Studi smart card 2008

LAPORAN
STUDI PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
MENGENAI KERANGKA KERJA (FRAMEWORK)
PENERAPAN KARTU PINTAR (SMART CARD)
DI INDONESIA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN APTEL
SKDI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
2008
DepkominfoDepkominfo
DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI TELEMATIKA

i
TIM PENYUSUN
STUDI PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI
KERANGKA KERJA (FRAMEWORK) PENERAPAN KARTU
PINTAR (SMART CARD) DI INDONESIA
Pusat Litbang APTEL SKDI
Peneliti/Penulis:
1. Dr Kanti W Istidjab, M.Sc
2. Dr Moedjiono, M.Sc
3. Drs. Akmam Amir, MKOM
4. Drs. Dede Drajat
5. Drs. Parwoko
6. Drs. Paraden L Sidauruk
7. Drs. Djoko Waluyo
8. Drs. Heru Pudjo Buntoro, MA
9. Atjih Ratnawati, BA
10.Gantyo Witarso, BA
11.Yan Andriariza AS, S.Kom
Penerbit:
Pusat Penelitian dan Pengembangan APTEL SKDI
Badan Litbang SDM
Depkominfo
Jl Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta Pusat
Jakarta, Desember 2008
Kapuslitbang APTEL SKDI
Akmam Amir

ii
KATA PENGANTAR
Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, telah
mendorong pemanfaatan teknologi pendukung seperti smart card untuk dapat
diintegrasikan dalam penerapan luas di kehidupan sehari-hari.
Dalam prakteknya, penerapan smart card dan teknologi derivatifnya memiliki
nilai yang sangat startegis menyangkut identifikasi dan nilai suatu transaksi.
Dengan manfaat atas fungsi yang dimiliki oleh smart card beserta aplikasinya
maka perlu dilakukan pengkajian atas teknologi, model penerapan dan
standar yang berlaku atas penggunaan smart card. Hal ini bertujuan sebagai
landasan penyusunan suatu kerangka regulasi yang bertujuan melidungi
pengguna smart card sekaligus mendorong perkembangan industri dalam
negeri dalam mendukung pengembangan dan implementasi smart card.
Studi ini merupakan upaya mengidentifikasi kondisi dan permasalahan di
Indonesia saat ini, dalam rangka implementasi smart card. Perspektif bisnis,
teknologi, dan regulasi menjadi pokok bahasan dalam studi ini yang hasil
akhirnya adalah disusunnya suatu kerangka kerja penerapan kartu pintar di
Indonesia. Hal ini menjadi isu penting bagi studi ini karena merupakan bagian
dari roadmap IT yang dikeluarkan Dirjen Aptel Depkominfo.
Yang diharapkan adalah, adanya suatu model penerapan dan kerangka
regulasi yang sesuai dengan pengembangan smart card dan teknologi
derivatifnya dalam berbagai aplikasi di Indonesia. Dengan demikian maka
kerangka kerja yang disusun akan menjadi acuan atau pedoman bagi
pengambil kebijakan.
Jakarta, November 2008.
Tim Pengkajian
Akmam Amir

iii
EXECUTIVE SUMMARY
Sebagai salah satu bentuk penerapan langsung dari teknologi
mikroelektronika untuk media komunikasi data yang sangat bersifat personal
mengikuti trend perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di
era informasi ini, pemanfaatan smart card semakin menunjukkan peningkatan
yang pesat. Kalau kita lihat contoh penerapannya, pihak yang paling paling
banyak menggunakan smart card adalah operator telefon seluler, serta
kalangan perbankan untuk Kartu Kredit maupun Kartu Debit / Kartu ATM.
Tidak hanya sebatas itu, potensi pemanfaatan smart card juga meluas ke
berbagai mode penggunaan lainnya, yang semakin mempermudah hidup
manusia. Ke depannya, perkembangan penggunaan smart card akan
mengarah pada kartu multi fungsi sehingga mampu memenuhi kebutuhan
pengguna.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, beberapa institusi di Indonesia telah
mencoba menggunakan smart card meskipun dalam skala yang masih
terbatas, misalnya Pemerintah Kabupaten Jembrana yang menerapkan
penggunaan Smart Card ke dalam Kartu Pegawai yang juga diintegrasikan
dengan kartu bank yang masih berbasiskan pada strip magnetis. Penggunaan
ini akan semakin meluas akibat berkembangnya teknologi, meningkatnya
tuntutan masyarakat maupun karena dorongan dari pelaku bisnis baik yang
bersifat nasional maupun global. Beberapa institusi lain juga sudah
merencanakan untuk menggunakan Smart Card misalnya Kartu Tol, Kartu
Subsidi BBM, dan lain-lainnya, walaupun untuk penggunaan dalam skala
lebih luas (komunitas terbuka), masih banyak permasalahan non-teknis yang
harus diatasi untuk mendapatkan hasil penerapan yang optimal dan berhasil
baik.
Dengan semakin meluasnya penerapan smart card baik dari aspek
aplikasi maupun pihak yang akan menerapkannya, tanpa adanya kebijakan
yang memandu penerapan tersebut khususnya untuk penerapan di kalangan
pemerintah (baik pusat maupun daerah), maka akan dapat menimbulkan

iv
masalah seputar interoperabilitas atau standar keamanan. Karenanya
diperlukan suatu studi untuk melahirkan kerangka kerja bagi penerapan smart
card sebagaimana diamanatkan dalam roadmap pengembangan ICT yang
telah disusun Depkominfo. Dengan adanya kerangka kerja tersebut maka
Pemerintah bisa membuat aturan teknis ataupun standarisasi teknis yang
efisien karena memiliki interoperabilitas, lebih mampu melindungi kepentingan
negara dan masyarakat luas, bisa melindungi industri dalam negeri, dan lain-
lain.
Kerangka Kerja tersebut meliputi bagian pokok dan uraian, dimana
bagian pokok dimulai dari tinjauan umum yaitu seluruh aspek yang mendasari
kerangka kerja sebagai dasar untuk menentukan arah pengembangan dan
penerapan smart card di indonesia. Beberapa poin yang disajikan dalam
tinjauan umum adalah visi dan misi dalam penerapan smart card, manfaat
yang diharapkan, dan praktek terbaik dan kode etik.
Yang berikutnya dari kerangka kerja tersebut adalah tinjauan bisnis
yang lebih mengarah kepada metode apa yang akan diterapkan untuk
menjaga keberhasilan penerapan smart card di Indonesia. Beberapa poin
yang termasuk dalam bagian ini adalah regulasi yang mendukung penerapan
smart card, badan regulasi dan pengawas sebaga pelaksana, skema
penerapan berikut road map penerapan dan pengembangan, dan model
bisnis yang dapat diterapkan.
Sedangkan tinjauan teknis lebih mengarah kepada penetapan jenis
teknologi yang diterapkan berikut parameter-parameter teknis yang menjadi
acuan dalam rangka penerapan smart card. Poin yang termasuk dalam
bagian ini adalah standar teknologin, standar aplikasi, dan standar keamanan.
Uraian dari kerangka kerja yang merupakan pedoman utama dari
penerapan smart card terdiri atas Buku Pegangan Smart Card (handbook),
Spesifikasi Implementasi Teknis, Pedoman Desain Proyek, dan Model
Implementasi.
Disamping perlunya kerangka kerja, juga masih diperlukan perangkat
regulasi yang mendukung penerapan smart card sehingga dapat tumbuh
berkembang dengan baik. Dari survey yang dilakukan, sesungguhnya

v
masyarakat menyambut positif penerapan smart card ini, hanya saja
mengharapkan agar dibuat aturan yang menjamin penggunaannya dapat
berjalan dengan baik. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE), masih perlu dilengkapi dengan aturan dibawahnya
seperti Peraturan Pemerintah (PP). Smart Card atau aspek penerapannya
diharapkan juga dapat termuat di dalam PP yang menjadi bagian aturan di
bawah UU-ITE.
Mengingat betapa luasnya wilayah Indonesia serta besarnya populasi
Indonesia, maka pada saat implementasi smart card, bisa dilakukan dalam
area atau komunitas terbatas misalnya untuk Kartu PNS, Kartu Haji maupun
Kartu TKI. Dengan berbasis pada model penerapan dalam ruang lingkup
yang sempit terlebih dahulu, akan dapat memudahkan pengendalian masalah
dan proses penyempurnaan sistem sebelum dilterapkan secara meluas.
Secara bertahap pemakaiannya diperluas hingga menjadi kartu identitas
nasional, misalnya. Dari sisi konten atau aplikasi juga dapat semakin
diiperkaya, misalnya yang pada awalnya dimulai dengan satu aplikasi saja,
jika satu aplikasi sudah matang pelaksanaannya dan memberikan dampak
efisiensi maupun kemudahan bagi masyarakat, maka selanjutnya
ditambahkan dengan kemampuan multifungsi, yaitu misalnya diisi dengan
aplikasi asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi tenaga kerja,
kartu debit maupun kartu pembayaran.

vi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................ ii
EXECUTIVE SUMMARY ....................................................................................... iii
DAFTAR ISI.................................................................................................................vi
DAFTAR GAMBAR........................................................................................ vii
DAFTAR TABEL ............................................................................................viii
BAB 1. PENDAHULUAN..................................................................................1
1.1 LATAR BELAKANG.................................................................................2
1.2 BATASAN PEMBAHASAN .......................................................................6
1.3 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN....................................................................8
1.4 TUJUAN DAN SASARAN ........................................................................8
BAB 2 GAMBARAN UMUM TEKNOLOGI SMART CARD ................................9
2.1 SEJARAH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SMART CARD..................9
2.2 JENIS KARTU SMART CARD..............................................................12
2.3 STANDARISASI....................................................................................17
2.4 SPESIFIKASI FISIK DAN ELEKTRONIK..............................................20
2.5 STRUKTUR INFORMASI DIDALAM SMART CARD ............................22
2.6 SISTEM OPERASI DAN TRANSMISI SMART CARD ..........................23
2.7 KEAMANAN, JAMINAN KUALITAS DAN PENGUJIAN SMART CARD 25
2.8 SIKLUS HIDUP SMART CARD .............................................................26
2.9 PERANGKAT TERMINAL PEMBACA SMART CARD...........................28
BAB 3 PERKEMBANGAN PEMANFAATAN SMART CARD.............................30
3.1 PEMANFAATAN SMART CARD DI BEBERAPA NEGARA...................30
3.2 PEMANFAATAN SMART CARD DI NEGARA LAIN..............................31
3.3 PEMANFAATAN SMART CARD DI INDONESIA ..................................32
3.4 TINJAUAN MANFAAT DAN RESIKO PENERAPAN SMART CARD.....54
BAB 4 TINJAUAN ASPEK REGULASI TENTANG
PENERAPAN SMART CARD .................................................................................60
BAB 5 TINJAUAN MODEL BISNIS PEMANFAATAN SMART CARD ...........65
5.1 PEMANFAATAN SMART CARD PADA LAYANAN MASYARAKAT DI
NEGARA LAIN...............................................................................................65
5.2 POTENSI PENGEMBANGAN MODEL BISNIS PENERAPAN SMART
CARD DI INDONESIA ...................................................................................73
5.3 FRAMEWORK PEMANFAATAN SMART CARD DI NEGARA LAIN ......76
BAB 6 TINJAUAN HASIL STUDI LAPANGAN PENERAPAN SMART CARD
DI INDONESIA ..........................................................................................................80
6.1 METODOLOGI DAN RENCANA STUDI LAPANGAN ............................80
6.2 HASIL KUESIONER ...............................................................................81
BAB 7 KESIMPULAN PENELITIAN ...................................................................87
BAB 8 REKOMENDASI ........................................................................................90
8.1 KERANGKA KERJA PENERAPAN SMART CARD DI INDONESIA......90
DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................95

vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Contoh Penerapan Smart Card Dalam Kehidupan Sehari-hari.......3
Gambar 2 Teknologi Smart Card Dalam Batasan Pembahasan......................6
Gambar 3 Kategori Smart card dengan Chips ...............................................12
Gambar 4 Gambar Arsitektur Smarta Card Jenis Memory card ....................13
Gambar 5 Ilustrasi Arsitektur Smart Card Jenis Microprosessor Card...........14
Gambar 6 Ilustrasi Arsitektur Smart Card Jenis Contactless .........................15
Gambar 7 Gambaran Aplikasi Smart Card Sesuai Kemampuan Teknologinya
.......................................................................................................................16
Gambar 8 Ukuran relatif dari format ID-1, ID-00 dan ID-000 .........................20
Gambar 9 Contoh kartu telefon format ID-1, yang dapat diubah menjadi kartu
ID-000............................................................................................................21
Gambar 10 Pembagian secara elektrik dan penomoran kontak smart card,
berdasarkan ISO 7816-2................................................................................21
Gambar 11 „Stack‟ (arsitektur sistem file) teknologi smart card .....................23
Gambar 12 skematik dari perkembangan sistem operasi smart card ............24
Gambar 13 OS model untuk komunikasi antara smart card dan terminal......24
Gambar 14 Siklus hidup smart card berdasarkan pada model fase dari
standar ISO 10202-1......................................................................................28
Gambar 15 Fungsi Pelayanan Masyarakat....................................................74
Gambar 16 Ilustrasi Solusi Pemanfaatan Smart Card ...................................74
Gambar 17. Ilustrasi bisnis model pemanfaatan smart card ..........................75
Gambar 18 Respons terhadap penggunaan Smart Card...............................84
Gambar 19 Alasan Positif ..............................................................................84
Gambar 20 Faktor-Faktor Negatif ..................................................................86
Gambar 21 Model Kerangka Kerja Penerapan Smart card di Indonesia .......90

viii
DAFTAR TABEL
Table 1 Fungsi kontak smart card berdasarkan ISO 7816-2..........................21
Table 2 Beberapa contoh dari sistem operasi smart card dari berbagai
produsen kartu...............................................................................................24
Table 3 Rangkuman dari fase siklus hidup individual berdasarkan pada
standar ISO 10202-1......................................................................................27
Table 4 Daftar Negara Pengguna Smart Card...............................................30
Table 5 Contoh implementasi smart card yang telah berjala .........................35
Table 6 Rencana implementasi smart card skala luas...................................45
Table 7 Data Pengguna Smart Dalam Tahun 2007 .......................................56
Table 8 Jenis Infrastruktur APMK ..................................................................56
Table 9 Data Transaksi Kartu Kredit..............................................................57
Table 10 Penerapan Smart Card Dinegara Lain............................................69

