apa dan bagaimana Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang pengenaan PPh Final bagi Wajib Pajak dengan penghasilan di bawah 4,8 miliar

1. SOSIALISASI PP 46 TAHUN 2013
KPP PRATAMA PASURUAN
SEPTEMBER 2013

2.  Orang pribadi
 Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap,
yang menerima penghasilan bruto/kotor dari usaha tidak
melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
Siapa yang Dikenakan PPh
Berdasarkan PP 46?

3.  WP OP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa
yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang
dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap
dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan
umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau
berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang
asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.
 WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial
memperoleh penghasilan bruto melebihi Rp 4,8 miliar.
Pengecualian

4. Dasar Penentuan Penghasilan Bruto
Penghasilan bruto yang tidak melebihi Rp 4,8 Miliar
ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dari seluruh
usaha, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk
penghasilan bruto dari:
 Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
 penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
 usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak
Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
tersendiri, misalnya usaha jasa konstruksi; dan
 penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

5. Saat Mulai Berlakunya PP

6. Kapan Wajib Pajak Dikenakan PPh
Berdasarkan PP 46?
1. Apabila penghasilan bruto yang dilaporkan
dalam SPT Tahunan terakhir di bawah Rp 4,8
Miliar, dalam hal penghasilan tersebut
merupakan penghasilan penuh 12 bulan.

7. CV Andik terdaftar 1 Januari 2012, memiliki usaha penjualan gerabah
dan memiliki penghasilan bruto:
• Januari s.d Desember 2013 sebesar Rp 4.000.000.000,00
2013 2014
20142013
Contoh Kasus:

8. Kapan Wajib Pajak Dikenakan PPh
Berdasarkan PP 46?
2. Apabila WP Orang Pribadi baru terdaftar antara
Januari-Juni 2013  dasar penghasilan bruto
adalah: akumulasi penghasilan bruto dari bulan
berdiri s.d. bulan Juni 2013, yang disetahunkan.

9. Mulai Berlakunya
PP 46 Tahun
2013
Terdaftar
sebagai Wajib
Pajak
1 April 2013 1 Juli 2013
Contoh Kasus
Jumlah penghasilan bruto selama 3 (tiga) bulan Rp150.000.000,00
penghasilan bruto 3 (tiga) bulan yang disetahunkan adalah:
Rp150.000.000,00 x 12/3 = Rp 600.000.000
30 Juni 2013

10. Kapan Wajib Pajak Dikenakan PPh
Berdasarkan PP 46?
3. Dalam hal WP Orang Pribadi baru terdaftar
setelah Juli 2013
 dasar penghasilan bruto adalah: penghasilan
bruto bulan pertama disetahunkan.

11. Contoh Kasus
Gatut Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan
November 2014. Pada bulan November 2014
tersebut, memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
penghasilan bruto November 2014 disetahunkan: 12/1 x
Rp15.000.000,00 = Rp180.000.000,00

12. Kapan Wajib Pajak Dikenakan PPh
Berdasarkan PP 46?
4. Khusus WP Badan yang baru mulai beroperasi
secara komersial
 dasar penghasilan bruto adalah: penghasilan
bruto setahun pertama sejak beroperasi secara
komersial.

13. Contoh Kasus
PT Gaya Baru terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan
November 2012. PT Gaya Baru mulai beroperasi secara
komersial bulan November 2013.
Selama satu tahun pertama operasi komersial PT Gaya Baru
dikenai PPh tarif umum (PPh Pasal 25), dan karena satu tahun
tersebut melewati tahun pajak maka PT Gaya Baru
menggunakan tarif PPh umum sampai Desember 2014.
Apabila penghasilan bruto masa November 2013 – Oktober 2014
telah melebihi Rp 4,8 M maka mulai Januari 2015 PT Gaya Baru
tetap menggunakan PPh tarif umum.
Apabila penghasilan bruto masa November 2013 – Oktober 2014
belum melebihi Rp 4,8 M maka pengenaan PP 46 didasarkan
pada penghasilan bruto masa Januari – Desember 2014.

