Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUSUN RDTR
1. MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAMMENYUSUN
RENCANA DETAIL TATA RUANG
dan PERATURAN ZONASI
SESUAIPERATURANPEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN2010
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
1
Disampaikan oleh :Disampaikan oleh :
Imam S. ErnawiImam S. Ernawi
Direktur Jenderal Penataan RuangDirektur Jenderal Penataan Ruang
Kementerian Pekerjaan UmumKementerian Pekerjaan Umum
2. Pendahuluan
Peraturan Tentang Peran Masyarakat
(PP No.68 Tahun 2010)
Proses Penyusunan RDTR
Peran Masyarakat dalam Penyusunan RDTR
Penutup
OUTLINE
2
4. DASAR HUKUM PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG
4
• UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 65 :
(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh
pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara
lain, melalui:
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan
ruang.
• PP No.68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara
Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
5. PP 68 Tahun 2010
• Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
• Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
• Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
• Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
• Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan
masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
• Tata cara pelaksanaan peran masyarakat adalah sistem, mekanisme,
dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
5
DEFINISI
6. • RDTR adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota (UU No.26 tahun 2007 penjelasan pasal 14 ayat
3).
• RDTR dapat ditentukan menurut kawasan yang mempunyai nilai
sebagai kawasan yang perlu percepatan pembangunan,
pengendalian pembangunan, mitigasi bencana, dan lainya.
• RDTR mempunyai wilayah perencanaan mencakup sebagian
atau seluruh kawasan tertentu yang terdiri dari beberapa unit
lingkungan perencanaan, yang telah terbangunan ataupun yang
akan dibangun.
• RDTR mempunyai skala perencanaan 1: 5000 atau lebih besar
sesuai dengan kebutuhan tingkat kerincian dan peruntukan
perencanaannya.
• RDTR merupakan salah satu pedoman pembangunan daerah
yang memiliki kekuatan hukum berupa Peraturan Daerah
(Perda)
6
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
8. Menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat
di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang;
1. Menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab
dalam penataan ruang;
2. Mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang
transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan
kebijakan bidang penataan ruang.
8
TUJUAN PENGATURAN BENTUK DAN TATA CARA
PERAN MASYARAKAT
9. 9
Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2010 tentang Bentuk
dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
(Berdasarkan UU No 26/2007, Pasal 65 ayat (2)
PERENCANAAN
TATA RUANG
PEMANFAATAN
RUANG
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN
RUANG
LINGKUP PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG
10. 10
PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG (PP NO.68/2010)
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
PEMANFAATAN
RUANG
PERENCANAAN
TATA RUANG
masukan dalam
penyusunan sampai
dengan penetapan RTR
kerjasama dengan
pemerintah, pemda dan
sesama masyarakat
Masukan kebijakan
pemanfaatan ruang
Kerjasama stakehoders
Memanfaatkan ruang sesuai
dengan kearifan lokal
Peningkatan efisiensi,
efektivitas dan keserasian
dalam pemanfaatan ruang
Menjaga kepentingan Hankam
dan LH
Investasi pemanfaatan ruang
Masukan terkait arahan
peraturan zonasi, perizinan,
insentif/disinsentif dan sanksi
Memantau dan mengawasi
pelaksanaan RTR
Pelaporan kepada
instansi/pejabat berwenang
atas dugaan penyimpangan
Pengajuan keberatan terhadap
keputusan pejabat yang tidak
sesuai dengan RTR
penyampaian masukan
melalui media
komunikasi/forum
pertemuan
kerjasama dalam
perencanaan tata ruang
penyampaian masukan
kebijakan melalui media
komunikasi/forum pertemuan
kerjasama dalam pemanfaatan
tata ruang
Pemanfaatan ruang sesuai
dengan RTR
Penataan izin pemanfaatan
ruang
penyampaian masukan terkait
pengendalian pemanfaatan
ruang kepada pejabat
berwenang
Memantau dan mengawasi
pelaksanaan RTR
Melaporkan dugaan
penyimpangan
BENTUK
PERAN
MASYARAKAT
TATA CARA
PERAN
MASYARAKAT
11. • Masyarakat/kelompok masyarakat difungsikan
sebagai bagian dari BKPRD Kabupaten/Kota;
• Masyarakat memperoleh kedudukan sebagai
mitra kerja pemerintah kabupaten/kota dalam
penyusunan RDTR;
• Masyarakat memberikan input mengenai
aspirasinya berkenaan dengan rencana
pengembangan kabupaten/kota.