1
BAB 1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi smart card beserta derivatifnya adalah
sebuah jawaban atas meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk dapat
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi secara maksimal dalam
kehidupan sehari-hari. Kesederhanaan dan keamanan bertransaksi menjadi
perhatian utama masyarakat dalam memanfaatkan teknologi smart card. Saat
ini smart card mampu menyajikan jenis jasa dan aplikasi baik untuk bidang
telekomunikasi, perbankan dan keuangan, kesehatan hingga pemerintahan.
Kemampuan untuk penyajian berbagai jenis jasa dan aplikasi baru
terpadu ini diantisipasikan akan sangat besar dampaknya terhadap
lingkungan operasional seperti penggunaannya, lingkungan pasar, model
bisnis serta sisi regulasinya yang selanjutnya akan memicu perubahan
masyarakat dalam hal belajar, bekerja dan bermain yang pada akhirnya akan
menaikkan tingkat hidup masyarakat secara sosial, ekonomi dan kultural.
Hingga saat ini belum ada regulasi yang komprehensif mengatur
pemanfaatan smart card secara nasional baik dari sisi teknologi, model bisnis
maupun standar yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Demi kepentingan
nasional perlu dibuat pentahapan dari kondisi saat ini menuju ke arah
penerapan smart card secara nasional, disertai regulasi yang mendukung
industri agar dapat berperan dalam setiap tahap produksi dan implementasi.
Hasil prestasi industri perangkat dalam negeri yang menyamai
kemampuan industri luar negeri dalam pengembangan perangkat smart card
dan derivatifnya, khususnya piranti lunak (software) yang mempunyai nilai
tambah yang tinggi, akan dapat menjadi kekuatan ekonomi luar biasa apabila
dapat segera ditangani secara nasional dengan keterpaduan antara industri
perangkat, industri layanan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta
para pakar yang tersebar di universitas dan industri.
Peran serta pemerintah dalam mendorong untuk tumbuh dan
berkembangnya industri ini, baik dalam bentuk fasilitas maupun kebijakan
sehingga industri lokal mampu berkompetisi dengan industri luar, merupakan
faktor penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.

2
1.1 LATAR BELAKANG
Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang
elektronika membawa umat manusia memasuki pola kehidupan masyarakat
informasi, dimana kebutuhan akan divais-divais elektronika yang berfungsi
tinggi menjadi semakin meningkat untuk menyeimbangi kecepatan
pertumbuhan perangkat lunak. Kalau kita meninjau, beberapa perkembangan
teknologi yang memicu pesatnya perkembangan teknologi informasi
belakangan ini dimulai dari penemuan transistor di Amerika pada tahun 1950-
an yang membuka jalan bagi berkembangnya komputer, dengan teknologi
pendukung seperti IC (Integrated Circuit) serta VLSI (Very Large Scale
Integrated Circuit) atau yang lebih dikenal sebagai chip komputer
Sebagai salah satu perkembangan pemanfaatan dari chip ini adalah
kartu elektronik atau yang lazim disebut smart card (kartu pintar), dimana
pada hakekatnya merupakan aplikasi teknologi yang menerapkan langsung
keunggulan yang dimiliki oleh chip semikonduktor yang berisi ribuan – bahkan
jutaan divais elektronik dalam skala sangat kecil, dalam hal kecilnya ukuran
dan kepadatan data yang dimilikinya.
Dalam penerapan pada aspek kehidupan di masyarakat,
pengembangan smart card itu sendiri maupun aplikasinya mempunyai
prospek dan tingkat kebutuhan yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari
penggunaan smart card (SIM card) yang digunakan telephon genggam.
Aplikasi dari smart card yang mempunyai fungsi lebih unggul juga
dirasakan dalam bidang perbankan, kartu identifikasi multi fungsi ataupun
untuk otomatisasi pembayaran penggunaan jalan tol. Pengembangan aplikasi
lainnya adalah seperti pada : alat komunikasi bergerak, kartu pengenal
barang di bandara atau pelabuhan, pengukur kecepatan di kendaraan serta
aplikasi lainnya seperti penerapan sistem smart card pada Universitas,
Rumah Sakit, Militer dan lain-lain, sebagaimana ditunjukkan pada gambar
berikut ini.

3
Gambar 1 Contoh Penerapan Smart Card Dalam Kehidupan Sehari-hari
Dalam rangka penguatan sistem pemerintahan maupun pengelolaan
kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi, sistem aplikasi smart card
diharapkan berperan untuk membentuk pola pengelolaan maupun pola hidup
yang lebih tertata dan lebih cerdas, serta meningkatkan peranserta
masyarakat secara aktif untuk mengontrol informasi pribadi dirinya dalam
berbagai keperluan baik yang menyangkut pelayanan publik oleh pemerintah
atau pusat pemberi layanan lainnya. Jika selama ini kartu identitas yang ada
hanya merupakan alat pengenal manual dan merupakan tanda pengesah
identitas diri saja, dengan kemampuan elektronis yang dimiliki oleh smart card
kita akan dapat mendayagunakan kartu identitas tersebut dalam ruang
lingkup yang lebih luas dan bervariasi, dengan mengoptimalkan penggunaan
data lebih kompleks yang bisa disimpan secara elektronik di dalam kartu dan
dapat dipertukarkan jika diperlukan. Atau kita dapat memanfaatkan informasi
tersebut untuk hal-hal yang urgen seperti otentikasi hak memilih dan hak
asasi lainnya, maupun untuk keselamatan diri jika misalnya smart card itu kita
gabungkan dengan fungsi asuransi dan rumah sakit.
Dengan berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-
government), makin dirasakan kebutuhan akan tanda pengenal identitas diri
yang lebih dari sekarang ini, dimana dalam hal ini smart card merupakan
alternatif yang relevan sesuai dengan sifatnya yang dapat diprogram, yaitu
selain dapat memuat tidak hanya informasi sederhana melainkan data yang
lebih kompleks, juga dapat dipadukan dengan sistem pengaman yang lebih
baik, dan lain-lain.

4
Panduan dari Bank Indonesia yang memicu migrasi penggunaan alat
pembayaran menggunakan kartu (APMK) dari yang konvensional menuju ke
arah kartu chip (smart card) juga memerlukan waktu yang lebih lanjut untuk
menguraikan tahapan penerapannya, dimana salah satu hal yang membuat
kelambatan migrasi ini terletak pada masih sedikitnya pengetahuan yang
dimiliki oleh lembaga keuangan terhadap berbagai aspek yang berhubungan
dengan penerapan smart card ini, selain masih minimnya panduan atau
kebijakan pemerintah terkait dengan hal ini.
Dengan tren pemanfaatan smart card ini secara lebih luas di dunia,
maka dirasakan adanya kebutuhan untuk melakukan kajian mengenai
penerapannya di Indonesia, baik dari aspek teknis maupun dari kebijakan
yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah maupun regulasi yang perlu
dikeluarkan. Melalui pengkajian penggunaan aplikasi smart card bagi
Indonesia ini, kita akan dapat mengetahui bagaimana agar keunggulan yang
dimiliki oleh smart card ini dapat membuat smart card ini menjadi pilihan
utama yang handal sebagai pengganti berbagai macam kartu yang sudah dan
sedang dipakai sekarang ini. Tidak hanya itu saja, kita akan juga dapat
menyiapkan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi di dalam
suatu penerapan aplikasi smart card, khususnya yang berkaitan dengan
pemerintahan, melalui studi komparasi berbagai langkah kebijakan yang
ditempuh oleh negara lain yang telah terlebih dahulu memiliki visi penerapan
smart card yang jelas.
Yang penting bagi implementasi smart card adalah seberapa besar
keuntungan, baik keuntungan materi maupun non-materi, yang ditimbulkan
terhadap pengguna maupun terhadap sistem seperti pengembangan sistem
aplikasi smart card untuk pemerintahan membutuhkan integrasi sistem
aplikasi pada model pelaksanaan lainnya, yang mana memungkinkan
penggunaan satu smart card secara multifungsi, yaitu dapat digunakan pada
beberapa macam aplikasi. Hal ini berkaitan dengan biaya pengembangan dan
implementasi yang besar dibandingkan dengan sistem yang sudah ada,
selain keunggulan dari smart card itu sendiri yang terletak pada
kemampuannya untuk mewujudkan aplikasi multiguna.

5
Untuk itu keunggulan multiguna dari smart card ini sangat perlu
dioptimalkan, yang memungkinkan smart card dalam kasus ini dapat dipakai
tidak hanya sebagai kartu identitas, namun juga bisa digabungkan sebagai
kartu SIM misalnya, atau asuransi kesehatan, puskesmas dan lain-lain.
Sehingga untuk penerapannya, daya tarik dari penerapan smart card pada
sistem penunjang e-government membutuhkan kesiapan akan penggunaan
yang lebih fleksibel dari smart card itu sendiri. Selain itu, perlu dipersiapkan
juga infrastruktur lainnya yang berkaitan dengan sistem pengamanan data
pribadi untuk penduduk.
Lebih jauh lagi, dari model pemanfaatan smart card secara nirkabel
yang merupakan bentuk yang lebih fleksibel dan sesuai dengan
perkembangan jaman, kita mendapatkan berbagai kemudahan yang juga
membuka jalan bagi berkembangnya model pemanfaatan yang lebih luas lagi.
Salah satu yang perlu dicermati adalah RFID (radio frequency
identification), yang dapat dipandang sebagai sebuah bentuk
penyederhanaan fitur chip dari contactless smart card. Berbagai contoh
aplikasi RFID yang telah berjalan diantaranya adalah : paspor (Malaysia,
sejak 1998), pembayaran sarana transportasi, penelusuran produk (product
tracking), identifikasi hewan, sistem inventarisasi, perpustakaan, pemantauan
pelajar sekolah, dll. Dengan fleksibilitas yang dimilikinya, RFID memiliki
peluang untuk diterapkan secara lebih luas dan berbagai sektor. Diantaranya
adalah sebagai pengganti barcode, pengukuran jarak jauh (telemetry),
identifikasi pasien, dll. Diperkirakan penetrasi RFID akan lebih cepat
berkembang dibandingkan dengan smart card biasa, sehingga segera perlu
dilakukan kajian mengenai berbagai aspek penerapan dan implikasi teknologi
ini, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin timbul.
Hal-hal inilah yang perlu digali lebih dalam untuk dapat membantu
berbagai pihak mulai dari pemerintah sendiri (pusat ataupun daerah),
lembaga perbankan maupun pihak terkait lainnya dalam menentukan
kebijakan yang perlu diambil dan mengelola penerapan smart card maupun
turunannya secara sistematis.

6
1.2 BATASAN PEMBAHASAN
Dalam kajian ini jenis teknologi yang akan menjadi bahasan adalah
kartu pintar atau smart card dan derivatifnya berupa kartu smart card
berteknologi RFID sebagaimana disajikan dalam gambar berikut ini
Gambar 2 Teknologi Smart Card Dalam Batasan Pembahasan
Dalam ilustrasi dijelaskan bahwa jenis kartu yang akan menjadi bahan
pembahasan adalah dari jenis smart card dengan micro processor yang
tertanam pada kartunya dan dimanfaatkan dengan cara disentuh pada piranti
pembaca kartu (contact), serta jenis smart card dengan antena bagi RFID dan
dimanfaatkan dengan cara didekatkan pada piranti pembaca namun tidak
perlu disentuh (contactless). Teknologi RFID lain maupun jenis kartu lain yang
tidak memiliki spesifikasi sebagaimana disebutkan diatas tidak termasuk
dalam lingkup kegiatan ini.
Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, studi tentang Kebijaksanaan
Pemerintah dalam implementasi smart card di Indonesia, dibatasi pada ruang
lingkup sebagai berikut:
1. Inventarisasi Kebijakan Maupun Peraturan Perundang-Undangan
Tentang Smart Card Dan Derivatifnya
Inventarisasi dari Kebijakan serta Regulasi tentang smart card
dan transaksi elektronik akan diperlukan untuk menelaah sampai
sejauh mana regulasi nasional yang ada menunjang pembangunan
smart card di Indonesia.
Antenna
Range: 0 – 10 cm
Freq: 13.56 Mhz
Contactless
Micro
processor
Contact

7
Inventarisasi akan dilakukan mulai dari pengumpulan regulasi
yang ada (UU, PP, Kepres, Kepmen, Kepdirjen), dan akan dipetakan
dalam suatu matrik yang akan ditinjau dari 3 (tiga) prespektif yaitu G2B
(Perlindungan Usaha, baik bagi operator maupun manufaktur
nasional), B2B (Interkoneksi & Interoperability antar operator), dan
B2C (Service Level Garanty kepada konsumen dan price yang
affordable). Inventarisasi regulasi internasional, melalui studi literatur,
hasil seminar workshop internasional, akan dilakukan untuk
mensinerjikan kebijakan nasional yang akan direkomendasikan.
2. Inventarisasi Rencana/Program Implementasi Smart Card Di
Indonesia
Inventarisasi Rencana dan Program pengembangan smart card
akan dilakukan, melalui survai di 7 (tujuh) kota di Indonesia.
Diharapkan hasil dari survai tersebut dapat melihat rencana
pengembangan smart card, serta harapan dari pihak-pihak tersebut di
atas kepada pemerintah, dan akan digunakan sebagai bahan masukan
dalam studi ini.
3. Analisa Permasalahan Dan Evaluasi Implementasi Smart Card Di
Indonesia
berbagai permasalahan yang harus dianalisis, baik dari segi
teknis bisnis, trend teknologi dan Regulasi yang perlu dianalisa dengan
cermat. Perkembangan teknologi smart card tentunya akan lebih
terbuka variasi layanan yang bisa diberikan oleh pengguna akan makin
banyak sehingga kompleksitas teknologi juga akan semakin
bertambah. Standarisasi akan menjadi isue yang harus dihadapi.

