SlideShare a Scribd company logo
1 of 67
KEBUNTUAN DARI PENDEKATAN LEGALITAS FORMAL MENUJU PENDEKATAN INTERDISIPLINER
LATAR BELAKANG 1 K ERANGKA TEORITIS 2 PEMBAHASAN 3 KESIMPULAN 4
PLEASE   to MENU
A. LATAR BELAKANG ,[object Object]
B. PERUMUSAN MASALAH ,[object Object]
PLEASE BACK TO MENU
POSITIVISME hukum ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
PENEGAKAN HUKUM Ufran &  Satjipto Rahardjo  : Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan dari hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Soerjono Soekanto :  Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
NILAI-DAN NORMA Nilai itu diartikan sebagai suatu pernyataan tentang hal yang diinginkan oleh seseorang. Norma dan nilai menunjuk pada hal yang sama tetapi dari sudut pandangan yang berbeda. Norma itu mewakili suatu perspektif sosial, sedangkan nilai melihatnya dari sudut  perspektif individual.
NILAI  DAN- NORMA  MASYARAKAT ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
HUKUM DAN NILAI-NILAI  MASYARAKAT Schuyt : Bahwa hukum itu mengandung dalam dirinya nilai-nilai yang intrinsik, sehingga hukum itu dapat disebut sebagai suatu sistem yang intrinsik. Apa yang nantinya diwujudkan sebagai hukum didalam masyarakat yang bersangkutan tergantung dari titik tolak pandangannya mengenai apa saja yang termasuk dalam nilai-nilai itu. Didalam pembicaraan mengenai hukum, maka nilai-nilai tersebut berkembang menjadi antara hukum dan moral.
Jadi, Norma atau Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat merupakan cermin kehendak bersama para anggotanya yang menjadi ukuran baik dan buruk suatu perbuatan hukum, serta cermin dari rasa keadilan mereka.
 
PEMBAHASAN
 
UU No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 10 Ayat (1) : “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa  hukum tidak ada atau kurang jelas , melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
 
Menurut Bagir Manan, ada beberapa asas yang dapat diambil dari Pasal 10, yaitu : ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
FENOMENA YANG TERJADI
 
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
SATJIPTO RAHARDJO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
UU No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) : "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat."
 
FENOMENA YANG TERJADI Ketidakmungkinan menghadirkan ketiga unsur  Idee des Rechts   itu secara proporsional dalam suatu putusan. Akibatnya, Hakim dalam memutuskan suatu perkara cenderung lebih menekankan pada kepastian hukumnya saja.
 
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
BACK
 
PERKARA  CAROK  DI MADURA ,[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],PERKARA  CAROK Perselingkuhan :
[object Object],[object Object]
 
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],BACK
 
PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF ,[object Object],[object Object]
PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF 2) Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. 3) Keberanian untuk mencari jalan lain dari pada yang biasa dilakukan., denganmenempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik  -> “ rule breaking ”
Metode penemuan hukum progresif menurut Achmad Rifai adalah sebagai berikut : ,[object Object],[object Object],[object Object]
Putusan Hakim Yang Sesuai Dengan Metode Penemuan Hukum Yang Progresif Adalah : ,[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object]
[object Object],HUKUM PROGRESIF YANG BERKEADILAN
 
Critical Legal Study  (CLS) ,[object Object],[object Object],[object Object]
CLS lahir dari bentuk pembangkangan terhadap realitas sosial tentang ketidakadilan yang memang merisaukan para ahli hukum saat ini. Hukum positif telah memperlihatkan dirinya tidak berdaya dan telah digunakan hanya sekedar sebagai suatu alat penindas atau pemanis belaka. Oleh karena itu, para penganut CLS berusaha keluar dari doktrin-doktrin yang sudah usang untuk segera masuk kedalam suatu tatanan hukum yang lebih baik sesuai dengan perkembangan masyarakat yang damai, tidak rasialis, tidak genderis, dan tidak korup. Pemikiran CLS tersebut, setidaknya telah mengilhami beberapa ahli hukum di Indonesia, sehingga sedikit banyak pemikirannya dipengaruhi oleh gerakan ini. Sebut saja, Prof. Satjipto Rahardjo yang menggagas bentuk pemikiran yang dinamakannya hukum progresif dengan dilatarbelakangi oleh keprihatinan akan lemahnya  law enforcement  di Indonesia dewasa ini, yang selanjutnya pemikiran tersebut berkembang dan mengilhami banyak kalangan hukum lainnya di negeri ini.
Satjipto Rahardjo  : ,[object Object]
 
