SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 67
Descargar para leer sin conexión
VIKTIMOLOGI
(VICTIMOLOGY)
BY:

Dr. Angkasa, S.H.,M.Hum.
PENGERTIAN VIKTIMOLOGI:
SECARA ETIMOLOGIS : VICTIMA DAN LOGOS
VICTIMA  KORBAN
LOGOS
 PENGETAHUAN
(ILMU PENGETAHUAN)
ZVONIMIR PAUL-SEPAROVIC:
VICTIMOLOGY REFERS TO SCIENCE DEALING
WITH THE STUDY OF THE VICTIM
J.E.SAHETAPY:
VIKTIMOLOGI SECARA SINGKAT ADALAH ILMU ATAU
DISIPLIN YANG MEMBAHAS PERMASALAHAN KORBAN
DALAM SEGALA ASPEK
ARIF GOSITA:
VIKTIMOLOGI ADALAH SUATU STUDI ATAU PENGETAHUAN
ILMIAH YANG MEMPELAJARI MASALAH PENGORBANAN
KRIMINAL SEBAGAI SUATU MASALAH MANUSIA YANG
MERUPAKAN SUATU KENYATAAN SOSIAL
ARTI KATA “KORBAN”
KORBAN MENURUT WEBSTER DAPAT
MENGANDUNG BEBERAPA PENGERTIAN:
.SUATU MAHLUK HIDUP YANG DIKORBANKAN
KEPADA DEWA ATAU DALAM MELAKSANAKAN
UPACARA AGAMA;
.  SESEORANG YANG DIBUNUH, DIANIAYA,
DITINDAS YANG MENGALAMI KERUGIAN
ATAU PENDERITAAN;
PENGERTIAN KORBAN DALAM
VIKTIMOLOGI
 OBJEK KORBAN DALAM VIKTIMOLOGI DIKENAL
DENGAN KORBAN DALAM KONSEP KEILMUAN
(VICTIMOLOGICAL), ANTARA LAIN:
VICTIM OF CRIME; VICTIM OF ACCIDENT;
VICTIM OF NATURAL DISASTER; VICTIM OF
ILLEGAL ABUSES OF PUBLIC POWER; VICTIM
OF ILLEGAL ABUSES OF ECONOMIC POWER.
 DLM SEJARAH DIKENAL BEBERAPA ISTILAH YANG
BERKAITAN DENGAN KORBAN YAITU:
SACRIFICIUM UNTUK PERSEMBAHAN DEWA,
PENGAMPUNAN, PENGHORMAT AN, UNGKAPAN TERIMA
KASIH, PENEBUSAN DOSA, DLL
PROPITIATORY  UNTUK MINTA BELAS KASIHAN
DEWA
HOLOCAUST PENGORBANAN PEMBAKARAN
KOMUNI  PENGORBANAN SEBAGIAN YANG SISANYA
DIMAKAN BERSAMA
KEDUDUKAN KORBAN DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA

Kedudukan korban dalam Sistem
Peradilan Pidana saat ini tampaknya
belum ditempatkan secara adil. Hal
tersebut cenderung berimplikasi
terhadap dua hal yang fundamental
berupa
tiadanya perlindungan hukum bagi
korban dan
tiadanya putusan hakim yang
memenuhi rasa keadilan bagi korban,
pelaku maupun masyarakat luas
BEBERAPA PANDANGAN TENTANG
KORBAN
Karmen serta Graborsky :
korban tindak pidana sebagai "invisible" atau
"forgotten”
Elias:
korban telah menjadi korban keduakalinya (a
second victimization) dalam Sistem Peradilan
Pidana atau warga negara klas dua (a second class
citizen).
Soedarto:
kedudukan korban atau orang yang dirugikan
dalam perkara pidana selama ini sangat
memedihkan, korban dari kejahatan seolah-olah
dilupakan.
Nils Christie:
The victim is a particularly
heavy loser in this situation.
Not only he has suffered, lost
materially or become hurt,
physically or otherwise. And not
only does the State take the
compensation. But above all he
has lost participation in his
own case.
I.S. Susanto:
... bahwa kriminologi maupun
sistem peradilan pidana selama ini
terlalu berorientasi pada pelanggar
dan kurang memperhatikan hakhak dan perlindungan terhadap
korban, sehingga malahan dapat
"memperberat" kedudukan korban
Kesimpulan dan rekomendasi Studi
Internasional Institut Viktimologi di Bellagio
Italia tanggal 1-12 Juli 1975:
At present many victims of crime do not receive
fair treatment from the criminal justice
system. In many cases they are ignored, delayed,
financial burdened, traumatized, or stigmatized by
that system. It is understandable, therefore, that
many crime victims are reluctant to report the
offense to authorities, testify against the accused,
or cooperate otherwise with the criminal justice
system. Changes of attitude and practices by
those working in the system are necessary if
victims cooperation with and attitudes toward the
system are to be improved
Doerner:
“Those in the criminal justice system are aware that
victims are growing increasingly disenchanted with
the system’s working. Participation in the criminal
justice system frequently aggravates the victim’s
losses. At the same time, the system alienates the
victim, making him or her feel like an outsider to both
the offense and the system processes”

Mc. Donald:
Offenders are provide with lawyers, housing, food,
medical care, recreational opportunities, schooling,
job training, and psychological counseling. Victim
must fend for themselves. At best, victims are the
forgotten person within the crime problem; at worst,
more intent on satisfying the needs of its constituent
agencies and official than of the directly injures
parties
Anthony J. Schembri:
“Kejahatan sebenarnya memiliki
tiga dimensi yaitu perbuatan
jahat (criminal act), pelaku
(criminals) dan korban (victim).
Namun demikian Sistem
Peradilan Pidana tampaknya
lebih memberikan perhatian
terhadap dua aspek yang
pertama yakni perbuatan jahat
dan pelaku.
BEBERAPA ASPEK PENYEBAB
BELUM ADILNYA KEDUDUKAN KORBAN DALAM SPP
 ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN DALAM HUKUM
PIDANA (SEBAGAI USAHA UNTUK MEMPEROLEH
SUATU SISTEM HUKUM PIDANA YANG PRAKTIS DAN
BERMANFAAT) MASIH BERORIENTASI PADA PELAKU
(CRIMINAL ORIENTED)
EX: ALIRAN NEOKLASIK (NOE-CLASICAL SCHOOL)
DOKTRIN (PENDAPAT PARA PAKAR/AHLI HUKUM)
EX; PACKER:
“BAHWA MASALAH UTAMA DALAM HUKUM
PIDANA ADALAH KEJAHATAN, KESALAHAN SERTA
PIDANA”
BEBERAPA ASPEK PENYEBAB
BELUM ADILNYA KEDUDUKAN KORBAN DALAM SPP

 HUKUM POSITIF
1. HUKUM PIDANA MATERIIL (KUHP)
-DALAM BK I,II CRIMINAL ORIENTED
2. HUKUM PIDANA FORMIL
EX: UU NO.8 TAHUN 1981 (KUHAP)
DARI 22 BAB, 286 PASAL YANG MENGATUR
TENTANG PELAKU, SEJUMLAH 18 PASAL (PASAL 50PASAL 68), YANG MENGTUR TENTANG KORBAN
TIDAK ADA
3. HUKUM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA
EX: UU NO.12 TAHUN 1995 TENT ANG
PEMASYARAKATAN BERKARAKTER CRIMINAL
ORIENTED . ANTARA LAIN PEMBINAAN NARAPIDANA
DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN.
MACAM KORBAN DALAM
MASYARAKAT
KORBAN INDIVIDUAL:
 YANG MENJADI KORBAN SESEORANG
SECARA INDIVIDU
EX: KORBAN TINDAK PIDANA
KORBAN KOLEKTIF (KORBAN MASYARAKAT):
 YANG MENJADI KORBAN SESEORANG SECARA
BERSAMA DALAM MASYARKAT
EX: GENOCIDE, THALIDOMIDE AFFAIR
KORBAN ABSTRAK:
 KORBAN YANG SULIT DILIHAT DENGAN
JELAS SEBAGAI KORBAN
EX; EKSHIBISIONIS, MEMILIKI BARANG
CURIAN