8
1.3 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
Adapun Permasalahan yang dikemukakan dalam Kerangka Acuan
adalah seperti tercantum di bawah ini.
Belum memadainya kebijakan pemerintah berkaitan dengan smart
card dan RFID serta penerapannya, secara khusus di
pemerintahan
Masih kurangnya pemahaman terhadap penerapan fungsi
multiguna smart card yang efektif dan jelas interoperabilitasnya
Perlunya penjabaran pola penggunaan smart card untuk
perbankan, khususnya dari aspek kebijakan penerapan smart card
Perlunya antisipasi terhadap permasalahan yang mungkin timbul
dalam penerapan smart card dan RFID secara meluas baik di
pemerintahan maupun di sektor lain seperti perbankan
1.4 TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dari Kegiatan ini adalah :
“Memberikan kerangka kerja bagi pemerintah dalam menghasilkan
kebijakan dan panduan mengenai pemanfaatan smart card dan RFID
yang optimal dalam berbagai layanan.”
Sasaran dari Kegiatan ini adalah :
Diperolehnya data dan informasi tentang kemungkinan / potensi
penerapan smart card di Indonesia
Tersusunnya rekomendasi bagi pimpinan dalam pembuatan kebijakan
penetapan frekuensi RFID bagi penerapan smart card
Diperolehnya Informasi mengenai contoh kebijakan pemerintah
berbagai negara tentang Framework penerapan smart card
Diperolehnya model penerapan smart card yang sesuai dengan
karakteristik Indonesia
Diperolehnya Framework penerapan smart card di Lembaga
Pemerintah di Indonesia
Diperolehnya konsep interoperabilitas sistem aplikasi multiguna smart
card

9
BAB 2 GAMBARAN UMUM TEKNOLOGI SMART CARD
2.1 SEJARAH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SMART CARD
Pemanfaatan kartu plastik dimulai di Amerika Serikat pada awal tahun
1950an. Harga Plastik PVC yang murah telah memungkinkan untuk
memproduksi kartu yang kuat dan handal hingga dapat dimanfaatkan untuk
penggunaan sehari-hari dibandingkan dengan kartu yang berbahan kertas
maupun karton.
Kartu plastik sebagai alat pembayaran pertama kali dikeluarkan oleh
Diners Club pada tahun 1950. Kartu tersebut ditujukan untuk kelas individu
tertentu menjadikannya sebagai suatu simbol status, memberikan pelayanan
pembayaran atas dasar “nama baik” dan bukan uang tunai. Pada awalnya
hanya hotel dan restoran tertentu saja yang menerima model pembayaran
seperti itu, sehingga jenis kartu tersebut dikenal dengan sebutan „travel and
entertainment‟ card.
Dengan masuknya Visa dan MasterCard kedalam bisnis kartu plastik
telah mendorong penggunaan yang sangat cepat dari „Uang plastik” sebagai
bentuk dari kartu kredit. Peristiwa ini terjadi pertama di Amerika Serikat
kemudian menyebar ke eropa dan seluruh dunia dalam beberapa tahun
kemudian.
Pertama kali fungsi kartu sangat sederhana. Kartu berfungsi sebagai
media penyimpanan data yang dirasakan aman untuk mencegah pemalsuan
dan penyalah gunaan. Informasi umum seperti penerbit kartu dicetak pada
kartu dan nama pengguna serta nomor kartu diembos. Banyak kartu memiliki
panel tanda tangan untuk membubuhkan tanda tangan.
Dengan fasilitas yang dimiliki dan berkembangnya pemanfaatan kartu
plastik secara meluas, telah mendorong tindak kriminal dan penyalahgunaan
hingga menyebabkan kerugian yang sangat besar. Hal ini mendorong upaya
untuk memanfaatkan teknologi yang dapat mendukung dan meningkatkan
sistem keamanan pada kartu plastik.
Penyempurnaan pertama adalah dengan menerapkan pita magnetik
dibelakang kartu yang berfungsi untuk menyimpan data digital yang dapat
dibaca dengan perangkat khusus sebagai tambahan fasilitas pada informasi
visual yang tertera pada kartu plastik.

10
Dengan penerapan pita magnetik pada kartu dan pembacaan dengan
perangkat khusus telah mendorong pengembangan sistem otorisasi dengan
elektronik hingga mengubah skema proses bisnis dari yang berbasis kertas
menjadi elektronis. Hal ini telah berperan besar untuk meningkatkan aspek
keamanan dalam rangka pemanfaatan kartu plastik sebagai kartu kredit.
Sejalan dengan perubahan proses bisnis yang memanfaatkan transaksi
elektronik juga diterapkan sistem Personal Identification Number (PIN)
sebagai kata kunci untuk dapat mengakses sistem otorisasi kartu kredit.
Namun dalam perkembangannya penerapan kartu magnetik memiliki
kekurangan yanitu dapat dihapus atau diganti dengan informasi lain bilamana
seseorang memiliki perangkat yang dapat menembus, membaca dan menulis
informasi yang tertanam di dalam pita magnetik kartu kredit. Untuk
menghindari hal tersebut informasi pin tidak disimpan di dalam kartu
melainkan pada server penerbit kartu di didalam lingkungan yang terjaga.
Pengembangan kartu pintar (smart card) adalah sebagai hasil dari kombinasi
antara teknologi kartu dengan sistem proses data elektronis (electronic data
processing systems), telah menciptakan peluang baru untuk menerapkan
teknologi tersebut.
Perkembangan yang sangat cepat dari microelectronics ditahun
1970an telah memungkinkan untuk mengintegrasikan penyimpanan data dan
proses lojik kedalam sebuah chip silikon dalam ukuran beberapa millimetres.
Ide untuk memasukan sirkuit terintegrasi (integrated circuit) ke dalam kartu
identifikasi telah dipatenkan oleh peneliti Jerman J¨urgen Dethloff and Helmut
Gr¨otrupp pada awal 1968. Paten tersebut diikuti pada tahun 1970 oleh
seorang penemu Kunitaka Arimura di Jepang.
Namun perkembangan nyata pertama dalam pengembangan smart
card dilakukan saat Roland Moreno mendaftarkan paten smart card di
perancis pada tahun 1974. Dimana pada saat itulah industri semiconductor
dapat menyediakan integrated circuits yang dibutuhkan pada harga yang
wajar.

11
Penemuan teknologi smart card yang berasal dari Jerman dan
Perancis, sehingga tidak mengejutkan bahwa kedua negara memimpin dalam
pengembangan dan pemasaran smart cards. Terobosan terbesar dilakukan
pada tahun 1984, saat French PTT (postal and telecommunications services
agency) perusahaan telekomunikasi perancis berhasil melakukan uji coba
lapangan dengan telepon kartu. Segera smart card dapat membuktikan untuk
memenuhi seluruh harapan yang tinggi terhadap kehandalan dan keamanan
smart card.
Sebuah pilot project dilakukan di Jerman pada tahun 1984–85,
menggunakan kartu telepon yang berdasar kepada beberapa teknologi yaitu
Magnetic-stripe cards, optical-storage (holographic) cards dan smart cards,
dimana pada saat pengujian smart card terbukti sebagai pemenang dari uji
coba tersebut.
Pengembangan selanjutnya memperlihatkan kesuksesan uji coba kartu
telepon berbasis smarct card di perancis dan kemudian di Jerman dengan
kecepatan yang mengejutkan. Pada tahun 1986, beberapa juta kartu
didistribusikan di Perancis hingga mencapai total 60 ditahun 1990, dan
akhirnya ratusan juta kartu diseluruh dunia pada 1997.
Untuk alasan teknis pengguna telepon kabel relatif lebih kecil jika
dibandingkan dengan pengguna telepon nirkabel, hal ini menyebabkan
perkembangan smart card menjadi lebih cepat pada implementasi teknologi
telepon seluler. Keputusan ini telah menjadi keputusan yang sangat
menentukan untuk mengenalkan smart card ke jaringan telepon GSM digital.
Jaringan tersebut diterapkan di eropa pada tahun 1991dan berkembang
hingga keseluruh dunia dengan lebih dari 1 milyar pengguna di 170 negara.
Perkembangan yang lebih lambat terjadi di lingkungan perbankan
sebagai akibat dari kompleksitas proses dan permasalahan yang dihadapi.
The French banks adalah yang pertama mengenalkan teknologi ini pada
tahun 1984, dan mengikuti uji coba 60,000 kartu pada tahun 1982–83.
dibutuhkan 10 tahun sebeleum seluruh bank di Perancis mengunakan
teknologi tersebut.

12
Batu loncatan terpenting dalam pengunaan mendunia smart card
sebagai alat pembayaran adalah selesainya spesifikasi EMV yang merupakan
upaya bersama Europay, MasterCard and Visa. Versi pertama spesifikasi
yang diterbitkan pada tahun 1994. Spesifikasi itu berisi penjelasan detail
mengenai kartu kredit yang memanfaatkan microprocessor chips, dan
menjamin kompatibilitas diantara ketiga penerbit kartu terbesar tersebut.
Bagaimana pun masalah yang berkaitan dengan pembayaran dalam
jumlah kecil secara aman melalui internet belum terecahkan secara
memuaskan. Smart cards dapat berperan untuk memberikan jawaban dengan
memperkenalkan teknologi electronic signatures. Beberapa negara di eropa
telah melakukan inisiatif untuk meregulasi penggunakan electronic signatures
pada tahun 1999. Sebagai akibatnya hampir seluruh warga Jerman memiliki
smart card.
2.2 JENIS KARTU SMART CARD
Jenis-jenis kartu smart card sangatlah beragam, untuk mengetahui
jenis-jenis smart card dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:
Gambar 3 Kategori Smart card dengan Chips

13
Berdasarkan kepada penjelasan dalam gambar tersebut maka smart
card dapat dikategorikan dalam 3 golongan besar yaitu:
1. Memory cards
Smart card pertama yang dipergunakan dalam jumlah besar adalah
memory cards untuk aplikasi telepon. Kartu ini adalah kartu prabayar, dengan
jumlah yang tersimpan secara elektronik di dalam chip yang menurun sesuai
dengan jumlah panggilan yang dilakukan.
Gambaran arsitektur jenis kartu ini disajikan dalam gambar berikut ini:
Gambar 4 Gambar Arsitektur Smart Card Jenis Memory card
Penggunaan dari kartu jenis ini juga dilakukan bukan hanya untuk
panggilan telepon tetapi juga terhadap barang ataupun jasa yang dibeli atau
dipergunakan dengan cara prabayar. Sebagai contoh adalah tiket kendaraan
umum, tiket kereta api, vending machine, karcis masuk taman hiburan,
maupun parkir. Kerugian yang dihadapi adalah bahwa kartu tersebut setelah
dipakai tidak dapat dipergunakan kembali sehingga dibuang atau berakhir
sebagai koleksi.

14
Penggunaan lain untuk kartu jenis ini adalah di bidang kesehatan
seperti pada German health insurance card, dimana sejak dikeluarkan pada
tahun 1994 kepada semua orang yang yang terdaftar pada program asuransi
nasional. Informasi yang pada mulanya tersimpan pada kartu pasien, saat ini
telah dapat disimpan pada chip dan tercetak atau terukir dengan
menggunakan laser pada kartu. Menggunakan chip untuk penyimpanan data
membuat kartu dapat dibaca oleh mesin menggunakan perangkat sederhana.
Kesimpulannya, memory-type smart cards memiliki fungsi yang
terbatas dan cocok untuk dipergunakan sebagai kartu prabayar atau kartu
identitas didalam sistem dimana biaya yang murah menjadi penentu utama.
2. Microprocessor cards
Sejak microprocessor yang ditanamkan langsung di dalam kartu dapat
dengan mudah diprogram, daya guna dari microprocessor cards terbatas
hanya kepada ketersediaan ruang penyimpanan dan kapasitas dari
prosessor. Batasan imajinasi perancang pada saat menerapkan sistem smart
card adalah bersifat teknologi dan terus berkembang sejalan dengan
perkembangan generasi terbaru integrated circuits.
Ilustrasi atas arsitektur Microprocessor Cards tersaji dalam gambar
berikut ini:
Gambar 5 Ilustrasi Arsitektur Smart Card Jenis Microprosessor Card

15
Mengikuti penurunan secara drastis biaya produksi smart cards di awal
1990 akibat produksi massal, aplikasi baru terus diperkenalkan tahun demi
tahun. Penggunaan smart cards pada telepon genggam khususnya sangatlah
penting dalam rangka pengakuan secara internasional.
3. Contactless cards
Contactless cards, dimana data dan energi ditransmisikan tanpa
kontak elektronik diantara kartu dan terminal, telah memperoleh status
produksi komersial dalam beberapa tahun belakangan ini.
Ilustrasi arsitektur kartu jenis ini tersaji dalam gambar berikut ini:
Gambar 6 Ilustrasi Arsitektur Smart Card Jenis Contactless
Saat ini kedua jenis kartu baik memory cards dan microprocessor
cards telah tersedia dalam bentuk contactless cards. Walaupun contactless
microprocessor cards dapat bekerja pada jarak hanya beberapa senti dari
terminal, contactless memory cards dapat dipergunakan pada jarak hingga
beberapa meter dari terminal pembaca/penulis. Hal ini berarti bahwa untuk
kartu jenis ini tidak perlu dipegang oleh tangan pengguna saat penggunaan
tetapi dapat tetap disimpan di dompet atau tas pengguna.
Contactless cards biasanya cocok untuk dipergunakan pada aplikasi
dimana seseorang ataupun obyek harus dapat diidentifikasi secara cepat,
seperti : access control, Transportasi publik, Pass masuk, Tiket penerbangan
atau Identifikasi bagasi.

