Basis akrual merupakan metode pencatatan akuntansi dimana transaksi dicatat pada saat terjadinya meskipun kas belum diterima atau dikeluarkan. Efektivitas adalah tingkat pencapaian target, sedangkan efisiensi adalah rasio antara output dan input. Paper ini menganalisis penerapan basis akrual di Kota Bogor dalam hal efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS BASIS AKRUAL PADA SEKTOR PUBLIK DI KOTA BOGOR
1. PAPER :
“ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS BASIS AKRUAL PADA SEKTOR
PUBLIK DI KOTA BOGOR”
Diajukan Sebagai Tugas Mata Kuliah
Akuntansi Sektor Publik
Disusun oleh :
1. Gita Melania Utami 022118172
2. Nadya Solihati 022118198
3. Tiara Amanda 022118202
4. Adela Septiani Simbolon 022118207
5. Hayati Nufus 022118224
Kelas : 4-C
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
2020
2. KATA PENGANTAR
Assalamuallaikum Wr. Wb.
Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan paper dengan tema “ Penerapan
Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada OSP di Kota Bogor” yang
berjudul “Analisis Efesiensi dan Efektifitas Basis Akrual Pada Sektor Publik di Kota
Bogor”. Paper ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.
Paper ini penulis susun dengan rasa tanggung jawab dan kerja keras penulis dengan tugas
yang diberikan oleh dosen Akuntansi Sektor Publik merasa puas dengan hasil kerja penulis.
Penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan
Paper ini. Terutama kepada dosen pembimbing mata kuliah “Akuntansi Sektor Publik.”
Sudjatmiko Wibowo, Ak, M.M.
Semoga Paper ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa Paper
ini masih belum sempurna maka dari itu penulis menerima saran apapun yang bersifat
membangun. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang
kurang berkenan dalam Paper ini.
Wassalamuallaikum Wr. Wb.
Bogor, Maret 2020
Penulis
i
3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................... i
DAFTAR ISI...................................................................................................................ii
BAB 1 PENDAHULUAN ..............................................................................................
Latar belakang ........................................................................................................1
Rumusan masalah...................................................................................................2
Tujan.......................................................................................................................2
BAB II PEMBAHASAN..............................................................................................3
2.1 Pengertian Basis akrual ....................................................................................3
2.2 pengertian Efektivitas .......................................................................................5
2.3 pengertian efesiensi .........................................................................................9
2.4 Efesian dan Efektivitas pada basis akrual di Kota Bogor...............................10
BAB III PENUTUP....................................................................................................14
3.1 Kesimpulan.....................................................................................................14
3.2 saran ...............................................................................................................14
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................15
ii
4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Lembaga Pemerintah merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur
kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk
menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas, Sebagai organisasi nirlaba,
pemerintah mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan, tetapi semata-mata untuk
menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan
datang. Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan
(eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat
dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala
pemerintahan, secara baik dan benar. Pemberian otonomi yang luas dandesentralisasi fiskal
membuka jalan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang
berorientasi pada kepentingan publik. Jika pengelolaan keuangan daerah dilakukan
secaraekonomis, efisien, efektif, transparansi, akuntabilitas dan berkeadilan dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sehingga keuangan daerah merupakan salah satu unsur
yang penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk
pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan sumber daya ekonomi berupa keuanganyang di
tuangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.Pengelolaan keuangan yang dituangkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak
langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.Anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi
pemerintah daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam era otonomi daerah di
susundengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem
anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari
perencanaan alokasi biaya atau input yang di tet apkan (Mardiasmo 2002)Prinsip-prinsip
yang mendasari dalam hal pengelolaan keuangan daerah, yaitu transparansi, akuntabilitas,
dan value for money. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan,
penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Hal tersebut memberikan arti bahwa anggota
masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena
menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup
masyarakat. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses
penganggaran mulai perencanaan, penyusunan, danpelaksanaan harus benar-benar dapat
dilaporkan dan dipertanggungjawabkankepada DPRD dan masyarakat.
1
5. 1.2 RUMUSAN MASALAH
1. Apa itu basis akrual ?
2. Apa yang dimaksud dengan Efektivitas?
3. Apa yang dimaksud dengan Efesiensi?
4. Bagaimana Efesian dan Efektivitas pada basis akrual di Kota Bogor?
1.3 TUJUAN
1. Untuk mengetahui apa itu Efesiensi
2. Untuk mengetahui apa itu Efektivitas
3. Mengetahui manfaat akrual untuk untuk laporan keuangan
2
6. BAB II
DASAR TEORI
2.1 Pengertian Basis Akrual
Laporan keuangan berbasis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih
lengkap daripada basis lainnya, terutama untuk informasi piutang dan utang pemerintah.
Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual juga menyediakan informasi mengenai kegiatan
operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan.
Seiring dengan penerapan basis akrual untuk pelaporan keuangan, penyusunan anggaran tetap
dilakukan dengan menggunakan basis kas. Hal ini berarti proses pelaporan penganggaran
akan menghasilkan laporan realisasi anggaran yang tetap menggunakan basis kas, sedangkan
untuk pelaporan keuangan lainnya akan menggunakan basis akrual.
Basis akrual (accrual basis) yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi, yang
pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Dalam
pencatatan menggunakan basis akrual ini tentu akan lebih akurat, dan dengan menggunakan
basis akrual aset, kewajiban dan ekuitas mudah diukur. Di dalam basis akrual sebuah
pendapatan akan diakui ketika perusahaan memiliki hak untuk melakukan penagihan dari
hasil transaksi. Dan menggunakan basis akrual ini tidak memperdulikan kapan kas akan
diterima, dan kapan kas dikeluarkan. Pengakuan biaya di dalam basis akrual ini ketika
kewajiban membayar sudah jatuh tempo. Dan biaya tersebut sudah dapat diakui ketika
kewajiban membayar sudah terjadi, meskipun kas belum dikeluarkan.
Secara umum, basis akrual telah diterapkan di negara-negara yang lebih dahulu
melakukan reformasi manajemen publik. Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri
dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan
informasi yang lebih transparan mengenai biaya (kos) pemerintah dan meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas,
tidak sekedar basis kas. Namun untuk bisa menerapkan hal tersebut ternyata tidak semudah
membalikkan telapak tangan, ada banyak hal yang harus dipenuhi serta perlu pertimbangan
yang mendalam terkait biaya dan manfaat yang mungkin akan diperoleh. Sama halnya
dengan perubahan sistem perdagangan zaman dahulu yang masih menerapkan sistem barter
kemudian diperkenalkan sistem alat tukar berupa mata uang, diperlukan waktu untuk bisa
membiasakan atau menyesuaikan diri dari sistem lama menuju sistem yang baru atau yang
sering disebut sebagai masa transisi. Masa dimana proses transisi itu terjadi merupakan hal
yang menentukan keberhasilan suatu sistem baru dapat diterapkan, karena pada masa transisi
tersebut kita tidak hanya dihadapkan pada masalah-masalah terkait faktor kuantitatif
3
7. melainkan juga faktor-faktor kualitatif seperti menumbuhkan kepercayaan masyarakat atau
orang yang terlibat didalam sistem tersebut. Oleh karena itu pemerintah wajib menyusun dan
menyiapkan strategi yang sesuai dengan kondisi dari pemerintahan itu sendiri.
Kelebihan pencatatan menggunakan basis akrual
1) Lebih mudah mengukur aset, kewajiban dan ekuitas.
2) Informasi yang diberikan jauh lebih akurat, ini dikarenakan dalam setiap
terjadinya transaksi, dilakukan pencatatan.
3) Akuntansi basis akrual akan menunjukkan gambaran Pendapatan
4) Dapat dijadikan sebagai tolak ukur modal
5) Penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional akan memiliki relasi
dengan penerimaan dan pemasukannya
Kelemahan jika menggunakan basis akrual (accrual basis)
1. Kas hasil transaksi tidak bisa ditentukan kapan bisa diterima.
2. Memiliki resiko pendapatan yang tidak dapat tertagih
3. Peluang manipulasi keuangan lebih sulit dikendalikan
4. Jika dibandingkan metode cash basis, penyesuaian akrual basis lebih membutuhkan
prosedur admnistrasi yang lebih rumit. Sehingga biaya administrasi menjadi lebih
mahal
5. Penentuan pos dan besaran transaksi yang di catat harus dilakukan oleh individu
yang mencatat
6. Relevansi akuntansi akrual basis akan menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan
nilai historis dan inflasi..
