Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

RPJMDes dan Tata Kelola Pemerintah Desa

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 15 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (16)

Anuncio

Similares a RPJMDes dan Tata Kelola Pemerintah Desa (20)

Más reciente (20)

Anuncio

RPJMDes dan Tata Kelola Pemerintah Desa

  1. 1. Oleh : Sri Purwani
  2. 2.  “RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahun dan merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala desa (atau desa) yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program dan kegiatan”.
  3. 3.  Untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan yang semakin rumit dan kompleks.  Sebagai panduan dalam mencapai keberhasilanpembangunan.  Untuk mendorong pemangku kepentingan (stakeholderss desa) agar memiliki wawasan ke depan.  Mendorong tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat.  Mendorong peningkatan komunikasi diantara perangkat desa sendiri, Pemerintah Desa dengan lembaga lain dan masyarakat.  Membantu Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengelola dinamika perubahan lingkungan dan kehidupan masyarakat di berbagai bidang.  Membantu Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk merumuskan dan memecahkan masalah penting yang harus dihadapi.  Memudahkan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengatasi dan meminimalkan kelemahan dan kendala yang serius serta membangun kekuatan dan memanfaatkan peluang.  Membantu Pemerintah Desa dan masyarakat lebih efektif dalam menghadapi keadaan yang semakin kompetitif (persaingan ketat).
  4. 4.  Orientasi masa depan, yaitu bersifat antisipatif terhadap berbagai permasalahan yang diperkirakan muncul di masa depan dengan memperhatikan kondisi sekarang untuk mengatasinya;  Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;  Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;  Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas- luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;  Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;  Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
  5. 5.  Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik (memperhitungkan keterjangkauan dan membedakan kebutuhan dan keinginan) untuk mencapai hasil yang optimal;  Efisien dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;  Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;  Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;  Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan  Penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari warga setempat (stakeholders musrenbangdes).
  6. 6.  Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;  Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;  Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan  Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa. (pasal 116 PP No 43 Th 2014).
  7. 7.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  8. 8.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. 9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; dan  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
  10. 10. P e n y u s u n a n R e n c a n a Berita Acara Musrenbang RPJMDes dan RKPDes MASUKAN PROSES H A S I L DAMPAK Pengelo m- pokan Masalah Penentu an Peringka t Masalah Pengkajia n Tindakan Pemecah an Masalah Penentu an Peringka t Tindaka n Pengkajian Keadaan (Desa,Dusun/Lingkungan,RT/R W) P e m i l i h a n T i n d a k a n RPJMDes (5 thnan) RKPDes (1Tahunan) Agenda paduan keg. swadaya dan dana yang sudah ada (TP) Perenc. Pemb. Desa yang ada dananya Perencanaan Pemba- ngunan Desa Yang Dibiayai Swadaya Masyarakat dan Pihak Ketiga Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Di Desa (DU- RKPDes)Pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan Indikasi program pembangunan Desa Peraturan desa tentang RPJMDe Keputusan Kepala De tentang RKPDes Daftar Masalah Dan Potensi Daftar Masalah Dan Potensi Daftar Masalah Dan Potensi Profil Desa Kalender Musim Potret Desa Bagan Kelembagaa n ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RPJMDES DAN RKPDES BERDASARKAN PERMENDAGRI 66/2007
  11. 11.  Bagian I: Pendahuluan a. Latar Belakang / Pendahuluan b. Landasan Hukum c. Tujuan  Bagian II : Profile Desa a. Sejarah Desa b. Kondisi Umum Desa c. Kelembagaan dan SOTK Desa d. Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa
  12. 12.  Bab III : Proses Penyusunan RPJMDesa a. Kajian Desa Partisipatif b. Musyawarah Desa c. Musrenbang RPJM Desa
  13. 13.  Bab IV : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF a. Visi dan Misi b. Arah Kebijakan Pembangunan c. Arah Kebijakan Keuangan Desa d. Program dan Kegiatan Prioritas e. Indikator Kinerja
  14. 14.  BAB V INDIKATOR KINERJA  BAB VI PENUTUP  LAMPIRAN- LAMPIRAN 1. Matrik Program Kegiatan 2. Proses Penyusunan Program 3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, DiagramKelembagaan) 4. Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes) 5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes) 6. Notulen Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes) 7. Peta Desa 8. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes

×