Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
SOSIALISASI KEWAJIBAN
PERPAJAKAN BENDAHARA BOS
KPP PRATAMA PASURUAN
JULI 2014
@mas_stein
PPN ATAU PPh?
BENDAHARA REKANAN
•KONSUMEN
•MEMBAYAR PPN
•PENERIMA PENGHASILAN
•MEMBAYAR PPh
BARANG / JASA
UANG
PEMBELIAN BARANG & JASA
Transaksi pembelian barang dan jasa oleh Bendahara BOS pada umumnya terutang
tiga jenis pajak :
 ...
 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
objek pajak : pembelian barang dan jasa dengan nilai di atas Rp 1.000.000 (selain yang
dikecuali...
Contoh yang Dikecualikan dari
Pengenaan PPN
• makanan dan minuman yang disajikan di hotel,
restoran, rumah makan, warung, ...
Contoh Kasus
Bendaharawan BOS SDN Kandang Menjangan pada bulan Februari 2014 melakukan pembelian barang dan jasa
sebagai b...
Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai
1. PPN atas pembelian komputer
10% x (100/110) x Rp 5.000.000 = 10% x Rp 4.545.455
= ...
Kewajiban Bendahara
1. Menyetor Pajak Pertambahan Nilai
2. Menyerahkan SSP Lembar 1 dan 3 kepada
rekanan sebagai bukti pun...
PENYETORAN
PELAPORAN
 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
objek pajak : pembelian jasa dari rekanan berbentuk badan usaha, tanpa batas nilai minimal
ta...
Contoh Kasus
Bendaharawan BOS SDN Kandang Menjangan pada bulan Februari 2014 melakukan pembelian barang dan jasa
sebagai b...
Penghitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23
1. PPh Pasal 23 atas pembelian komputer
bukan obyek PPh Pasal 23
2. PPh Pasal ...
Kewajiban Bendahara
1. Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 tiga
rangkap (untuk arsip, laporan ke Kantor Pajak
dan rekanan ya...
BUKTI
POTONG
PENYETORAN
PELAPORAN
 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
objek pajak : Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau pemberian jasa oleh orang pribadi
...
Contoh Kasus
Bendaharawan BOS SDN Kandang Menjangan pada bulan Februari 2014 melakukan pembelian barang dan jasa
sebagai b...
Penghitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21
1. PPh Pasal 21 atas pembelian komputer
bukan obyek PPh Pasal 21
2. PPh Pasal ...
Kewajiban Bendahara
1. Membuat Bukti Potong PPh Pasal 21 dua
rangkap (untuk arsip dan penerima honor)
2. Menyetor PPh Pasa...
BUKTI
POTONG NON
FINAL
BUKTI
POTONG
FINAL
PENYETORAN
REKAPITULASI
PERATURAN PEMERINTAH NO 46
TAHUN 2013
Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari
usaha, tidak termasuk penghasilan dari ja...
Surat Keterangan Bebas Pemotongan
/ Pemungutan Pajak Penghasilan
Bendaharawan tidak melakukan pemotongan
dan/atau pemungut...
MATUR NUWUN
Petunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS
Petunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS
Petunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS
Petunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS
Petunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS
Petunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS
Petunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS
Petunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS
Petunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS
Petunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS
Petunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS
Petunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS
Petunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS
Petunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS
Petunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Petunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS

40.097 visualizaciones

Publicado el

Petunjuk praktis penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak bendahara Bantuan Operasional Sekolah, meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai. Dilengkapi dengan contoh pengisian dan bentuk formulir yang dipergunakan.

Petunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS

  1. 1. SOSIALISASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA BOS KPP PRATAMA PASURUAN JULI 2014 @mas_stein
  2. 2. PPN ATAU PPh?
  3. 3. BENDAHARA REKANAN •KONSUMEN •MEMBAYAR PPN •PENERIMA PENGHASILAN •MEMBAYAR PPh BARANG / JASA UANG
  4. 4. PEMBELIAN BARANG & JASA Transaksi pembelian barang dan jasa oleh Bendahara BOS pada umumnya terutang tiga jenis pajak :  Pajak Pertambahan Nilai Pajak atas konsumsi (baik barang maupun jasa), merupakan pajak yang dibayar konsumen sebagai pihak yang melakukan konsumsi  Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak atas penghasilan dari jasa yang dilakukan Orang Pribadi, ditanggung oleh penjual/rekanan sebagai pihak yang menerima penghasilan.  Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak atas penghasilan dari jasa yang dilakukan Badan Usaha, ditanggung oleh penjual/rekanan sebagai pihak yang menerima penghasilan.