KORBAN PADA DIRI SENDIRI :
 KORBAN YANG BERKITAN DENGAN
CRIME WITHOUT VICTIM
Materi Viktimologi by Dr. Angkasa
PEMBAGIAN VIKTIMOLOGI:
1. VIKTIMOLOGI DALAM ARTI SEMPIT /
VIKTIMOLOGI KHUSUS/ VIKTIMOLOGI PENAL: IN A
NARROWER SENSE OF THE TERM, VICTIMO LOGY IS
THE EMPIRICAL SCIENCE CONCERNED WITH THE
VICTIMS OF CRIMES AND OTHER PUNISHABLE ACTS.
EX: KORBAN TINDAK PIDANA
2. VIKTIMOLOGI DALAM ARTI LUAS (GENERAL
VICTIMOLOGY) IN THE BROADER SENSE OF
GENERAL VICTIMOLOGY COVERS THE TOTALITY OF
KNOWLEDGE ON VICTIMS IN GENERAL (VICTIMS OF
PUNISHABLE ACT OR ACCIDENT, VICTIMS OF
SOCIETY, OF STATE AND ITS REPRESENTATIVES OR
GROUPS).
EX; KORBAN PERKOSAAN, KORBAN KECELAKA AN
KERJA
3. VIKTIMOLOGI BARU (NEW VICTIMOLOGY)
SUATU STUDI TERHADAP KORBAN KHUSUSNYA YANG
BERKAITAN DENGAN KORBAN PENYALAHGUNAAN
KEKUASAN DAN PELANGGARAN TERHADAP HAK ASASI
MANUSIA.
KRITIK YANG MEMUNCULKAN
VIKTIMOLOGI BARU. (TOKOH: R. ELIAS)
 KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI
TRADISIONAL BERTOLAK DARI DEFINISI
TENTANG KEJAHATAN YAITU SESEORANG
YANG MELANGGAR NORMA, DAN DEFINISI INI
CENDERUNG MEMPERTIMBANGAN KLAS
DALAM HUKUM (TDK ADA HUKUM YANG
NETRAL DAN TDK BERKELAS)
 KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI
ORTODOK YANG DIMOTORI OLEH PARA
TEHNOKRAT, AHLI DAN PENASIHAT PADA
PENGADILAN CENDERUNG MENGABDI
KEPENTINGAN NEGARA
KRITIK YANG MEMUNCULKAN
VIKTIMOLOGI BARU. (TOKOH: R. ELIAS)
 PENGUASA HUKUM YANG BERTINDAK
MELA LUI APARAT-APARAT TELAH
MENDEFINISI KAN HUKUM LEBIH
MERUPAKAN KEPENTINGAN KLAS ATAU
KELOMPOKNYA DARIPADA KEPENTINGAN
MASYARAKAT BANYAK.
 DENGAN DEMIKIAN KORBAN
PELANGGARAN HAM ATAU
PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN YANG
DILAKUKAN OLEH PARA PENGUASA TIDAK
KELIHATAN. BARU TERLIHAT SETELAH
HAL TERSEBUT DIRUMUSKAN DALAM
UNDANG-UNDANG ATAU DISCOURSE.
TUJUAN VIKTIMOLOGI
1. TO ANALIZE THE MANIFOLD
ASPECT OF THE VICTIM’S
PROBLEM;
2. TO EXPLAIN THE CAUSES FOR
VICTIMIZATION;
3. TO DEVELOP A SYSTEM OF
MEASURES FOR REDUCING
HUMAN SUFFERING.
PERANAN KORBAN:
KORBAN DIPANDANG DAPAT MEMAINKAN PERAN DAN
MENJADI UNSUR YANG PENTING DALAM TERJADINYA
TINDAK PIDANA YANG MENIMBULKAN KORBAN.
HENTIG MENGHIPOTESAKAN BAHWA DALAM
BEBERAPA HAL KORBAN MEMBENTUK DAN
MENCETAK PENJAHAT DAN KEJAHATANNYA
WOLFGANG BERDASAR STUDI DATA STATISTIK
DITEMUKAN BAHWA SATU KORBAN DI ANTARA
EMPAT KASUS PEMBUNUHAN IKUT MEMPERCEPAT
PEMBUNUHAN
AMIR  DALAM KASUS PERKOSAAN KORBAN
BERPARTISIPASI DAN MEMPERCEPAT SATU
DIANTARA LIMA KASUS PERKOSAAN
MEIR & MEITE DALAM KASUS PERKOSAAN VICTIM
PRECIPITATION (VP) MENCAPAI 4-19% KARENA
KELALAIAN KORBAN.
MENDELSOHN MEMBUAT 6 TIPOLOGI KORBAN:
1. THE “COMPLETELY INNOCENT VICTIM”
SEBAGAI KORBAN “IDEAL” CENDERUNG TERJADI
PADA ANAK.
2. THE “VICTIM WITH MINOR GUILT” AND THE
“VICTIM DUE TO HIS IGNORANCE”
EX; WANITA MENGGODA TTP SALAH ALAMAT
3. THE “VICTIM AS GUILTY AS THE OFFENDER AND
VOLUNTARY VICTIM”
A.BUNUH DIRI DENGAN MELEMPAR UANG LOGAM;
B.BUNUH DIRI DENGAN ADHESI;
C.EUTHANASIA;
D.SUAMI ISTERI YANG BUNUH DIRI
4. THE “VICTIM MORE GULTY THAN THE OFFENDER”
A. ORANG YANG MEMPROVOKASI DAN ATAU
MENGGODA SESEORANG UNTUK BERBUAT JAHAT;
B. KORBAN LALAI YANG MEMPENGARUHI
SESEORANG UTK MELAKUKAN KEJAHATAN.
MENDELSOHN MEMBUAT 6 TIPOLOGI KORBAN:
5. THE “MOST GUILTY VICTIM” AND THE
“VICTIM AS IS GUILTY ALONE”
EX; PENYERANG YG MATI AKIBAT
PEMBELAAN DIRI DARI ORANG LAIN YANG
DISERANG.
6. THE “SIMULATING VICTIM” AND THE “IMAGE
AS VICTIM”
EX; ORANG YANG MENGAKU MENJADI
KORBAN DEMI KEPENTINGAN TERTENTU,
PARANOID, HISTERIA ATAU PIKUN.
RISIKO KORBAN:
BAHWA DALAM KONDISI DAN SITUASI
TERTENTU SESEORANG CENDERUNG MUDAH
TERJADI VIKTIMISASI
SEPAROVIC:
A. PRIBADI, TERMASUK FAKTOR BIOLOGIS;
EX; USIA, JENIS KELAMIN, KESEHATAN (JIWA)
B. SOSIAL; (KORBAN BUATAN MASYARAKAT)
EX; IMIGRAN, MINORITAS, HUBUNGAN PRIBADI
C. FAKTOR SITUASI;
EX; KEADAAN KONFLIK, TEMPAT DAN WAKTU.
RISIKO KORBAN:
HANS VON HENTIG MEMBUAT TIPOLOGI
KORBAN DALAM 13 TIPE MEMAKAI
KLASIFIKASI SOSIO BIOLOGI DENGAN
MENDASARKAN FAKTOR PSIKOLOGIS, SOSIAL
DAN BIOLOGIS.
1. THE YOUNG;
LEMAH DALAM JASMANI DAN
NYA BELUM MATANG

KEPRIBADIAN

2. THE FEMALE;
WANITA MUDA MENJADI KORBAN
PEMBUNUH AN DAN SERANGAN SEKSUAL,
WANITA TUA KAYA KORBAN KEJAHTAN
HARTA KEKAYAAN
WANITA CENDERUNG MEMPUNYAI DAN
MEMAKAI PERHIASAN
RISIKO KORBAN:
3.THE OLD;
GENERASI TUA CENDERUNG
MENGAKUMULASI HARTA  KORBAN
KEJAHATAN HARTA
DI SISI LAIN ORANG TUA FISIK DAN
MENTALNYA CENDERUNG LEMAH.
4. THE MENTALLY DEFECTIVE AND
OTHER MENTALLY DERANGED;
EX;ORANG GILA, PEMINUM, PECANDU OBAT
BIUS, PSIKOPAT DLL, TERHALANG DALAM
SETIAP PERJUANGANNYA MELAWAN
KEJAHATAN.
5. IMMIGRANTS;
MUDAH MENJADI KORBAN KARENA
KESULITAN BERADAPTASI DENGAN BAHASA
DAN KEBUDAYAAN BARU, SERTA PENOLAKAN
OLEH WARGA SETEMPAT
RISIKO KORBAN:
6. MINORITIES;
DISKRIMINASI DI BIDANG HUKUM DAN
PRASANGKA RASIAL
7. DULL NORMALS;
MENJADI KORBAN KARENA
KEBODOHANNYA
8. THE DEPRESSED
ORANG YANG DITEKAN MENJADIKAN
MEROSOTNYA KEKUATAN FISIK MAUPUN
MENTAL.
9.THE ACQUISITIVE
SIFAT SERAKAH AKAN DIMANFAATKAN
OLEH ORANG JAHAT
RISIKO KORBAN:
10. THE WANTON (ORANG CEROBOH)
11. THE LONESOME AND HEARTBROKEN
EX; JACK RIPPER MENGAMBIL KEUNTUNGAN
DARI RASA KESEPIAN DAN PATAH HATI PARA
KORBANNYA.
12. TORMENTORS
EX; SEORANG AYAH YANG ALKOHOLIK DAN
SUKA MENYIKSA KELUARGANYA AKHIRNYA
DIBUNUH OLEH ANAKNYA.
13. THE BLOOCKED, EXEMPTED, AND
FIGHTING
RESTITUSI DAN KOMPENSASI
RESTITUSI DAN KOMPENSASI MERUPAKAN
BAGIAN ATAS KEBIJAKAN DALAM UPAYA
MENGURANGI PENDERITAAN /KERUGIAN
KORBAN
RESTITUSI:
PERBAIKAN ATAU RESTORASI PERBAIKAN
ATAS KERUGIAN BAIK FISIK, MOREL MAUPUN
HARTA BENDA, KEDUDUKAN DAN HAK-HAK
KORBAN ATAS SERANGAN PENJAHAT.
MERUPAKAN BENTUK PERTANGGUNGJAWAB
AN PENJAHAT YANG BERKARAKTER PIDANA.
DIBAYAR OLEH PENJAHAT (PELAKU)
BERDASAR KAN PUTUSAN PENGADILAN ATAS
TUNTUTAN KORBAN MELALUI PROSES
PERADILAN PIDANA.
RESISTUSI DAN KOMPENSASI

KOMPENSASI:
BERKAITAN DENGAN KESEIMBANGAN
KORBAN AKIBAT DARI PERBUATAN JAHAT.
MERUPAKAN INDIKASI PERTANGGUNGJAWAB
AN MASYARAKAT ATAS TUNTUTAN
PEMBAYARAN KOMPENSASI YANG
BERKARAKTER PERDATA.
KOMPENSASI DIMINTA OLEH KORBAN DALAM
BENTUK PERMOHONAN DAN APABILA
DIKABUL KAN DIBAYAR OLEH MASYARAKAT
(NEGARA).
LATAR BELAKANG SEJARAH RESTITUSI
(SEJARAH KORBAN)

SCHAFER MEMBAGI TIGA PERIODE:
1. THE GOLDEN AGE OF THE VICTIM;
2. THE DECLINE OF THE VICTIM
3. THE REVIVAL OF THE VICTIM’S
IMPORTANCE
THE GOLDEN AGE OF THE VICTIM
THE GOLDEN AGE OF THE VICTIM
 KONTROL SOSIAL DIPEGANG OLEH KELUARGA/
KLAN
 POSISI INDIVIDU KORBAN/PELAKU CENDERUNG
DIAMBIL ALIH OLEH SELURUH KELUARGA SUKU
EX: BANGSA CHEYENE & COMANCE (SERANGAN
TERHADAP INDIVIDU ADALAH SERANGAN
TERHADAP KLAS/ BANGSANYA)
 BENTUK : REVANGE & GANTI RUGI UANG
(AKIBAT PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI,
TETAPI BERSIFAT SEPORADIS TERUTAMA DI KOTA)
 APABILA GANTI RUGI DIBAYAR “ACARA PIDANA”
SELESAI (APABILA KORBAN MENYETUJUI)
 PELAKU YANG MENGINGKARI KESEPAKATAN
DENGAN TIDAK MEMBAYAR GANTI RUGI AKAN
MENJADI FRIEDLOS (ORANG YANG DI LUAR
PERLINDUNGAN HUKUM)
THE GOLDEN AGE OF THE VICTIM
BESARNYA GANTI RUGI BERVARIASI TERGANTUNG
DARI:
EX; SUKU IFIGOA  DI LUSON UTARA
1. SIFAT KEJAHATAN;
2. KEDUDUKAN KLAS YANG TERLIBAT;
3. SOLIDARITAS & PERILAKU KEDUA KELOMPOK
YANG TERLIBAT;
4. KEPRIBADIAN DAN REPUTASI DARI DUA KEPALA
KELOMPOK
5. KEDUDUKAN GEOGRAFIS
THE DECLINE OF THE VICTIM
1. NEGARA –PENGUASA & GEREJA – MENGAMBIL
ALIH DAN MEMONOPOLI LEMBAGA HUKUM;
 
2. DENDA SECARA BERANGSUR-ANGSUR MASUK
KE KAS NEGARA (DENGAN PEMBAYARAN BERLIPAT)
YANG DITARIK DARI PELAKU DAN PELAKUNYA
TETAP DIPIDANA;
 
3. KEWAJIBAN UNTUK MENGANTI KERUGIAN
MENJADI TERPISAH DARI LAPNGAN HUKUM
PIDANA;
 
4. KEJAHATAN DIPANDANG MERUPAKAN
PELANGGARAN TERHADAP HAK-HAK INDIVIDU
SEGINGGA HBUNGAN KORBAN DAN PELAKU
(PENJAHAT) LEBIH MEMILIKI ASPEK KEPERDATAAN
DARIPADA ASPEK PIDANA
THE REVIVAL OF THE VICTIM’S
IMPORTANCE
DIKATAKAN ADANYA KEBANGKITAN
KEPENTINGAN KORBAN KETIKA TERDAPAT
SUATU PANDANGAN TENTANG PERADILAN
YANG MENUNTUT AGAR KORBAN DILIHAT
LAGI DALAM PENGERTIAN YANG LEBIH
BAIK, SEBAGAI ORANG YANG DILUKAI
MAUPUN SEBAGAI PELAKU.
Materi Viktimologi by Dr. Angkasa
RESTITUSI
Manfaat restitusi bagi korban yaitu:
1). sebagai penggantian kerugian finansial, perbaikan
dan/atau pengobatan atas luka-luka fisik maupun
penderitaan psikologis sebagai korban tindak pidana
yang telah menimpanya.
2). restitusi akan sangat berarti, mengingat setiap
korban tindak pidana saat ini cenderung menjadi
korban ganda; pertama, menjadi korban atas tindak
pidana yang menimpanya, dan kedua, menjadi korban
ketika memasuki sistem peradilan pidana yang
paradigmanya masih berorientasi terhadap pelaku.
.Manfaat restitusi bagi pelaku
1). Merupakan cara yang efektif untuk rehabilitasi pelaku, karena
restitusi memberikan akses dan kesempatan bagi pelaku untuk
terlibat dalam kegiatan atau aktivitas bermakna yang bermanfaat
menumbuhkan harga diri; dengan restitusi dirasakan akan
meringankan beban kesalahan pelaku dan pelaku cenderung lebih
mudah diterima kembali oleh korban dan/atau masyarakat dalam
kehidupan sosialnya;
2). memberikan nilai pendidikan yang baik, dalam hal
pertanggungjawaban diri terhadap perbutannya yang telah
menimbulkan kerugian dan/atau penderitaan bagi orang lain
(korban);
3). mempunyai efek pencegahan (deterrence effect) dengan asumsi
bahwa seseorang yang pernah melaksanakan restitusi tidak akan
kembali melakukan tindak pidana selesai menjalankan sanksi
pidananya;
4). apabila diintegrasikan dengan lembaga pidana bersyarat,
restitusi dapat menghindari pengaruh buruk dari kehidupan di
dalam penjara berupa prisonisasi
Manfaat restitusi bagi pemerintah dan/atau masyarakat