11
MEKANISME PELIBATAN MASYARAKAT
DALAM PENYUSUNAN RDTR (PP NO.68/2010)
13. Peraturan Zonasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari
RDTR
1
Peta Pola Ruang Berfungsi sebagai Peta Zonasi bagi Zoning Map
Wilayah Perencanaan dari RDTR disebut sebagai Bagian
Wilayah Perkotaan (BWP)
2
3
PROSES PENYUSUNAN RDTR
13
14. Muatan Peraturan Zonasi
Standar Teknis
Materi Wajib :
1. Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan
2. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
3. Ketentuan Tata Bangunan
4. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
5. Ketentuan Pelaksanaan
Materi Pilihan (ada bila dibutuhkan):
6. Ketentuan Tambahan
7. Ketentuan Khusus
8. Standar Teknis
9. Ketentuan Pengaturan Zonasi
Apabila RDTR telah disahkan sebagai Perda sebelum disahkannya
Pedoman ini, maka Peraturan Zonasi ditetapkan sebagai Perda
tersendiri dan muatannya meliputi Zoning Map dan Zoning Text
Prosedur Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi dibedakan atas:
1. Prosedur penyusunan RDTR
2. Prosedur Penyusunan PZ yang berisi zoning text untuk wilayah
perencanaan (apabila RDTR dan PZ disatukan)
3. Prosedur Penyusunan PZ yang berisi zoning text dan Zoning Map
(apabila RDTR tidak disusun atau lebih dahulu ditetapkan sebagai Perda)
5
6
4
14
Lanjutan
15. MUATAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
1. Tujuan Penataan Bagian Wilayah Perkotaan
(BWP)
2. Rencana Pola Ruang
3. Rencana Jaringan Prasarana
4. Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan
Penanganannya
5. Ketentuan Pemanfaatan Ruang
6. Peraturan Zonasi
15
16. PENYUSUNAN PERATURAN ZONASIPENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI PENETAPANPENETAPAN
Tahap
Pra Persiapan
Tahap
Persiapan
Tahap
Pengumpulan
Data/Informasi
Tahap Analisis dan
Perumusan Ketentuan
Teknis
Penyusunan
Raperda RDTR
dan PZ
(termasuk
persetujuan
substansi oleh
Menteri PU)
Pembahasan
dan Penetapan
Raperda
1. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah kabupaten/kota;
2. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, baik itu pelaksanaan maupun
pengendaliannya;
3. Bantuan untuk merumuskan klasifikasi penggunaan lahan yang akan atau telah
dikembangkan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
4. Bantuan untuk merumuskan zonasi pembagian dari wilayah kabupaten/kota, misalnya
mengusulkan pembatasan lingkungan peruntukan;
5. Bantuan untuk merumuskan pengaturan tambahan, yang berhubungan dengan pemanfaatan
terbatas dan pemanfaatan bersyarat;
6. Pengajuan keberatan terhadap peraturan-peraturan yang akan dirumuskan (rancangan);
7. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli;
8. Ketentuan lain yang sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten/kota;
9. Dan lain-lain.
Keterlibatan
Masyarakat
ALUR PROSES PENYUSUNAN RDTR DAN PZ
16
18. Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan
tata ruang berupa :
a. Masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau
kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah
pembangunan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.
b. Kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam
perencanaan tata ruang.
BENTUK PERAN MASYARAKAT
DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
18
19. 1.Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata
ruang dilaksanakan dengan cara:
a. menyampaikan masukan mengenai arah
pengembangan, potensi dan masalah, rumusan
konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui
media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran
masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri. Pedoman Penyusunan RDTR dan PZ
TATA CARA PERAN MASYARAKAT
DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
19
21. Masyarakat yang menjadi pemangku
kepentingan dalam penyusunan RDTR
meliputi:
a. orang perseorangan atau kelompok
orang;
b. organisasi masyarakat tingkat
kabupaten/kota yang sedang
melakukan penyusunan RDTR;
c. perwakilan organisasi masyarakat
kabupaten/kota yang berdekatan
secara sistemik (memiliki hubungan
interaksi langsung) dengan daerah
yang sedang disusun RDTRnya; dan
d. perwakilan organisasi masyarakat
kabupaten/kota dari daerah yang
sedang disusun RDTRnya.