Selama beberapa tahun terakhir tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah
semakin besar. Organisasi pemerintahan saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih
efisien memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas
yang dilakukan. Menyikapi hal tersebut pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai
upaya untuk memperbaiki kualitas kinerja, tranparansi, dan akuntabilitas
4
8. pemerintahan.Upaya ini mendapat momentum dengan reformasi keuangan negara yaitu
diterbitkannya tiga paket UU di bidang keuangan negara yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15
tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Salah
satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada
setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Hal ini
ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam
Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: ”Ketentuan mengenai pengakuan dan
pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima)
tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum
dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”
Dalam masa transisi di Indonesia, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Akrual
dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP 24/2005 yang sudah mengacu pada
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan
perundangan serta kondisi Indonesia. SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas
Menuju Akrual / Cash Toward Acrual (CTA) ” sebagian besar telah mengacu pada praktik
akuntansi berbasis akrual. Pada 22 Oktober 2010, terbit PP 71/2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akrual mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan
Indonesia dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh. Sesuai kesepakatan pemerintah dan
DPR, implementasi basis akrual ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga implementasi
penuhnya di tahun 2015.Pada PP 71/2010 ini pengaturannya meliputi SAP berbasis akrual
dan SAP berbasis kas menuju akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan
berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP
Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang
belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Artinya Pemerintah menetapkan sejak
terbitnya PP 71/2010 ini sampai dengan 2015 merupakan masa transisi menuju akrual penuh
yang tentunya diperlukan suatu strategi yang matang dan tepat untuk dapat mewujudkan
akuntansi berbasis akrual pada sektor pemerintah.
2.2 Pengertian Efektivitas
Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan seberapa jauh suatu target yang
telah dicapai oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas, dan waktu, dimana target tersebut
sudah ditentukan terlebih dahulu.
5
9. Definisi Atau Pengertian ”Efektivitas” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Efektivitas (berjenis kata benda) berasal dari kata dasar efektif (kata sifat).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2003, halaman 284 yang disusun
oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Efektif adalah:
‘ada efeknya’ (akibatnya, pengaruhnya, kesannya);
‘manjur atau mujarab’ (tt obat);
‘dapat membawa hasil; berhasil guna’ (tt usaha, tindakan); ‘mangkus’;
‘mulai berlaku’ (tt undang-undang, peraturan).
Sementara itu, efektivitas memiliki pengertian ‘keefektifan’. Keefektifan adalah
‘keadaan berpengaruh’; ‘hal berkesan’;
‘kemanjuran’; ‘kemujaraban’ (tt obat);
‘keberhasilan’ (tt usaha, tindakan); ‘kemangkusan’;
‘hal mulai berlakunya’ (tentang undang-undang, peraturan.
Beberapa Definisi Atau Pengertian ”Efektivitas” Menurut Ahli :
a. Handoko (2001:44) mengemukakan efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih
tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
b. Hodge (1984:299) Efektivitas sebagai ukuran suksesnya organisasi didefinisikan sebagai
kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya. Ini berarti bahwa organisasi
mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai tujuan.
c. Sondang P. Siagian (2001 : 24) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan
prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk
menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.
d. Martoyo (2002:4), mendefinisikan efektivitas sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana
dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan,
disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan
dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.
6
10. e. Hidayat (1986) Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
(kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang
dicapai, makin tinggi efektifitasnya”.
f. Schemerhon John R. Jr. (1986:35) Efektifitas adalah pencapaian target output yang
diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan
output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA) > (OS) disebut efektif ”.
g. Prasetyo Budi Saksono (1984) Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output
yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input “.
h. Richard M. Steers, (1985 : 46) Efektivitas adalah “sejauh mana organisasi melaksanakan
seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran”.
i. Pandji Anoraga (2000 : 178) Mengatakan bahwa "Efektivitas berhunungan dengan
pencapaian tujuan yang lebih dikaitkan dengan hasil kerja".
j. William N Dunn (2003 : 498) mengatakan bahwa efektifitas merupakan suatu kriteria
untuk menseleksi berbagai alternatifuntuk dijadikan rekomendasi didasar pertimbangan
apakah alternatif yang direkomendasikantersebut memberikan hasil (akibat) yang
maksimal, atau nilai-nilai rakyat.
k. Soedargo (1962:128) menyatakan bahwa Efektivitas organisasi dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu pelaksanaan organisasi, kemampuan organisasi, pemasukan hasil
dan tindakan koreksi.
l. Gie (2002:16) Efektivitas diartikan sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian
mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki.
m. Putra (1998:29) efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa baik atau
seberapa jauh sasaran (kuantitas, kualitas, waktu) telah tercapai.
n. Handayaningrat (2002:16) efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran
yaitu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
o. Osborne dan Gaebler (1995:389), mengemukakan pengertian efektivitas adalah ukuran
kualitas output: bagaimana mencapai outcome yang diharapkan.
p. Amitai Etzioni (1985:67) mengemukakan bahwa Efektivitas organisasi dilihat dari
sejauh mana organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya sedangkan efisiensi
organisasi dikaji dari segi sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan suatu unit
keluaran (unit of output)
7
11. Tambahan dari Para ahli Lain :
Sondang P. Siagian (2001 : 24) memberikan definisi sebagai berikut : “Efektivitas adalah
pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar
ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang
dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang
telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi
efektivitasnya.
