1. TUGASPERKULIAHAN
Business Ethics
and Good
Governance
Pokok Bahasan
Executive and Director
Study Case: PT. Astra International, Tbk.
Disusun Oleh:
Muhammad Frayogi
55116120098
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Dosen Pengampu
Pasca Sarjana Magister
Manajemen
11
35040 Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA

2. 2016
2
Business Ethic
and Good Governance
Executive and Director
Study Case: PT. Astra International, Tbk.
Muhammad Frayogi
55116120098
Konsep Eksekutif dan Direktur
Direktur dan Eksekutif dapat dikatakan sebagai seseorang yang delegasikan oleh
dewan, komisaris atau pemilik saham yang kemudia memiliki wewenang dalam memimpin
dan menjalankan suatu perusahaan atau bidang usaha tertentu. Direktur dan eksekutif ini juga
dapat terdiri dari seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang professional yang
ditunjuk untuk memimpin dan menjalankan suatu perusahaan atau bidang usaha tertentu. Hal
ini tentunya bergantung pada bentuk dan jenis perusahaan, skala atau jangkauan dari
perusahaan serta alasan-alasan lain yang merujuk pada optimalisasi pencapaian tujuan dari
perusahaan itu sendiri. Pada umumnya, seorang Direktur menjalankan fungsi sebagai (i)
komunikator antara pemilik saham dengan pihak manajemen perusahaan, dan stakeholders
lainnya, (ii) pengambil keputusan teknis terkait kebijakan atau strategi perusahaan, (iii)
pemimpin yang memiliki pengaruh dalam memotivasi karyawannya, (iv) pengelola dan
pengawas segala aktivitas yang menyebabkan suatu perubahan atau pergerakan perusahaan
serta (v) eksekutor dari sebuah kebijakan, strategi atau tindakan-tindakan lain dalam suatu
perusahaan tersebut.
Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bagian
Kesatu Pasal 92-107, dijelaskan secara rinci mengenai fungsi, wewenang, dan tangung jawab
Direksi serta bagaiman proses pemilihan, pengaturan dan pemberhentian Direksi tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang tersebut Direksi wajib memberikan laporan kepada pihak
Pemegang saham adan perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya. Selain itu Direksi wajib
meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu untuk
mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan
perusahaan dengan catatan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang mempunyai itikad baik.
Keputusan RUPS untuk menyetujui pengalihan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau
sebagian kekayaan perusahaan secara sah ini wajib diwakili paling sedikit ¾ bagian dari
jumlah seluruh pemegang saham yang diumumkan paling lambat 30 hari terhitung sejak
perbuatan hukum dilakukan.
Disamping itu, Direksi juga dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada satu atau
lebih dari karyawan atau orang lain untuk dan atas nama perusahaan untuk melakukan
perbuatan hukum tertentu. Secara garis besar, UU No. 40 tahun 2007 tersebut mengatur
mengenai permasalahan pailit yang terjadi oleh suatu perusahaan akibat kepemimpinan
seorang Direkur yang menjabat. Dalam hal ini, Direksi hanya dapat mengajukan permohonan
ke pengadilan negeri agar perseorang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan dari RUPS.