16
Bagaimanapun, terdapat permasalahan dimana pengoperasian dari
jarak jauh seperti ini dapat menimbulkan beberapa persoalan baru lainnya,
sehingga memerlukan antisipasi terhadap kemungkinan buruk yang bisa saja
terjadi. Sebagai contoh adalah aplikasi dompet elektronik dimana memuat
data yang sangat pribadi yang diperlukan dalam rangka melakukan transaksi
keuangan, yang memerlukan pengamanan ekstra.
Dengan contactless card, pengenalan identitas dan transaksi dilakukan
dengan memasukan kartu pada terminal dan mengkonfirmasi jumlah
transaksi menggunakan keypad. Jika pembayaran contactless dilakukan pada
jarak yang cukup jauh, sangat dimungkinkan bagi pencuri untuk mencuri uang
dari jarak jauh tanpa sepengetahuan pemilik kartu.
Dual-interface cards (kadang disebut „combicards‟) menawarkan solusi
kepada masalah ini. Kartu tersebut mengkombinasikan antarmuka contact
and contactless dalam satu kartu. Kartu yang dapat berkomunikasi dengan
terminal dengan antarmuka. Ada kemudahan yang dapat dirasakan untuk
penggunaan contactless cards diareal transportasi publik.
Kelebihan utama dari microprocessor cards adalah kapasitas
penyimpanan data yang besar, kemampuan untuk menyimpan data yang
bersifat rahasia dan kemampuan untuk mengeksekusi aloritma cryptographic.
Kelebihan ini telah memungkinkan untuk penerapan pada aplikasi baru yang
lebih luas. Sebagai tambahan terhadap aplikasi kartu bank tradisional.
Potensi pemanfaatan smart card masih dimungkinkan sejalan dengan
perkembangan teknologi semiconductor.
Gambar 7 Gambaran Aplikasi Smart Card Sesuai Kemampuan Teknologinya

17
2.3 STANDARISASI
2.3.1 Apa yang dimaksud dengan standar ?
Definsi standar menurut ISO/IEC: “Standar: sebuah dokumen yang
dihasilkan oleh sebuah konsensus dan diadopsi oleh organisasi yang diakui,
dan dimana, untuk penerapan secara umum dan berkelanutan, menetapkan
aturan, pedoman atau fitur untuk aktifitas atau hasilnya, dengan tujuan untuk
mencapai tingkat yang optimum dalam konteks yang diberikan”.
Catatan: Standard seharusnya berdasar kepada hasil yang terbangun
dari sains, teknologi dan pengalaman, dan tujuannya harus dipromosikan
untuk memberikan manfaat secara optimum kepada masyarakat. Standar
International seharusnya membuat hidup lebih baik dan meningkatkan
kehandalan dan manfaat dari produk dan jasa.
Untuk mencegah kebingungan, ISO/IEC juga telah menetapkan arti
kata „konsensus‟ sebagai berikut persetujuan bersama, dengan karakteristik
tidak adanya keberatan yang terus menerus terhadap elemen esensial pada
sebagaian dari bagian yang signifikan dari pihak terkait, dan mencapai sesuai
dengan prosedur yang berupaya untuk mengakui pandangan dari pihak yang
relevan dan mengarahkan seluruh argumen yang bertentangan. (Catatan:
Konsensus tidak berarti suatu kesepakatan yang mutlak).
2.3.2 Gambaran umum mengenai standar yang ada selama ini
Gambaran umum dari beberapa standar yang terkait dengan smart
card ditunjukkan di bawah ini sebagai gambaran mengenai upaya yang telah
dilakukan selama ini dalam melakukan standardisasi teknologi smart card dan
penggunaannya, khususnya oleh Amerika Serikat dalam Smart Card
Handbook yang dikeluarkan oleh GSA.
Government Smart Card Interoperability Specification version 2.1 (GSC-
IS v2.1, juga dikenal sebagai NIST Interagency Report 6887 – 2003
edition)
International Standards Organization (ISO) / International Electrotechnical
Commission (IEC) Standards.

18
Standar utama yang terkait dengan smart card adalah ISO/IEC 7816,
ISO/IEC 14443, ISO/IEC 10536, ISO/IEC 15693 dan ISO/IEC 7501.
ISO/IEC 7816 Dibagi menjadi sebelas bagian. Bagian 1 menjelaskan
mengenai spesifikasi untuk karakteristik fisik dari IC
card dengan permukaan kontak. Bagian 2 menetapkan
dimensi dan lokasi dari area kontak. Bagian 3
menjelaskan mengenai sinyal elektronik dan mode
switching. Bagian 4 menjelaskan mengenai protokol
transmisi antara kartu dan divais antarmukanya
(misalnya reader).
ISO/IEC
14443
Menjelaskan mengenai standar untuk kartu “proximity”
(kartu yang bekerja hanya dengan didekatkan saja ke
reader atau pembaca kartu). Khususnya mengenai
standar untuk karakteristik fisik, daya RF dan antarmuka
sinyal, serta protokol transmisi dan anticollision untuk
kartu proximity yang beroperasi dalam jarak kurang dari
10 cm (3,94 inches).
ISO/IEC
10536
Menjelaskan standar untuk kartu “close-coupled”.
Khususnya mengenai standar untuk karakteristik pisik,
dimensi dan lokasi dari area kontak, serta mengenai
sinyal elektronik dan prosedur reset.
ISO/IEC
15693
Menjelaskan standar untuk kartu “vicinity” (kartu yang
bekerja dalam jarak dekat dari reader atau pembaca
kartu). Khususnya mengenai standar untuk karakteristik
fisik, daya RF dan antarmuka sinyal, serta protokol
transmisi dan anticollision untuk kartu vicinity yang
beroperasi dalam jarak kurang dari 1 m.
ISO/IEC 7501 Menjelaskan standar untuk dokumen perjalanan yang
dapat dibaca oleh mesin, dan membuat rekomendasi
yang jelas mengenai smart card topology.

19
American National Standards Institute (ANSI) Standards.
Security Equipment Integration Working Group (SEIWG) Specification
012. Spesifikasi ini menunjukkan permintaan terhadap kinerja, disain,
manufaktur, tes dan penerimaan untuk Magnetic Stripe Credential (MSC).
Meskipun awalnya ditujukan untuk kartu magnetik, namun dengan
perkembangan teknologi smart card maka spesifikasi ini berlaku dengan
baik juga untuk smart card.
Standar Biometric. Biometric Application Program Interface (BioAPI)
menyediakan model autentifikasi generic biometric tingkat tinggi.
Kemudian BioAPI v1.1 menjadi standar ANSI, yaitu ANSI INCITS 358-
2002.
Federal Information Processing Standar (FIPS). FIPS dikembangkan oleh
NIST, khususnya di Computer Security Division di dalam NIST, yang
didisain untuk melindungi sistem komputer dan telekomunikasi Federal.
Standar FIPS yang diterapkan untuk teknologi smart card adalah
berkaitan dengan standar digital signatures, standar advanced encryption,
dan security requirements for cryptographic modules.
Global Platform (dahulu dikenal dengan Open Platform). Adalah asosiasi
smart card internasional dan non-profit.
Common criteria (CC). CC berlaku pada evaluasi untuk produk dan
sistem TI, yang mempunyai tujuan untuk menyediakan cara umum atau
yang terstandardisasi untuk mengevaluasi produk dan layanan TI, yang
akhirnya memberikan level jaminan keyakinan terhadap produk atau
sistem tersebut.
International Airline and Transportation Association (IATA). IATA
mengembangkan standar untuk rekomendasi kepada perusahaan
penerbangan dan industri transportasi. Upaya yang berkaitan dengan ini
adalah pembentukan kelompok kerja untuk mengembangkan standar
interoprabilitas dari tiket elektronik.
G-8 Health Standards

20
Global System for Mobile Communication (GSM) Standards. Spesifikasi
yang dibuat menghubungkan nomor telefon ke smart card yang dikenal
dengan nama Subscriber Identification Module (SIM) atau User Identifiy
Module (UIM), dan bukan ke pesawat. SIM dimasukkan ke pesawat untuk
mengaktifkannya.
EMV 2000 Specifications. Untuk mendorong penerbitan smart card yang
dapat dioperasikan secara global, Europay, MasterCard dan Visa (EMV)
menerbitkan versi pertama dari spesifikasi dari kartu standar dan terminal
transaksi di tahun 1995, yang dibangun sebagai pengembangan dari
standar ISO/IEC 7816 untuk mengakomodasi transaksi kartu debit dan
kartu kredit, yang kemudian versi 4.0 nya diterbitkan Desember 2000.
2.4 SPESIFIKASI FISIK DAN ELEKTRONIK
Pada awalnya ISO menggunakan nama Integrated Circuit Card (ICC)
untuk menyatakan kartu elektronik yang dikenal dengan ID-1, yang
kompatibel dengan kartu magnetik yang telah ada selama ini. Spesifikasi ini
dinyatakan dalam standar ISO 7810.
Dalam perkembangannya, seiring dengan keringkasan teknologi smart
card serta penerapannya yang merambah ke dunia telekomunikasi nirkabel,
menuntut penyesuaian terhadap spesifikasi fisik dari smart card ini menjadi
lebih kecil dan ringkas. Sehingga dalam perjalanannya, smart card memiliki
beberapa standar yang digunakan secara simultan, dan diaplikasikan pada
penggunaan yang berbeda yang ditunjukkan dalam format ID-1, ID-00 dan ID-
000 di bawah ini.
Gambar 8 Ukuran relatif dari format ID-1, ID-00 dan ID-000

21
Gambar 9 Contoh kartu telefon format ID-1, yang dapat diubah menjadi kartu ID-000
Smart card memiliki 8 kontak di sisi depan, yang membentuk
antarmuka elektrik antara terminal (pembaca) dan mikrokontroler yang berada
di dalam smart card. Sinyal elektrik dilewatkan melalui kontak antara
keduanya. Namun berdasarkan pada ISO/IEC 7816-2, dua dari 8 kontak yang
ada (C4 dan C8) disiapkan untuk auxiliary contacts AUX1 dan AUX2, yang
dapat digunakan dalam antarmuka di masa depan seperti USB. Dewasa ini
beberapa modul smart card hanya memiliki 6 kontak saja untuk efisiensi,
namun tetap mempertahankan fungsinalitas yang ada.
Gambar 10 Pembagian secara elektrik dan penomoran kontak smart card, berdasarkan
ISO 7816-2
Table 1 Fungsi kontak smart card berdasarkan ISO 7816-2

22
2.5 STRUKTUR INFORMASI DIDALAM SMART CARD
Elemen utama dari smart card dengan kemampuan multifungsi adalah
sebagai berikut.
Central processing unit (CPU) atau „prosesor‟ yang merupakan inti dari
mikrokontroler.
Read only memory (ROM) untuk membawa sistem operasi (OS) dan
built-in program yang disimpan di saat pembuatan chip dari kartu.
Electrically Erasable Programming Read Only Memory (EEPROM)
yaitu memori tak rentan (non-volatile memory) yang digunakan untuk
menyimpan data dan aplikasi kartu.
Writable memory (RAM) yaitu memori yang rentan sehingga hanya
dapat digunakan untuk menyimpan sementara (tidak digunakan untuk
penyimpanan jangka panjang atau permanen). Pada umumnya data
dan aplikasi disimpan di EEPROM, dimana untuk aplikasi tertentu hasil
personalisasi disimpan di dalam ROM.
Card Operating System untuk mengontrol eksekusi software aplikasi,
untuk loading file program aplikasi yang baru, untuk membaca dan
menulis data ke memori, dan untuk fungsi level rendah yang umum
seperti power on dan power off.
File system yang mengelola tentang bagaimana di simpan dan
bagaimana program di kartu (maupun divais eksternal seperti pembaca
kartu) dapat membaca maupun menuliskannya di EEPROM.
Communication interfaces adalah cara bagaimana smart card
berinteraksi dengan dunia luar melalui pertukaran sinyal elektrik
dengan pembaca kartu. Secara umum ada dua tipe antarmuka, yaitu
tipe contact dan tipe contactless.
Software aplikasi (menjalankan business rules) yang berjalan di CPU
dari smart card, dan yang menghasilkan perbedaan fungsional dengan
aplikasi smart card lainnya. Pada hakekatnya serupa dengan software
di PC, kecuali perbedaannya yaitu smart card memiliki kapasitas
memori yang kecil dan kapabilitas input/output yang terbatas.

23
Special-purpose hardware dibangun ke dalam berbagai smart card
yang lebih canggih untuk memberikan fungsi tertentu yang lebih aman
atau lebih efisien. Misalnya co-processor termasuk di sini, yang
memberikan enkripsi asimetris, otentikasi dan layanan pembuatan
kunci kepada software yang berjalan di kartu.
Smart card kemudian terbangun dalam „stack‟ teknology yang
berurutan, terdiri dari layer yang relatif terpisah, dimana masing-masing
hanya berinteraksi dengan layer tetangga terdekatnya melalui antarmuka
formal dan terstandardisasi, sebagaimana di bawah ini.
Gambar 11 ‘Stack’ (arsitektur sistem file) teknologi smart card
2.6 SISTEM OPERASI DAN TRANSMISI SMART CARD
Meskipun dibangun di dalam keterbatasan kapasitas dari smart card
dibandingkan dengan sistem operasi di komputer yang lazim kita kenal
seperti PC atau Work Station, namun ditengok dari fungsinya, tetap saja
smart card dapat dikatakan memiliki sebuah sistem operasi untuk
mengendalikan dan memonitor eksekusi program. Dan mengiringi
perkembangan kapasitas prosesor smart card, maka sistem operasi smart
card pun semakin mendekati sempurna dan betul-betul memliki fungsi yang
memang semakin sempurna untuk sebuah sistem operasi. Berikut ini adalah
contoh dari sistem operasi yang ada.