Sementara itu Abdurahmat (2003:92) “Efektivitas adalah pemanpaatan sumber daya,
sarana dan prasaranadalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk
menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat
dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan
tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.
Atmosoeprapto (2002:139) menyatakan Efektivitas adalah melakukan hal yang benar,
sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana
kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya
secara cermat.
Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless
dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) antara lain :
1. Efektivitas Individu
Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang
menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi;
2. Efektivitas kelompok
Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam
kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan Jumlah kontribusi dari semua
anggota kelompoknya;
8
12. 3. Efektivitas Organisasi
Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh
sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya
daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat
dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran
telah dicapai. Sumaryadi (2005:105) berpendapat dalam bukunya ”Efektivitas Implementasi
Kebijakan Otonomi Daerah” bahwa: Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi
tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya
dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada
dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang
ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana
seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila
sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat
dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.
Sementara itu, Sharma dalam Tangkilisan (2005:64) memberikan kriteria atau ukuran
efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal
organisasi antara lain:
1.Produktivitas organisasi atau output;
2.Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan
perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi;
3.Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik
diantara bagian-bagian organisasi.
2.3 Pengertian Efesiensi
Efesiensi adalah ukurantingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin
hemat atau sedikit penggunaan sumber daya,maka prosesnya dikatakan semakin efesien.
Efisiensi dalam ilmu ekonomi digunakan untuk merujuk pada sejumlah konsep yang
terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses
produksi barang dan jasa.
9
13. Pengertian Efisiensi menurut para ahli :
1) Mulyamah
Menurut Mulyamah (1987;3), pengertian efisiensi adalah suatu ukuran dalam
membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang
direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya.
2) S. P. Hasibuan
Menurut S. P. Hasibuan (1984;233-4), pengertian efisiensi adalah perbandingan
yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan
sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang
dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan
antara apa yang telah diselesaikan.
Secara umum, tujuan efisiensi adalah sebagai berikut:
Untuk mencapai suatu hasil atau tujuan sesuai dengan yang diharapkan.
Untuk menghemat atau mengurangi penggunaan sumber daya dalam melakukan
kegiatan.
Untuk memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dimiliki sehingga tidak
ada yang terbuang percuma.
Untuk meningkatkan kinerja suatu unit kerja sehingga output-nya semakin maksimal.
Untuk memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan.
2.4 Efesian dan Efektivitas pada basis akrual di Kota Bogor
Tingkat Peranan Faktor dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas
Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor.
Perbandinganantar elemen “Faktor” berdasarkan “Goal” Meningkatkan efisiensi
dan efektivitas kinerja keuangan pemerintah Kota Bogor, yaitu urutan pertama perencanaan
dengan nilai 0,298 urutan selanjutnya secara berturut-turut adalah sistem/mekanisme dan
sumber daya manusia (SDM) dengan nilai 0,246 dan dukungan kelembagaan dengan nilai
10
14. 0,210.Perencanaan dinilai sebagai prioritas pertama dibandingkan faktor lainnya
dikarenakan perencanaan dalam sebuah organisasi adalah sangat penting terutama dalam
organisasi sektor publik dalam menyusun program-program yang sesuai dengan kebutuhan
organisasi tersebut.Perencanaan yang matang, jelas dan terukur akan berdampak pada
penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang tepat sasaran.
Tingkat Peranan Aktor dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas
Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor.
Dari hasil AHP, perbandingan antar unsur “Aktor” berdasarkan “Faktor” yaitu
prioritas pertama DPRD dengan nilai 0,351.Prioritas kedua adalah badan perencanaan
pembangunan daerah (Bappeda) dengan nilai 0,250.Prioritas selanjutnya sekretariat daerah
(Setda) dengan nilai 0,218 dan yang terakhir adalah dinas pendapatan daerah (Dispenda)
dengan nilai 0,181. DPRD dinilai memiliki kekuatan dan peluang yang lebih besar
dibanding stakeholder lainnya dalam hal penentuan strategi meningkatkan efisiensi dan
efektivitas kinerja keuangan pemerintah Kota Bogor dikarenakan fungsi yang dimiliki oleh
DPRD yang diatur didalam UU Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan
MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD dimana DPRD memiliki fungsi anggaran yang
berwenang untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan
persetujuan terhadap RAPBD yang diajukan oleh kepala daerah.