1). dengan efek pencegahan yang dimilikinya maka
restitusi akan menurunkan angka residivisme
2). restitusi yang diintegrasikan dengan lembaga
pidana bersyarat, akan mengurangi populasi
hunian penjara (lembaga pemasyarakatan)
sekaligus penghematan dana pengeluaran
pemerintah; dengan tidak masuknya pelaku
menjalani pidana penjara di lembaga
pemasyarakatan maka pemerintah dapat
menghemat dana yang seharusnya dikeluarkan
untuk memberi makan, perawatan serta
pembinaan bagi narapidana.
Eglash menggambarkan bahwa restitusi
merupakan cara efektif untuk rehabilitasi bagi
pelaku. Pertama restitusi memberikan akses dan
kesempatan bagi pelaku untuk terlibat dalam
kegiatan bermakna yang bermanfaat menegakkan
harga diri. Selanjutnya Eglash yakin bahwa
restitusi membuat perasaan lebih baik. Restitusi
merupakan latihan psikologi yang dapat melatih
ego bagi pelaku.
Dasar argumennya adalah dengan memberi
restitusi bagi korban yang membutuhkan
dirasakan akan meringankan beban kesalahan
pelaku dan dapat diterima di masyarakat di masa
mendatang.
Restitusi berdasar pendapat Galaway dapat
dibedakan dalam empat tipe yaitu monetary-victim
restitution, monetary –community restitution, servicevictim restitution dan service-community restitution.
Galaway dalam menyusun tipe restitusi
didasarkan atas dua variabel yakni (1). Pelaku
memberikan restitusi dalam bentuk uang atau
pelayanan dan (2). Penerima restitusi adalah
korban sesungguhnya atau pihak yang
menggantikannya
Monetary-victim restitution, pelaku secara
langsung membayar kepada korban berupa uang yang
jumlahnya didasarkan atas jumlah kerugian atau
penderitaan korban. Besarnya dan pelaksanaannya
ditetapkan serta diawasi oleh pengadilan
Monetary-community restitution, pelaku membayar
ganti kerugian bukan terhadap individu-individu
sebagaimana di atas, tetapi kepada kelompok
masyarakat.
Service-victim restitution dan service-community
restitution, pada hakikatnya sama dengan
pengertian kedua macam restitusi tersebut di atas.
Letak perbedaannya adalah pada service-victim
restitution dan service-community restitution bentuk
ganti ruginya (restitusinya) bukan uang tetapi berupa
pelayanan.
Untuk prosedur pelaksanaan restitusi, Schneider berpendapat
bahwa terdapat 5 cara program restitusi dapat diakui eksistensinya.
Pertama, model “basic restitution” dengan prosedur pelaku
membayar kepada pengadilan, dan pengadilan kemudian memberikan
uang tersebut kepada korban.
Kedua, model “expanded basic restitution” dengan prosedur pelaku
dicarikan pekerjaan (bagi pelaku yang berpenghasilan rendah dan
pelaku berusia muda).
Ketiga, model “victim assistance” dengan prosedur pelaku diberi
kesempatan membantu korban sehingga korban dapat menerima ganti
rugi secara penuh.
Keempat, model “victim assistance-offender accountability” dengan
prosedur dilakukan negosiasi dan kadang-kadang mempertemukan
kedua belah pihak demi penyelesaian yang memuaskan.
Kelima, model “community accountability-deterrence” dengan
prosedur permintaan ganti rugi dimintakan oleh sekelompok orang
sebagai wakil dari masyarakat. Permintaan ganti rugi meliputi jenis
pekerjaan yang harus dilakukan, maupun jadwal pembayaran ganti
rugi.
KOMPENSASI
IDEOLOGI KOMPENSASI
Van Dijk menyebut dengan istilah
“victimagogic” yang meliputi empat
ideologi pokok sebagai berikut. Pertama,
ideologi perhatian (the care ideology),
kedua, ideologi resosialisasi atau
rehabilitasi (the resocialisation or
rehabilitation ideology), ketiga ideologi
pembalasan atau peradilan pidana
(retribution or criminal justice
ideology), dan keempat ideologi radikal
atau antiperadilan pidana (radical or
anti-criminal justice ideology)
Ideologi perhatian disandarkan
pada
prinsip negara kesejahteraan (welfare state)
yang memandang bahwa masyarakat harus
turut serta menanggung beban atas
kemungkinan penderitaan dari masyarakat
lainnya yang tertimpa musibah
berupa
wabah
penyakit,
kecelakaan
atau
pengangguran. Hakikat utama dari ideologi
ini adalah kesejahteraan. Salah satu bentuk
pelaksanaan ideologi ini berupa pemberian
kompensasi berupa fasilitas pengobatan
bagi korban penganiayaan atau korban
perkosaan.
Ideologi resosialisasi atau rehabilitasi memusatkan
perhatian bukan pada korban tetapi lebih kepada usaha
untuk memahami pelaku dengan harapan terjadi
resosialisasi konstruktif pada diri pelaku.
Ideologi retributif, menekankan perlunya memberikan
kompensasi kepada korban sesuai dengan tingkat kejahatan
yang menimpa korban, serta memberi peluang akses korban
dalam
Sistem
Peradilan
Pidana
untuk
menyatakan
tuntutannya berupa permintaan ganti kerugian maupun
hukuman atas diri pelaku.

Ideologi radikal menitik beratkan pada usaha menerapkan
sistem baru yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum
perdata. Pelaksanaan atas ideologi radikal sudah dilaksanakan di
Amerika, Inggris dan Skotlandia.
Doerner & Lab juga melihat adanya 2 (dua) landasan filosofis
pemberian kompensasi.
Alasan pertama berdasar kontrak sosial (social contract)
Dalam hal ini pemerintah memberikan kompensasi kepada
warga negaranya karena mereka telah melaksanakan kewajiban
membayar pajak dan pungutan lainnya. Dengan demikian
warga negara berhak mendapat perlindungan keamanan dan
jaminan hidup dari negara. Apabila warga masyarakat menjadi
korban maka merupakan kewajiban dari negara untuk
memberikan kompensasi atas dasar kontrak sosial.
Alasan kedua, menyangkut kesejahteraan sosial (social
welfare) yang mempunyai pandangan bahwa pemerintah
mempunyai ketentuan tentang standar hidup minimum sebagai
penilaian bagi mereka yang tidak mampu, tidak berpenghasilan
tetap dan warga negara yang kurang beruntung lainnya. Pada
korban akibat tindak pidana digolongkan ke dalam katagori
yang harus mendapatkan bantuan karena kondisi yang serba
kekurangan
.Landasan filosofis kompensasi
Untuk diterapkan di Indonesia pemberian
kompensasi dapat disandarkan pada dua landasan
fisosofis.
Pertama, menyangkut aspek kemanusian
dan keadilan sosial sebagaimana selaras dengan
perumusan Sila ke 2 dan Sila ke 5 Pancasila yakni
“Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta
“Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”, sehingga
pemerintah mempunyai kewajiban untuk
memberikan bantuan kepada korban tindak pidana
yang mengalami kerugian dan/atau penderitaan.
Bagi korban perkosaan kompensasi sangatlah tepat
mengingat kerugian dan/atau penderitaannya
cenderung sangat besar dan berat
Kedua, berdasar kontrak sosial (social contract). Dalam hal ini
pemerintah memberikan kompensasi kepada warga negaranya karena
mereka telah melaksanakan kewajiban membayar pajak dan pungutan
lainnya. Dengan demikian setiap warga negara berhak mendapat
perlindungan keamanan dan jaminan hidup dari pemerintah. Apabila
warga masyarakat menjadi korban tindak pidana maka pemerintah
dianggap telah gagal dalam memenuhi kewajibannya yakni mencegah
atau melindungi warganya dari kejahatan sehingga pemerintah memiliki
tanggungjawab moral untuk memberikan kompensasi. Pada hemat
penulis tangggung jawab atas kegagalan pemerintah dalam
melaksanakan tugas melindungi warganya menjadi korban kejahatan
dapat disandarkan pada Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-undang
tersebut merumuskan tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang meliputi: (a). memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat; (b). menegakkan hukum; (c). memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada ketentuan huruf (c)
tersebutlah tampaknya landasan pemberian kompensasi dapat
Macam bentuk kompensasi
Kompensasi yang diterima korban
dapat merupakan pemenuhan atas harapan
korban berupa:
1). pemberian sejumlah uang;
2). pemberian informasi tentang kemajuan
penyelesaian kasusnya;
3). pengobatan atas luka-luka yang diderita,
serta ;
4). pemulihan emosional melalui perawatan
medik bagi korban yang megalami
kegoncangan mental.
Korban yang dapat menerima kompensasi
1). Korban tindak pidana yang kasusnya tidak terungkap.
2). Korban tindak pidana yang pelakunya tidak tertangkap atau
melarikan diri.
3). Korban tindak pidana yang pelakunya tidak dapat
dipertanggung jawabkan secara pidana.
4). Korban tindak pidana yang pelakunya meninggal dunia.
5). Korban tindak pidana yang pelakunya tidak dalam posisi yang
mampu untuk membayar yang disebabkan karena masih muda
dan belum berpenghasilan, pelakunya secara ekonomi sangat
tidak mampu.
6). Korban sangat menginginkan dan membutuhkan mendapat
kompensasi.
7). Korban tidak dalam posisi mendapat pertanggungan dari program
asuransi. Dasar pemikirannya adalah program kompensasi tidak
dimaksudkan menjadikan seseorang lebih diuntungkan.
Manfaat kompensasi
1). Kompensasi dalam bentuk pemberian sejumlah uang dapat
dirasakan oleh korban sebagai hal yang sangat bermanfaat dan
dapat diibaratkan sebagai obat panacea.
2). Kompensasi juga dirasakan lebih memenuhi rasa keadilan
terutama bagi korban tindak pidana yang pelakunya tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagaimana diatur
dalam hukum pidana; pelakunya belum atau tidak tertangkap;
pelakunya melarikan diri; pelakunya meninggal dunia; tindak
pidana yang kasusnya tidak terungkap; serta pelakunya dalam
posisi yang tidak mampu membayar restitusi.
3). Kompensasi dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan
penghormatan bagi korban terhadap pemerintah yang dirasakan
turut peduli dan bertanggungjawab terhadap warganya yang
mengalami kerugian dan/atau penderitaan sebagai korban tindak
pidana.
Materi Viktimologi by Dr. Angkasa
KORBAN KORPORASI
. KORPORASI MEMPUNYAI KEKUATAN YANG
BESAR SEHINGGA AKTIVITAS KEJAHATANNYA
SERING DITANGGAPI SECARA DISKRIMINATIF
SERING KEGIATAN AKTIVITAS ILLEGAL
KORPORASI (WCC) TIDAK DIANGGAP SEBAGAI
KEJAHATAN (HANYA MERUPAKAN MUSIBAH) DAN
MEREKA TIDAK MENYADARI BHW TELAH
MENJADI KORBAN
TERDAPAT KEENGGANAN KORBAN UNTUK
MELAPOR KARENA TDK TAU HARUS KEMANA
MELAPOR DAN MERASA SULIT MEMBUKTIKAN
KORBAN KORPORASI
. WALAU SULIT UNTUK MENGUKUR KORBAN
KORPORASI TTP BUKANLAH BERARTI TIDAK
MUNGKIN. CARANYA DENGAN VICTIM SURVEY
DAN PENCATA TAN PENCATATAN KERUGIAN
ATAS AKTIVITAS KEJAHATAN KORPORASI
REALITANYA KORBAN KEJAHATAN KORORASI
SANGATLAH BESAR. MISALNYA DITEMUKAN
330.000 KECELAKAAN KERJA YANG DISEBAB
KAN OLEH KONDISI TEMPAT BEKERJA.
PERBANDINGANNNYA 7:1 DENGAN KEJAHATAN
KONVENSIONAL.
KORBAN KORPORASI

