Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyesuaian penetapan angka kredit (PAK) bagi guru Pegawai Negeri Sipil dan guru Bukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perubahan peraturan terkait. Penyesuaian PAK guru PNS dilakukan berdasarkan PAK sebelumnya tanpa mengubah angka kredit kumulatif, sedangkan penyesuaian PAK guru non-PNS diuraikan ke dalam subunsur angka kredit. Pejabat yang berwenang menet

1. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DIREKTORAT PEMBINAAN PTK DIKDAS
DITJEN PENDIDIKAN DASAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Tahun 2014

2. Pasal 1
1.
Penyesuaian penetapan angka kredit (PAK) guru Pegawai Negeri
Sipil (PNS) merupakan penyesuaian angka kredit unsur dan subunsur
kegiatan guru yang tercantum pada PAK guru yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ke dalam angka kredit unsur
dan subunsur kegiatan guru berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16
Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
2.
Penyesuaian angka kredit guru bukan Pegawai Negeri Sipil
merupakan penyesuaian yang dilakukan berdasarkan angka kredit
kumulatif dan jenjang jabatan sebagaimana tercantum pada Surat
Keputusan inpassing jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri
sipil dan angka kreditnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang
Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai
Negeri Sipil dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010.

3. Pasal 2
Penyesuaian PAK guru PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) dilakukan berdasarkan PAK guru yang telah dipergunakan
untuk penetapan keputusan kenaikan pangkat terakhir oleh pejabat
yang berwenang.
Pasal 3
1. Penyesuaian PAK guru PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 tidak mengubah angka kredit kumulatif.
2. Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan ke dalam angka kredit unsur dan subunsur utama dan
penunjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya.

4. Pasal 4
1.
2.
Penyesuaian angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2) diuraikan ke dalam angka kredit subunsur
pendidikan dan pembelajaran/pembimbingan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Penyesuaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam format PAK.
Pasal 5
Guru yang disesuaikan penetapan angka kreditnya adalah:
1. guru PNS; dan
2. guru Bukan PNS yang telah memperoleh penyetaraan jabatan
dan pangkat (inpassing).

5. Pasal 6
(1) Pejabat yang berwenang menetapkan penyesuaian PAK guru PNS:
a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk menetapkan
penyesuaian PAK guru bagi:
1. Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama,
pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan pemerintah
provinsi/kabupaten/kota, Kementerian Agama, dan kementerian lainnya/lembaga pemerintah
non-kementerian yang menyelenggarakan pendidikan, dan
2. Guru Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama,
pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang diperbantukan pada Sekolah Indonesia di
Luar Negeri;
b. Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menetapkan penyesuaian
PAK Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, serta guru golongan II di lingkungannya;
c. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur menetapkan penyesuaian PAK Guru Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina,
golongan ruang IV/a, serta guru golongan II di lingkungannya;
d. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan penyesuaian PAK Guru
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a, serta guru golongan II di lingkungannya; atau
e. Menteri pada kementerian lainnya/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang
menyelenggarakan pendidikan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri pada kementerian
lainnya/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian menetapkan penyesuaian PAK Guru
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a, serta guru golongan II di lingkungannya.

6. Pasal 6
(2) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 1:
a. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar, atau Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, untuk dan atas nama
Menteri, sesuai dengan kewenangannya bagi Guru Utama, golongan ruang IV/e;
b. Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal dan Informal pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal
dan Informal, Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dan Direktur Pembinaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Pendidikan
Menengah, untuk dan atas nama Menteri, sesuai dengan kewenangannya bagi Guru
Madya, golongan ruang IV/c dan Guru Utama golongan ruang IV/d;
c. Pejabat eselon III pada Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Direktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dan Direktorat
Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah Direktorat
Jenderal Pendidikan Menengah, untuk dan atas nama Menteri, sesuai dengan
kewenangannya bagi Guru Madya, golongan ruang IV/b.

7. Pasal 6
(3) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2:
a. Sekretaris Jenderal, untuk dan atas nama Menteri, bagi Guru Utama, golongan
ruang IV/d dan golongan ruang IV/e;
b. Kepala Biro Kepegawaian, untuk dan atas nama Menteri, bagi Guru Madya,
golongan ruang IV/b dan golongan ruang IV/c;
c. Kepala Bagian di lingkungan Biro Kepegawaian, untuk dan atas nama Menteri,
bagi Guru Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, golongan
ruang ruang IV/a.
(4) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhalangan tetap
atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian penetapan angka kredit
dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, untuk dan atas nama Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan.
(5) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhalangan tetap
atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian penetapan angka kredit
dilaksanakan oleh Kepala Biro Kepegawaian, untuk dan atas nama Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan.

8. Pasal 7
(1) Pejabat yang berwenang menetapkan penyesuaian angka kredit
guru bukan PNS:
a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat yang ditunjuk
oleh Menteri untuk menetapkan penyesuaian angka kredit Guru
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai
dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di
lingkungan pemerintah provinsi/kabupaten/kota;
b. Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama
untuk menetapkan penyesuaian angka kredit Guru Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya;
c. Menteri pada kementerian lainnya/pimpinan lembaga pemerintah
non-kementerian yang menyelenggarakan pendidikan atau
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri pada kementerian
lainnya/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian untuk
menetapkan penyesuaian angka kredit Guru Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya.