24
Table 2 Beberapa contoh dari sistem operasi smart card dari berbagai produsen kartu
Berikut ini gambaran skematik dari perkembangan sistem operasi
smart card. Sampai sekitar tahun 1991, sistem operasi yang dikembangkan
adalah berpolakan library-based. Kemudian perlahan-lahan sistem operasi
seperti itu digantikan oleh sistem operasi monolithic sampai sekitar tahun
1998. Sistem operasi monolithic kemudian dewasa ini digantikan oleh sistem
operasi berlapis (layered operating system).
Gambar 12 skematik dari perkembangan sistem operasi smart card
Keseluruhan prosedur untuk transmisi data digambarkan
menggunakan model lapisan OSI sebagaimana di bawah ini.
Gambar 13 OSI model untuk komunikasi antara smart card dan terminal

25
2.7 KEAMANAN, JAMINAN KUALITAS DAN PENGUJIAN SMART CARD
Pada bagian ini khususnya membicarakan fitur keamanan logika
(logical security) dari smart card, khususnya yang berkaitan dengan
perlindungan keamanan yang dilakukan menggunakan kemampuan
pemrosesan yang dimiliki oleh chip yang berada di smart card.
Meskipun teknologi kartu plastik juga memiliki masalah juga dalam hal
keamanan seperti hologram, microprinting dll, namun bukan itu yang
dimaksud di dalam keamanan di sini karena tidak menyangkut masalah
keamanan logika.
Berlawanan dengan kartu magnetik, atau teknologi otentikasi lainnya,
smart card multifungsi yang lebih canggih dewasa ini memliki fitur
pengamanan yang luas. Fungsi pengamanan ini ini dapat memiliki aturan
pengendalian akses yang lebih kompleks, seperti PIN, kunci simetris,
biometrik dll seperti berikut.
Akses kartu yang terlindungi PIN
Verifikasi pemegang kartu
Verifikasi kartu dan terminal
Kriptografi
Pengamanan divais
Anti gangguan
Biometrik
Manajemen identifikasi
Walaupun begitu, potensi kelemahan keamanan tetap perlu
diperhitungkan, karena tidak ada pengamanan yang sempurna. Sebagaimana
juga komponen pengamanan lainnya, smart card juga memiliki kelemahannya
sendiri. Lebih jauh lagi, smart card hanyalah salah atu komponen dari
berbagai sistem informasi yang ada, yaitu keamanan end-to-end yang
tergantung dari banyak faktor. Untuk itu, implementasi smart card perlu
memperhitungkan ancaman yang mungkin timbul dan melakukan kajian
resiko secara khusus terhadap lokasi implementasi.

26
Kelemahan utama adalah
Direct probing, dengan misalnya menggunakan scanning electron
microscope (SEM) dapat memotong kontak yang secara prinsip
dapat digunakan untuk membongkar isi dari memori. Kode
pemrograman juga dapat menjadi obyek ancaman melalui cara
reverse-engineering lainnnya.
„Side channel‟ attacks menggunakan sinyal yang tak sengaja
dipancarkan oleh sistem melalui jalurnya yang memberikan
informasi kritis kepada penyerang. Beberapa side channel attacks
yang terkenal pada hardware smart card adalah :
o Differential power analysis
o Timing attacks
o The „Belcore attack‟
Cryptanalysis adalah praktek pencarian kelemahan mendasar
pada algoritma yang dibuka secara publik.
Quantum computing dikenal sebagai ancaman serius terhadap
kriptografi saat ini yang dikembangkan dengan pendekatan teori
bilangan, karena memiliki arsitektur yang berbeda drastis dan
memungkinkan metode kriptografi saat ini menjadi ketinggalan
jaman.
2.8 SIKLUS HIDUP SMART CARD
Pada dasarnya smart card terdiri dari dua komponen yang sama sekali
berbeda. Komponen pertama adalah badan kartu dengan printing (cetakan)
nya, kemudian fitur pengamanan serta jika memungkinkan dilengkapi dengan
strip magnet. Komponen kedua, yang membuat badan kartu itu dapat menjadi
smart card yang sesuai, adalah modul yang terdapat di dalam chip.
Pembagian kartu menjadi dua komponen ini berlaku baik bagi memory cards
maupun microcontroller cards.

27
Cara transfer data juga mempengaruhi struktur dari kartu itu sendiri.
Smart card bertipe kontak membuat koneksi elektrik kepada terminal melalui
lempengan kontak eksternal yang memiliki enam atau delapan titik kontak.
Sementara itu smart card bertipe kontak berisikan koil di dalam badan kartu
yang tersambungkan kepada modul chip yang juga tertanam di dalam badan
kartu. Struktur ini secara alami memiliki efek signifikan kepada proses
pembuatan dari kartu tipe ini.
Proses manufaktur juga tergantung kepada elemen lainnya dari kartu
seperti material, metode pemberian teks pada kartu maupun fitur
pengamanannya. Dan lebih jelas terkait lagi adalah optimasi biaya, dimana
proses pembuatan kartu adalah proses produksi masal, yang perlu dihitung
dengan cermat untuk menjamin unsur efektifitas dalam produksi kartu.
Selain proses manufaktur, siklus hidup dari smart card tergantung
pada aplikasi yang digunakannya. Sebagai contohnya, smart card untuk
komunikasi GSM memiliki karier yang berbeda setelah dibuat dibandingkan
dengan kartu kredit yang memiliki chip.
Table 3 Rangkuman dari fase siklus hidup individual berdasarkan pada
standar ISO 10202-1

28
Standar ISO 10202-1 mencoba mendefinisikan siklus hidup yang
berlaku sama untuk semua metode manufaktur dan berbagai aplikasi.
Standar ini sangat berorientasi pada aplikasi transaksi finansial dan teknologi
informasi yang digunakan pada aplikasinya, dibandingkan dengan produksi
aktual dari badan kartu dan kartunya.
Gambar 14 Siklus hidup smart card berdasarkan pada model fase dari
standar ISO 10202-1
2.9 PERANGKAT TERMINAL PEMBACA SMART CARD
Pembaca (reader) smart card menghubungkan kartu dengan
komputer, yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi, dan kemudian
melakukan interoperasi di level ujung dari kartu. Secara umum, ada dua
keluarga pembaca smart card, mengikuti dua tipe komunikasi antarmuka
yang telah dibicarakan sebelumnya, yaitu komunikasi secara contact (kontak)
dan secara contactless (nirkontak).
Secara khusus, pembaca smart card memliki fitur mekanisme
keamanan yang berbeda sesuai dengan harganya. Pembaca smart card yang
paling sederhana memiliki mekanisme yang hanya berbeda tipis dari sekedar
membawa sinyal asli dari kartu ke port I/O komputer. Kondisi seperti ini rawan
terhadap intersepsi termasuk meliputi informasi keamanan seperti PIN dan
password.

29
Pembaca smart card dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara
sebagai berikut.
Contact vs contactless (Kontak dan nirkontak)
Slide contact vs landed contact (Kontak geser dan kontak mendarat)
Dumb readers vs intelligent readers (pembaca bodoh dan pembaca
pintar)
Pembaca dengan security access modules (modul akses keamanan)
Hand-held readers (pembaca jinjing)

30
BAB 3 PERKEMBANGAN PEMANFAATAN SMART CARD
3.1 PEMANFAATAN SMART CARD DI BEBERAPA NEGARA
Pemanfaatan smart card telah dilakukan di beberapa negera.
Meskipun penggunaannya masih terbatas untuk e-government namun
dengan implementasi tersebut maka manfaatnya sudah dapat dirasakan.
Beberapa negara bahkan sudah menerapkan smart card pada tahun 1990-
an. Dengan demikian sesungguhnya smart card sudah dapat
diimplementasikan dengan lebih baik. Berdasarkan sumber dari Card Tech
2001, diperoleh data sebagai berikut :
Table 4 Daftar Negara Pengguna Smart Card
N e g a r a D e s k r i p s i P r o j e c t V o l u m e s L a u n c h i n g
Jerman Health care 70 juta 1993
Belgia Health care 10 juta 1997
Spanyol TASS benefit card & PKI 2 juta 1997
Republik Czech Medi health & benefit card 30.000 1997
Perancis Sesam-Vitale health care 40 juta 1998
Slovenia ZZZS health insurance card 2 juta 1998
Rusia Regional health & benefit card 3 juta 1998
Polandia Health card 500.000 1998
Argentina Driver’s license 2 juta 1998
El Savador Driver’s license NA 1998
India Driver’s license 720.000 1998
Finlandia FINEID for online authentication 6.000 1999
United Kingdom Southampton multi function city card 25.000 1999
Kanada Health card 9.000 1999
Brazil Government employee id 30.000 2000
USA Department of defense id 4 juta 2000
China Health card 10.000 2000
Brunei National id card 300.000 2000
Taiwan Health card 24 juta 2001
Malaysia Government multi purpose card 2 juta 2001
Afrika Selatan National id card 30 juta 2001

31
3.2 PEMANFAATAN SMART CARD DI NEGARA LAIN
Teknologi informasi dan komunikasi berkembang semakin pesat didorong
oleh Internet Protocol (IP), berbagai aplikasi baru dan beragam layanan
multimedia. Salah satu bidang yang berkembang adalah pemanfaatan kartu
sebagai salah satu media yang memiliki beragam fungsi. Dengan
kemampuan multifungsi seperti ini, sejak periode 2000-an perkembangan
pemanfaatan smart card di berbagai negara tampak semakin pesat. Jika kita
mengacu kepada Asia Pacific Smart Card Association yang merupakan
organisasi yang aktif menghimpun aktifitas smart card di kawasan ini, maka
kita dapat mengetahui kondisi terkini dari pemanfaatan smart card.
Paparan Greg Pote, Chairman dari Asia Pacific Smart Card Association
yang berjudul “The Future of Smart Card” dalam GBDe Summit di Jepang, 9
Nopember 2007, memuat beberapa perkembangan terkini. Di dalam paparan
tersebut disebutkan bahwa smart card sekarang telah diterima di sektor publik
seperti kartu identitas nasional di beberapa negara Asia. Malaysia, Brunei,
Hongkong, Macau,China, Thailand telah meluncurkan program kartu identitas
nasionalya, sementara negara-negara lain seperti Korea Selatan, India,
Indonesia, Filipina maupun yang lainnya juga telah mulai merencanakan
untuk menerapkannya. Tujuan utama dari pemanfaatan smart card di negara-
negara ini adalah untuk mengelola identitas nasional, dimana beberapa
negara menambahkan aplikasi e-government lainnya. Hal itu dapat dilihat
misalnya dari Malaysia yang telah memiliki 7 aplikasi pada kartu identitas
nasionalnya.
Sementara itu, untuk negara-negara Eropa, diungkapkan bahwa Belgia,
Italia, Spanyol, dan Estonia telah melakukan langkah-langkah implementasi
smart card sebagai kartu identitas nasional mereka. Inggris dan Perancis
berada dalam tahapan perencanaan skema nasional kartu identitas
nasionalnya. Tidak hanya itu saja, banyak negara sudah menerbitkan
kartuID/paspor berdasarkan standar ICAO.

32
Selain negara Eropa, negara-negara teluk seperti Oman, Qatar, Kuwait
dan lainnya sudah merencanakan untuk penerapan smart card, dan juga
melakukan penelitian untuk penerapan tersebut. Dalam pemanfaatannya ke
depan, Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Co-Operation Council) telah
mengusulkan interoperabilitas dari aplikasi smart card tersebut. Selain itu,
Maroko juga akan menerbitkan kartu identitas nasional berbasis smart card
nirkontak yang pertama kalinya. Program kartu identitas nasional yang
direncanakan oleh negara-negara di kawasan ini sebagian besar
memasukkan biometrik sebagai alat otentikasinya.
Dalam paparan yang sama, selain pemanfaatan smart card untuk kartu
identitas nasional, juga disebutkan mengenai pemanfaatannya untuk kartu
kesehatan dan pengaman sosial, yang disadari bahwa aplikasi ini merupakan
aplikasi nasional utama setelah kartu identitas. Upaya yang besar berkaitan
dengan ini adalah program kartu pengaman sosial di China yang pilot project
nya dimulai di Shanghai yang kemudian diikuti oleh kota-kota lain. Taiwan
juga telah menerbitkan 24 juta kartu asuransi kesehatan.
Beberapa negara Eropa telah juga mencanangkan program pemanfaatan
smart card di dalam area ini. Misalnya Jerman telah menerbitkan 80 juta
kartu, Perancis telah menerbitkan 50 juta kartu penduduk ditambah dengan
setengah juta kartu profesional kesehatan. Belgia menerbitkan kartu identitas
sosial sebanyak 10 juta kartu. Austria menerbitkan kartu elektronik asuransi
sosial sebanyak 8 juta. Slovenia menerbitkan 2 juta kartu asuransi kesehatan
dan 70 ribu kartu profesional. Selain negara-negara tersebut, Inggris,
Finlandia, Italia, Ceko juga mencanangkan pilot project mereka.
3.3 PEMANFAATAN SMART CARD DI INDONESIA
Dalam memetakan pemanfaatan smart card di Indonesia ini, selain
mengandalkan pada penelusuran informasi dari berbagai literatur yang ada,
juga memerlukan pendalaman melalui survei atau forum diskusi agar dapat
memberikan gambaran yang nyata mengenai kondisi pemanfaatan smart
card di Indonesia.