. KORPORASI JUGA TERLIBAT DALAM
PEMASARAN PRODUK YANG TIDAK TERUJI
SECARA MEMADAI (12:1 DIBANDING DENGAN
KEJAHATAN KONVENSIONAL)
. KESIMPULANNYA BAHWA MASYARAKAT LEBIH
BERISIKO MENJADI KORBAN KEJAHATAN
KORPORASI DIBANDING KEJAHATAN
KONVENSIONAL.
KORBAN KORPORASI

KORBAN NORTH SEA OIL MENEWASKAN 160
ORANG DI ANJUNGAN PIPER ALPHA.
PENYEBABNYA TIDAK CERMATNYA LOLOS UJI
KEAMANAN. (DIPAKSAKANNYA PARA PEKERJA
UNTUK BERADA DLM SITUASI KERJA YG
MEMBAHAYAKAN YG SEBENARNYA DAPAT
DIHINDARI DAN DICEGAH)
KORBAN PADA INDUSTRI FARMASI PADA KASUS
THALIDOMIDE TAHUN 1960AN MENGAKIBATKAN
SETIDAKNYA 8.000 ANAK CACAT.
KORBAN KORPORASI
KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG FARMASI
DILAKUKAN DENGAN PENYUAPAN PETUGAS
KONTROL, KECURANGAN DALAM PENGUJIAN
OBAT, PERIKLANAN YANG MENYESAT KAN DAN
PENYUAPAN TERHADAP PARA MEDIK.
NAMUN DEMIKIAN PENEGAKKAN HUKUM
TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI TETAP
SULIT KARENA KADANG TIDAK TAMPAK
SEBAGAI KEJAHATAN, KORBAN MEMANDANG
HANYA SEBAGAI KESIALAN, KORBAN PASIF,
KORBAN TIDAK TAHU HARUS KEMANA
MELAPOR, SULIT PEMBUKTIANYA DI SAMPING
KEKUATAN KAPITALIS ME, SERTA ADANYA
KOLUSI ANTARA KORPORASI DENGAN PETUGAS..
Materi Viktimologi by Dr. Angkasa
BYSTANDER INTERVENTION IN A CRIME
BY: LEONARD BICKMAN
VIKTIMOLOGI TIDAK HANYA MENCAKUP
KORBAN DAN PELAKU KEJAHATAN SAJA, NAMUN
JUGA MELIPUTI ORANG YANG ADA DI SEKITAR
TEMPAT KEJADIAN DAN SAKSI.
INTERVENSI BYSTANDER SECARA LANGSUNG
MAUPUN TIDAK TELAH MEMBERIKAN
KEUNTUNGAN TIDAK SAJA BAGI KORBAN TETAPI
JUGA BAGI MASYARAKAT SECARA
KESELURUHAN.
VIKTIMOLOLGI HARUS DIPERLUAS CAKUPANNYA
DENGAN MEMASUKKAN TIDAK HANYA KORBAN
DAN PELAKU KKEJAHATAN TETAPI JUGA
BYSTANDER (Drapkin & Viano, 1974)
MACAM BYSTANDER

DAPAT DIBEDAKAN :
TERLIBAT SECARA TIDAK LANGSUNG (HANYA
MELAPORKAN KEJAHATAN KEPADA POLISI)
TERLIBAT SECARA LANGSUNG (TURUT
MENOLONG KORBAN SAAT TERJADINYA TINDAK
PIDANA)
KEDUA MACAM BYSTANDER INI SAMA-SAMA
MEMBERIKAN MANFAAT BAGI KORBAN DAN
MASYARAKAT
MANFAAT BYSTANDER
PERTOLONGAN KORBAN
PELACAKAN
(POLISI DAPAT MENEMUKAN PELAKU KEJAHATAN
DENGAN CEPAT DENGAN MELACAK BERDASAR
INFORMASI BYSTANDER)
MENINGKATKAN AKURASI STATISTIK KRIMINAL
(MENINGKATNYA INTERVENSI WARGA NEGARA
AKAN MENDORONG PADA INFORMASI YANG LEBIH
AKURAT MENGENAI ANGKA KEJAHATAN)
PENCEGAHAN KEJAHATAN
(INETERVENSI MASYARAKAT MENCIPTAKAN
ATMOSFER YANG TIDAK KONDUSIF BAGI
AKTIVITAS KRIMINAL)
KOHESIVITAS SOSIAL
(ANGKA KETERLIBATAN BYSTANDER AKAN
MENINGKATKAN INDEKS KEBERSAMAAN SOSIAL)
Materi Viktimologi by Dr. Angkasa
ARMED ROBBERY IN POST-CIVIL WAR NIGERIA:
THE ROLE OF THE VICTIM
BY: NWOKOCHA KU NKPA
VON HENTIG:
DALAM BEBERAPA HAL KORBAN MEMBETUK DAN
MENCETAK KEJAHATAN DAN PENJAHATNYA
UNTUK MEMAHAMI SIFAT DAN CAKUPAN
PERAMPOKAN BERSENJATA DI NIGERIA, SANGAT
PENTING KIRANYA DIPELAJARI SELURUH ASPEK
KORBAN YANG DAPAT DIANGGAP DAPAT
BERTANGUNG JAWAB ATAS VIKTIMISASI.
ELLENBERGER MEMPUNYAI PANDANGAN BAHWA
APABILA TERDAPAT SUATU KRIMINOGENESIS
(FAKTOR MENDORONG MUNCULNYA KEJAHATAN)
MAKA DI SANA PULA TERDAPAT VIKTIMOGENESIS
(FAKTOR-FAKTOR YANG MENGGERAKAN
SESEORANG MENJADI KORBAN)
KONTRIBUSI KORBAN PADA KEJAHATAN
PERAMPOKAN BERSENJATA DI NIGERIA

DALAM BEBERAPA KEJADIAN PERAMPOKAN ,
TAMPAK BAHWA PARA KORBAN KARENA TINGKAH
LAKUNYA SENDIRI TELAH MENARIK PERHATIAN SI
PERAMPOK
BENTUK ANDIL KORBAN

MEMAMERKAN KEKAYAAN
PERAN “GOOD SAMARITAN” (ORANG YANG SUKA
MENOLONG)
BAHAYA PROFESI
KECEROBOHAN BERBICARA
TIDAK HATI-HATI DENGAN HARTA MILIK
MUDAH PERCAYA PADA ORANG ASING
KESALAHAN PETUGAS (BANK)

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKsayidmuhfaldy
 
P. 5 prinsip dasar perlindungan korbn
P. 5 prinsip dasar perlindungan korbnP. 5 prinsip dasar perlindungan korbn
P. 5 prinsip dasar perlindungan korbnyudikrismen1
 
Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamsesukakita
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANADian Oktavia
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
 
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
Bab 6   pertanggungjawaban pidanaBab 6   pertanggungjawaban pidana
Bab 6 pertanggungjawaban pidanaNuelimmanuel22
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)Andy Susanto
 
BAHAN KUHP BARU.pptx
BAHAN KUHP BARU.pptxBAHAN KUHP BARU.pptx
BAHAN KUHP BARU.pptxnurulfatima4
 
Analisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologiAnalisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologihudaaja
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusussesukakita
 
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2villa kuta indah
 

La actualidad más candente (20)

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
 
P. 5 prinsip dasar perlindungan korbn
P. 5 prinsip dasar perlindungan korbnP. 5 prinsip dasar perlindungan korbn
P. 5 prinsip dasar perlindungan korbn
 
Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan ham
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
Bab 6   pertanggungjawaban pidanaBab 6   pertanggungjawaban pidana
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
Bab 7 jenis pidana
Bab 7   jenis pidanaBab 7   jenis pidana
Bab 7 jenis pidana
 
Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)Makalah perlindungan anak (traficing child)
Makalah perlindungan anak (traficing child)
 
UU Perlindungan Anak
UU Perlindungan AnakUU Perlindungan Anak
UU Perlindungan Anak
 
BAHAN KUHP BARU.pptx
BAHAN KUHP BARU.pptxBAHAN KUHP BARU.pptx
BAHAN KUHP BARU.pptx
 
Analisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologiAnalisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologi
 
Contoh Surat Tuntutan
Contoh Surat TuntutanContoh Surat Tuntutan
Contoh Surat Tuntutan
 
teori dan madzhab kriminologi
teori dan madzhab kriminologiteori dan madzhab kriminologi
teori dan madzhab kriminologi
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
Penologi
PenologiPenologi
Penologi
 
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
 
1 kriminologi copy
1 kriminologi   copy1 kriminologi   copy
1 kriminologi copy
 

Destacado

Kemahiran Bantan Hukum
Kemahiran Bantan HukumKemahiran Bantan Hukum
Kemahiran Bantan HukumSigit Riono
 
Power motivation training
Power motivation trainingPower motivation training
Power motivation trainingAbdillah Mt
 
Cara merubah nama pada alamat facebook
Cara merubah nama pada alamat facebookCara merubah nama pada alamat facebook
Cara merubah nama pada alamat facebookAbdillah Mt
 
Aspek Hukum Dan Tindakan Karantina Hewan Di Indonesia
Aspek Hukum Dan Tindakan Karantina Hewan Di IndonesiaAspek Hukum Dan Tindakan Karantina Hewan Di Indonesia
Aspek Hukum Dan Tindakan Karantina Hewan Di IndonesiaWahono Diphayana
 
Tuyển tập những bài thơ của Nhà thơ Vũ Thị Tỉnh
Tuyển tập những bài thơ của Nhà thơ Vũ Thị TỉnhTuyển tập những bài thơ của Nhà thơ Vũ Thị Tỉnh
Tuyển tập những bài thơ của Nhà thơ Vũ Thị TỉnhThi đàn Việt Nam
 
Penegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak
Penegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anakPenegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak
Penegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anakCandra Putra
 

Destacado (7)

Viktimologi
ViktimologiViktimologi
Viktimologi
 
Kemahiran Bantan Hukum
Kemahiran Bantan HukumKemahiran Bantan Hukum
Kemahiran Bantan Hukum
 
Power motivation training
Power motivation trainingPower motivation training
Power motivation training
 
Cara merubah nama pada alamat facebook
Cara merubah nama pada alamat facebookCara merubah nama pada alamat facebook
Cara merubah nama pada alamat facebook
 
Aspek Hukum Dan Tindakan Karantina Hewan Di Indonesia
Aspek Hukum Dan Tindakan Karantina Hewan Di IndonesiaAspek Hukum Dan Tindakan Karantina Hewan Di Indonesia
Aspek Hukum Dan Tindakan Karantina Hewan Di Indonesia
 