3. 2016
3
Business Ethic
and Good Governance
Executive and Director
Study Case: PT. Astra International, Tbk.
Muhammad Frayogi
55116120098
Namun, jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan
perusahaan tidak cukup menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi
secara harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Namun, jika Anggota Direksi tersebut
dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya karena
Direksi tersebut telah menjalakan sesuai dengan kebijakan dan aturan yang ada, maka Direksi
tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
Fungsi seorang Direktur dan Eksekutif dalam menjalankan tugasnya jika merujuk
pada skala perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut merupakan perusahaan
multinasional atau regional tentunya disesuaikan dengan maksud dan tujuan yang ingin
dicapai dari perusahaan itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa ada
umumnya, seorang Direktur menjalankan fungsi sebagai komunikator, pengambil keputusan,
pemimpin, pengelola dan pengawas serta eksekutor dari segala bentuk kebijakan, strategi dan
aktivitas lainnya yang menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Mungkin yang dapat
dibedakan adalah pembentukan atau penujukkan Direktur atau eksekutif itu sendiri.
Misalnya, perusahaan dengan skala multinasional akan cenderung menunjuk orang-orang
yang professional di bidangnya mengingat kompleksitas yang akan dihadapi dalam
melakukan persaingan di dunia bisnis saat ini. Sedangkan untuk perusahaan regional,
misalnya mereka akan menunjuk pemilik perusahaan itu dana tau keluarganya untuk dapat
memimpin perusahaannya dengan tujuan untuk memastikan maksud dan tujuan perusahaan
yang dibentuk tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun, hal ini tidak menjadi acuan
khusus dalam pembentukan atau penujukkan seorang Direktur dalam perusahaan skala
multinasional atau regional. Karena sebagaimana yang telah disebutkan bahwa hal ini
bergantung pada kompleksitas, tantangan, maksud serta tujuan dari perusahaan itu sendiri.
Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pada intinya, fungsi yang dimiliki oleh seorang
Direktur dan Eksekutif dalam suatu perusahaan baik dalam skala multinasional maupun
regional, memiliki fungsi atau peran, tugas dan wewenang yang sama. Namun, yang
membedakan adalah bagaimana kompleksitas yang dihadapi oleh Anggota Direktur atau
Eksekutif itu dalam memimpin dan menjalankan segala kebijakan, strategi dan aktivitas yang
berkaitan dengan pengembangan dan pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Yang perlu
diperhatikan dalam menentukan Jajaran Direksi dan Eksekutif untuk memimpin, mengelola
dan mengawasi segala tindakan yang dilakukan dalam perusahaan adalah berkaitan dengan
pengetahuan, kemampuan, keterampilan serta etika bisnis yang dimilikinya. Hal ini
diperlukan sebagai fondasi dasar bagi Anggota Direksi dan Eksekutif tersebut untuk
membangun perusahaan secara bertanggung jawab dengen mementingkan kepentingan

4. 2016
4
Business Ethic
and Good Governance
Executive and Director
Study Case: PT. Astra International, Tbk.
Muhammad Frayogi
55116120098
perusahaan. Sehingga dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan
kerugian dalam proses pengembangan serta pencapaian tujuan dari perusahaan itu sendiri.
Eksekutif dan Direktur Astra International
Astra mengawali bisnis di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan
perdagangan umum dengan nama PT Astra International Inc. yang kemudian telah
mengalami perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk pada tahun 1990, seiring
dengan pelepasan saham ke publik beserta pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek
Indonesia yang terdaftar dengan ticker ASII. Dari waktu ke waktu, Astra terus
mengembangkan usahanya untuk dapat mencapai tujuan “Sejahtera Bersama Bangsa”.
Berdasarkan anggaran dasar yang terakhir, kegiatan usaha Astra saat ini meliputi bidang
perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan,
jasa dan konsultan.
Seiring dengan perkembangan skala usahanya, Astra saat ini memiliki 214.039
karyawan pada 210 anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan pengendalian bersama entitas
yang tergabung dalam Grup Astra. Secara umum, bidang usaha Grup Astra dikelompokan
kedalam tujuh segmen usaha, yaitu Otomotif, Jasa Keuangan, Alat Berat dan Pertambangan,
Agribisnis, Infrastruktur dan Logistik, Teknologi Informasi, dan properti. Nilai kapitalisasi
pasar PT Astra International Tbk ditutup di penghujung tahun 2015 sebesar Rp 300,6 triliun.
Selama 60 tahun, Astra telah menjadi saksi pasang surut ekonomi Indonesia dan terus
berkembang dengan memanfaatkan peluang bisnis berbasis sinergi yang luas dengan pihak
eksternal maupun internal Grup Astra. Sebagai salah satu grup usaha terbesar nasional saat
ini, Astra telah mampu membangun reputasi yang baik serta menjadi bagian dari keseharian
dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di tanah air. Hal ini diwujudkan dengan
persembahan berupa ragam produk dan jasa terbaik yang ditawarkan serta sumbangsih non-
bisnis melalui program tanggung jawab sosial yang luas di bidang pendidikan, lingkungan,
pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dan kesehatan, sebagai bagian dari
perjalanan Astra untuk menjadi perusahaan kebanggaan bangsa yang turut berperan dalam
upaya berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Secara struktural, dalam menjalankan bisnisnya, masing-masing internal Grup Astra
dipimpin oleh seorang Director in Charge (DIC). Dimana dalam pelaksanaannya, mereka
bertanggung jawab langsung kepada seorang Chief Executive Officer (CEO) mengenai
bagaimana mereka memimpin dan mengelola Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai

5. 2016
5
Business Ethic
and Good Governance
Executive and Director
Study Case: PT. Astra International, Tbk.
Muhammad Frayogi
55116120098
dengan maksud dan tujuan Perseroan, Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang
berlaku serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Secara
garis besar dapat dilihat struktur organisasi Astra International, sebagai berikut:
Struktur Organisasi Astra International
Sumber: Astra International Organizational Structure, 2016 (details attached).
Berdasarakan diagram struktur organisasi di atas, dapat kita ketahui bahwa stuktur
organisasi Astra dipimpin langsung oleh Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite
Eksekutif, Komite Audit dan Komite Nominasi dan Renumerasi. Dewan Komisaris memiliki
fungsi dalam mengawasi kebijakan kepengurusan yang ditetapkan oleh Direksi dan
mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam melakukan kepengurusan sesuai
dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku serta dengan
memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Adapun tugas Dewan
Komisaris sendiri, meliputi:
a. Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas rencana kerja tahunan Perseroan yang
diajukan Direksi;
b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance
dalam kegiatan-kegiatan usaha Perseroan;
c. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai risiko bisnis
Perseroan dan upaya-upaya manajemen dalam menerapkan pengendalian internal;

6. 2016
6
Business Ethic
and Good Governance
Executive and Director
Study Case: PT. Astra International, Tbk.
Muhammad Frayogi
55116120098
d. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyusunan dan
pengungkapan laporan keuangan berkala;
e. Mempertimbangkan keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
berdasarkan Anggaran Dasar;
f. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat
yang dilakukannya dalam laporan tahunan serta menelaah dan menyetujui laporan
tahunan tersebut;
g. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;
h. Dalam keadaan tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai
dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang terkait.
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris tidak boleh ikut serta dalam
pengambilan keputusan yang bersifat operasional. Keputusan Dewan Komisaris diambil
dalam kapasitasnya sebagai pengawas, sehingga keputusan mengenai kegiatan operasional
tetap menjadi tanggung jawab Direksi. Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasannya
dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan
dan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan. Disamping
itu, dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komosaris Astra memiliki wewenang sebagai
berikut:
a. Memeriksa catatan dan dokumen lain termasuk juga kekayaan Perseroan;
b. Meminta dan menerima informasi mengenai Perseroan dari Direksi;
c. Memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak
bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundangan yang
berlaku.
d. Presiden Komisaris bertindak sebagai juru bicara dari Dewan Komisaris dan menjadi
penghubung utama (main contact) bagi Dewan Komisaris.
Disamping itu, yang tidak kalah penting dari sisi teknis, Direksi Astra berkewajiban
memimpin dan mengelola Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan, Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku serta dengan
memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Adapun tugas-tugas yang
dimiliki oleh seorang Direksi diantaranya:
a. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis Perseroan dalam bentuk
rencana korporasi (corporate plan) dan rencana kerja (work plan);
b. Menetapkan struktur organisasi Perseroan, lengkap dengan rincian tugas setiap divisi dan
unit usaha;

7. 2016
7
Business Ethic
and Good Governance
Executive and Director
Study Case: PT. Astra International, Tbk.
Muhammad Frayogi
55116120098
c. Mengendalikan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efektif
dan efisien;
d. Membentuk sistem pengendalian internal dan manajemen risikoPerseroan;
e. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan;
f. Mengelola daftar pemegang saham dan daftar khusus;
g. Menyusun dan menyediakan laporan keuangan berkala dan laporan tahunan Perseroan;
h. Menyusun dan menyampaikan informasi material kepada publik;
i. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundangan yang terkait.
Direksi menjalankan tugas kepengurusan Perseroan dengan itikad baik, penuh
tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan dengan memperhatikan
kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan. Jika diperlukan, Direksi dapat
membentuk komite atau satuan kerja untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenangnya
secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, Direksi Astra dibantu oleh Director in Charge (DIC)
dalam masing-masing grup bisnis Astra untuk mengontrol dari masing-masing grup Astra
tersebut. Selanjutnya adalah mengenai wewenang yang dimiliki oleh Direktur Astra, yakni:
a. Mewakili dan mengikat Perseroan dengan pihak lain;
b. Mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya untuk melakukan tindakan-
tindakan tertentu berdasarkan surat kuasa;
c. Mengatur dan mengembangkan sumber daya manusia Perseroan termasuk pengangkatan
dan pemberhentian karyawan dan penetapan gaji, pensiun atau tunjangan pensiun dan
remunerasi lainnya bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku dan/atau keputusan RUPS.
d. Presiden Direktur bertindak sebagai juru bicara dari Direksi dan menjadi penghubung
utama (main contact) bagi Direksi. Presiden Direktur dapat menunjuk seorang Direktur
lainnya untuk menjadi juru bicara Direksi.
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat kita perhatikan bahwa secara struktural dapat
dilihat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dalam stuktur orgnasisasi Astra tersebut.
Menurut penulis dalam stuktur tersebut, dapat kita lihat bahwa Astra sebagai suatu
Perusahaan multinasional yang memiliki daya saing yang tinggi telah memperhatikan aspek-
aspek penting dalam membentuk struktur yang ideal bagi perusahaan tersebut. Adapun
kelebihan-kelebihan tersebut, diantaranya:
a. Secara fungsi dan wewenangnya, setiap tingkatan jabatan komisaris, direksi dan
excecutive telah diatur secara jelas dan disesuaikan sesuai dengan porsinya masing-