9. Pasal 7
(2) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a:
a. Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia
Dini, Nonformal dan Informal pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini, Nonformal dan Informal, Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dan
Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah
pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, untuk dan atas nama Menteri,
sesuai dengan kewenangannya bagi Guru Madya, golongan ruang IV/a;
b. Pejabat eselon III pada Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar, dan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, untuk dan atas
nama Menteri, sesuai dengan kewenangannya bagi Guru Pertama, golongan
ruang III/a sampai dengan Guru Muda, golongan ruang ruang III/d.
(3) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhalangan tetap atau
bukan pejabat definitif, maka penyesuaian penetapan angka kredit dilaksanakan oleh
Kepala Biro Kepegawaian, untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan.

10. Pasal 8
Prosedur pengusulan penyesuaian PAK guru PNS dan bukan PNS sebagai berikut:
a.
Gubernur/bupati/walikota, Menteri Agama, Menteri pada kementerian lainnya/
pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan
pendidikan atau pejabat lain yang ditunjuk mengusulkan kepada Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal pada Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktur Pembinaan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar, atau Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah sesuai
dengan kewenangannya bagi guru PNS jabatan Guru Madya, pangkat Pembina
Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina
Utama, golongan ruang IV/e di lingkungannya;
b.
Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat yang membidangi
pendidikan mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui
Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi guru
PNS jabatan Guru Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai
dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, serta guru
bukan PNS yang disetarakan jabatannya sebagai Guru Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina,
golongan ruang IV/a yang diperbantukan pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri;

11. Pasal 8
c. Kepala Sekolah mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
melalui Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal pada Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktur Pembinaan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar, atau Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Pendidikan
Menengah sesuai dengan kewenangannya bagi guru bukan PNS yang
disetarakan jabatannya sebagai Guru Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina,
golongan ruang IV/a di lingkungannya;
d. Kepala madrasah mengusulkan kepada kepala kantor kementerian agama
provinsi/kabupaten/kota bagi guru PNS madrasah yang mempunyai jabatan
Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan
Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, guru PNS golongan
II, serta guru bukan PNS yang disetarakan jabatannya sebagai Guru
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya.
Selanjutnya kepala kantor kementerian agama provinsi/kabupaten/kota
meneruskan pengusulan kepada Menteri Agama melalui Kepala Biro
Kepegawaian Kementerian Agama untuk diproses lebih lanjut;

12. Pasal 8
e. Kepala sekolah pada kementerian lainnya/pimpinan lembaga
pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan pendidikan
mengusulkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit pada instansi tersebut bagi guru PNS jabatan Guru Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, guru PNS golongan
II, serta guru bukan PNS yang disetarakan jabatannya sebagai
Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai
dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di
lingkungannya;
f. Kepala Sekolah mengusulkan kepada gubernur melalui kepala
dinas pendidikan provinsi bagi guru PNS jabatan Guru Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, serta guru PNS
golongan II di lingkungannya;
g. Kepala sekolah mengusulkan kepada bupati/walikota melalui kepala
dinas pendidikan kabupaten/kota bagi guru PNS jabatan Guru
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai
dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, serta
guru PNS golongan II di lingkungannya.

13. Pasal 9
(1)
Usulan penyesuaian PAK bagi guru PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 dilengkapi dokumen kepegawaian sebagai berikut.
a. fotocopy keputusan kenaikan pangkat terakhir;
b. fotocopy penetapan angka kredit terakhir;
c. fotocopy ijazah terakhir tertinggi yang telah dinilai untuk memperoleh
angka kredit dan disahkan dalam surat keputusan kenaikan pangkat
terakhir;
d. fotocopy dokumen validasi NUPTK;
e. fotocopy sertifikat pendidik dan NRG (bagi yang sudah lulus
sertifikasi);dan
f. surat keterangan kepala sekolah yang menjelaskan guru
bersangkutan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru kelas,
guru mata pelajaran, atau guru bimbingan dan konseling (BK)/
konselor.

14. Pasal 9
(2) Usulan penyesuaian angka kredit bagi guru bukan
PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
sampai dengan g dilengkapi dokumen kepegawaian
sebagai berikut:
a. fotocopy atau salinan sah keputusan inpassing;
b. fotocopy atau salinan sah ijazah terakhir tertinggi;
c. fotocopy dokumen validasi NUPTK;
d. fotocopy sertifikat pendidik dan NRG (bagi yang
sudah lulus sertifikasi);dan
e. surat keterangan kepala sekolah yang
menjelaskan guru bersangkutan masih aktif
melaksanakan tugas sebagai guru kelas, guru
mata pelajaran, atau guru bimbingan dan
konseling (BK)/konselor.