PURE THEORY / REINE RECHTSLEHRE / TEORI HUKUM MURNI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2. Hukum  Harus Dipisahkan Dari Fakta-Fakta:
 
 
 
Montesquieu dan Kant ,[object Object],[object Object]
 
[object Object],[object Object]
 
KESIMPULAN ,[object Object],[object Object]
KESIMPULAN ,[object Object]
SARAN ,[object Object],[object Object]
SARAN ,[object Object]
 

More Related Content

What's hot

05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukummudanp.com
 
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCESOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCEDian Oktavia
 
08 sumber hukum
08 sumber hukum08 sumber hukum
08 sumber hukummudanp.com
 
Hukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian IIHukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian IIyahyaanto
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnya
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan ProduktivitasnyaMengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnya
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnyaanrihalfajari
 
Jurnal konstitusi
Jurnal konstitusiJurnal konstitusi
Jurnal konstitusivirmannsyah
 
04 hub manusia,masy,norma dg hukum
04 hub manusia,masy,norma dg hukum04 hub manusia,masy,norma dg hukum
04 hub manusia,masy,norma dg hukummudanp.com
 
12 hukum kekuasaan
12 hukum   kekuasaan12 hukum   kekuasaan
12 hukum kekuasaanmudanp.com
 
Undang undang komisi pemberantasan korupsi dan perubahannya
Undang undang komisi pemberantasan korupsi dan perubahannyaUndang undang komisi pemberantasan korupsi dan perubahannya
Undang undang komisi pemberantasan korupsi dan perubahannyaDollyFriendky
 
Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...Idik Saeful Bahri
 
02 mengakhiri polemikmasajabatanpimpinankpk-jilidii
02 mengakhiri polemikmasajabatanpimpinankpk-jilidii02 mengakhiri polemikmasajabatanpimpinankpk-jilidii
02 mengakhiri polemikmasajabatanpimpinankpk-jilidiihudahfz
 
Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
Sistem Hukum dan Peradilan NasionalSistem Hukum dan Peradilan Nasional
Sistem Hukum dan Peradilan NasionalSLS
 
13 bidang2 studi hukum
13 bidang2 studi hukum13 bidang2 studi hukum
13 bidang2 studi hukummudanp.com
 

What's hot (20)

Makalah pidana
Makalah pidanaMakalah pidana
Makalah pidana
 
Ppt profesi
Ppt profesiPpt profesi
Ppt profesi
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
 
A
AA
A
 
Peradilan nasional
Peradilan nasionalPeradilan nasional
Peradilan nasional
 
Legal realism ppt
Legal realism pptLegal realism ppt
Legal realism ppt
 
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCESOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
 
Pkn bab 5 kelompok 1
Pkn bab 5 kelompok 1Pkn bab 5 kelompok 1
Pkn bab 5 kelompok 1
 
08 sumber hukum
08 sumber hukum08 sumber hukum
08 sumber hukum
 
Hukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian IIHukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian II
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnya
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan ProduktivitasnyaMengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnya
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnya
 
Jurnal konstitusi
Jurnal konstitusiJurnal konstitusi
Jurnal konstitusi
 
04 hub manusia,masy,norma dg hukum
04 hub manusia,masy,norma dg hukum04 hub manusia,masy,norma dg hukum
04 hub manusia,masy,norma dg hukum
 
12 hukum kekuasaan
12 hukum   kekuasaan12 hukum   kekuasaan
12 hukum kekuasaan
 
Undang undang komisi pemberantasan korupsi dan perubahannya
Undang undang komisi pemberantasan korupsi dan perubahannyaUndang undang komisi pemberantasan korupsi dan perubahannya
Undang undang komisi pemberantasan korupsi dan perubahannya
 
Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...
 