8. 2016
8
Business Ethic
and Good Governance
Executive and Director
Study Case: PT. Astra International, Tbk.
Muhammad Frayogi
55116120098
masing. Dalam hal ini dewan komisaris menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan
pengontrol segala kegiatan Direksi agar dalam pelaksanaannya tetap sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan, Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku
serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Begitu pula
dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh seorang Direktur dan Eksekuitf untuk
menjalankan tindakan-tindakan, keputusan maupun kebijakan yang berkaitan dengan hal-
hal teknis. Hal ini tentunya untuk memberikan keluasaan bagi para Direktur dan
Eksekutif dalam menentukan langkahnya dalam menjalankan usahanya, sehingga dapat
menentukan langkah yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Perseroan
sesuai dengan visi, misi dan tujuan serta pedoman Catur Dharma Astra untuk terus maju
bersama bangsa.
b. Dewan komisaris dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh Komite-Komite khusus
untuk membantu Perseroan dalam melakukan pengawasan dari segala tindakan,
keputusan dan kebijakan yang diambil. Komite-Komite khusus inilah yang secara
independen akan menila kinerja dan produktivitas dari masing-masing Perseroan dalam
Grup Astra.
c. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa Astra setidaknya memiliki 210 anak perusahaan
yang tersebar di seluruh tanah air. Hal ini tentunya menjadi perhatian Astra untuk dapat
melakukan pengawasan sehingga dalam perjalanannya kegiatan usaha ini sesuai dengan
tujuan dari masing-masing anak perusahaan maupun Perseroan secara keseluruhan. Untuk
itu dalam struktur organisasinya, Astra membentuk tim Direksi khusus yang disebut
Director in Charge untuk memastikan dalam hal-hal yang bersifat teknis dapat berjalan
sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini tentunya akan memudahkan Dewan
Komisaris untuk melakukan pengawasan dari jalannya kegiatan usaha di setiap bidang
usaha dari Grup Astra tersebut.
Selain, kelebihan yang ditunjukkan dalam struktur organisasi Astra, dapat pula kita
perhatikan kekurangan yang timbul dari struktur organisasi tersebut. Adapun kekurangan
tersebut adalah besarnya struktur organisasi Astra itu sendiri menuntut adanya sebuah fungsi
pengawasan yang ketat dan berkesinambungan antara satu Grup dengan Grup lainnya. Hal ini
tentunya memungkinkan terjadinya potensi kecurangan atau “kelolosan”, dimana jika dari
pihak Dewan Komisaris, Direksi dan Eksekutif lengah, kemungkinan berbagai macam
kerugian dapat terjadi yang tentunya dapat mempengaruhi keberlangsungan jalannya kegiatan
Perseroan itu sendiri.

9. 2016
9
Business Ethic
and Good Governance
Executive and Director
Study Case: PT. Astra International, Tbk.
Muhammad Frayogi
55116120098
Daftar Bacaan
Ali, Hapzi. 2015. “Modul Perkuliahan: Executive and Director”. Jakarta: Universitas Mercu
Buana.
Anonymous. 2016. “Astra International Organizational Structure”. https://astra.co.id/
About-Astra/Astra-Organization-Structure. Diakses pada 19 May 2017 pukul 22:57 WIB
Anonymous 2. 2016. “Pedoman Direksi Astra”. https://astra.co.id/About-Astra/Board-of-
Directors. Diakses pada 19 May 2017 Pukul 22.35 WIB
Wicaksono, Frans Satrio. 2009. “Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan
Komisaris Perseroan Terbatas (PT)”. Jakarta: Transmedia Pustaka.