14. Penentuan Penghasilan Bruto
Dasar Pengenaan PP 46
Orang Pribadi Badan
Penghasilan Januari s.d
Desember 2012
Omset SPT Tahunan
2012
Omset SPT Tahunan
2012
Terdaftar Januari s.d
Juni 2013
Omset sejak terdaftar
sampai dengan Juni
disetahunkan
Omset Tahun Pertama
operasi komersial
Terdaftar setelah Juli
2013
omset bulan pertama
disetahunkan
Omset Tahun Pertama
operasi komersial

15. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif
1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan
pajak, yaitu jumlah penghasilan bruto setiap bulan dari
setiap tempat usaha
Penerapan Tarif

16. Penerapan Tarif
PT Daya Tangkap memenuhi kriteria WP yang dikenai PPh
yang bersifat final sesuai PP ini.
Pada bulan Agustus 2013 memperoleh penghasilan dari
usaha penjualan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final yang terutang
untuk bulan Agustus 2013 dihitung sebagai berikut:
PPh final = 1% x Rp 50.000.000,00
= Rp 500.000,00

17.  Setoran bulanan PPh berdasarkan PP 46
merupakan PPh Pasal 4 ayat (2)
 Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final,
tidak wajib PPh Pasal 25.
 Jika ada penghasilan lain selain yang dikenai PPh
Pasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan PP ini, maka atas
penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai dengan
ketentuan umum.
 Jika ada angsuran PPh Pasal 25 atau PPh yang
dipotong/dipungut pihak lain boleh dikreditkan
terhadap PPh terutang yang dikenakan berdasarkan
tarif umum.
Angsuran Masa

18. Angsuran Masa
Angsuran pajak pada Tahun Pajak pertama Wajib Pajak tidak
dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final:
 bagi Wajib Pajak bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak masuk
bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang harus membuat laporan
keuangan berkala, dan WP OPPT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c UU PPh; dan
 bagi selain Wajib Pajak diatas, angsuran pajak diperlakukan
seperti Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (7) huruf a UU PPh,
besaran angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran
pajak sebagaimana diatur dalam PMK 255/PMK.03/2008 std
PMK 208/PMK.03/2009.

19.  Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir.
 SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
Jika SSP telah divalidasi dengan NTPN dianggap telah lapor SPT
Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
 Apabila SSP tidak mendapat validasi NTPN wajib menyampaikan
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua
puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
 SPT Tahunan :
o Dilaporkan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final
dan/atau bersifat final.
o Formulir SPT Tahunan menggunakan Form 1770 untuk Wajib
Pajak orang pribadi dan 1771 untuk Wajib Pajak badan masih
mengakomodasi
Penyetoran dan Pelaporan
Kewajiban pelaporan ditiadakan untuk pelaporan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan masa pajak Juli s.d
Desember 2013

20.  Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang dikenai
PPh bersifat final menurut PP ini, yang berdasarkan ketentuan UU PPh
wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak
bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau
pemungutan PPh oleh pihak lain.
 Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak
lain diberikan melalui Surat Keterangan Bebas dengan Tata Cara
sebagaimana dimaksud PER-01/PJ/2011
Contoh:
o Bengkel mobil menerima pembayaran atas jasa reparasi mobil.
Atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal 23 kecuali pemilik
bengkel memiliki SKB Potput.
o Toko ATK menjual buku kepada sekolah negeri. Bendahara sekolah
memungut PPh Pasal 22 kecuali pemilik toko memiliki SKB Potput.
Pemotongan/Pemungutan PPh

21. Kompensasi Rugi
Ketentuan kompensasi rugi adalah :
o berturut-turut sampai dengan 5 tahun.
o tahun dikenai PPh final 1% tetap menjadi bagian dari
periode 5 tahun tsb.
o kerugian pada tahun dikenai PPh final 1% tidak dapat
dikompensasikan pada tahun berikutnya.