Tuyển tập những bài thơ của Nhà thơ Vũ Thị Tỉnh
Tuyển tập những bài thơ của Nhà thơ Vũ Thị TỉnhTuyển tập những bài thơ của Nhà thơ Vũ Thị Tỉnh
Tuyển tập những bài thơ của Nhà thơ Vũ Thị Tỉnh
 
Penegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak
Penegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anakPenegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak
Penegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak
 

Similar a Materi Viktimologi by Dr. Angkasa

Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptxBantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptxYunHyerim2
 
Aliran aliran hukum pidana
 Aliran aliran hukum pidana  Aliran aliran hukum pidana
Aliran aliran hukum pidana hanggardatu
 
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanKriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanFenti Anita Sari
 
Pengertian & obyek kajian kriminologi
Pengertian & obyek kajian kriminologiPengertian & obyek kajian kriminologi
Pengertian & obyek kajian kriminologiRifan Adriansyah
 
PPT OBJEK KRIMINOLOGI.pptx
PPT OBJEK KRIMINOLOGI.pptxPPT OBJEK KRIMINOLOGI.pptx
PPT OBJEK KRIMINOLOGI.pptxFriescaChahyani
 
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian dan Pengajuan Kompensasi dan Restit...
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian dan Pengajuan Kompensasi dan Restit...Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian dan Pengajuan Kompensasi dan Restit...
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian dan Pengajuan Kompensasi dan Restit...AndriKoswara1
 
Makalah kewarga negaraan
Makalah kewarga negaraanMakalah kewarga negaraan
Makalah kewarga negaraanjellysihite
 
Buku_Pengantar_KRIMINOLOGI (1).pdf
Buku_Pengantar_KRIMINOLOGI (1).pdfBuku_Pengantar_KRIMINOLOGI (1).pdf
Buku_Pengantar_KRIMINOLOGI (1).pdfBUMIManilapai1
 
KRIMINOLOGI 1.pptx
KRIMINOLOGI 1.pptxKRIMINOLOGI 1.pptx
KRIMINOLOGI 1.pptxhaniekusuma
 
Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika
Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotikaPerlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika
Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotikaDeny Ridha
 
KRIMINOLOGI PERKULIAHAN 1.pptx
KRIMINOLOGI  PERKULIAHAN 1.pptxKRIMINOLOGI  PERKULIAHAN 1.pptx
KRIMINOLOGI PERKULIAHAN 1.pptxMSBPDIH
 
S2 Hukum dan Kearifan Lokal 2.ppt
S2 Hukum dan Kearifan Lokal 2.pptS2 Hukum dan Kearifan Lokal 2.ppt
S2 Hukum dan Kearifan Lokal 2.pptJakaAndhika1
 

Similar a Materi Viktimologi by Dr. Angkasa (20)

Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptxBantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
 
VP.pptx
VP.pptxVP.pptx
VP.pptx
 
Sosiologi Korupsi.ppt
Sosiologi Korupsi.pptSosiologi Korupsi.ppt
Sosiologi Korupsi.ppt
 
Aliran aliran hukum pidana
 Aliran aliran hukum pidana  Aliran aliran hukum pidana
Aliran aliran hukum pidana
 
Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi
Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi
Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi
 
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanKriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
 
Pengertian & obyek kajian kriminologi
Pengertian & obyek kajian kriminologiPengertian & obyek kajian kriminologi
Pengertian & obyek kajian kriminologi
 
PPT OBJEK KRIMINOLOGI.pptx
PPT OBJEK KRIMINOLOGI.pptxPPT OBJEK KRIMINOLOGI.pptx
PPT OBJEK KRIMINOLOGI.pptx
 
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian dan Pengajuan Kompensasi dan Restit...
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian dan Pengajuan Kompensasi dan Restit...Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian dan Pengajuan Kompensasi dan Restit...
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian dan Pengajuan Kompensasi dan Restit...
 
Anti korupsi
Anti korupsiAnti korupsi
Anti korupsi
 
Makalah kewarga negaraan
Makalah kewarga negaraanMakalah kewarga negaraan
Makalah kewarga negaraan
 
Popular legal action’-forum_anti_korupsi
Popular legal action’-forum_anti_korupsiPopular legal action’-forum_anti_korupsi
Popular legal action’-forum_anti_korupsi
 
Makalah teori kejahatan
Makalah teori kejahatanMakalah teori kejahatan
Makalah teori kejahatan
 
Makalah teori kejahatan
Makalah teori kejahatanMakalah teori kejahatan
Makalah teori kejahatan
 
Buku_Pengantar_KRIMINOLOGI (1).pdf
Buku_Pengantar_KRIMINOLOGI (1).pdfBuku_Pengantar_KRIMINOLOGI (1).pdf
Buku_Pengantar_KRIMINOLOGI (1).pdf
 
KRIMINOLOGI 1.pptx
KRIMINOLOGI 1.pptxKRIMINOLOGI 1.pptx
KRIMINOLOGI 1.pptx
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika
Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotikaPerlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika
Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika
 
KRIMINOLOGI PERKULIAHAN 1.pptx
KRIMINOLOGI  PERKULIAHAN 1.pptxKRIMINOLOGI  PERKULIAHAN 1.pptx
KRIMINOLOGI PERKULIAHAN 1.pptx
 
S2 Hukum dan Kearifan Lokal 2.ppt
S2 Hukum dan Kearifan Lokal 2.pptS2 Hukum dan Kearifan Lokal 2.ppt
S2 Hukum dan Kearifan Lokal 2.ppt
 

Último

Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSeminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSABDA
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahkrisdanarahmatullah7
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKTaufik241763
 
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxagunk4
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptxanisakhairoza
 
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxMATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxSuarniSuarni5
 
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfProgram Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfrizalrulloh1992
 
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxPaket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxDarmiahDarmiah
 
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxMateri Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxnursamsi40
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptxSuarniSuarni5
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Shoffan shoffa
 
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptxMATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptxSuarniSuarni5
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1LailaTulangRusukMaha
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranapriandanu
 
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas XPowerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas Xyova9dspensa
 
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxDinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxFritzPieterMichaelNa
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf
 

Último (20)

Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSeminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
 
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
 
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptxKOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
 
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptxPersiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
 
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxMATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
 
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfProgram Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
 
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptxELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
 
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxPaket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
 
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxMateri Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
 
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptxMATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
 
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas XPowerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
 
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxDinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
 