02 mengakhiri polemikmasajabatanpimpinankpk-jilidii
02 mengakhiri polemikmasajabatanpimpinankpk-jilidii02 mengakhiri polemikmasajabatanpimpinankpk-jilidii
02 mengakhiri polemikmasajabatanpimpinankpk-jilidii
 
Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
Sistem Hukum dan Peradilan NasionalSistem Hukum dan Peradilan Nasional
Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
 
13 bidang2 studi hukum
13 bidang2 studi hukum13 bidang2 studi hukum
13 bidang2 studi hukum
 

Similar to MENGEMBANGKAN PENDEKATAN

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALAulia Ulil Fadhilah
 
Etika Profesi Hakim
Etika Profesi Hakim Etika Profesi Hakim
Etika Profesi Hakim FazarSodik
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL (PKN SMK KURIKULUM 2013)
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL (PKN SMK KURIKULUM 2013)SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL (PKN SMK KURIKULUM 2013)
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL (PKN SMK KURIKULUM 2013)Rahmanu Juwono
 
Keadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaKeadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaRacmat Ridho
 
Pengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganPengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganwnanang28
 
Kel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptx
Kel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptxKel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptx
Kel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptxDataWaruwu
 
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.pptPPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.pptmhanxrama99
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptandhika perceka
 
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukumAliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukumDian Permata Sari
 
SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_OK.pptx
SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_OK.pptxSISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_OK.pptx
SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_OK.pptxYovinaYulianaLeoLede
 
PKn_ Modul 6 Konsep Penegakan hukum di indonesia.pptx
PKn_ Modul 6 Konsep Penegakan hukum di indonesia.pptxPKn_ Modul 6 Konsep Penegakan hukum di indonesia.pptx
PKn_ Modul 6 Konsep Penegakan hukum di indonesia.pptxFiolisaAyuBeatrix1
 
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptxsistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptxRoyyanFirdausAlpha
 
Peranan advokat kaitanya pemberian bantuan hukum dalam penegakan hukum pidana
Peranan advokat kaitanya pemberian bantuan hukum dalam penegakan hukum pidanaPeranan advokat kaitanya pemberian bantuan hukum dalam penegakan hukum pidana
Peranan advokat kaitanya pemberian bantuan hukum dalam penegakan hukum pidanayahyaanto
 

Similar to MENGEMBANGKAN PENDEKATAN (20)

57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan
57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan
57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Mengenal Hukum
Mengenal Hukum Mengenal Hukum
Mengenal Hukum
 
Etika Profesi Hakim
Etika Profesi Hakim Etika Profesi Hakim
Etika Profesi Hakim
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL (PKN SMK KURIKULUM 2013)
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL (PKN SMK KURIKULUM 2013)SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL (PKN SMK KURIKULUM 2013)
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL (PKN SMK KURIKULUM 2013)
 
Keadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaKeadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesia
 
Pengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganPengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolongan
 
Kel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptx
Kel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptxKel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptx
Kel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptx
 
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.pptPPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
 
SISTEM HUMUN INDONESIA
SISTEM HUMUN INDONESIASISTEM HUMUN INDONESIA
SISTEM HUMUN INDONESIA
 
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukumAliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
 
Nur Sania Dasopang
Nur Sania DasopangNur Sania Dasopang
Nur Sania Dasopang
 
SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_OK.pptx
SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_OK.pptxSISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_OK.pptx
SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_OK.pptx
 
penyebab manusia menaati hukum
penyebab manusia menaati hukumpenyebab manusia menaati hukum
penyebab manusia menaati hukum
 
PKn_ Modul 6 Konsep Penegakan hukum di indonesia.pptx
PKn_ Modul 6 Konsep Penegakan hukum di indonesia.pptxPKn_ Modul 6 Konsep Penegakan hukum di indonesia.pptx
PKn_ Modul 6 Konsep Penegakan hukum di indonesia.pptx
 
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptxsistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
 
Galau hukum
Galau hukumGalau hukum
Galau hukum
 
Galau hukum
Galau hukumGalau hukum
Galau hukum
 
Peranan advokat kaitanya pemberian bantuan hukum dalam penegakan hukum pidana
Peranan advokat kaitanya pemberian bantuan hukum dalam penegakan hukum pidanaPeranan advokat kaitanya pemberian bantuan hukum dalam penegakan hukum pidana
Peranan advokat kaitanya pemberian bantuan hukum dalam penegakan hukum pidana
 

More from Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Indonesia

More from Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Indonesia (17)

Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan InterdisiplinerKebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
 
Konsekuensi yuridis terhadap timbulnya kerugian keuangan negara dalam tindak ...
Konsekuensi yuridis terhadap timbulnya kerugian keuangan negara dalam tindak ...Konsekuensi yuridis terhadap timbulnya kerugian keuangan negara dalam tindak ...
Konsekuensi yuridis terhadap timbulnya kerugian keuangan negara dalam tindak ...
 