15. Pasal 10
Tata cara penyesuaian PAK guru PNS dan guru bukan PNS tercantum pada lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 11
Usul penyesuaian PAK guru PNS dapat dilakukan bersamaan dengan usul penilaian untuk
kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
Pasal 12
Bagi guru PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini sedang dibebaskan sementara
dari jabatan fungsional guru dengan alasan berikut:
a. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan
pangkat;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsonal guru;
d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
e. melaksanakan tugas belajar selama 6 (enam) bulan atau lebih,
disesuaikan PAK dan jabatannya bersamaan dengan proses pengangkatan kembali dalam
jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

16. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014
Tentang
PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN GURU
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TATA CARA PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
GURU PNS DAN GURU BUKAN PNS
DIREKTORAT PEMBINAAN PTK DIKDAS
DITJEN PENDIDIKAN DASAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Tahun 2014

17. A. Unsur dan Subunsur Kegiatan Guru PNS
Angka kredit unsur dan subunsur kegiatan guru berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 84/1993 sebagaimana tercantum pada penetapan angka kredit (PAK)
guru PNS disesuaikan ke dalam unsur dan subunsur kegiatan guru berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009
tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sebagai berikut.
Unsur dan Subunsur PAK Guru
(KEPMENPAN Nomor 84/1993)
Unsur dan Subunsur PAK Guru
(PERMENNEGPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009)
KEGIATAN
KEGIATAN
1. Unsur Utama
1. Unsur Utama
a. Pendidikan
1) Pendidikan sekolah
2) Diklat kedinasan
a. Pendidikan
1) Pendidikan sekolah
2) Diklat prajabatan
b. Proses belajar mengajar/
Pembimbingan
b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu/tambahan
1) Pembelajaran/Pembimbingan
2) Tugas tertentu/tambahan
c. Pengembangan profesi
2. Unsur Penunjang
Penunjang PBM
c. Pengembangan keprofesian berkelanjutan
1) Pengembangan diri
2) Publikasi ilmiah
3) Karya inovatif
2. Unsur Penunjang
a. Ijazah yang tidak sesuai
b. Pendukung tugas guru

18. B. Tata Cara Penyesuaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru PNS
1. Unsur Utama
a. Pendidikan
1) Pendidikan Sekolah
Angka kredit subunsur Pendidikan Sekolah berdasarkan Kepmenpan 84/1993
disesuaikan angka kreditnya dengan menggunakan ketentuan Lampiran I dan
Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, sebagaimana Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1
Angka Kredit Berdasarkan Ijazah
Ijazah
PGSLP/KPG/SPG/SLTA/Diploma I (D-I)
D-I/Akta I
Diploma II (D-II)
D-II/Akta II
Diploma III (D-III)/Sarjana Muda
D-III/Akta III
Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV)
S1
Angka Kredit
(Lampiran I
Kepmenpan
84/1993)
Angka Kredit
(Lampiran I dan V
Permennegpan dan
RB No. 16/2009)
25
45
40
60
60
80
95
75
100
Magister (S2)
100
150
Doktor (S3)
150
200
25
40
60

19. Penyesuaian angka kredit subunsur pendidikan dilakukan
dengan cara sebagai berikut.
a) Jenjang pendidikan tertinggi yang telah diakui dan
diperhitungkan angka kreditnya sebagaimana tercantum
pada PAK dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir
dianggap memenuhi kriteria angka kredit pendidikan sekolah
unsur utama.
b) Apabila angka kredit subunsur pendidikan S1/S2/S3 pada
PAK guru lebih kecil dari angka kredit pendidikan
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, yaitu S1<100;
S2<150; S3<200, maka angka kredit pendidikan disesuaikan
menjadi S1=100; S2=150; S3=200. Penambahan angka
kredit dapat diambil dari angka kredit unsur penunjang.
Apabila angka kredit unsur penunjang tidak mencukupi,
kekurangan angka kredit dapat ditambahkan dari angka
kredit subunsur proses belajar mengajar.

20. Contoh 1:
Engkus Kusnadi, S.Pd, Guru Pembina SMPN 2 Kota Sukabumi, mengajar
bahasa Indonesia, memiliki angka kredit kumulatif sebesar 413,297, pangkat
Pembina golongan ruang IV/a terhitung mulai 1 April 2003.
Berdasarkan PAK guru yang bersangkutan, ijazah yang telah diperhitungkan
angka kreditnya adalah S-1/A-IV Bahasa Indonesia sebesar 95 angka kredit.
Angka kredit subunsur pendidikan yang bersangkutan disesuaikan menjadi
100. Tambahan 5 angka kredit tersebut diperoleh dari unsur penunjang. Jika
angka kredit unsur penunjang kurang dari 5, maka 5 angka kredit dapat
diperoleh dari angka kredit subunsur proses belajar mengajar.
Contoh 2:
Dr. Bambang, S.Pd., M.Pd., Guru Pembina Tk 1 pada SMA Negeri 1 Boyolali,
pangkat Pembina Tk I, golongan ruang IV/b yang bersangkutan mengajar mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan memiliki angka kredit kumulatif
550,825 berdasarkan PAK yang ditetapkan Juli 2010.
Berdasarkan data pendidikan pada SK kenaikan pangkat IV/b tercantum S3
Manajemen Pendidikan. Angka kredit subunsur pendidikan pada PAK tersebut
tercantum 145. Penyesuaian angka kredit pendidikan menjadi 200. Kekurangan
angka kredit tersebut diambil dari unsur penunjang. Apabila unsur penunjang
tidak mencukupi, maka angka kredit ditambahkan dari unsur proses belajar
mengajar.