  5. 5.  PAJAK PERTAMBAHAN NILAI objek pajak : pembelian barang dan jasa dengan nilai di atas Rp 1.000.000 (selain yang dikecualikan) tarif : 10% Penghitungan - Harga sudah termasuk PPN : 10% x (100/110) x harga barang - Harga belum termasuk PPN : 10% x harga barang Pembayaran - Kode pembayaran : 411211 – 900 - Identitas pada Surat Setoran Pajak diisi dengan identitas rekanan - Tandatangan dan stempel pada Surat Setoran Pajak diisi dengan identitas bendaharawan - Pembayaran paling lambat 7 hari setelah berakhirnya bulan pembayaran tagihan Pelaporan - dengan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemungut (1107 – PUT) - Paling lambat akhir bulan setelah bulan pembayaran tagihan
  6. 6. Contoh yang Dikecualikan dari Pengenaan PPN • makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering • barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut, misal: batu, pasir • buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama
  7. 7. Contoh Kasus Bendaharawan BOS SDN Kandang Menjangan pada bulan Februari 2014 melakukan pembelian barang dan jasa sebagai berikut : 1. Membeli seperangkat komputer dari CV Media Teknik dengan harga Rp 5.000.000, harga sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Pembayaran tagihan dilakukan tanggal 12 Februari 2014 2. Melakukan rehabiilitasi ruangan, pembelian semen Rp 2.500.000, pasir Rp 1.200.000, batu Rp 400.000, keramik Rp 400.000, Pembelian dilakukan di CV Maju Jaya, harga belum termasuk PPN. Ongkos tukang 2 orang selama 20 hari kerja masing-masing Rp 1.500.000. 3. Membayar honor pelatih pramuka atas nama Jumadi, non PNS, sebesar Rp 200.000. Jumadi memiliki NPWP. 4. Membayar honor ustad Dzulkifli untuk kegiatan siraman rohani sebesar Rp 300.000. Dzulkifli belum memiliki NPWP. 5. Membayar honor Ferdinand, PNS golongan III, sebesar Rp 150.000. 6. Melakukan service printer pada CV Media Teknik, tidak ada perincian penggantian spare part dan ongkos kerja, total biaya Rp 400.000. 7. Melakukan perbaikan sepeda motor dinas di bengkel Kawan Motor (Ahmad Setiawan), ongkos spare part Rp 200.000, jasa service Rp 50.000. Ahmad Setiawan memiliki NPWP. 8. Menggandakan bahan pelajaran (fotokopi) Rp 300.000 di Toko Pak Mulawarman. 9. Membeli makan dan minum di warung Bu Sri Rejeki (tidak ber-NPWP) untuk keperluan rapat kantor Rp 2.000.000.
  8. 8. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai 1. PPN atas pembelian komputer 10% x (100/110) x Rp 5.000.000 = 10% x Rp 4.545.455 = Rp 454.545 2. PPN atas pembelian bahan bangunan Semen: 10% x Rp 2.500.000 = Rp 250.000 Pasir (bukan objek PPN) Batu (bukan objek PPN) Keramik: 10% x Rp 400.000 = Rp 40.000 3. PPN atas honor pelatih pramuka bukan objek PPN 4. PPN atas honor ustad bukan objek PPN 5. PPN atas honor PNS bukan objek PPN 6. PPN atas service printer biaya service < Rp 1.000.000, PPN tidak dipungut 7. PPN atas service motor biaya service < Rp 1.000.000, PPN tidak dipungut 8. PPN atas fotokopi biaya fotokopi < Rp 1.000.000, PPN tidak dipungut 9. Jasa katering (makan/minum) jasa katering tidak termasuk objek PPN.