Materi Viktimologi by Dr. Angkasa

  • 2. PENGERTIAN VIKTIMOLOGI: SECARA ETIMOLOGIS : VICTIMA DAN LOGOS VICTIMA  KORBAN LOGOS  PENGETAHUAN (ILMU PENGETAHUAN) ZVONIMIR PAUL-SEPAROVIC: VICTIMOLOGY REFERS TO SCIENCE DEALING WITH THE STUDY OF THE VICTIM J.E.SAHETAPY: VIKTIMOLOGI SECARA SINGKAT ADALAH ILMU ATAU DISIPLIN YANG MEMBAHAS PERMASALAHAN KORBAN DALAM SEGALA ASPEK ARIF GOSITA: VIKTIMOLOGI ADALAH SUATU STUDI ATAU PENGETAHUAN ILMIAH YANG MEMPELAJARI MASALAH PENGORBANAN KRIMINAL SEBAGAI SUATU MASALAH MANUSIA YANG MERUPAKAN SUATU KENYATAAN SOSIAL
  • 3. ARTI KATA “KORBAN” KORBAN MENURUT WEBSTER DAPAT MENGANDUNG BEBERAPA PENGERTIAN: .SUATU MAHLUK HIDUP YANG DIKORBANKAN KEPADA DEWA ATAU DALAM MELAKSANAKAN UPACARA AGAMA; .  SESEORANG YANG DIBUNUH, DIANIAYA, DITINDAS YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAU PENDERITAAN;
  • 4. PENGERTIAN KORBAN DALAM VIKTIMOLOGI  OBJEK KORBAN DALAM VIKTIMOLOGI DIKENAL DENGAN KORBAN DALAM KONSEP KEILMUAN (VICTIMOLOGICAL), ANTARA LAIN: VICTIM OF CRIME; VICTIM OF ACCIDENT; VICTIM OF NATURAL DISASTER; VICTIM OF ILLEGAL ABUSES OF PUBLIC POWER; VICTIM OF ILLEGAL ABUSES OF ECONOMIC POWER.  DLM SEJARAH DIKENAL BEBERAPA ISTILAH YANG BERKAITAN DENGAN KORBAN YAITU: SACRIFICIUM UNTUK PERSEMBAHAN DEWA, PENGAMPUNAN, PENGHORMAT AN, UNGKAPAN TERIMA KASIH, PENEBUSAN DOSA, DLL PROPITIATORY  UNTUK MINTA BELAS KASIHAN DEWA HOLOCAUST PENGORBANAN PEMBAKARAN KOMUNI  PENGORBANAN SEBAGIAN YANG SISANYA DIMAKAN BERSAMA
  • 5. KEDUDUKAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini tampaknya belum ditempatkan secara adil. Hal tersebut cenderung berimplikasi terhadap dua hal yang fundamental berupa tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas
  • 6. BEBERAPA PANDANGAN TENTANG KORBAN Karmen serta Graborsky : korban tindak pidana sebagai "invisible" atau "forgotten” Elias: korban telah menjadi korban keduakalinya (a second victimization) dalam Sistem Peradilan Pidana atau warga negara klas dua (a second class citizen). Soedarto: kedudukan korban atau orang yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini sangat memedihkan, korban dari kejahatan seolah-olah dilupakan.
  • 7. Nils Christie: The victim is a particularly heavy loser in this situation. Not only he has suffered, lost materially or become hurt, physically or otherwise. And not only does the State take the compensation. But above all he has lost participation in his own case.
  • 8. I.S. Susanto: ... bahwa kriminologi maupun sistem peradilan pidana selama ini terlalu berorientasi pada pelanggar dan kurang memperhatikan hakhak dan perlindungan terhadap korban, sehingga malahan dapat "memperberat" kedudukan korban
  • 9. Kesimpulan dan rekomendasi Studi Internasional Institut Viktimologi di Bellagio Italia tanggal 1-12 Juli 1975: At present many victims of crime do not receive fair treatment from the criminal justice system. In many cases they are ignored, delayed, financial burdened, traumatized, or stigmatized by that system. It is understandable, therefore, that many crime victims are reluctant to report the offense to authorities, testify against the accused, or cooperate otherwise with the criminal justice system. Changes of attitude and practices by those working in the system are necessary if victims cooperation with and attitudes toward the system are to be improved
  • 10. Doerner: “Those in the criminal justice system are aware that victims are growing increasingly disenchanted with the system’s working. Participation in the criminal justice system frequently aggravates the victim’s losses. At the same time, the system alienates the victim, making him or her feel like an outsider to both the offense and the system processes” Mc. Donald: Offenders are provide with lawyers, housing, food, medical care, recreational opportunities, schooling, job training, and psychological counseling. Victim must fend for themselves. At best, victims are the forgotten person within the crime problem; at worst, more intent on satisfying the needs of its constituent agencies and official than of the directly injures parties
  • 11. Anthony J. Schembri: “Kejahatan sebenarnya memiliki tiga dimensi yaitu perbuatan jahat (criminal act), pelaku (criminals) dan korban (victim). Namun demikian Sistem Peradilan Pidana tampaknya lebih memberikan perhatian terhadap dua aspek yang pertama yakni perbuatan jahat dan pelaku.
  • 12. BEBERAPA ASPEK PENYEBAB BELUM ADILNYA KEDUDUKAN KORBAN DALAM SPP  ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN DALAM HUKUM PIDANA (SEBAGAI USAHA UNTUK MEMPEROLEH SUATU SISTEM HUKUM PIDANA YANG PRAKTIS DAN BERMANFAAT) MASIH BERORIENTASI PADA PELAKU (CRIMINAL ORIENTED) EX: ALIRAN NEOKLASIK (NOE-CLASICAL SCHOOL) DOKTRIN (PENDAPAT PARA PAKAR/AHLI HUKUM) EX; PACKER: “BAHWA MASALAH UTAMA DALAM HUKUM PIDANA ADALAH KEJAHATAN, KESALAHAN SERTA PIDANA”
  • 13. BEBERAPA ASPEK PENYEBAB BELUM ADILNYA KEDUDUKAN KORBAN DALAM SPP  HUKUM POSITIF 1. HUKUM PIDANA MATERIIL (KUHP) -DALAM BK I,II CRIMINAL ORIENTED 2. HUKUM PIDANA FORMIL EX: UU NO.8 TAHUN 1981 (KUHAP) DARI 22 BAB, 286 PASAL YANG MENGATUR TENTANG PELAKU, SEJUMLAH 18 PASAL (PASAL 50PASAL 68), YANG MENGTUR TENTANG KORBAN TIDAK ADA 3. HUKUM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA EX: UU NO.12 TAHUN 1995 TENT ANG PEMASYARAKATAN BERKARAKTER CRIMINAL ORIENTED . ANTARA LAIN PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN.
  • 14. MACAM KORBAN DALAM MASYARAKAT KORBAN INDIVIDUAL:  YANG MENJADI KORBAN SESEORANG SECARA INDIVIDU EX: KORBAN TINDAK PIDANA KORBAN KOLEKTIF (KORBAN MASYARAKAT):  YANG MENJADI KORBAN SESEORANG SECARA BERSAMA DALAM MASYARKAT EX: GENOCIDE, THALIDOMIDE AFFAIR KORBAN ABSTRAK:  KORBAN YANG SULIT DILIHAT DENGAN JELAS SEBAGAI KORBAN EX; EKSHIBISIONIS, MEMILIKI BARANG CURIAN KORBAN PADA DIRI SENDIRI :  KORBAN YANG BERKITAN DENGAN CRIME WITHOUT VICTIM
  • 16. PEMBAGIAN VIKTIMOLOGI: 1. VIKTIMOLOGI DALAM ARTI SEMPIT / VIKTIMOLOGI KHUSUS/ VIKTIMOLOGI PENAL: IN A NARROWER SENSE OF THE TERM, VICTIMO LOGY IS THE EMPIRICAL SCIENCE CONCERNED WITH THE VICTIMS OF CRIMES AND OTHER PUNISHABLE ACTS. EX: KORBAN TINDAK PIDANA 2. VIKTIMOLOGI DALAM ARTI LUAS (GENERAL VICTIMOLOGY) IN THE BROADER SENSE OF GENERAL VICTIMOLOGY COVERS THE TOTALITY OF KNOWLEDGE ON VICTIMS IN GENERAL (VICTIMS OF PUNISHABLE ACT OR ACCIDENT, VICTIMS OF SOCIETY, OF STATE AND ITS REPRESENTATIVES OR GROUPS). EX; KORBAN PERKOSAAN, KORBAN KECELAKA AN KERJA 3. VIKTIMOLOGI BARU (NEW VICTIMOLOGY) SUATU STUDI TERHADAP KORBAN KHUSUSNYA YANG BERKAITAN DENGAN KORBAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAN DAN PELANGGARAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA.
  • 17. KRITIK YANG MEMUNCULKAN VIKTIMOLOGI BARU. (TOKOH: R. ELIAS)  KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI TRADISIONAL BERTOLAK DARI DEFINISI TENTANG KEJAHATAN YAITU SESEORANG YANG MELANGGAR NORMA, DAN DEFINISI INI CENDERUNG MEMPERTIMBANGAN KLAS DALAM HUKUM (TDK ADA HUKUM YANG NETRAL DAN TDK BERKELAS)  KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI ORTODOK YANG DIMOTORI OLEH PARA TEHNOKRAT, AHLI DAN PENASIHAT PADA PENGADILAN CENDERUNG MENGABDI KEPENTINGAN NEGARA
  • 18. KRITIK YANG MEMUNCULKAN VIKTIMOLOGI BARU. (TOKOH: R. ELIAS)  PENGUASA HUKUM YANG BERTINDAK MELA LUI APARAT-APARAT TELAH MENDEFINISI KAN HUKUM LEBIH MERUPAKAN KEPENTINGAN KLAS ATAU KELOMPOKNYA DARIPADA KEPENTINGAN MASYARAKAT BANYAK.  DENGAN DEMIKIAN KORBAN PELANGGARAN HAM ATAU PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA PENGUASA TIDAK KELIHATAN. BARU TERLIHAT SETELAH HAL TERSEBUT DIRUMUSKAN DALAM UNDANG-UNDANG ATAU DISCOURSE.
  • 19. TUJUAN VIKTIMOLOGI 1. TO ANALIZE THE MANIFOLD ASPECT OF THE VICTIM’S PROBLEM; 2. TO EXPLAIN THE CAUSES FOR VICTIMIZATION; 3. TO DEVELOP A SYSTEM OF MEASURES FOR REDUCING HUMAN SUFFERING.
  • 20. PERANAN KORBAN: KORBAN DIPANDANG DAPAT MEMAINKAN PERAN DAN MENJADI UNSUR YANG PENTING DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA YANG MENIMBULKAN KORBAN. HENTIG MENGHIPOTESAKAN BAHWA DALAM BEBERAPA HAL KORBAN MEMBENTUK DAN MENCETAK PENJAHAT DAN KEJAHATANNYA WOLFGANG BERDASAR STUDI DATA STATISTIK DITEMUKAN BAHWA SATU KORBAN DI ANTARA EMPAT KASUS PEMBUNUHAN IKUT MEMPERCEPAT PEMBUNUHAN AMIR  DALAM KASUS PERKOSAAN KORBAN BERPARTISIPASI DAN MEMPERCEPAT SATU DIANTARA LIMA KASUS PERKOSAAN MEIR & MEITE DALAM KASUS PERKOSAAN VICTIM PRECIPITATION (VP) MENCAPAI 4-19% KARENA KELALAIAN KORBAN.
  • 21. MENDELSOHN MEMBUAT 6 TIPOLOGI KORBAN: 1. THE “COMPLETELY INNOCENT VICTIM” SEBAGAI KORBAN “IDEAL” CENDERUNG TERJADI PADA ANAK. 2. THE “VICTIM WITH MINOR GUILT” AND THE “VICTIM DUE TO HIS IGNORANCE” EX; WANITA MENGGODA TTP SALAH ALAMAT 3. THE “VICTIM AS GUILTY AS THE OFFENDER AND VOLUNTARY VICTIM” A.BUNUH DIRI DENGAN MELEMPAR UANG LOGAM; B.BUNUH DIRI DENGAN ADHESI; C.EUTHANASIA; D.SUAMI ISTERI YANG BUNUH DIRI 4. THE “VICTIM MORE GULTY THAN THE OFFENDER” A. ORANG YANG MEMPROVOKASI DAN ATAU MENGGODA SESEORANG UNTUK BERBUAT JAHAT; B. KORBAN LALAI YANG MEMPENGARUHI SESEORANG UTK MELAKUKAN KEJAHATAN.
  • 22. MENDELSOHN MEMBUAT 6 TIPOLOGI KORBAN: 5. THE “MOST GUILTY VICTIM” AND THE “VICTIM AS IS GUILTY ALONE” EX; PENYERANG YG MATI AKIBAT PEMBELAAN DIRI DARI ORANG LAIN YANG DISERANG. 6. THE “SIMULATING VICTIM” AND THE “IMAGE AS VICTIM” EX; ORANG YANG MENGAKU MENJADI KORBAN DEMI KEPENTINGAN TERTENTU, PARANOID, HISTERIA ATAU PIKUN.
  • 23. RISIKO KORBAN: BAHWA DALAM KONDISI DAN SITUASI TERTENTU SESEORANG CENDERUNG MUDAH TERJADI VIKTIMISASI SEPAROVIC: A. PRIBADI, TERMASUK FAKTOR BIOLOGIS; EX; USIA, JENIS KELAMIN, KESEHATAN (JIWA) B. SOSIAL; (KORBAN BUATAN MASYARAKAT) EX; IMIGRAN, MINORITAS, HUBUNGAN PRIBADI C. FAKTOR SITUASI; EX; KEADAAN KONFLIK, TEMPAT DAN WAKTU.