33
Secara umum, kita dapat membagi pemanfaatan smart card menjadi dua
bagian besar, yaitu pemanfaatan yang terkait dengan telekomunikasi nirkabel
(GSM), yang tidak terkait dengannya. Hal ini dikarenakan pemanfaatan dalam
dunia GSM sangatlah besar, seiring dengan terus meningkatnya pengguna
telefon selular di Indonesia.
Jika hendak dikaitkan dengan studi yang diadakan kali ini menyangkut
framework smart card untuk keperluan pemerintah, maka kita perlu
memfokuskan jenis smat card kepada tipe kartu non GSM.
Dari tipe smart card non GSM, kita dapat membaginya menjadi aplikasi
pemerintah dan non-pemerintah. Dimana yang menjadi fokus dari studi ini
secara khusus adalah yang berkaitan dengan pemerintah, sehingga aplikasi
non-pemerintah akan menjadi referensi yang memberikan gambaran
perkembangan pemanfaatan smart card di Indonesia.
Berikut ini akan diberikan gambaran pemanfaatan smart card dari
berbagai pihak di Indonesia, yang memiliki pendekatan yang berbeda-beda
pula. Jika upaya pemanfaatan dari pemerintah lebih memiliki dimensi layanan
publik atau berkaitan dengan e-government, maka pemanfaatan dari
kalangan dunia usaha lebih mengedepankan faktor bisnis. Tetap saja hal ini
akan dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan permasalahan
yang perlu diantisipasi dalam berbagai kebijakan pemerintah berkaitan
dengan smart card yang menjadi keinginan dari studi ini.
Perkembangan smart card di Indonesia telah mulai menapak perlahan-
lahan di pertengahan akhir di era 1990-an, yang kemudian tersapu oleh
gelombang krisis multidimensi yang melanda Indonesia. Meskipun secara
global perkembangan teknologi smart card memasuki masa yang matang
sejak tahun 2000-an, namun perkembangan penerapan di Indonesia belum
beranjak dari masa surut sejak krisis yang lalu.
Namun demikian, sejak tahun 2004 mulai terasa angin segar penerapan
smart card seiring dengan semakin memulihnya kondisi perekonomian
Indonesia dan mulai tercapainya stabilitas politik di Indonesia. Hal ini juga
ditopang oleh beberapa pengembang teknologi smart card yang masih setia

34
menekuni pengembangan berbagai aplikasi maupun mencari terobosan
model bisnis yang paling menarik untuk dijalani, seperti halnya Telkom yang
kemudian menelurkan unit bisnis Finnet yang memfokuskan ke dalam
penerapan smart card dengan dukungan kompetensi yang telah terbina
selama ini.
Yang tidak boleh dilupakan adalah keinginan dari dunia akademis di
Indonesia yang ingin mengadopsi kemudahan dan kecanggihan yang diusung
oleh smart card dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun pelanggan
(dalam hal ini mahasiswa) yang berada dan memiliki rasa saling
ketergantungan di dalam komunitas tertutup namun besar yang bernama
perguruan tinggi. Hal ini yang mendorong maraknya penerapan smart card di
kalangan kampus-kampus ternama di tanah air.
1. Upaya pemanfaatan smart card oleh Pemerintah
Pemerintah pusat telah berupaya untuk mengimplementasikan smart card
dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat. Namun upaya untuk
menjangkau kalangan yang lebih luas merupakan sesuatu yang sangat riskan
untuk sebuah aplikasi sistem informasi. Untuk itu pendekatan yang dilakukan
berbagai kalangan pemerintah mengalami perubahan yang berusaha
mengalihkannya ke kalangan internal karyawan di lingkungan kantor
pemerintah pusat.
Untuk hal ini, upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah
pusat, melainkan juga telah menarik minat pemerintah daerah seperti
Kabupaten Jembrana untuk mencoba memanfaatkan fifur multiguna smart
card untuk menambah panjang daftar aplikasi TIK yang telah dimilikinya.

35
Table 5 Contoh implementasi smart card yang telah berjalan
Institusi Nama Proyek Status Teknologi Deskripsi Proyek
Pemerintah
Kabupaten
Jembrana
Kartu pegawai
Kabupaten
(terintegrasi dengan
kartu Bank
Pembangunan Daerah
Bali)
Implementasi
tahun 2008
16kb +
biometrik (sidik
jari)
Latar Belakang
Kewajiban penggunaan chip pada APMK (Alat
Pembayaran Menggunakan Kartu – Kartu ATM, Kartu
Debit, Kartu Kredit, Kartu Prabayar), sarana serta sistem
pemroses transaksi (chip enable) - (Sumber : Bank
Indonesia). Pencetakan Kartu Pegawai Multi Fungsi yang
disebut dengan J-Smart ini dapat dilakukan berkat adanya
kerjasama antara Bank Pembangunan Daerah Bali
dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana, yang dalam hal
teknis pelaksanaannya difasilitasi oleh BPPT.
Alasan Pengaturan (Bank Indonesia)
Saat ini magnetic stripes dianggap kurang aman
Trend di berbagai negara yang mengkombinasikan magnetic stripes dengan chip.
Keterbatasan magnetic stripes untuk pengembangan ke depan.
Penerapan prinsip liability shift oleh Visa International.
Mencegah terjadinya migrasi kejahatan kartu kredit dari negara lain yang telah
menerapkan chip ke Indonesia.
Meningkatkan efisiensi.
Integrasi dengan fungsi lain, misalnya ID cards, berbagai smart cards dan mobile
payments.
Kewenangan BI dlm mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
Mempromosikan peningkatan penggunaan instrumen non tunai.
Penggunaan APMK selalu meningkat dari tahun ke tahun.
Berkembangnya modus operandi kejahatan APMK.
Memastikan penerapan prinsip payment system regulation, prudential regulation
dan consumer protection.
Manfaat :

36
1. Pembuatan kartu ATM bagi nasabah BPD-Bali berbasis chip wajib dilaksanakan.
2. Penggantian Kartu ATM bagi pegawai Kabupaten Jembrana yang berjumlah lebih
kurang 5.000 orang dari kartu ATM mag.stripe tanpa chip menjadi kartu ATM
mag.stripe yang ada chipnya (smart card) dapat dilaksanakan lebih awal dimana
proses migrasi tersebut akan didampingi oleh BPPT.
3. Penggantian ini tidak mempengaruhi operasional ATM BPD karena masih tetap
menggunakan kartu ATM berbasis magnetic Stripe. Adapun penggantian kartu
ATM bagi pegawai Kabupaten Jembrana sudah sangat dibutuhkan dari sisi
pemanfaatan chipnya bagi aplikasi-aplikasi kesehatan dan identitas pegawai,
sehingga pegawai cukup mempunyai satu kartu dengan banyak fungsi.
4. Ketika BPD akan migrasi ke kartu ATM berbasis chip sesuai aturan Bank
Indonesia, maka hanya diperlukan modifikasi pada chip untuk keperluan
perbankan karena digunakan kartu chip sesuai standard EMV yaitu ISO 7816.
Pengembangan perangkat lunak aplikasi data kesehatan dan data pegawai.
1. Pengumpulan data mengenai kebutuhan-kebutuhan pengguna
2. pengembangan perangkat lunak
3. Ujicoba sistem secara menyeluruh
Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)
Pemanfaatan smart card yang berfungsi sebagai ATM dan sebagai ID card,
diperlukan kartu Smart Card (mag.stripe dan chip) 16 kb standard ISO 7816 sesuai jumlah
yang dibutuhkan.
Adapun pemanfaatan chip untuk keperluan aplikasi data kesehatan dan data identitas
pegawai dibutuhkan komputer PC, Alat reader/writer yang berpengaman sidik jari serta
sistem software manajemen smart card (umumnya sudah termasuk dalam paket kartu smart
cardnya). Jumlahnya disesuikan dengan kebutuhan.
Berkaitan dengan adanya 3 kartu yang dimiliki oleh masyarakat dalam kaitan dengan
pelayanan kesehatan , Pemerintah Kabupaten Jembrana memandang perlu adanya
integrasi dari 3 kartu tersebut termasuk system informasi yang mendukung, sehingga
menjadi satu kesatuan

37
Sistem Apalikasi Kesehatan dengan Smart Card
Smart Card Reader/writer
Card Management :
Card Testing
Membaca dan menyimpan data dari PC ke smart card
Integrasi dengan Sistim Informasi Rumah Sakit : Informasi Finansial, On site
diagnostic, Ruangan, Service charge, apotik, dan lain-lain.
Alur Pasien :
Pasien masuk dan menuju resepsionist
Kartu diakses smart card reader.
Otorisasi personal , Memasukkan sidik jari
Data pasien bisa dilihat dikomputer
Informasi Smart Card Kesehatan :

38
Informasi Data Pasien
Informasi Rekam Medis
Informasi Kesehatan
Informasi Pembayaran
Informasi Data Untuk Transformasi Rujukan Antar Rumah Sakit
(www.jembranakab.go.id)
BKN (Badan
Kepegawaian
Negara)
Kartu PNS Elektronik Akhir 2008 –
awal 2009
Kesepakatan kerjasama telah ditandatangani pada Januari 2006 antara IRIS dan PT.
Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) dan PT. Data Aksara Matra (DAM).
Sucofindo telah memperoleh kontrak bernilai 20 juta dolar amerika dengan Badan
Kepegawaian Negara (BKN) untuk proyek Kartu PNS Elektronik (KPE).
BKN merencanakan untuk melakukan registrasi kurang lebih 4 juta pegawai negeri sipil
Indonesia dengan menggunakan sistem KPE ini. Uji kelayakan dan uji pendahuluan (pilot
project) mulai diselenggarakan di tahun 2006 dimana untuk implementasi secara nasional
diperkirakan selesai selama 3 tahun. KPE adalah kartu chip yang memuat fitur multiaplikasi.
Dengan menggabungkannya bersama verifikasi biometrik sidik jari, sistem ini menawarkan
metode yang lebih efektif untuk melakukan identifikasi dan otentikasi pegawai negeri sipil.
Sistem KPE ini juga didisain untuk memfasilitasi pembayaran dan transaksi yang dilakukan
dengan PT. Asuransi Kesehatan Idonesia (ASKES) untuk asuransi kesehatan, Badan
Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM) untuk subsidi
perumahan, dan PT. TASPEN untuk dana pensiun dll. KPE juga diharapkan akan dapat
diintegrasikan dengan e-wallet dan layanan pembayaran debit, melalui kerjasama dengan
lembaga keuangan di Indonesia.
IRIS, SUCOFINDO dan DAM juga secara kolektif dipercayai oleh pemerintah Indonesia
untuk menjalankan proyek ini berlandaskan model Build Operate Transfer (BOT) dengan
masa konsesi selama 10 tahun. Proyek senilai 20 juta dolar amerika akan didanai oleh
lembaga keuangan dan dana yang telah dikeluarkan akan dikembalikan dalam bentuk
penerimaan yang dihasilkan dari sistem KPE selama masa konsesi.
(www.dam.co.id)
Departemen
Pertanian
Uji coba penerapan
smart card untuk
pendistribusian pupuk
di Indonesia
2008 Kartu chip
smart card
Departemen Pertanian mempunyai visi fully paperless atau pelaksanaan kegiatan
pemerintahan yang memanfaatkan perangkat elektronik sebagai medium pendukung kinerja.
Tidak main-main, sejumlah aktivitas mulai disiapkan. Targetnya, 10 tahun lagi Deptan akan
fully paperless.
Menurut Sekjen Deptan Hasanuddin Ibrahim, pihaknya menargetkan pada 10 tahun ke
depan, aktivitas di lingkungan Deptan sudah menggunakan teknologi sebagai alat
pendukung kinerja. “Dukungan itu nantinya akan menghasilkan kecepatan dalam memberi
layanan informasi kepada masyarakat,” jelasnya saat ditemui dalam rangka penjurian tahap
II Warta Ekonomi e-Government Award 2008. Deptan masuk sebagai salah satu peserta
yang lolos dalam pengujian tahap I. Dalan pengujian tahap II ini, dilakukan kunjungan secara

39
langsung ke instansi terkait guna melihat secara langsung penerapan e-Government dalam
proses kegiatan pemerintahan.
Sekjen Deptan menambahkan, penerapan e-Gov di lingkungan Deptan sangat besar
dukungannya dalam meningkatkan kinerja sekaligus memberikan layanan kepada publik
secara lebih mudah, cepat, dan terjangkau.
Deptan sendiri sampai saat ini terus berbenah dalam meningkatkan kualitas layanan melalui
penggunaan perangkat elektronik. Sejumlah aplikasi telah disiapkan. Diantaranya, sistem
informasi kepegawaian atau Simpeg, yaitu sistem pengelolaan data dan kinerja
kepegawaian di lingkungan Deptan. “Simpeg ini akan menjadi sangat vital, karena pegawai
adalah darah bagi organisasi, dan tanpa pengelolaan yang komprehensif tentang pegawai,
kinerja yang maksimal tidak akan didapatkan,” jelas Hasanuddin.
Selain Simpeg, Deptan juga telah memperluas uji coba penerapan Smart Card untuk
pendistribusian pupuk di Indonesia. Uji coba yang semula dilaksanakan di enam kota di
Indonesia, pada 2009 nanti akan ditambah sembilan kota lagi. Smart Card pupuk yang
diciptakan oleh Deptan memakan biaya sebanyak Rp18 miliar pada 2008. Anggaran
tersebut dipergunakan untuk pengadaan 400 perangkat EDC (Electronic Data Capture) dan
4.800 kartu chip Smart Card.
Target awal Deptan untuk pelaksanaan e-Government dalam waktu dekat ini, adalah
penerapan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Deptan menggunakan e-Procurement.
“2009 nanti sudah harus jalan,” ungkap Hasanuddin. Deptan sendiri menunjukkan
keseriusannya dalam mengejar visi paperless dengan telah membentuk tim khusus yang
bertugas mengembangkan TIK di lingkungan Deptan. “Payung hukumnya sudah dibuat
melalui Kepmen pada tahun 2007 lalu,” imbuhnya. (http://wartaegov.com)
Transjakarta JakCard Oktober 2007 Contactless JakCard adalah smart card multi fungsi yang diterbitkan oleh Bank DKI dan dapat digunakan
untuk alat pembayaran secara elektronik.
(www.suaratransjakarta.org)
Universitas
Indonesia
UI-SMaRT 2006 Javacard
64KB
Microprocesso
r based single
chip dual-
interface
UI-SMaRT Infrastructure Building Blocks v1.0
Gambar ini adalah desain master plan infrastruktur dasar dalam implementasi SmartCard di

40
(combo card)
Mifare
compatible,
emulated 1-8
KB
Standard Java
Card 2.2.1
Global
Platform 2.1.1
Universitas Indonesia. Seluruh elemen Sistem Informasi akan dapat terintegrasi dengan baik
dengan konsep Open Platform.
Dalam desain ini terdapat 4 bagian:
Hardware
Framework
Application
External Entity
Hardware
Desain yang dibuat adalah dapat bersifat Hardware Independent dan OS Independent, yaitu
dapat menggunakan segala macam merk Hardware maupun Sistem Operasi. Dengan
demikian diharapkan UI dapat memiliki pilihan untuk tidak bergantung terhadap vendor-
vendor tertentu.
Framework
Universitas Indonesia membangun sistem komunikasi intra & extra sistem menggunakan
teknologi SOA, atau dalam kata lain adalah menggunakan web service. Dalam pelaksanaan
web service ini, UI menggunakan konsep middleware sebagai BUS antara sistem satu
dengan lainnya. Aplikasi-aplikasi Smartcard UI akan menggunakan modul Internal
Communication untuk berkomunikasi dengan komponen-komponen yang ber-relasi
didalam lingkup SmartCard UI. Adapun modul External Interoperability digunakan apabila
aplikasi-aplikasi Smartcard UI akan berinteraksi dengan sistem lain yang berbeda platform,
sebagai contoh adalah dengan sistem Akademik dan Directory Service Universitas
Indonesia.
Core System dari Framework SmartCard UI terdiri dari Card Management dan Sistem
Identitas/Biometrik, dimana kedua entitas ini akan menjadi sistem produksi, verifikasi, dan
proses sekuriti lainnya.
UI Card Bundle Library adalah sebuah bundel yang dibuat khusus oleh Direktorat PPSI -
Universitas Indonesia sebagai platform pengembangan bagi aplikasi-aplikasi on card
(berhubungan dengan kartu). Library ini berlisensi GPL (Open Source) dan dapat digunakan
oleh siapa saja untuk pengembangan aplikasi SmartCard, dimana source code nya juga
akan ditempatkan di sourceforge.