21. c) Apabila angka kredit subunsur pendidikan D-I/Akta I, D-II/Akta II,
D-III/Akta III lebih besar dari angka kredit subunsur pendidikan
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran V
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, yaitu D-I/Akta I, DII/Akta II, D-III/Akta III, maka angka kredit subunsur pendidikan
disesuaikan menjadi D-I/Akta I=25, D-II/Akta II=40, D-III/Akta III=60.
Kelebihan angka kredit subunsur pendidikan dialihkan ke dalam
angka kredit subunsur pengembangan diri.
Contoh:
Suryadi, A.Md., Guru Dewasa Tk I pada SLB Kota Cirebon, pangkat
Penata Tk I, golongan ruang III/d, memiliki angka kredit kumulatif
sebesar 300,825. Berdasarkan PAK guru yang bersangkutan, ijazah
yang telah diperhitungkan angka kreditnya adalah Sarjana Muda
sebesar 70 angka kredit. Angka kredit subunsur pendidikan yang
bersangkutan disesuaikan menjadi 60. Kelebihan 10 angka kredit
subunsur pendidikan dialihkan ke dalam angka kredit subunsur
pengembangan diri.

22. 2) Pendidikan dan pelatihan kedinasan
Angka kredit subunsur pendidikan dan pelatihan kedinasan pada
PAK guru disesuaikan/dialihkan seluruhnya menjadi angka kredit
unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan pada subunsur
pengembangan diri.
Contoh:
Drs. Yanto Rahadi adalah seorang Guru Dewasa di suatu SMA
Negeri di Jakarta. Berdasarkan PAK yang telah dipergunakan
untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c,
yang bersangkutan memiliki 10 angka kredit subunsur pendidikan
dan pelatihan kedinasan. Angka kredit pendidikan dan pelatihan
kedinasan tersebut dialihkan seluruhnya ke dalam angka kredit
unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan pada subunsur
pengembangan diri.

23. b. Proses Belajar Mengajar (PBM)/Pembimbingan
Angka kredit subunsur PBM bagi guru kelas/guru mata pelajaran yang
tercantum dalam PAK guru disesuaikan/dialihkan seluruhnya ke dalam
angka kredit subunsur pembelajaran/pembimbingan dan tugas tertentu/
tambahan pada subunsur pembelajaran.
Angka kredit subunsur pembimbingan bagi guru bimbingan konseling yang
tercantum dalam PAK guru disesuaikan/dialihkan seluruhnya ke dalam
angka kredit subunsur pembelajaran/pembimbingan dan tugas
tertentu/tambahan pada subunsur pembimbingan.
Bagi guru yang mendapat tugas tambahan (kepala sekolah/madrasah,
wakil kepala sekolah/madrasah, kepala perpustakaan sekolah/ madrasah,
ketua program keahlian/program studi atau yang sejenis, kepala
laboratorium/bengkel/unit produksi atau yang sejenis), angka kredit PBM/
pembimbingan pada PAK guru yang ditetapkan berdasarkan KEPMENPAN
Nomor 84/1983 sudah termasuk angka kredit tugas tambahan. Oleh sebab
itu, untuk penyesuaian angka kreditnya, angka kredit PBM/pembimbingan
termasuk tugas tambahan tidak perlu dipilah dan dialihkan seluruhnya
menjadi angka kredit subunsur pembelajaran/ pembimbingan.

24. Contoh:
1) Suhadi, SPd. adalah seorang guru Bahasa Indonesia,
berdasarkan PAK terakhir memiliki angka kredit proses
belajar mengajar sebesar 357,228. Angka kredit tersebut
dialihkan seluruhnya ke dalam angka kredit subunsur
proses pembelajaran.
2) Drs. Heriawan Saputra, M.Pd. adalah seorang Kepala SMK
di Banjarmasin. Berdasarkan PAK guru tercantum angka
kredit pembimbingan sebesar 415,231. Yang bersangkutan
adalah Kepala Sekolah yang mempunyai kewajiban beban
kerja membimbing minimal 40 peserta didik sebagai guru
bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, angka kredit
subunsur pembimbingan tersebut dialihkan seluruhnya
menjadi angka kredit subunsur pembimbingan.

25. c. Pengembangan Profesi
Angka kredit subunsur pengembangan profesi pada PAK guru yang
ditetapkan berdasarkan KEPMENPAN Nomor 84/1993 dialihkan
seluruhnya menjadi angka kredit subunsur pengembangan keprofesian
berkelanjutan pada publikasi ilmiah.
Contoh:
Dra. Welmina Situmorang, seorang guru SMK Negeri di Medan memiliki
PAK terakhir. Pada subunsur pengembangan profesi sebesar 12 angka
kredit. Angka kredit sebesar 12 tersebut dialihkan seluruhnya ke dalam
angka kredit subunsur pengembangan keprofesian berkelanjutan pada
publikasi ilmiah.