PERAN MASYARAKAT DALAM
PENYUSUNAN RDTR
21
22. Hak masyarakat meliputi:
i. berperan serta dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang,
khususnya masukan terkait penyusunan RDTR;
ii. memberikan pendapat, saran, masukan dan penentuan tujuan-
tujuan arah pengendalian, pembatasan, dan kelonggaran aturan,
serta dalam penetapan RDTR;
iii.memantau dan mengawasi pelaksanaan RDTR yang telah
ditetapkan;
iv.mengajukan inisiatif untuk melakukan penyusunan dan/atau
mengevaluasi dan/atau meninjau kembali dan/atau mengubah
RDTR;
v. memberikan pendapat, saran, masukan, data/informasi dan
penentuan potensi dan masalah perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
22
HAK MASYARAKAT
23. vi. memberikan kontribusi dalam perumusan aturan-aturan dalam
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
vii.mengetahui secara terbuka produk RDTR pada setiap bagian
wilayah perkotaan yang bersangkutan;
viii.melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang
dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran
kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RDTR yang telah
ditetapkan;
ix. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang
berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai
dengan RDTR;
x. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan;
dan
xi. mengetahui dan memberi masukan terhadap ketentuan dan
kebijakan lain yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota
yang bersangkutan. 23
……(Lanjutan)
24. Kewajiban masyarakat meliputi:
i. memelihara kualitas pemanfaatan ruang;
ii. mendudukkan kepentingan publik/umum lebih tinggi
dari pada kepentingan pribadi atau kelompok;
iii.memberikan informasi, data, keterangan hanya yang
benar, jelas dan jujur dalam setiap tahapan proses
penyusunan RDTR
iv.berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses
penyusunan RDTR
24
KEWAJIBAN MASYARAKAT
25. Jenis peran masyarakat meliputi:
i. pemberian masukan dalam penentuan arah
pengembangan wilayah kabupaten/kota;
ii. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah
pembangunan, baik itu pelaksanaan maupun
pengendaliannya;
iii.bantuan untuk merumuskan klasifikasi penggunaan
lahan yang akan atau telah dikembangkan di wilayah
kabupaten/kota yang bersangkutan;
iv.bantuan untuk merumuskan zonasi pembagian dari
wilayah kabupaten/kota, misalnya mengusulkan
pembatasan lingkungan peruntukan;
25
JENIS PERAN SERTA MASYARAKAT
26. v. bantuan untuk merumuskan pengaturan tambahan, yang
berhubungan dengan pemanfaatan terbatas dan
pemanfaatan bersyarat;
vi. pengajuan keberatan terhadap peraturan-peraturan yang
akan dirumuskan (rancangan);
vii. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau
bantuan tenaga ahli; dan
viii.ketentuan lain sesuai dengan kebijakan pemerintah
kabupaten/kota.
26
……(Lanjutan)
27. Pelibatan peran mayarakat dalam penyusunan
RDTR dilakukan pada tahapan:
1. Pada tahap persiapan, pemerintah telah
melibatkan masyarakat secara pasif dengan
pemberitaan mengenai informasi penataan
ruang
2. Pada tahap pengumpulan data, peran
masyarakat /atau organisasi masyarakat
akan lebih aktif dalam bentuk:
• pemberian data dan informasi kewilayahan
yang diketahui/dimiliki datanya;
• pendataan untuk kepentingan penatan
ruang yang diperlukan;
• pemberian masukan, aspirasi, dan opini
awal usulan rencana tata ruang; dan
• identifikasi potensi dan masalah penataan
ruang.
27
28. 3. Pada tahap perumusan konsepsi RDTR
Masyarakat terlibat secara aktif dan
bersifat dialogis/komunikasi dua arah.
Dialog dilakukan antara lain melalui
konsultasi publik, workshop, FGD,
seminar, dan bentuk komunikasi dua
arah lainnya.
28
29. Uraian
Kegiatan
KONSEP PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN RDTR
Persiapanpenyusunan
RDTR kota (termasuk
review RDTR
kotasebelumnya)
Pengumpulan
dan
kompilasi
data
Perumusan
Konsep RDTR kota
Naskah
akademik
Konsep
pengembangan
Naskah
teknis
Naskah
Raperda
Pengolahan
dan
analisis
data
Proses pelibatan
masyarakatsecara
pasif dengan
pemberitaan &
pemberian
informasi
penataan ruang
Proses pelibatan
masyarakatsecara
aktif , melalui:
pengumpulan
kuesioner, kotak
aduan,
wawancara; dsb
Proses pelibatan
masyarakatsecara
dua arah.
Dialog dilakukan antara
lain melalui konsultasi
publik, workshop, FGD,
seminar, dan bentuk
komunikasi dua arah
lainnya.
Pembahasan
PROSES PENYUSUNAN PROSES PEMBAHASAN
Proses
pelibatan
masyarakat
dalam bentuk
pengajuan
usulan,
keberatan, dan
sanggahan
terhadap
raperda
29
30. • Pelibatan masyarakat dalam menyusun RDTR dan PZ telah sesuai
dengan ketentuan dalam PP No.68 tahun 2010
• Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RDTR dan PZ dilakukan
pada seluruh tahapan mulai dari persiapan penyusunan hingga
penetapan perda RDTR dan PZ
• Peran masyarakat terkait RDTR dan PZ tidak hanya dilakukan
pada proses perencanaan tetapi hingga proses pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
• Pedoman penyusunan RDTR telah mengakomodir secara lengkap
pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan RDTR
Kabupaten/Kota
PENUTUP
30