  9. 9. Kewajiban Bendahara 1. Menyetor Pajak Pertambahan Nilai 2. Menyerahkan SSP Lembar 1 dan 3 kepada rekanan sebagai bukti pungut 3. Melaporkan SPT Masa PPN, yang terdiri dari: - Formulir 1107 PUT - Formulir 1107 PUT 1 - Formulir 1107 PUT 2 (tidak perlu diisi) - Surat Setoran Pajak/Fotokopi SSP Lembar 5
  10. 10. PENYETORAN
  11. 11. PELAPORAN
  12. 12.  PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 objek pajak : pembelian jasa dari rekanan berbentuk badan usaha, tanpa batas nilai minimal tarif : 2% untuk rekanan ber-NPWP 100% lebih tinggi untuk rekanan tidak ber-NPWP Penghitungan - Nilai Jasa sudah termasuk PPN : 2% x (100/110) x nilai jasa - Nilai Jasa belum termasuk PPN : 2% x nilai jasa keterangan: apabila nilai barang dan jasa bisa dipisah maka PPh Pasal 23 dipotong hanya atas pembayaran jasa saja, apabila tidak dirinci maka dikenakan atas total keseluruhan tagihan. (kecuali jasa katering, nilai jasa katering adalah total keseluruhan nilai tagihan) Pembayaran - Kode pembayaran : 411124 – 104 - Identitas pada Surat Setoran Pajak diisi dengan identitas dinas - Tandatangan dan stempel pada Surat Setoran Pajak diisi dengan identitas bendaharawan - Pembayaran paling lambat 10 hari setelah berakhirnya bulan pembayaran tagihan Pelaporan - dengan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 - Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
  13. 13. Contoh Kasus Bendaharawan BOS SDN Kandang Menjangan pada bulan Februari 2014 melakukan pembelian barang dan jasa sebagai berikut : 1. Membeli seperangkat komputer dari CV Media Teknik dengan harga Rp 5.000.000, harga sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Pembayaran tagihan dilakukan tanggal 12 Februari 2014 2. Melakukan rehabiilitasi ruangan, pembelian semen Rp 2.500.000, pasir Rp 1.200.000, batu Rp 400.000, keramik Rp 400.000, Pembelian dilakukan di CV Maju Jaya, harga belum termasuk PPN. Ongkos tukang 2 orang selama 20 hari kerja masing-masing Rp 1.500.000. 3. Membayar honor pelatih pramuka atas nama Jumadi, non PNS, sebesar Rp 200.000. Jumadi memiliki NPWP. 4. Membayar honor ustad Dzulkifli untuk kegiatan siraman rohani sebesar Rp 300.000. Dzulkifli belum memiliki NPWP. 5. Membayar honor Ferdinand, PNS golongan III, sebesar Rp 150.000. 6. Melakukan service printer pada CV Media Teknik, tidak ada perincian penggantian spare part dan ongkos kerja, total biaya Rp 400.000. 7. Melakukan perbaikan sepeda motor dinas di bengkel Kawan Motor (Ahmad Setiawan), ongkos spare part Rp 200.000, jasa service Rp 50.000. Ahmad Setiawan memiliki NPWP. 8. Menggandakan bahan pelajaran (fotokopi) Rp 300.000 di Toko Pak Mulawarman. 9. Membeli makan dan minum di warung Bu Sri Rejeki (tidak ber-NPWP) untuk keperluan rapat kantor Rp 2.000.000.
  14. 14. Penghitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 1. PPh Pasal 23 atas pembelian komputer bukan obyek PPh Pasal 23 2. PPh Pasal 23 atas pembelian bahan bangunan bukan obyek PPh Pasal 23 3. PPh Pasal 23 atas honor pelatih pramuka bukan obyek PPh Pasal 23 4. PPh Pasal 23 atas honor ustad bukan obyek PPh Pasal 23 5. PPh Pasal 23 atas honor PNS bukan obyek PPh Pasal 23 6. PPh Pasal 23 atas service printer 2% x Rp 400.000 = Rp 8.000 *) tidak ada rincian berapa nilai spare part dan jasa service 7. PPh Pasal 23 atas service motor bukan obyek PPh Pasal 23 8. PPh Pasal 23 atas fotokopi bukan obyek PPh Pasal 23 9. PPh Pasal 23 atas Jasa katering (makan/minum) bukan obyek PPh Pasal 23, karena rekanan adalah orang pribadi
  15. 15. Kewajiban Bendahara 1. Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 tiga rangkap (untuk arsip, laporan ke Kantor Pajak dan rekanan yang dipotong) 2. Menyetorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong 3. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23, yang terdiri dari : - SPT Masa PPh Pasal 23 - Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 - Bukti Potong PPh Pasal 23 - Surat Setoran Pajak
  16. 16. BUKTI POTONG
  17. 17. PENYETORAN
  18. 18. PELAPORAN