26. 2. Unsur Penunjang
Angka kredit unsur penunjang pada PAK guru yang ditetapkan berdasarkan
KEPMENPAN Nomor 84/1993 disesuaikan/dialihkan menjadi angka kredit unsur
penunjang pada subunsur pendukung tugas guru, dengan ketentuan apabila
angka kredit tersebut telah dikurangi untuk penambahan angka kredit subunsur
pendidikan, maka sisanya dialihkan menjadi angka kredit unsur penunjang pada
subunsur pendukung tugas guru.
Contoh:
a. Drs. Hosnan Riadi, seorang guru SMP Negeri di Pamekasan memiliki PAK
terakhir. Pada unsur penunjang memperoleh 15 angka kredit. Angka kredit
sebesar 15 tersebut disesuaikan/dialihkan seluruhnya menjadi angka kredit
unsur penunjang pada subunsur pendukung tugas guru.
b. Dianopa, S.Si. adalah seorang guru matematika SMA Negeri di Tulungagung.
Berdasarkan PAK terakhir, angka kredit subunsur pendidikan tercantum
sebesar 75, proses belajar mengajar sebesar 356,850, pengembangan profesi
sebesar 8, dan unsur penunjang sebesar 36. Agar angka kredit subunsur
pendidikan disesuaikan menjadi 100, perlu menambahkan 25 angka kredit
yang diambil dari unsur penunjang. Oleh karena itu angka kredit unsur
penunjang yang disesuaikan/ dialihkan menjadi 36-25=11.

27. C. Unsur dan Subunsur Kegiatan Guru Bukan PNS
Angka kredit kumulatif guru yang tercantum pada Surat
Keputusan inpassing jabatan fungsional guru bukan pegawai
negeri sipil yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan
Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010
disesuaikan dengan cara menguraikan ke dalam:
1. angka kredit pendidikan sekolah
2. angka kredit pembelajaran/pembimbingan dan tugas
tambahan
sebagaimana Tabel 2 di bawah ini.

28. Tabel 2
Penyesuaian Angka Kredit Kumulatif Guru Bukan PNS
Sesuai Unsur dan Subunsur
Unsur dan Subunsur PAK Guru
(PERMENNEGPAN dan RB Nomor 16
Tahun 2009)
KEGIATAN
1. Unsur Utama
Angka Kredit Kumulatif
pada Surat Keputusan
Inpassing Guru bukan PNS
a. Pendidikan
1) Pendidikan sekolah
2) Diklat prajabatan
b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas
tertentu/tambahan
1) Pembelajaran/Pembimbingan
2) Tugas tertentu/tambahan

29. Angka kredit pendidikan ditentukan berdasarkan ijazah pendidikan
tertinggi yang dipergunakan sebagai dasar penetapan inpassing.
Angka kredit pembelajaran/pembimbingan adalah selisih angka
kredit kumulatif dengan ijazah.
Contoh:
Didi Kurniadi, S.S., seorang Guru SMK di Jakarta Timur, mengajar
Bahasa Mandarin. Terhitung mulai 1 Desember 2010 diangkat dalam
jabatan setara Guru Dewasa, pangkat setara Penata, golongan III/c,
dengan angka kredit 200. Penyesuaian angka kredit yang
bersangkutan sebagai berikut.
1. pendidikan sekolah (S1)=100
2. pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan= 200-100=100

30. D. Penyesuaian PAK Guru PNS dan Guru bukan PNS
Penyesuaian PAK Guru PNS dan Guru bukan PNS menggunakan
Format sebagaimana tercantum dalam Format 1 sampai dengan
Format 5 Lampiran Peraturan Menteri ini. Adapun untuk memperjelas
pelaksanaan penyesuaian penetapan angka kredit guru PNS dan
bukan PNS diberikan Contoh 1 sampai dengan Contoh 8 Lampiran
Peraturan Menteri ini.

31. PEDOMAN
Pelaksanaan Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru
Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
DIREKTORAT PEMBINAAN PTK DIKDAS
DITJEN PENDIDIKAN DASAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Tahun 2014

32. TATA CARA PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
GURU PNS DAN GURU BUKAN PNS
Penyesuaian penetapan angka kredit (PAK) guru Pegawai Negeri Sipil
(PNS) merupakan penyesuaian angka kredit unsur dan subunsur
kegiatan guru yang tercantum pada PAK guru yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ke dalam angka kredit unsur dan
subunsur kegiatan guru berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16
Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Sedangkan penyesuaian angka kredit guru bukan Pegawai Negeri Sipil
merupakan penyesuaian yang dilakukan berdasarkan angka kredit
kumulatif dan jenjang jabatan sebagaimana tercantum pada Surat
Keputusan inpassing jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil
dan angka kreditnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan
Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan
Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010.

33. Prinsip pelaksanaan penyesuaian penetapan
angka kredit guru
Dalam pelaksanaannya penyesuaian penetapan angka kredit guru dilakukan
berdasarkan PAK terakhir yang telah gunakan untuk kenaikan pangkat, dengan
tidak mengubah angka kredit kumulatif. Angka kredit kumulatif dimaksud
disesuaikan ke dalam angka kredit unsur dan subunsur utama dan penunjang
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

34. Perbedaan unsur dan subunsur kegiatan guru berdasarkan Kepmenpan Nomor
84 Tahun 1993 dengan Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun
2009.
Unsur dan Subunsur PAK
Guru
(KEPMENPAN Nomor 84/1993)
Unsur dan Subunsur PAK Guru
(PERMENNEGPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009)
KEGIATAN
KEGIATAN
1. Unsur Utama
a. Pendidikan
1. Pendidikan sekolah
2. Diklat kedinasan
b. Proses belajar mengajar/
Pembimbingan
1. Unsur Utama
a. Pendidikan
1. Pendidikan sekolah
2. Diklat prajabatan
b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas
tertentu/tambahan
1. Pembelajaran/Pembimbingan
2. Tugas tertentu/tambahan
c. Pengembangan profesi
c. Pengembangan keprofesian berkelanjutan
1. Pengembangan diri
2. Publikasi ilmiah
3. Karya inovatif
2. Unsur Penunjang
Penunjang PBM
2. Unsur Penunjang
1. Ijazah yang tidak sesuai
2. Pendukung tugas guru