Kajian yuridis tentang perolehan hak atas tanah oleh negara melalui lembaga p...
Kajian yuridis tentang perolehan hak atas tanah oleh negara melalui lembaga p...Kajian yuridis tentang perolehan hak atas tanah oleh negara melalui lembaga p...
Kajian yuridis tentang perolehan hak atas tanah oleh negara melalui lembaga p...
 
Kedudukan hukum negara terhadap benda menurut teori leon duguit dan aplikasin...
Kedudukan hukum negara terhadap benda menurut teori leon duguit dan aplikasin...Kedudukan hukum negara terhadap benda menurut teori leon duguit dan aplikasin...
Kedudukan hukum negara terhadap benda menurut teori leon duguit dan aplikasin...
 
Konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang b...
Konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang b...Konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang b...
Konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang b...
 
Tinjauan yuridis terhadap perbuatan aparat pemerintah yang tidak berwenang
Tinjauan yuridis terhadap perbuatan aparat pemerintah yang tidak berwenangTinjauan yuridis terhadap perbuatan aparat pemerintah yang tidak berwenang
Tinjauan yuridis terhadap perbuatan aparat pemerintah yang tidak berwenang
 
Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...
Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...
Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...
 
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisiplinerKebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
 
Pengawasan terhadap produk hukum yang berbentuk keputusan tata usaha negara m...
Pengawasan terhadap produk hukum yang berbentuk keputusan tata usaha negara m...Pengawasan terhadap produk hukum yang berbentuk keputusan tata usaha negara m...
Pengawasan terhadap produk hukum yang berbentuk keputusan tata usaha negara m...
 
Teori hukum
Teori hukumTeori hukum
Teori hukum
 
Sinopsis pranata hukum
Sinopsis pranata hukumSinopsis pranata hukum
Sinopsis pranata hukum
 
Fungsi pengawasan politik dalam pembentukan hukum nasional
Fungsi pengawasan politik dalam pembentukan hukum nasionalFungsi pengawasan politik dalam pembentukan hukum nasional
Fungsi pengawasan politik dalam pembentukan hukum nasional
 
Peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara
Peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negaraPeranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara
Peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara
 
Ketidakabsahan suatu produk hukum karena mengalami kekurangan yuridis
Ketidakabsahan suatu produk hukum karena mengalami kekurangan yuridisKetidakabsahan suatu produk hukum karena mengalami kekurangan yuridis
Ketidakabsahan suatu produk hukum karena mengalami kekurangan yuridis
 
Penggunaan asas diskresi dalam pembentukan produk hukum di indaonesia
Penggunaan asas diskresi dalam pembentukan produk hukum di indaonesiaPenggunaan asas diskresi dalam pembentukan produk hukum di indaonesia
Penggunaan asas diskresi dalam pembentukan produk hukum di indaonesia
 
Peranan filsafat pancasila dalam pembangunan
Peranan filsafat pancasila dalam pembangunanPeranan filsafat pancasila dalam pembangunan
Peranan filsafat pancasila dalam pembangunan
 
Konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa indonesia terhadap pembangunan hu...
Konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa indonesia terhadap pembangunan hu...Konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa indonesia terhadap pembangunan hu...
Konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa indonesia terhadap pembangunan hu...
 

