 -3,3 -1,5
M 1,2
INONE 3,0

42. Bagaimana melihat perkembangan
investasi?
 Dilihat dari persamaan permintaan aggregat:
AD = C + I + G + (X-M)
 Mengamati data-data PMA dan PMDN
 Investasi yang dilakukan perbankan : dipengaruhi
oleh suku bunga

43. DEREGULASI INVESTASI
 UU PMA dan PMDN disederhanakan dalam proses
perizinan usaha dengan sistem pelayanan satu atap
(one roof system) dengan melibatkan unsur BKPM,
instansi terkait, pemda.
 UU no 13/2003 mengenai penyelesaian hubungan
industrial
 Paket kebijakan ekonomi