35. Penyesuaian Penetapan Angka Kredit untuk Guru PNS
1. Pendidikan sekolah
Subunsur pendidikan sekolah tidak mengalami perubahan nama, namun yang
berubah adalah standar pemberian angka kredit yang sebelumnya ditetapkan
berdasarkan Kepmenpan 84 tahun 1993 yang berbeda-beda, disesuaikan angka
kreditnya dengan standar angka yang tercantum dalam ketentuan lampiran I dan
lamiran V Permenegpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009, sebagaimana tabel berikut :
Angka Kredit
(Lampiran I
Kepmenpan
84/1993)
Angka Kredit
(Lampiran I dan V
Permennegpan dan
RB No. 16/2009)
PGSLP/KPG/SPG/SLTA/Diploma I (D-I)
D-I/Akta I
25
45
25
Diploma II (D-II)
D-II/Akta II
40
60
40
Diploma III (D-III)/Sarjana Muda
D-III/Akta III
60
80
60
Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV)
S1
95
75
100
Magister (S2)
100
150
Doktor (S3)
150
200
Ijazah

36. Penyesuaian angka kredit subunsur pendidikan dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
• Jenjang pendidikan tertinggi yang telah diakui dan diperhitungkan
angka kreditnya sebagaimana tercantum pada PAK dan Surat
Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir dianggap memenuhi kriteria
angka kredit pendidikan sekolah unsur utama.
• Apabila angka kredit subunsur pendidikan pada PAK guru lebih
kecil, penambahan angka kredit dapat diambil dari angka kredit
unsur penunjang. Apabila angka kredit unsur penunjang tidak
mencukupi, kekurangan angka kredit dapat ditambahkan dari angka
kredit subunsur proses belajar mengajar.
• Apabila angka kredit subunsur pendidikan pada PAK guru lebih
besar, kelebihan angka kredit dialihkan ke dalam angka kredit
subunsur pengembangan diri.

37. PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU
Contoh 1
BUPATI CIREBON
NOMOR …
MASA PENILAIAN: 1 JULI 2001 S.D. 31 DESEMBER 2003
KETERANGAN PERORANGAN
1. Nama
Drs. H. Sajidin
2. NIP, NUPTK, NRG
196403011986101000
3. Tempat dan Tanggal Lahir
Cirebon, 1 Maret 1964
4. Jenis Kelamin
Laki-laki
S.1 / A.IV Tadris Bidang IPS
5. Pendidikan yang telah
6. Pangkat/Golongan ruang/TMT
Pembina/IV/a, 1 April 2004
7. Jabatan / TMT
Guru Pembina, 1 Januari 2004
Lama 12 Tahun 6 bulan
8. Masa Kerja Golongan
Baru
19 Tahun 8 bulan
9. Jenis Guru, Tugas
Guru Kelas, Mengajar Kelas IVA dan IVB
10. Sertifikasi Guru sebagai
SD Negeri Purbawinangun
Sekolah
11. Alamat
Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon
Rumah Kelurahan Plumbon Kabupaten Cirebon
PAK NOMOR : 823.3/4128-00586-AK.TP.II/BKD/2003
II
LAMA
BARU JUMLAH PAK NOMOR : 823.3/4128-00586-AK.TP.II/BKD/2003
JUMLAH
1. Unsur Utama
1. Unsur Utama
a.
Pendidikan
a.
Pendidikan
1). Pendidikan Sekolah
95.000
95.000
1). Pendidikan Sekolah
100.000
2). Diklat Kedinasan,
5.000
1.000
6.000
2). Diklat Prajabatan
b.
Proses Belajar Mengajar 191.994 101.494 293.488
b.
Pembelajaran/bimbinga
1. Proses pembelajaran
293.488
2. Proses bimbingan
3. Tugas lain yang
c.
Pengembangan Profesi
0.000
0.000
c.
Pengembangan
1. Pengembangan diri
6.000
2. Publikasi Ilmiah
0.00
3. Karya inovatif
Jumlah Unsur Utama
291.994 102.494 394.488
Jumlah unsur utama
399.488
2. Unsur Penunjang Proses Belajar 18.600
1.300
19.900
2. Unsur Penunjang
Mengajar
1. Ijazah yang tidak sesuai
2. Pendukung tugas guru
14.900
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang
310.594 103.794 414.388Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang414.388
TIDAK BERLAKU
BERLAKU
III
Disesuaikan dalam jenjang jabatan Guru Madya
I
Asli disampaikan kepada Drs. H. Sajidin
SD Negeri Purbawinangun
Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Cirebon
2. Bupati Cirebon
3. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit Guru Kabupaten Cirebon
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
5. KepalaSD Negeri Purbawinangun
Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal, ……
a.n. Bupati Cirebon
NIP.