  • 24. RISIKO KORBAN: HANS VON HENTIG MEMBUAT TIPOLOGI KORBAN DALAM 13 TIPE MEMAKAI KLASIFIKASI SOSIO BIOLOGI DENGAN MENDASARKAN FAKTOR PSIKOLOGIS, SOSIAL DAN BIOLOGIS. 1. THE YOUNG; LEMAH DALAM JASMANI DAN NYA BELUM MATANG KEPRIBADIAN 2. THE FEMALE; WANITA MUDA MENJADI KORBAN PEMBUNUH AN DAN SERANGAN SEKSUAL, WANITA TUA KAYA KORBAN KEJAHTAN HARTA KEKAYAAN WANITA CENDERUNG MEMPUNYAI DAN MEMAKAI PERHIASAN
  • 25. RISIKO KORBAN: 3.THE OLD; GENERASI TUA CENDERUNG MENGAKUMULASI HARTA  KORBAN KEJAHATAN HARTA DI SISI LAIN ORANG TUA FISIK DAN MENTALNYA CENDERUNG LEMAH. 4. THE MENTALLY DEFECTIVE AND OTHER MENTALLY DERANGED; EX;ORANG GILA, PEMINUM, PECANDU OBAT BIUS, PSIKOPAT DLL, TERHALANG DALAM SETIAP PERJUANGANNYA MELAWAN KEJAHATAN. 5. IMMIGRANTS; MUDAH MENJADI KORBAN KARENA KESULITAN BERADAPTASI DENGAN BAHASA DAN KEBUDAYAAN BARU, SERTA PENOLAKAN OLEH WARGA SETEMPAT
  • 26. RISIKO KORBAN: 6. MINORITIES; DISKRIMINASI DI BIDANG HUKUM DAN PRASANGKA RASIAL 7. DULL NORMALS; MENJADI KORBAN KARENA KEBODOHANNYA 8. THE DEPRESSED ORANG YANG DITEKAN MENJADIKAN MEROSOTNYA KEKUATAN FISIK MAUPUN MENTAL. 9.THE ACQUISITIVE SIFAT SERAKAH AKAN DIMANFAATKAN OLEH ORANG JAHAT
  • 27. RISIKO KORBAN: 10. THE WANTON (ORANG CEROBOH) 11. THE LONESOME AND HEARTBROKEN EX; JACK RIPPER MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI RASA KESEPIAN DAN PATAH HATI PARA KORBANNYA. 12. TORMENTORS EX; SEORANG AYAH YANG ALKOHOLIK DAN SUKA MENYIKSA KELUARGANYA AKHIRNYA DIBUNUH OLEH ANAKNYA. 13. THE BLOOCKED, EXEMPTED, AND FIGHTING
  • 28. RESTITUSI DAN KOMPENSASI RESTITUSI DAN KOMPENSASI MERUPAKAN BAGIAN ATAS KEBIJAKAN DALAM UPAYA MENGURANGI PENDERITAAN /KERUGIAN KORBAN RESTITUSI: PERBAIKAN ATAU RESTORASI PERBAIKAN ATAS KERUGIAN BAIK FISIK, MOREL MAUPUN HARTA BENDA, KEDUDUKAN DAN HAK-HAK KORBAN ATAS SERANGAN PENJAHAT. MERUPAKAN BENTUK PERTANGGUNGJAWAB AN PENJAHAT YANG BERKARAKTER PIDANA. DIBAYAR OLEH PENJAHAT (PELAKU) BERDASAR KAN PUTUSAN PENGADILAN ATAS TUNTUTAN KORBAN MELALUI PROSES PERADILAN PIDANA.
  • 29. RESISTUSI DAN KOMPENSASI KOMPENSASI: BERKAITAN DENGAN KESEIMBANGAN KORBAN AKIBAT DARI PERBUATAN JAHAT. MERUPAKAN INDIKASI PERTANGGUNGJAWAB AN MASYARAKAT ATAS TUNTUTAN PEMBAYARAN KOMPENSASI YANG BERKARAKTER PERDATA. KOMPENSASI DIMINTA OLEH KORBAN DALAM BENTUK PERMOHONAN DAN APABILA DIKABUL KAN DIBAYAR OLEH MASYARAKAT (NEGARA).
  • 30. LATAR BELAKANG SEJARAH RESTITUSI (SEJARAH KORBAN) SCHAFER MEMBAGI TIGA PERIODE: 1. THE GOLDEN AGE OF THE VICTIM; 2. THE DECLINE OF THE VICTIM 3. THE REVIVAL OF THE VICTIM’S IMPORTANCE
  • 31. THE GOLDEN AGE OF THE VICTIM THE GOLDEN AGE OF THE VICTIM  KONTROL SOSIAL DIPEGANG OLEH KELUARGA/ KLAN  POSISI INDIVIDU KORBAN/PELAKU CENDERUNG DIAMBIL ALIH OLEH SELURUH KELUARGA SUKU EX: BANGSA CHEYENE & COMANCE (SERANGAN TERHADAP INDIVIDU ADALAH SERANGAN TERHADAP KLAS/ BANGSANYA)  BENTUK : REVANGE & GANTI RUGI UANG (AKIBAT PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI, TETAPI BERSIFAT SEPORADIS TERUTAMA DI KOTA)  APABILA GANTI RUGI DIBAYAR “ACARA PIDANA” SELESAI (APABILA KORBAN MENYETUJUI)  PELAKU YANG MENGINGKARI KESEPAKATAN DENGAN TIDAK MEMBAYAR GANTI RUGI AKAN MENJADI FRIEDLOS (ORANG YANG DI LUAR PERLINDUNGAN HUKUM)
  • 32. THE GOLDEN AGE OF THE VICTIM BESARNYA GANTI RUGI BERVARIASI TERGANTUNG DARI: EX; SUKU IFIGOA  DI LUSON UTARA 1. SIFAT KEJAHATAN; 2. KEDUDUKAN KLAS YANG TERLIBAT; 3. SOLIDARITAS & PERILAKU KEDUA KELOMPOK YANG TERLIBAT; 4. KEPRIBADIAN DAN REPUTASI DARI DUA KEPALA KELOMPOK 5. KEDUDUKAN GEOGRAFIS
  • 33. THE DECLINE OF THE VICTIM 1. NEGARA –PENGUASA & GEREJA – MENGAMBIL ALIH DAN MEMONOPOLI LEMBAGA HUKUM;   2. DENDA SECARA BERANGSUR-ANGSUR MASUK KE KAS NEGARA (DENGAN PEMBAYARAN BERLIPAT) YANG DITARIK DARI PELAKU DAN PELAKUNYA TETAP DIPIDANA;   3. KEWAJIBAN UNTUK MENGANTI KERUGIAN MENJADI TERPISAH DARI LAPNGAN HUKUM PIDANA;   4. KEJAHATAN DIPANDANG MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP HAK-HAK INDIVIDU SEGINGGA HBUNGAN KORBAN DAN PELAKU (PENJAHAT) LEBIH MEMILIKI ASPEK KEPERDATAAN DARIPADA ASPEK PIDANA
  • 34. THE REVIVAL OF THE VICTIM’S IMPORTANCE DIKATAKAN ADANYA KEBANGKITAN KEPENTINGAN KORBAN KETIKA TERDAPAT SUATU PANDANGAN TENTANG PERADILAN YANG MENUNTUT AGAR KORBAN DILIHAT LAGI DALAM PENGERTIAN YANG LEBIH BAIK, SEBAGAI ORANG YANG DILUKAI MAUPUN SEBAGAI PELAKU.
  • 37. Manfaat restitusi bagi korban yaitu: 1). sebagai penggantian kerugian finansial, perbaikan dan/atau pengobatan atas luka-luka fisik maupun penderitaan psikologis sebagai korban tindak pidana yang telah menimpanya. 2). restitusi akan sangat berarti, mengingat setiap korban tindak pidana saat ini cenderung menjadi korban ganda; pertama, menjadi korban atas tindak pidana yang menimpanya, dan kedua, menjadi korban ketika memasuki sistem peradilan pidana yang paradigmanya masih berorientasi terhadap pelaku.
  • 38. .Manfaat restitusi bagi pelaku 1). Merupakan cara yang efektif untuk rehabilitasi pelaku, karena restitusi memberikan akses dan kesempatan bagi pelaku untuk terlibat dalam kegiatan atau aktivitas bermakna yang bermanfaat menumbuhkan harga diri; dengan restitusi dirasakan akan meringankan beban kesalahan pelaku dan pelaku cenderung lebih mudah diterima kembali oleh korban dan/atau masyarakat dalam kehidupan sosialnya; 2). memberikan nilai pendidikan yang baik, dalam hal pertanggungjawaban diri terhadap perbutannya yang telah menimbulkan kerugian dan/atau penderitaan bagi orang lain (korban); 3). mempunyai efek pencegahan (deterrence effect) dengan asumsi bahwa seseorang yang pernah melaksanakan restitusi tidak akan kembali melakukan tindak pidana selesai menjalankan sanksi pidananya; 4). apabila diintegrasikan dengan lembaga pidana bersyarat, restitusi dapat menghindari pengaruh buruk dari kehidupan di dalam penjara berupa prisonisasi
  • 39. Manfaat restitusi bagi pemerintah dan/atau masyarakat 1). dengan efek pencegahan yang dimilikinya maka restitusi akan menurunkan angka residivisme 2). restitusi yang diintegrasikan dengan lembaga pidana bersyarat, akan mengurangi populasi hunian penjara (lembaga pemasyarakatan) sekaligus penghematan dana pengeluaran pemerintah; dengan tidak masuknya pelaku menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan maka pemerintah dapat menghemat dana yang seharusnya dikeluarkan untuk memberi makan, perawatan serta pembinaan bagi narapidana.
  • 40. Eglash menggambarkan bahwa restitusi merupakan cara efektif untuk rehabilitasi bagi pelaku. Pertama restitusi memberikan akses dan kesempatan bagi pelaku untuk terlibat dalam kegiatan bermakna yang bermanfaat menegakkan harga diri. Selanjutnya Eglash yakin bahwa restitusi membuat perasaan lebih baik. Restitusi merupakan latihan psikologi yang dapat melatih ego bagi pelaku. Dasar argumennya adalah dengan memberi restitusi bagi korban yang membutuhkan dirasakan akan meringankan beban kesalahan pelaku dan dapat diterima di masyarakat di masa mendatang.
  • 41. Restitusi berdasar pendapat Galaway dapat dibedakan dalam empat tipe yaitu monetary-victim restitution, monetary –community restitution, servicevictim restitution dan service-community restitution. Galaway dalam menyusun tipe restitusi didasarkan atas dua variabel yakni (1). Pelaku memberikan restitusi dalam bentuk uang atau pelayanan dan (2). Penerima restitusi adalah korban sesungguhnya atau pihak yang menggantikannya
  • 42. Monetary-victim restitution, pelaku secara langsung membayar kepada korban berupa uang yang jumlahnya didasarkan atas jumlah kerugian atau penderitaan korban. Besarnya dan pelaksanaannya ditetapkan serta diawasi oleh pengadilan Monetary-community restitution, pelaku membayar ganti kerugian bukan terhadap individu-individu sebagaimana di atas, tetapi kepada kelompok masyarakat. Service-victim restitution dan service-community restitution, pada hakikatnya sama dengan pengertian kedua macam restitusi tersebut di atas. Letak perbedaannya adalah pada service-victim restitution dan service-community restitution bentuk ganti ruginya (restitusinya) bukan uang tetapi berupa pelayanan.
  • 43. Untuk prosedur pelaksanaan restitusi, Schneider berpendapat bahwa terdapat 5 cara program restitusi dapat diakui eksistensinya. Pertama, model “basic restitution” dengan prosedur pelaku membayar kepada pengadilan, dan pengadilan kemudian memberikan uang tersebut kepada korban. Kedua, model “expanded basic restitution” dengan prosedur pelaku dicarikan pekerjaan (bagi pelaku yang berpenghasilan rendah dan pelaku berusia muda). Ketiga, model “victim assistance” dengan prosedur pelaku diberi kesempatan membantu korban sehingga korban dapat menerima ganti rugi secara penuh. Keempat, model “victim assistance-offender accountability” dengan prosedur dilakukan negosiasi dan kadang-kadang mempertemukan kedua belah pihak demi penyelesaian yang memuaskan. Kelima, model “community accountability-deterrence” dengan prosedur permintaan ganti rugi dimintakan oleh sekelompok orang sebagai wakil dari masyarakat. Permintaan ganti rugi meliputi jenis pekerjaan yang harus dilakukan, maupun jadwal pembayaran ganti rugi.
  • 45. IDEOLOGI KOMPENSASI Van Dijk menyebut dengan istilah “victimagogic” yang meliputi empat ideologi pokok sebagai berikut. Pertama, ideologi perhatian (the care ideology), kedua, ideologi resosialisasi atau rehabilitasi (the resocialisation or rehabilitation ideology), ketiga ideologi pembalasan atau peradilan pidana (retribution or criminal justice ideology), dan keempat ideologi radikal atau antiperadilan pidana (radical or anti-criminal justice ideology)
  • 46. Ideologi perhatian disandarkan pada prinsip negara kesejahteraan (welfare state) yang memandang bahwa masyarakat harus turut serta menanggung beban atas kemungkinan penderitaan dari masyarakat lainnya yang tertimpa musibah berupa wabah penyakit, kecelakaan atau pengangguran. Hakikat utama dari ideologi ini adalah kesejahteraan. Salah satu bentuk pelaksanaan ideologi ini berupa pemberian kompensasi berupa fasilitas pengobatan bagi korban penganiayaan atau korban perkosaan.