41
Application
Saat ini Universitas Indonesia sudah menyelesaikan beberapa aplikasi yang siap di deploy
sebagai layanan tambahan bagi sivitas akademika UI. Penjelasan spesifik mengenai
aplikasi-aplikasi yang dibuat dapat dilihat pada link berikut ini.
External Entity
Sistem yang berada diluar SMaRT Infrastructure dapat memiliki platform yang berbeda-
beda, baik itu konsepnya, desain aplikasinya, desain databasenya, dll. Seluruh External
Entity akan berkomunikasi dengan SMaRT Infrastructure menggunakan standard SOA.
Konsep-konsep yang diadopsi dalam SmartCard UI :
- EMV personalization (CPS 1.0)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/52/PBI/2005
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
- Sekuriti bertingkat
Kerjasama UI
- 2006 : PT. Telkom Indonesia
- 2007 : PT Bank DKI
(http://smartcard.ui.edu)
Institut
Teknologi
Bandung (ITB)
Kartu Multiguna ITB September
2004
Java card 8
KB
Kartu Multiguna ITB yang menggunakan teknologi Smart Card hasil kerjasama antara Institut
Teknologi Bandung (ITB), TELKOM dan Bank BNI secara resmi diluncurkan penggunaannya
oleh Rektor ITB, Kusmayadi Kadiman. Hadir dalam acara yang berlangsung di Sasana
Budaya Ganesha - ITB tersebut Dirut TELKOM Kristiono, Direktur Bisnis Jasa TELKOM
Suryatin Seiawan, Kapus R & D Center – TELKOMRisTI Taufik Hasan dan Dirut Bank BNI
Sigit Pramono.
Pada kesempatan itu dilakukan juga demo pemakaian fasilitas Internet Protocol (IP-Phone)
yang dikembangkan TELKOMRisTI dengan menggunakan Kartu Multiguna oleh Rektor ITB
yang terhubung langsung dengan Istana Kepresidenan di Jakarta. “Kerjasama ITB, TELKOM
dan Bank BNI ini adalah bagian dari program ITB Smart Campus, yang berupaya untuk
menjadikan kampus ITB sebagai kampus yang sarat ICT,”ungkap Syaiful Rahim
Soenaria, Engineer di Lab. Solusi TI – TELKOMRisTI, yang menangani pengembangan

42
Smart Campus di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.
TELKOMRisTI sebagai product owner layanan Smart Campus, pada kegiatan ini terlibat
dalam penyusunan dokumen Master Plan/Blue Print ITB Smart Campus yang tertuang
dalam Surat Keputusan Pembentukan Standing Committee Program ITB Smart Campus
yaitu sebagai Ketua Management Committee, Sekretariat, anggota Sub Committee Plan &
Integration, anggota Sub Committee Business and Services dan anggota Sub Committee
Academic Service. Dalam kerjasama ini, TELKOMRisTI juga akan menggelar 80 unit
terminal IP-Phone di lingkungan Kampus ITB. Terminal ini dapat dipergunakan untuk dua
layanan yakni komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP) baik untuk Sambungan
Langsung Jarak Jauh, Sambungan Langsung Internasional dan Seluler serta layanan
prepaid internet access. “Dua layanan ini akan menggunakan Kartu Multiguna ITB sebagai
media akses dan media pembayarannya,”jelas Syaiful.
“Hal yang sangat menarik dari penggunaan teknologi Smart Card untuk layanan kampus ini
adalah selalu tersedianya Value Added Services baru yang bisa kami kembangkan, dan bisa
diperoleh mahasiswa untuk kelancaran dan kemudahan proses studi
mereka,”tambah Syaiful. Dicontohkannya, bekerjasama dengan Bank BNI saat ini
TELKOMRisTI mengembangkan layanan feature Voice over Internet Protocol (VoIP) yang
dimasukkan pada Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) berbagi perguruan tinggi di seluruh
Indonesia yang disponsori Bank BNI sejumlah 1.000.000 KTM.
Lebih dari 4000 mahasiswa baru ITB akan menggunakan kartu ini sebagai kartu mahasiswa.
Teknologi smartcard menyimpan identitas digital (digital ID), sehingga pemakai dapat
menggunakan berbagai fasilitas teknologi informasi di kampus. Kartu hasil kerjasama
dengan TELKOM dan Bank BNI ini juga dapat digunakan untuk melakukan layanan telepon
digital, akses internet, serta layanan perbankan, seperti ATM dan kartu debet.
Kartu dengan teknologi Java ini juga memiliki memori 8 kbytes sehingga cukup untuk
aplikasi telepon digital dari TELKOM. TELKOM dan ITB mengembangkan layanan telepon
digital komunitas, yang menyalurkan layanan telepon di atas infrastruktur internet ITB.
Dengan menggunakan IP-PBX buatan ITB, jaringan serat optik ITB yang selama ini
digunakan untuk internet dapat digunakan juga untuk telepon TELKOM. Selain kualitas
layanan yang lebih baik dan lengkap, integrasi ini memudahkan pemeliharaan jaringan.
Kartu ini memungkinkan telepon digital di ITB memiliki layanan telepon TELKOM. Selain itu
kartu ini memudahkan sistem pembayaran pulsa. Kerjasama ITB, TELKOM, dan Bank BNI
ini adalah bagian dari program ITB Smart Campus ntuk membangun infrastruktur IT dan
menyiapkan komunitas ITB agar siap masuk ke dalam era ekonomi pengetahuan
(Knowledge Economy).
Kerjasama dengan ITB merupakan pengembangan Smart Campus kedua yang digarap
TELKOMRisTI, setelah yang pertama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

43
Beberapa perguruan tinggi lain yang tengah menjajaki implementasi Smart Card untuk
layanan Kampus dalam waktu dekat, menurut Syaiful adalah Universitas Padjadjaran-
Bandung, Universitas Pasundan-Bandung, Universitas Islam Bandung, Universitas
Parahyangan-Bandung, Universitas Maranatha-Bandung, Institut Teknologi Nasional (Itenas-
Bandung) dan UNS – Solo serta tiga perguruan tinggi di Surabaya yakni Institut Teknologi
Surabaya (ITS), Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dan Universitas Narotama.
“Sedangkan di luar Pulau Jawa, pengembangan Smart Campus telah dilakukan di
Universitas Riau (UNRI) dan dalam waktu dekat akan dilakukan di Makassar,”kata Syaiful.
(www.ristinet.com)
BCA BCA Flazz 2008 Kartu chip &
RFID
Kartu FLAZZ BCA
Dompet Elektronik Multifungsi
Kartu Flazz BCA merupakan alat pembayaran multifungsi tercepat pertama di Indonesia
untuk kenyamanan hidup Anda. Menggunakan teknologi chip dan RFID (Radio Frequency
Identification), Kartu Flazz pantas untuk disebut sebagai kartu prabayar multifungsi dengan
teknologi terkini. Kartu Flazz berbeda dengan kartu kredit dan kartu debit. Bila otorisasi
transaksi pembayaran kartu kredit dan debit dilakukan secara online di pusat data bank,
otorisasi transaksi untuk kartu Flazz dilakukan langsung di chip di kartu Flazz itu sendiri.
Pengisian ulang saldo (top up) pun mudah, cukup membawa Kartu Paspor dan Kartu Flazz
ke ATM Non-tunai BCA serta merchant-merchant berlogo Flazz Isi Ulang. Minimum top up
Rp 100.000, dan maksimum saldo yang dapat tersimpan di kartu maksimum Rp 1 juta.
Kartu Flazz menawarkan kecepatan, kemudahan, kepraktisan bertransaksi. Cepat, karena
transaksi pembayaran diselesaikan dalam hitungan detik dengan proses kerja contactless
(tidak perlu digesek seperti kartu kredit, cukup diletakkan di mesin reader). Mudah, karena
tidak perlu menginput PIN. Praktis, karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah
besar, juga tidak perlu menyimpan uang receh lagi. Selain itu, murah, karena tanpa biaya
transaksi. Keuntungan lain, terhindar dari risiko kesalahan hitung dan uang palsu karena
tidak terjadi transaksi tunai. Kemudahan bagi merchant, tidak perlu sedia uang kembalian,
mempercepat layanan karena tidak perlu mengecek keaslian uang dan menghitung uang

44
saat transaksi, pula tidak perlu menyimpan uang dalam jumlah besar.
(http://www.klikbca.com/individual/silver/product.html?s=69)
Mandiri E-Payment Gaz Card 2007 Contactless
smart card
Bank Mandiri dukung Pertamina dalam peluncuran kartu pra bayar Bahan Bakar Minyak
(BBM) pertama di Indonesia yang berbasis smart card . Kartu Pra Bayar BBM Pertamina
yang juga disebut “E-Payment Gaz Card” akan dapat dinikmati mulai Oktober 2007 secara
bertahap sampai akhir Desember 2007 oleh para pelanggan Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Umum (SPBU) Pertamina di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogya, Medan,
Pekanbaru.
”E-Payment Gaz Card ini adalah terobosan pertama dalam transaksi pembelian BBM di
Indonesia. Dengan terpilihnya Bank Mandiri sebagai salah satu mitra Pertamina dalam
mensukseskan sistem transaksi baru ini membuktikan kepercayaan Pertamina kepada
kinerja Bank Mandiri” ungkap Budi G Sadikin Direktur Micro and Retail Banking Bank Mandiri
disela-sela acara uji coba e-Payment Gaz Card di SPBU Pertamina Jalan Gatot Subroto
yang juga dihadiri oleh A Faisal Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina.
Untuk memastikan kepuasan pelanggan dalam menggunakan E-Payment Gaz Card ini,
Bank Mandiri dan Pertamina telah menjadwalkan sosialisasi kepada para karyawannya di 20
SPBU Pertamina Pasti Pas Jabotabek sejak tanggal 16 Agustus lalu hingga 16 Oktober
2007.
“Saat ini Bank Mandiri bermitra dengan 2.145 SPBU atau sekitar 61% dari total 3.500 SPBU
Pertamina dengan omzet penjualan sebesar Rp114 triliun/tahun yang melingkupi penjualan
solar, bensin dan pertamax”, lanjut Budi G. Sadikin. Dengan menggunakan E-Payment Gaz
Card Pertamina, pelanggan BBM dapat memilih gaz card dengan nilai uang maksimum
sesuai ketentuan Bank Indonesia sebesar Rp1 juta tersimpan pada chip kartu, sementara
kartu perdana dijual dengan denominasi Rp100ribu dan Rp200ribu.
E-Payment Gaz Card Pertamina adalah layanan sistem pembayaran BBM di SPBU
Pertamina dengan menggunakan kartu prabayar contactless (nir sentuh) berbasis smart
card. Kelebihannya, transaksi pembelian BBM menjadi lebih cepat dan praktis karena
transaksi dilakukan secara offline mengurangi nilai uang pada kartu. Cara
penggunaannyapun cukup mudah, kartu tinggal disentuhkan pada reader Electronic Data
Capture (EDC) dan dalam 3 detik transaksi telah selesai.
Gaz Card Pertamina dapat diisi ulang melalui reader EDC Bank Mandiri dengan kartu Debit
Mandiri. Selain itu juga dapat dilihat nilai saldo dan mutasi rekeningnya, Dijelaskan Budi
Sadikin bahwa selain dapat digunakan untuk pembelian BBM, nantinya isi ulang juga dapat
dilakukan melalui electronic channel Bank Mandiri, seperti ATM, SMS, Internet Banking dan
Call Mandiri dan Gaz Card ini juga akan dapat digunakan di beberapa merchant micro
payment lainnya seperti perparkiran dan pembayaran Tol.