38. Langkah-langkah dalam penyesuaian PAK lama ke PAK baru (PermenegPAN&RB No 16
Tahun 2009:
1.
Angka kredit 95 dari subunsur pendidikan sekolah, langsung dipindahkan ke subunsur
pendidikan sekolah menjadi 100 (kekurangan angka kredit sebanyak 5 diambilkan dari
angka kredit unsur penunjang)
2.
Angka kredit 6 dari subunsur diklat kedinasan dan memperoleh STTPL, langsung
dipindahkan ke subunsur pengembangan diri.
3.
Angka kredit 293,488 dari unsur proses belajar mengajar, langsung dipindahkan ke
subunsur proses pembelajaran
4.
Angka kredit 0 (nol) dari unsur pengembangan profesi, langsung dipindahkan ke
subunsur publikasi ilmiah, karena yang bersangkutan belum memperoleh angka kredit
dalam pengembangan profesi.
5.
Angka kredit 394,488 dari jumlah unsur utama, langsung dipindahkan ke kolom jumlah
unsur utama menjadi 399,488 (bertambah 5 angka kredit yang diambil dari unsur
penunjang untuk menambah angka kredit pada subunsur pendidikan sekolah yang
menjadi 100)
6.
Angka kredit 19,900 dari unsur penunjang proses belajar mengajar langsung dipindahkan
ke subunsur pendukung tugas guru menjadi 14,900 (berkurang 5 angka kredit karena
telah diambil untuk menambah subunsur pendidikan sekolah).
7.
Angka kredit jumlah unsur utama dan unsur penunjang antara PAK lama dengan PAK
baru tetap sama jumlah angka kreditnya yaitu 414,388.

39. PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU
Contoh 2
BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR …
MASA PENILAIAN: 1 JULI 2001 S.D. 31 DESEMBER 2003
KETERANGAN PERORANGAN
1. Nama
Tatali Obetnedjo, A.Md.Pd.
2. NIP, NUPTK, NRG
195703111979011003
3. Tempat dan Tanggal Lahir Satal, 11 Maret 1957
4. Jenis Kelamin
Laki-laki
DIII/AIII
5. Pendidikan yang telah
6. Pangkat/Golongan ruang/TMT
Pembina/IV/a, 1 April 2004
7. Jabatan / TMT
Guru Pembina, 1 Januari 2004
Lama
18 Tahun 0 bulan
8. Masa Kerja Golongan
Baru
20 Tahun 3 bulan
9. Jenis Guru, Tugas
Guru Mata Pelajaran, Mengajar ...
10. Sertifikasi Guru sebagai
...
SMP Negeri 3 Beo
Sekolah
11. Alamat
Jln. Resduk Bantik Km 4 Desa Bantik Lama, Kec. Beo, Kab. Kepulauan Talaud
Rumah PAK NOMOR : 04/PAK/SLTP/01PAK NOMOR : 04/PAK/SLTP/01II 2004
LAMA
BARU JUMLAH
2004
JUMLAH
1. Unsur Utama
1. Unsur Utama
a. Pendidikan
a. Pendidikan
1). Pendidikan Sekolah
25.000 45.000
70.000
1). Pendidikan Sekolah
60.000
2). Diklat Kedinasan,
16.000
3.000
19.000
2). Diklat Prajabatan
b. Pembelajaran/bimbingan
b. Proses Belajar Mengajar 223.594 91.248
314.842
1. Proses pembelajaran
314.842
2. Proses bimbingan
3. Tugas lain yang relevan
c Pengembangan Profesi
4.000
4.000
c. Pengembangan Keprofesian
1. Pengembangan diri
29.000
2. Publikasi Ilmiah
4.000
3. Karya inovatif
Jumlah Unsur Utama
264.594 143.248
407.842
Jumlah unsur utama
407.842
2. Unsur Penunjang Proses
39.155
8.000
47.155
2. Unsur Penunjang
Belajar Mengajar
1. Ijazah yang tidak sesuai
2. Pendukung tugas guru
47.155
Jumlah Unsur Utama dan Unsur
Jumlah Unsur Utama dan Unsur
303.749 147.248 450.997
450.997
Penunjang
Penunjang
TIDAK BERLAKU
BERLAKU
III
Disesuaikan dalam jenjang jabatan Guru Madya
I
Asli disampaikan kepada Tatali Obetnedjo, A.Md. Pd.
SMP Negeri 3 Beo
Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kep. Talaud
2. Bupati Kepulauan Talaud
3. Sekretaris TPAK Guru Kabupaten Kepulauan Talaud
4. Kepala Dinas Dikpora Kepulauan Talaud
5. Kepala
SMP Negeri 3 Beo
Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal, ……
a.n. Bupati Kepulauan Talaud
NIP.

40. Langkah-langkah dalam penyesuaian PAK lama ke PAK baru
(PermenegPAN&RB No 16 Tahun 2009):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Angka kredit 70 dari subunsur pendidikan sekolah, langsung dipindahkan
ke subunsur pendidikan sekolah menjadi 60 (kelebihan angka kredit
sebanyak 10 dimasukan ke angka kredit pengembangan diri)
Angka kredit 19 dari subunsur diklat kedinasan dan memperoleh STTPL,
langsung dipindahkan ke subunsur pengembangan diri menjadi 29
(tambahan angka kredit 10 diperoleh dari kelebihan dari sub unsur
pendidikan sekolah)
Angka kredit 314,842 dari unsur proses belajar mengajar, langsung
dipindahkan ke subunsur proses pembelajaran
Angka kredit 4 dari unsur pengembangan profesi, langsung dipindahkan
ke subunsur publikasi ilmiah.
Angka kredit 407,842 dari jumlah unsur utama, langsung dipindahkan ke
kolom jumlah unsur utama
Angka kredit 47,155 dari unsur penunjang proses belajar mengajar
langsung dipindahkan ke subunsur pendukung tugas guru
Angka kredit jumlah unsur utama dan unsur penunjang antara PAK lama
dengan PAK baru tetap sama jumlah angka kreditnya yaitu 450,997.