Recently uploaded

Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang MenarikSkintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang MenarikHaseebBashir5
 
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiPanduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiHaseebBashir5
 
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwdfurinews
 
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptxAnalisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptxEvita50
 
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelmenang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelHaseebBashir5
 
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88KangGunawan2
 
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online""Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"HaseebBashir5
 
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxPraktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxEndah261450
 
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptxSahlimaHutagalung
 
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdekaLaporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdekajohan effendi
 

Recently uploaded (10)

Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang MenarikSkintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
 
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiPanduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
 
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
 
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptxAnalisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
 
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelmenang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
 
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
 
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online""Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
 
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxPraktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
 
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
 
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdekaLaporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
 

MENGEMBANGKAN PENDEKATAN

  • 1. KEBUNTUAN DARI PENDEKATAN LEGALITAS FORMAL MENUJU PENDEKATAN INTERDISIPLINER
  • 2. LATAR BELAKANG 1 K ERANGKA TEORITIS 2 PEMBAHASAN 3 KESIMPULAN 4
  • 3. PLEASE to MENU
  • 4.
  • 5.
  • 7.
  • 8.  
  • 9. PENEGAKAN HUKUM Ufran & Satjipto Rahardjo : Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan dari hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Soerjono Soekanto : Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
  • 10. NILAI-DAN NORMA Nilai itu diartikan sebagai suatu pernyataan tentang hal yang diinginkan oleh seseorang. Norma dan nilai menunjuk pada hal yang sama tetapi dari sudut pandangan yang berbeda. Norma itu mewakili suatu perspektif sosial, sedangkan nilai melihatnya dari sudut perspektif individual.
  • 11.
  • 12. HUKUM DAN NILAI-NILAI MASYARAKAT Schuyt : Bahwa hukum itu mengandung dalam dirinya nilai-nilai yang intrinsik, sehingga hukum itu dapat disebut sebagai suatu sistem yang intrinsik. Apa yang nantinya diwujudkan sebagai hukum didalam masyarakat yang bersangkutan tergantung dari titik tolak pandangannya mengenai apa saja yang termasuk dalam nilai-nilai itu. Didalam pembicaraan mengenai hukum, maka nilai-nilai tersebut berkembang menjadi antara hukum dan moral.
  • 13. Jadi, Norma atau Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat merupakan cermin kehendak bersama para anggotanya yang menjadi ukuran baik dan buruk suatu perbuatan hukum, serta cermin dari rasa keadilan mereka.
  • 14.  
  • 16.  
  • 17. UU No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 10 Ayat (1) : “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas , melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
  • 18.  
  • 19.
  • 20.  
  • 22.  
  • 23.
  • 24.  
  • 25.
  • 26.  
  • 27. UU No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) : "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat."
  • 28.  
  • 29. FENOMENA YANG TERJADI Ketidakmungkinan menghadirkan ketiga unsur Idee des Rechts itu secara proporsional dalam suatu putusan. Akibatnya, Hakim dalam memutuskan suatu perkara cenderung lebih menekankan pada kepastian hukumnya saja.
  • 30.  
  • 31.
  • 32.  
  • 33. BACK
  • 34.  
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.  
  • 40.
  • 41.
  • 42.  
  • 43.
  • 44. PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF 2) Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. 3) Keberanian untuk mencari jalan lain dari pada yang biasa dilakukan., denganmenempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik -> “ rule breaking ”
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48.
  • 49.  
  • 50.
  • 51. CLS lahir dari bentuk pembangkangan terhadap realitas sosial tentang ketidakadilan yang memang merisaukan para ahli hukum saat ini. Hukum positif telah memperlihatkan dirinya tidak berdaya dan telah digunakan hanya sekedar sebagai suatu alat penindas atau pemanis belaka. Oleh karena itu, para penganut CLS berusaha keluar dari doktrin-doktrin yang sudah usang untuk segera masuk kedalam suatu tatanan hukum yang lebih baik sesuai dengan perkembangan masyarakat yang damai, tidak rasialis, tidak genderis, dan tidak korup. Pemikiran CLS tersebut, setidaknya telah mengilhami beberapa ahli hukum di Indonesia, sehingga sedikit banyak pemikirannya dipengaruhi oleh gerakan ini. Sebut saja, Prof. Satjipto Rahardjo yang menggagas bentuk pemikiran yang dinamakannya hukum progresif dengan dilatarbelakangi oleh keprihatinan akan lemahnya law enforcement di Indonesia dewasa ini, yang selanjutnya pemikiran tersebut berkembang dan mengilhami banyak kalangan hukum lainnya di negeri ini.
  • 52.
  • 53.  
  • 54.
  • 55. 2. Hukum Harus Dipisahkan Dari Fakta-Fakta:
  • 56.  
  • 57.  
  • 58.  
  • 59.
  • 60.  
  • 61.
  • 62.  
  • 63.
  • 64.
  • 65.
  • 66.
  • 67.