45
Tentang Bank Mandiri
Bank Mandiri adalah salah satu bank terkemuka di Indonesia dengan memberikan
pelayanan kepada nasabah yang meliputi segmen usaha Corporate, Commercial, Micro &
Retail, Consumer Finance dan Treasury & International. Bank Mandiri juga menawarkan jasa
dan layanan pasar modal, perbankan syariah dan asuransi melalui Mandiri Sekuritas, Bank
Syariah Mandiri dan AXA Mandiri.
Sampai dengan triwulan II/2007 Bank Mandiri berhasil membukukan laba bersih sebesar
Rp2.140 miliar, meningkat 163% dari pencapaian periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan laba tersebut didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih,
pertumbuhan fee based income dan pengendalian biaya operasional. Pertumbuhan
pendapatan bunga bersih mencapai 38,0% yaitu dari sebesar Rp4,9 triliun di triwulan II/2006
menjadi Rp6,7 triliun di triwulan II/2007, pertumbuhan fee based income dari sebesar Rp1,3
triliun menjadi Rp1,8 triliun atau tumbuh 35,5%.
Bank Mandiri dalam project e-Payment Gaz Card ini berperan sebagai penerbit kartu gaz
card, penyedia mesin EDC berikut reader kartu contactless, settlement Bank dan
memasarkan kartu Gaz Card Pertamina.
(www.bankmandiri.co.id)
Table 6 Rencana implementasi smart card skala luas
Institusi Nama Proyek Status Teknologi Deskripsi Proyek
RENCANA
Badan
Pengelola Hilir
(BPH) Migas
Kartu kendali BBM Rencana th
2008 – ditunda
Konsorsium Sucofindo (bekerjasama dengan PT.DAM dan IRIS)
Permasalahan non-teknis dalam penerapan smart card skala luas menyangkut para
pengguna kendaraan bermotor menyebabkan penerapannya menjadi masalah nasional.
Pembatasan penerapan dengan pengalihan rencana uji coba pada daerah tertutup (di Bali
dan Batam) menjadi tidak jelas setelah kedua daerah menolak dijadikan area uji coba.
Jasa Marga Kartu pembayaran tol Januari 2009
di tiga ruas tol
:
- Tol
Contactless
smart card (e-
toll card)
Jasa Marga dan Tiga Operator Tol Lain Kerja Sama E-Payment dengan Bank Mandiri
Jakarta, 31 Oktober 2008 – Sebagai komitmen terhadap peningkatan pelayanan kepada
para pengguna jalan tol, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan 3 (tiga) operator jalan tol lainnya
yaitu PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), PT Bintaro Serpong Damai (BSD)
dan PT Marga Mandalasakti (MMS), menandatangani perjanjian kerjasama pengembangan
sistem e-payment untuk pembayaran tol dengan Bank Mandiri. Hal ini merupakan sinergi
antara Jasa Marga dan ketiga operator tol lainnya dengan bank terbesar di Indonesia
tersebut, yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan layanan kepada para pengguna
tol. Teknologi yang digunakan untuk pembayaran e-payment ini menggunakan kartu

46
dalam
kota
Jakarta
- Padalara
ng –
Cileunyi
- Cikupa –
Merak
Akhir 2009 :
- Pondok
Aren –
Serpong
prabayar contactless smart card yang disebut e-toll card.
Manfaat yang diperoleh dengan penerapan e-toll card ini salah satunya adalah waktu
transaksi di gardu tol akan lebih cepat. Jika transaksi di gardu tol dengan sistem terbuka
dibutuhkan waktu sekitar 7 detik, maka dengan menggunakan e-toll card ini bisa kurang dari
4 detik. “Dengan waktu transaksi yang lebih cepat, maka akan mengurangi panjang antrian
di gerbang tol,” kata Frans S Sunito, Direktur Utama Jasa Marga.
Pada tahap awal, pembayaran tol dengan e-toll card akan dilaksanakan pada bulan Januari
2009 di tiga ruas tol, yaitu Tol Dalam Kota Jakarta, Padalarang – Cileunyi dan Cikupa –
Merak. Sedang untuk Ruas Pondok Aren – Serpong yang dioperasikan oleh PT Bintaro
Serpong Damai, pengoperasiannya akan dilakukan pada akhir tahun 2009. “Sedang untuk
ruas tol lainnya yang dioperasikan Jasa Marga akan dilakukan pada Triwulan IV tahun
2009,” jelas Adityawarman, Direktur Operasi Jasa Marga pada acara yang sama.
Ruas tol lainnya yang sistem transaksi tolnya bisa menggunakan e-toll card adalah Jakarta
Outer Ring Road (JORR), Jakarta – Tangerang, Jagorawi dan Jakarta – Cikampek. “Kami
sedang melakukan persiapan untuk dapat menerapkan system tersebut di ruas-ruas tol
tersebut. Diantaranya adalah menyiapkan peralatan yang dapat mendukung teknologi itu,”
jelas Adit.
Dengan layanan ini para pelanggan tol tidak perlu lagi membawa uang tunai namun cukup
menempelkan kartunya (e-toll card) untuk membayar tarif tol. ”Ini merupakan komitmen kami
dalam melakukan modernisasi perusahaan di bidang operasional,” ujar Frans sambil
menambahkan bahwa modernisasi di bidang operasional lainnya adalah dengan
memberikan informasi realtime melalui pemasangan Variable Messages Sign/VMS (rambu
elektronik) dan pemasangan CCTV di seluruh jalan tol di Pulau Jawa yang dapat dipantau
dari Jakarta. “Kami berharap layanan e-payment tol yang sudah lama ditunggu-tunggu ini
dapat menambah kenyamanan para pengguna dalam melakukan pembayaran tol.”
”Untuk menambah kenyamanan pengguna, ke depannya e-toll card ini akan juga dapat
digunakan untuk pembayaran SPBU dan retailer di rest area tol, parking dan merchant
transportasi lainnya”, jelas Frans.
”Kerjasama pembayaran e-toll card dengan 4 operator tol ini sangat strategis dan menjadi
momentum penting dalam mensukseskan less cash society di Indonesia” kata Agus
Martowardojo, Direktur Utama Bank Mandiri. ”Dengan teknologi micro payment yang dimiliki
Bank Mandiri dan pengalaman pengelolaan transaksi tol oleh operator, kami yakin e-
Payment ini akan sukses dan diminati masyarakat luas”, tambah Agus.
Dalam kerjasama ini 4 operator tol berperan sebagai merchant dan pemilik brand e-toll card.
Sedangkan Bank Mandiri berperan sebagai issuing bank, acquiring bank, settlement bank
dan penyedia sarana isi ulang kartu.
(www.jasamarga.com/content/view/156/89/lang,en/)
Pemda DKI
Jakarta
Electronic Road
Pricing
Belum jelas

47
Kantor
Imigrasi
Batam
Smart Card WNI ke
Singapura
Tahap
pembahasan
rencana
bersama
dengan
pemerintah
Singapura
(2008)

48
Rangkuman
1. Pendekatan yang dilakukan masih bersifat sporadis dan bersifat
sektoral, walaupun sebagian besar sudah memahami kegunaan smart
card secara multi fungsi (multi aplikasi).
2. Potensi masalah yang mungkin terjadi dalam contoh penerapan di
Indonesia adalah seperti inisiatif penerapan smart card di Pemkab
Jembrana yang digunakan untuk kartu pegawai Kabupaten, dimana
setelah program ini dimulai ternyata ada inisiatif penerapan smart card
untuk kartu pegawai negeri sipil (KPE : Kartu PNS Elektronik) yang
digagas oleh BKN. Skema penerapan di Jembrana yang didukung oleh
BPD Bali memiliki perbedaan dengan skema penerapan KPE yang
belum jelas didukung oleh lembaga keuangan yang mana.
3. Strategi penerapan ada yang melakukannya secara berhati-hati melalui
skema uji coba, seperti kalangan perguruan tinggi (ITB, UI) atau pihak
Departemen Pertanian yang melakukan uji coba penerapan smart card
untuk pendistribusian pupuk.
4. Belum ada upaya sistematis untuk merangkum kerangka kerja
(framework) kebijakan penerapan smart card yang dapat dijadikan
dasar dan panduan bagi penerapan smart card di berbagai tempat dan
institusi. Hal ini tidak lepas dari baru dibangunnya kelembagaan di
pemerintah yang menangani masalah TIK di Indonesia, yaitu
Departemen Komunikasi dan Informatika, yang baru saja dibentuk dan
masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam
mempersiapkan berbagai fondasi TIK di Indonesia.
5. Pembelajaran dari negara lain (negara tetangga) masih belum terlalu
optimal dimanfaatkan untuk mengembangkan secara mandiri konsep
atau rancangan pengembangan sistem smart card pada area
penerapan yang diinginkan. Tampaknya penerapan di Indonesia masih
cenderung meng-copy model penerapan yang sudah sukses berjalan
di negara lain, dan belum disediakan cukup waktu maupun skema
untuk menerapkan model uji coba sebelum penerapan yang
sesungguhnya diterapkan secara luas.
6. Upaya penerapan smart card yang digerakkan oleh pemerintah masih
tampak terbatas pada area tertentu atau komunitas tertutup (dengan

49
contoh Pemkab Jembrana, atau KPE dari BKN). Sedangkan kebijakan
yang menyangkut pengguna yang lebih luas seperti kartu kendali BBM
(menyangkut pengguna kendaraan di Indonesia yang mencapai jutaan
unit) atau jalan tol belum sampai pada tahapan untuk
diimplementasikan, dan masih mengundang kontroversi masalah
kesiapan ataupun masalah non-teknis yang menyelimutinya, seperti
kartu kendali BBM.
7. Beberapa topik yang memerlukan pembahasan dalam rangka
penyusunan kerangka kerja kebijakan penerapan smart card adalah
sebagai berikut.
 Biaya penerapan smart card sedapat mungkin tidak dibebankan ke
pengguna akhir
 Interoperabilitas antar berbagai kartu untuk menjamin kepastian
kemampuan multifungsi dari smart card
 Otoritas penerbit kartu perlu memiliki sistem pengelolaan kartu
yang handal
Sehingga dalam beberapa kasus, pada akhirnya perlu melibatkan
pihak lembaga keuangan (perbankan).

50
2. Riset Smart Card oleh TELKOM
Penggunaan smart card di lingkungan Telkom dimulai pada tahun 1994
(sudah lebih dari sebelas tahun yang lalu), ketika Telkom meluncurkan
layanan Telepon Umum Kartu Chip. Pada saat itu smart card yang digunakan
adalah smart card memori dengan security logic.
Smart card tersebut menyimpan sejumlah unit pulsa didalam memorinya
selain data lainnya seperti authentication key, serial number, card issuer dan
data lainnya. Dengan membawa kartu telpon ini pelanggan dapat melakukan
percakapan via telepon umum smart. Sebelum melakukan percakapan, kartu
smart card akan diotentikasi terlebih dahulu oleh SAM (secure access
module) yang berada didalam CCU (cardphone connection unit), disinilah
dilakukan active dan pasif authentication. Random number akan dikirimkan
oleh SAM kepada smart card untuk perhitungan digital signature edan
certificate-nya.
Bilamana sukses maka proses komunikasi dilanjutkan dengan menekan
B number. Sampai dengan penggelarannya sudah diterbitkan lebih dari 5 juta
kartu telepon umum chip, dimana proses pembuatan card image file-nya
(CIF) sebagai data yang siap di-encode kedalam kartu telpon chip dilakukan
di TELKOM R & D.
Layanan lainnya adalah penggunaan smart card sebagai SIM Card GSM
yang dimulai Telkom malalui anak perusahaannya Telkomsel pada tahun
1995. SIM Card GSM berfungsi sebagai identifikasi pelanggan, yang sudah
akan aktif ketika power on handset karena akan dilakukan proses authentikasi
aktif dengan HLR (home location registry) untuk pembukaan channel
komunikasi. Ketika network GSM mengetahui adanya pelanggan yang
mengaktifkan handphone-nya, maka random number akan dikirimkan untuk
selanjutnya dihasilkan nilai SRES dan Kc dari algoritma yang dimiliki oleh SIM
Card. Nilai ini yang kemudian akan dibandingkan dengan hasil perhitungan
network GSM.

51
SIM Card juga berfungsi untuk me-manage memori didalamnya untuk
menghandle basic services seperti SMS dan ADN phone book juga sebagai
values added services, melalui menu-menu tambahan sim tool kit (STK),
features inilah yang memungkinkan ditambahnya kapabilitas SIM Card untuk
mendukung mobile banking, mobile ticketing dan lainnya.
Saat ini sudah lebih dari 25 juta SIM Card digunakan oleh Telkomsel
sebagai SIM Cardnya.
Demikian juga penggunaan smart card sebagai RUIM (removable user
identification module) Telkom Flexi yang dimulai implementasinya sejak tahun
2002 yang lalu.
Selain sebagai identitas pelanggan, RUIM juga digunakan sebagai proses
otentikasi awal ketika handset power on (Proses Base Station Challenge,
Update SSD dan Confirm SSD) maupun ketika akan berbicara (RUN Cave
dan Generate Key VPM).
RUIM juga digunakan untuk menyimpan SMS, phone number dan data
lainnya. Saat ini Telkom flexi tengah mengembangkan layanan UTK (uim tool
kit) baik untuk mendukung RUIM Combo maupun value added services
lainnya.
Saat ini sudah lebih dari 5 juta RUIM Flexi digunakan Telkom untuk
melayani pelanggannya.
Proses kajian teknologi smart card tersebut diatas juga dilakukan di
Telkom R & D, melalui kajian standarisasi ETSI 11.11, ETSI 11.14, 3GPP2
CS 023 dan melalui keterlibatan aktif di berbagai forum smart card.
Selain untuk layanan telekunikasi, smart card juga saat ini telah digunkan
sebagai kartu ID mahasiswa di beberap perguruan tinggi. Seperti UGM, ITB
dan ITS yang saat ini telah menggunakan smart card untuk ID, kartu ATM
disamping layanan VoIP untuk komunikasi SLJJ. Penggelarannya merupakan
kolaborasi startegis universitas tersebut, bank dan Telkom.

Studi smart card 2008

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (15)

Similar to Studi smart card 2008

Similar to Studi smart card 2008 (20)

More from fsfarisya

More from fsfarisya (20)

Studi smart card 2008