41. 2. Diklat kedinasan
Angka kredit subunsur pendidikan dan pelatihan kedinasan pada PAK guru disesuaikan/dialihkan
seluruhnya menjadi angka kredit unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan pada subunsur
pengembangan diri.
3. Diklat Prajabatan
Angka kredit pada subunsur diklat prajabatan dikosongkan, karena angka kredit diberikan untuk
guru baru yang diusulkan untuk ditetapkan jabatan fungsionalnya baik bagi guru PNS maupun guru
bukan PNS.
4. Proses belajar Mengajar
a Angka kredit subunsur PBM bagi guru kelas/guru mata pelajaran yang tercantum dalam PAK
guru
disesuaikan/dialihkan
seluruhnya
ke
dalam
angka
kredit
subunsur
pembelajaran/pembimbingan dan tugas tertentu/ tambahan pada subunsur pembelajaran.
b Angka kredit subunsur pembimbingan bagi guru bimbingan konseling yang tercantum dalam
PAK guru disesuaikan/dialihkan seluruhnya ke dalam angka kredit subunsur
pembelajaran/pembimbingan dan tugas tertentu/tambahan pada subunsur pembimbingan.
c Bagi guru yang mendapat tugas tambahan (kepala sekolah/madrasah, wakil kepala
sekolah/madrasah, kepala perpustakaan sekolah/ madrasah, ketua program keahlian/program
studi atau yang sejenis, kepala laboratorium/bengkel/unit produksi atau yang sejenis), angka
kredit PBM/ pembimbingan pada PAK guru yang ditetapkan berdasarkan KEPMENPAN Nomor
84/1983 sudah termasuk angka kredit tugas tambahan. Oleh sebab itu, untuk penyesuaian angka
kreditnya, angka kredit PBM/pembimbingan termasuk tugas tambahan tidak perlu dipilah dan
dialihkan seluruhnya menjadi angka kredit subunsur pembelajaran/ pembimbingan.

42. 5. Pengembangan Profesi
Angka kredit subunsur pengembangan profesi pada PAK guru yang
ditetapkan berdasarkan KEPMENPAN Nomor 84/1993 dialihkan
seluruhnya menjadi angka kredit subunsur pengembangan
keprofesian berkelanjutan pada publikasi ilmiah.
6. Unsur Penunjang
Angka kredit unsur penunjang pada PAK guru yang ditetapkan
berdasarkan KEPMENPAN Nomor 84/1993 disesuaikan/dialihkan
menjadi angka kredit unsur penunjang pada subunsur pendukung
tugas guru, dengan ketentuan apabila angka kredit tersebut telah
dikurangi untuk penambahan angka kredit subunsur pendidikan,
maka sisanya dialihkan menjadi angka kredit unsur penunjang pada
subunsur pendukung tugas guru.

43. Penyesuaian Penetapan Angka Kredit untuk
Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
Angka kredit kumulatif guru yang tercantum pada Surat Keputusan
inpassing jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil
disesuaikan dengan cara diuraikan ke dalam:
1. angka kredit pendidikan sekolah
2. angka kredit pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan
Angka kredit pendidikan ditentukan berdasarkan ijazah pendidikan
tertinggi yang dipergunakan sebagai dasar penetapan inpassing.
Angka kredit pembelajaran/pembimbingan adalah selisih angka kredit
kumulatif dengan ijazah.

44. Contoh :
Mahrus, S.Pd., seorang Guru SD Islam Al Mujtama Pamekasan, mengajar Kelas VI sebagai
guru kelas. Terhitung mulai 1 Desember 2010 diangkat dalam jabatan setara Guru Dewasa
Tk.I, pangkat setara Penata Tk.I, golongan III/d, dengan angka kredit 300.
Langkah-langkah dalam penyesuaian PAK lama ke PAK baru (PermenegPAN&RB No 16
Tahun 2009) bagi guru bukan pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan jabatan fungsionalnya
melalui inpassing, maka penetapan angka kreditnya adalah sebagai berikut :
1. Prinsip penetapan angka kredit guru adalah Antara unsur utamanya 90 % atau lebih dan
penunjangnya maksimal 10%,
2. Untuk PAK bagi bagi guru bukan PNS yang telah diinpassing adalah unsur utamanya
100% dan unsur penunjangnya 0%
3. Unsur utama yang 100% terdiri dari pendidikan dan proses pembelajaran dan bimbingan
dan tugas tambahan.
4. Jabatan fungsional guru adalah jabatan ahli maka persyaratannya minimal harus S1/D4.
5. Untuk S1/D4=100, S2=150, S3=200
6. Untuk PAK Sdr. Mahrus, S.Pd., yang memiliki kualifikasi pendidikan S1. Angka kredit
kumulatif 300, dijabarkan ke dalam subunsur pendidikan sekolah S1=100 dan subunsur
proses pembelajaran = 200 (300-100)