  • 47. Ideologi resosialisasi atau rehabilitasi memusatkan perhatian bukan pada korban tetapi lebih kepada usaha untuk memahami pelaku dengan harapan terjadi resosialisasi konstruktif pada diri pelaku. Ideologi retributif, menekankan perlunya memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan tingkat kejahatan yang menimpa korban, serta memberi peluang akses korban dalam Sistem Peradilan Pidana untuk menyatakan tuntutannya berupa permintaan ganti kerugian maupun hukuman atas diri pelaku. Ideologi radikal menitik beratkan pada usaha menerapkan sistem baru yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum perdata. Pelaksanaan atas ideologi radikal sudah dilaksanakan di Amerika, Inggris dan Skotlandia.
  • 48. Doerner & Lab juga melihat adanya 2 (dua) landasan filosofis pemberian kompensasi. Alasan pertama berdasar kontrak sosial (social contract) Dalam hal ini pemerintah memberikan kompensasi kepada warga negaranya karena mereka telah melaksanakan kewajiban membayar pajak dan pungutan lainnya. Dengan demikian warga negara berhak mendapat perlindungan keamanan dan jaminan hidup dari negara. Apabila warga masyarakat menjadi korban maka merupakan kewajiban dari negara untuk memberikan kompensasi atas dasar kontrak sosial. Alasan kedua, menyangkut kesejahteraan sosial (social welfare) yang mempunyai pandangan bahwa pemerintah mempunyai ketentuan tentang standar hidup minimum sebagai penilaian bagi mereka yang tidak mampu, tidak berpenghasilan tetap dan warga negara yang kurang beruntung lainnya. Pada korban akibat tindak pidana digolongkan ke dalam katagori yang harus mendapatkan bantuan karena kondisi yang serba kekurangan
  • 49. .Landasan filosofis kompensasi Untuk diterapkan di Indonesia pemberian kompensasi dapat disandarkan pada dua landasan fisosofis. Pertama, menyangkut aspek kemanusian dan keadilan sosial sebagaimana selaras dengan perumusan Sila ke 2 dan Sila ke 5 Pancasila yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”, sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan kepada korban tindak pidana yang mengalami kerugian dan/atau penderitaan. Bagi korban perkosaan kompensasi sangatlah tepat mengingat kerugian dan/atau penderitaannya cenderung sangat besar dan berat
  • 50. Kedua, berdasar kontrak sosial (social contract). Dalam hal ini pemerintah memberikan kompensasi kepada warga negaranya karena mereka telah melaksanakan kewajiban membayar pajak dan pungutan lainnya. Dengan demikian setiap warga negara berhak mendapat perlindungan keamanan dan jaminan hidup dari pemerintah. Apabila warga masyarakat menjadi korban tindak pidana maka pemerintah dianggap telah gagal dalam memenuhi kewajibannya yakni mencegah atau melindungi warganya dari kejahatan sehingga pemerintah memiliki tanggungjawab moral untuk memberikan kompensasi. Pada hemat penulis tangggung jawab atas kegagalan pemerintah dalam melaksanakan tugas melindungi warganya menjadi korban kejahatan dapat disandarkan pada Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-undang tersebut merumuskan tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi: (a). memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b). menegakkan hukum; (c). memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada ketentuan huruf (c) tersebutlah tampaknya landasan pemberian kompensasi dapat
  • 51. Macam bentuk kompensasi Kompensasi yang diterima korban dapat merupakan pemenuhan atas harapan korban berupa: 1). pemberian sejumlah uang; 2). pemberian informasi tentang kemajuan penyelesaian kasusnya; 3). pengobatan atas luka-luka yang diderita, serta ; 4). pemulihan emosional melalui perawatan medik bagi korban yang megalami kegoncangan mental.
  • 52. Korban yang dapat menerima kompensasi 1). Korban tindak pidana yang kasusnya tidak terungkap. 2). Korban tindak pidana yang pelakunya tidak tertangkap atau melarikan diri. 3). Korban tindak pidana yang pelakunya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. 4). Korban tindak pidana yang pelakunya meninggal dunia. 5). Korban tindak pidana yang pelakunya tidak dalam posisi yang mampu untuk membayar yang disebabkan karena masih muda dan belum berpenghasilan, pelakunya secara ekonomi sangat tidak mampu. 6). Korban sangat menginginkan dan membutuhkan mendapat kompensasi. 7). Korban tidak dalam posisi mendapat pertanggungan dari program asuransi. Dasar pemikirannya adalah program kompensasi tidak dimaksudkan menjadikan seseorang lebih diuntungkan.
  • 53. Manfaat kompensasi 1). Kompensasi dalam bentuk pemberian sejumlah uang dapat dirasakan oleh korban sebagai hal yang sangat bermanfaat dan dapat diibaratkan sebagai obat panacea. 2). Kompensasi juga dirasakan lebih memenuhi rasa keadilan terutama bagi korban tindak pidana yang pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam hukum pidana; pelakunya belum atau tidak tertangkap; pelakunya melarikan diri; pelakunya meninggal dunia; tindak pidana yang kasusnya tidak terungkap; serta pelakunya dalam posisi yang tidak mampu membayar restitusi. 3). Kompensasi dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan penghormatan bagi korban terhadap pemerintah yang dirasakan turut peduli dan bertanggungjawab terhadap warganya yang mengalami kerugian dan/atau penderitaan sebagai korban tindak pidana.
  • 55. KORBAN KORPORASI . KORPORASI MEMPUNYAI KEKUATAN YANG BESAR SEHINGGA AKTIVITAS KEJAHATANNYA SERING DITANGGAPI SECARA DISKRIMINATIF SERING KEGIATAN AKTIVITAS ILLEGAL KORPORASI (WCC) TIDAK DIANGGAP SEBAGAI KEJAHATAN (HANYA MERUPAKAN MUSIBAH) DAN MEREKA TIDAK MENYADARI BHW TELAH MENJADI KORBAN TERDAPAT KEENGGANAN KORBAN UNTUK MELAPOR KARENA TDK TAU HARUS KEMANA MELAPOR DAN MERASA SULIT MEMBUKTIKAN
  • 56. KORBAN KORPORASI . WALAU SULIT UNTUK MENGUKUR KORBAN KORPORASI TTP BUKANLAH BERARTI TIDAK MUNGKIN. CARANYA DENGAN VICTIM SURVEY DAN PENCATA TAN PENCATATAN KERUGIAN ATAS AKTIVITAS KEJAHATAN KORPORASI REALITANYA KORBAN KEJAHATAN KORORASI SANGATLAH BESAR. MISALNYA DITEMUKAN 330.000 KECELAKAAN KERJA YANG DISEBAB KAN OLEH KONDISI TEMPAT BEKERJA. PERBANDINGANNNYA 7:1 DENGAN KEJAHATAN KONVENSIONAL.
  • 57. KORBAN KORPORASI . KORPORASI JUGA TERLIBAT DALAM PEMASARAN PRODUK YANG TIDAK TERUJI SECARA MEMADAI (12:1 DIBANDING DENGAN KEJAHATAN KONVENSIONAL) . KESIMPULANNYA BAHWA MASYARAKAT LEBIH BERISIKO MENJADI KORBAN KEJAHATAN KORPORASI DIBANDING KEJAHATAN KONVENSIONAL.
  • 58. KORBAN KORPORASI KORBAN NORTH SEA OIL MENEWASKAN 160 ORANG DI ANJUNGAN PIPER ALPHA. PENYEBABNYA TIDAK CERMATNYA LOLOS UJI KEAMANAN. (DIPAKSAKANNYA PARA PEKERJA UNTUK BERADA DLM SITUASI KERJA YG MEMBAHAYAKAN YG SEBENARNYA DAPAT DIHINDARI DAN DICEGAH) KORBAN PADA INDUSTRI FARMASI PADA KASUS THALIDOMIDE TAHUN 1960AN MENGAKIBATKAN SETIDAKNYA 8.000 ANAK CACAT.
  • 59. KORBAN KORPORASI KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG FARMASI DILAKUKAN DENGAN PENYUAPAN PETUGAS KONTROL, KECURANGAN DALAM PENGUJIAN OBAT, PERIKLANAN YANG MENYESAT KAN DAN PENYUAPAN TERHADAP PARA MEDIK. NAMUN DEMIKIAN PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI TETAP SULIT KARENA KADANG TIDAK TAMPAK SEBAGAI KEJAHATAN, KORBAN MEMANDANG HANYA SEBAGAI KESIALAN, KORBAN PASIF, KORBAN TIDAK TAHU HARUS KEMANA MELAPOR, SULIT PEMBUKTIANYA DI SAMPING KEKUATAN KAPITALIS ME, SERTA ADANYA KOLUSI ANTARA KORPORASI DENGAN PETUGAS..
  • 61. BYSTANDER INTERVENTION IN A CRIME BY: LEONARD BICKMAN VIKTIMOLOGI TIDAK HANYA MENCAKUP KORBAN DAN PELAKU KEJAHATAN SAJA, NAMUN JUGA MELIPUTI ORANG YANG ADA DI SEKITAR TEMPAT KEJADIAN DAN SAKSI. INTERVENSI BYSTANDER SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK TELAH MEMBERIKAN KEUNTUNGAN TIDAK SAJA BAGI KORBAN TETAPI JUGA BAGI MASYARAKAT SECARA KESELURUHAN. VIKTIMOLOLGI HARUS DIPERLUAS CAKUPANNYA DENGAN MEMASUKKAN TIDAK HANYA KORBAN DAN PELAKU KKEJAHATAN TETAPI JUGA BYSTANDER (Drapkin & Viano, 1974)
  • 62. MACAM BYSTANDER DAPAT DIBEDAKAN : TERLIBAT SECARA TIDAK LANGSUNG (HANYA MELAPORKAN KEJAHATAN KEPADA POLISI) TERLIBAT SECARA LANGSUNG (TURUT MENOLONG KORBAN SAAT TERJADINYA TINDAK PIDANA) KEDUA MACAM BYSTANDER INI SAMA-SAMA MEMBERIKAN MANFAAT BAGI KORBAN DAN MASYARAKAT
  • 63. MANFAAT BYSTANDER PERTOLONGAN KORBAN PELACAKAN (POLISI DAPAT MENEMUKAN PELAKU KEJAHATAN DENGAN CEPAT DENGAN MELACAK BERDASAR INFORMASI BYSTANDER) MENINGKATKAN AKURASI STATISTIK KRIMINAL (MENINGKATNYA INTERVENSI WARGA NEGARA AKAN MENDORONG PADA INFORMASI YANG LEBIH AKURAT MENGENAI ANGKA KEJAHATAN) PENCEGAHAN KEJAHATAN (INETERVENSI MASYARAKAT MENCIPTAKAN ATMOSFER YANG TIDAK KONDUSIF BAGI AKTIVITAS KRIMINAL) KOHESIVITAS SOSIAL (ANGKA KETERLIBATAN BYSTANDER AKAN MENINGKATKAN INDEKS KEBERSAMAAN SOSIAL)
  • 65. ARMED ROBBERY IN POST-CIVIL WAR NIGERIA: THE ROLE OF THE VICTIM BY: NWOKOCHA KU NKPA VON HENTIG: DALAM BEBERAPA HAL KORBAN MEMBETUK DAN MENCETAK KEJAHATAN DAN PENJAHATNYA UNTUK MEMAHAMI SIFAT DAN CAKUPAN PERAMPOKAN BERSENJATA DI NIGERIA, SANGAT PENTING KIRANYA DIPELAJARI SELURUH ASPEK KORBAN YANG DAPAT DIANGGAP DAPAT BERTANGUNG JAWAB ATAS VIKTIMISASI. ELLENBERGER MEMPUNYAI PANDANGAN BAHWA APABILA TERDAPAT SUATU KRIMINOGENESIS (FAKTOR MENDORONG MUNCULNYA KEJAHATAN) MAKA DI SANA PULA TERDAPAT VIKTIMOGENESIS (FAKTOR-FAKTOR YANG MENGGERAKAN SESEORANG MENJADI KORBAN)
  • 66. KONTRIBUSI KORBAN PADA KEJAHATAN PERAMPOKAN BERSENJATA DI NIGERIA DALAM BEBERAPA KEJADIAN PERAMPOKAN , TAMPAK BAHWA PARA KORBAN KARENA TINGKAH LAKUNYA SENDIRI TELAH MENARIK PERHATIAN SI PERAMPOK
  • 67. BENTUK ANDIL KORBAN MEMAMERKAN KEKAYAAN PERAN “GOOD SAMARITAN” (ORANG YANG SUKA MENOLONG) BAHAYA PROFESI KECEROBOHAN BERBICARA TIDAK HATI-HATI DENGAN HARTA MILIK MUDAH PERCAYA PADA ORANG ASING KESALAHAN PETUGAS (BANK)