Tingkat Peranan Tujuan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas
Kinerja KeuanganPemerintah Kota Bogor.
Perbandingan antar elemen “Tujuan” berdasarkan “Aktor” yaitu urutan pertama
meningkatkan penyerapan belanja daerah dengan nilai 0,729 dan urutan selanjutnya
optimalisasi pendapatan daerah dengan nilai 0,271. Responden berpendapat bahwa dengan
meningkatkan penyerapan belanja daerah terlebih dahulu dapat mendorong terciptanya
11
15. multiplier effect terhadap ekonomi. Kegagalan dalam meningkatkan penyerapan belanja
daerah akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Karena belanja daerah yang telah
dialokasikan ternyata tidak semua dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi dana yang
menganggur, dan apabila hal tersebut terjadi maka telah terjadi inefektivitas belanja.
Tingkat Strategidalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kinerja
Keuangan Pemerintah Kota Bogor.
Perbandingan antar “Strategi” berdasarkan ”Tujuan” adalah urutan pertama
meningkatkan pengawasan dengan nilai 0.358 ,urutan kedua pendidikan dan pelatihan
dengan nilai 0.193, urutan ketiga komunikasi dan komitmen pencapaian sasaran dengan
nilai 0.184, urutan keempat penerapan regulasi insentif dan disinsentif dengan nilai 0.181
dan yang kelima adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan
nilai 0.086. Dari hasil perhitungan dengan AHP (lampiran) ditunjukkan bahwa yang
menjadi prioritas pada masing-masing level.
Sesuai amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,
penerapan standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual harus dilaksanakan mulai
tahun 2015 di seluruh pemerintah daerah. Sebagai tindak lanjut penerapan akuntansi
berbasis akrual, Bupati Bogor telah menerbitkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bogor dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi dan
Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang mengamanatkan
bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual dilaksanakan pada Tahun 2015.
Tidak seperti SAP berbasis kas, laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual
yang harus disajikan selain meliputi laporan yang selama ini disusun (basis kas menuju
12
16. akrual) yaitu: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan (CALK), juga ditambah dengan Laporan Operasional (LO), Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan Laporan Perubahan
Ekuitas.(Nanang/Inspektorat).
13
17. BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
1. Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas
pelaporan pemerintahan pada Kota Bogor kami menyimpulkan bahwa kualitas pelaporan di
Kota Bogor sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dimana
pemerintah bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih
akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
Hal ini di dukung dengan adanya bukti nyata bahwa Kota Bogor telah antusias
mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas
pelaporan pemerintahan sebagiamana yang peneliti dapatkan dilapangan dan didukung
rincian anggaran yang telah di manfaatkan untuk menggunakan sistem ini.
2. Optimalisasi sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas
pelaporan pada Kota Bogor, kami menyimpulkan bahwa optimalisasi sistem akuntansi
berbasis akrul dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan di Kota Bogor sudah
berjalan secara efektif dan efisien dilihat dari program-program yang telah dijalankanya.
3.2 SARAN
Mengingat bahwa PP No. 71 Tahun 2010 mengenai implementasi basis akrualakan
diwajibkan di tahun 2015 ini, maka dari hasil analisis dan kesimpulan,beberapa saran yang
dapat diajukan adalah:
1. Untuk regulator, revisi peraturan mengenai implementasi dan pelaksanaanakuntansi akrual
pemerintah perlu segera diselesaikan. Agar penyusunanlaporan keuangan yang berbasis
akrual dapat dijalankan secara penuh.Artinya, penyusunan laporan anggaran atau LRA juga
dapat disusun
berdasakan basis akrual.
2. Berdasarkan kendala yang ditemukan dalam penelitian ini, maka saran untuk pemerintah
daerah Kota Bogor dan pemerintah daerah lain yangsudah atau sedang menerapkan basis
akrual agar meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan tentang
basis akrual sangat diperlukan agar dapat mewujudkan mindset akrual secara keseluruhan
danmendukung reformasi dibidang akuntansi pemerintah yang akuntabel dan informatif.
14