  19. 19.  PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 objek pajak : Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau pemberian jasa oleh orang pribadi Tarif & Pengenaan  Pegawai Negeri Sipil tarif Golongan II ke bawah : 0% x honor bruto tarif golongan III : 5% x honor bruto tarif golongan IV : 15% x honor bruto  Non Pegawai Negeri Sipil terkait atas pemberian jasa : 5% x 50% x honor bruto sebagai peserta kegiatan/kepanitiaan : 5% x honor bruto *) 20% lebih tinggi bagi yang tidak memiliki NPWP Pembayaran - kode pembayaran PPh 21 honor Non PNS : 411121 – 100 - Kode Pembayaran PPh 21 honor PNS : 411121 – 402 - Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya - Identitas pada SSP diisi dengan nama dinas Pelaporan - Dengan formulir SPT Masa PPh Pasal 21 (1721) - Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya Catatan: SPT Masa PPh Pasal 21 harus dilaporkan setiap bulan walaupun dalam bulan tersebut tidak ada pembayaran gaji/honor
  20. 20. Contoh Kasus Bendaharawan BOS SDN Kandang Menjangan pada bulan Februari 2014 melakukan pembelian barang dan jasa sebagai berikut : 1. Membeli seperangkat komputer dari CV Media Teknik dengan harga Rp 5.000.000, harga sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Pembayaran tagihan dilakukan tanggal 12 Februari 2014 2. Melakukan rehabiilitasi ruangan, pembelian semen Rp 2.500.000, pasir Rp 1.200.000, batu Rp 400.000, keramik Rp 400.000, Pembelian dilakukan di CV Maju Jaya, harga belum termasuk PPN. Ongkos tukang 2 orang selama 20 hari kerja masing-masing Rp 1.500.000. 3. Membayar honor pelatih pramuka atas nama Jumadi, non PNS, sebesar Rp 200.000. Jumadi memiliki NPWP. 4. Membayar honor ustad Dzulkifli untuk kegiatan siraman rohani sebesar Rp 300.000. Dzulkifli belum memiliki NPWP. 5. Membayar honor rapat Ferdinand, PNS golongan III, sebesar Rp 150.000. 6. Melakukan service printer pada CV Media Teknik, tidak ada perincian penggantian spare part dan ongkos kerja, total biaya Rp 400.000. 7. Melakukan perbaikan sepeda motor dinas di bengkel Kawan Motor (Ahmad Setiawan), ongkos spare part Rp 200.000, jasa service Rp 50.000. Ahmad Setiawan memiliki NPWP. 8. Menggandakan bahan pelajaran (fotokopi) Rp 300.000 di Toko Pak Mulawarman. 9. Membeli makan dan minum di warung Bu Sri Rejeki (tidak ber-NPWP) untuk keperluan rapat kantor Rp 2.000.000.
  21. 21. Penghitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 1. PPh Pasal 21 atas pembelian komputer bukan obyek PPh Pasal 21 2. PPh Pasal 21 atas pembayaran tukang bangunan Rp 1.500.000 : 20 = Rp 75.000/hari tidak terkena PPh 21, karena upah masih di bawah PTKP harian sebesar Rp 200.000 3. PPh Pasal 21 atas honor pelatih pramuka 5% x 50% x Rp 200.000 = Rp 5.000 4. PPh Pasal 21 atas honor ustad 120% x 5% x 50% x Rp 300.000 = Rp 9.000 5. PPh Pasal 21 atas honor PNS 5% x Rp 150.000 = Rp 7.500 6. PPh Pasal 21 atas service printer bukan obyek PPh Pasal 21 *) penyerahan jasa dilakukan oleh badan hukum 7. PPh Pasal 21 atas service motor 5% x 50% x Rp 50.000 = Rp 1.250 *) terdapat rincian spare part & jasa service, sehingga PPh 21 hanya dikenakan atas ongkos service 8. PPh Pasal 21 atas fotokopi bukan obyek PPh Pasal 21 9. PPh Pasal 21 atas Jasa katering (makan/minum) 120% x 5% x 50% x Rp 2.000.000 = Rp 60.000
  22. 22. Kewajiban Bendahara 1. Membuat Bukti Potong PPh Pasal 21 dua rangkap (untuk arsip dan penerima honor) 2. Menyetor PPh Pasal 21 Terutang 3. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, yang terdiri dari : - 1721 halaman 1 - 1721 halaman 2 - 1721 II (Daftar Bukti Potong Tidak Final) - 1721 III (Daftar Bukti Potong Final) - 1721 IV (Daftar Surat Setoran Pajak)
  23. 23. BUKTI POTONG NON FINAL
  24. 24. BUKTI POTONG FINAL
  25. 25. PENYETORAN
  26. 26. REKAPITULASI
  27. 27. PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2013 Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, dikenakan PPh Final sebesar 1% dari omset.
  28. 28. Surat Keterangan Bebas Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan Bendaharawan tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak dari rekanan.
  29. 29. MATUR NUWUN

×