22. Kompensasi Rugi
Wajib Pajak PT Pantang Menyerah mengalami kerugian pada Tahun Pajak
2010. Berdasarkan ketentuan UU PPh, kerugian tersebut dapat
dikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011 sampai
dengan Tahun Pajak 2015.
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Rugi pada
Tahun Pajak
2010
Jangka Waktu Kompensasi Kerugian
Dikenai PPh Final
dan mengalami
kerugian
Kerugian dari penghasilan
yang dikenai PPh Final pada
Tahun Pajak 2014 tidak dapat
dikompensasi ke Tahun
Pajak berikutnya

23. Simulasi Pengisian SSP
Diisi dengan:
• Kode Akun
Pajak 411128
(Untuk Jenis
Pajak PPh Final)
dan
• Kode Jenis
Setoran 420
(untuk
pembayaran
PPh Final
penghasilan
bruto tertentu)
PPh Pasal 4 ayat (2) Bulan Agustus 20134 2 0
0 4 1

24. Pengisian SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Orang Pribadi
Diisi Jumlah penghasilan
Bruto Selama Satu Tahun
Pajak
Diisi dengan Jumlah PPh
Pasal 4 ayat (2) yang Telah
Disetor

25. Pengisian SPT Tahunan
PPh Wajib Pajak Badan
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
N P W P :
NAMA WAJIB PAJAK :
JENIS USAHA : KLU :
NO. TELEPON : - NO. FAKS : -
PERIODE PEMBUKUAN : s.d.
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NAMA AKUNTAN PUBLIK :
N P W P AKUNTAN PUBLIK :
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :
NAMA KONSULTAN PAJAK :
NPWP KONSULTAN PAJAK :
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………………………………………………….
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) …………………………………
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………………….…………………..…………
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….
b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………….
c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
(Lihat Buku Petunjuk)
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ……………………………………….
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….…………………..…………
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..………
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……………..…....………………..………………..………………..……
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………..………………..………………..………………..…
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………………………………………………………………..………
9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………………..…………………..…………
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….…………………………………………………
c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………
11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :
a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
(6 – 7 – 8c)….
1
• SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
2
5
6
8a
8c
7
D.PPhKURANG/LEBIHBAYAR
RUPIAH *)
3
(3)
C.KREDITPAJAKB.PPhTERUTANG
A.PENGHASILAN
KENAPAJAK
4
IDENTITAS
(1) (2)
SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERHATIAN :
FORMULIR
1771
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
10c
THN
11(9 – 10c)…..
TGL BLN
10a
9
8b
10b
TAHUN PAJAK
SPT PEMBETULAN
KE-…
02
Diisi dengan “Penghasilan
Usaha WP yang Memiliki
penghasilan Bruto Tertentu”
Diisi Jumlah penghasilan
Bruto Selama Satu Tahun
Pajak
Diisi dengan Jumlah PPh
Pasal 4 ayat (2) yang Telah
Disetor
Penghasilan Usaha WP yang Memiliki
penghasilan Bruto Tertentu

26.  Apabila Wajib Pajak terlanjur membayar PPh Pasal 25 mulai masa Juli
2013 bisa mengajukan pemindahbukuan ke PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
 Wajib Pajak yang terlanjur dipotong PPh Pasal 22 oleh Bendahara
Pemerintah (SSP atas nama rekanan) bisa mengajukan
pemindahbukuan ke PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
 Wajib Pajak yang dipotong PPh oleh pihak lain dengan bukti potong
bisa mengajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang
atau dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang dihitung
berdasarkan tarif umum.
 Wajib Pajak dengan penghasilan nihil tidak wajib melaporkan SPT PPh
Final Pasal 4 ayat (2)
Lain-lain

27. TERIMA KASIH