SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
1. JUDUL PENELITIANANALISIS KETERSEDIAAN TENAGA KERJA PADA
SEKTOR UNGGULANDI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2006 –
2009(Mengunakan Metode Employment Surplus Index, Location Quotient and Shift
Share)DALAM BAHASA INGGRISAVAILABILITY ANALYSIS OF LABOR IN
LEADING SECTORIN THE DISTRICT OF KULONPROGO 2006 -
2009(APPROACH USING EMPLOYMENT SURPLUS INDEX, LOCATION
QUOTIENT ANDSHIFT SHARE ANALYSIS )LATAR BELAKANG Pelaksanaan
otonomi daerah merupakan titik fokus penting dalam rangka
memperbaikikesejahteraan masyarakat. Pengembangan suatu daerah dapat
disesuaikan oleh pemerintahdaerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-
masing. Ini merupakan kesempatan yangsangat baik bagi pemerintah daerah untuk
membuktikan kemampuannya dalam melaksanakankewenangan yang menjadi hak
daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan olehkemampuan dan
kemauan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa lebih mudah
untukmengembangkan diri dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan
tidak melanggarketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah, sebagai
penerapan (implementasi) tuntutan globalisasi yangsudah seharusnya lebih
memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebihluas, lebih
nyata dan bertanggung jawab. Terutama dalam mengatur, memanfaatkan danmenggali
sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Tujuan utama
dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah membantupemerintah
pusat untuk beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah.
Dengandemikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai
kecenderungan 1
2. global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat
diharapkanlebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau
yang bersifat umumdan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak,
dengan desentralisasi daerah akanmengalami proses pemberdayaan yang optimal.
Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintahdaerah akan terpacu, sehingga
kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi didaerah akan
semakin kuat. Didalam UU No. 32 Tahun 2004 Kewenangan provinsi menurut pasal
13 dapat diuraikansebagai berikut :Urusan wajib yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah propinsi meliputi : a) perencanaan dan pengendalian
pembangunan b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengwasan tata ruang c)
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat d) penyediaan sarana
dan prasarana umum e) penanganan bidang kesehatan f) penyelenggaraan pendidikan
dan alokasi sumber daya manusia potensial g) penanggulangan masalah sosial lintas
kabupaten/kota h) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/ kota i)
fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas
kabupaten/kota j) pengendalian lingkungan hidup k) pelayanan pertanahan termasuk
lintas kabupaten/ kota l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil m) pelayanan
administrasi umum pemerintahan n) pelayanan administrasi penanaman modal,
termasuk lintas kabupaten/kota o) penyelenggraan pelayanan dasar lainnya yang
belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/ kota, dan p) urusan wajib lainnya yang
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan 2
3. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Kewenangan kabupaten/kota diatur dalam
pasal 14yang dapat diuraikan sebagai berikut : a) perencanaan dan pengendalian
pembangunan b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengwasan tata ruang c)
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat d) penyediaan
sarana dan prasarana umum e) penanganan bidang kesehatan f) penyelenggaraan
pendidikan g) penanggulangan masalah sosial h) pelayanan bidang ketenagakerjaan i)
fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah j) pengendalian
lingkungan hidup k) pelayanan pertanahan l) pelayanan kependudukan, dan catatan
sipil m) pelayanan administrasi umum pemerintahan n) pelayanan administrasi
penanaman modal, o) penyelenggraan pelayanan dasar lainnya dan p) urusan wajib
lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan Berdasarkan uaraian
Kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten yangtercantum dalam
UU No. 32 Tahun 2004 di atas, ada beberapa kewenangan yang berhubungandengan
perencanaan dan pengendalian pembangunan dan pelayanan dibidang
ketenagakerjaan,penanggulangan masalah sosial dan penyelenggaraan pendidikan dan
alokasi sumber dayamanusia potensial. Pertumbuhan ekonomi daerah sangat
dipengaruhi oleh kuantitas maupun kualitassumberdaya yang dimilikinya, baik
sumberdaya fisik (kekayaan alam) maupun sumberdayamanusia. Sumberdaya
manusia tidak hanya jumlah penduduk dan tingkat pendidikannya, namun 3
4. juga pandangan hidup mereka, tingkat kebudayaan, sikap atau penilaian mereka
terhadappekerjaan dan besar kecilnya keinginan untuk memperbaiki diri secara kreatif
dan otonom(Todaro, 2000, 46). Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan
kerja secara tradisional dianggapsebagai faktor yang positif dalam memacu
pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yanglebih besar berarti menambah jumlah
tenaga produktif dan pertumbuhan penduduk yang lebihbesar berarti makin besar
ukuran pasar domestiknya. Namun demikian, pertumbuhan pendudukbaik positif
maupun negatif bagi pembangunan ekonomi tergantung pada kemampuan
sistemperekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif
memanfaatkan tambahantenaga kerja tersebut. Oleh karena itu, informasi mengenai
kesempatan kerja secara sektoralsangat diperlukan dalam menyusun perencanaan
pembangunan ekonomi daerah (Purwanti,2009,PIRAMIDA Vol V No. 1) Jumlah
Penduduk Kabupaten Kulon Progo tahun 2009 menurut Hasil Proyeksi
SurveiPenduduk Antar Sensus (SUPAS 2005) sebanyak 374.921 jiwa, terdiri dari
penduduk laki-laki183.892 jiwa (49,05 persen) dan penduduk perempuan 191.029
jiwa (50,95 persen). Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 1980, jumlah penduduk
Kabupaten Kulon Progotercatat sebesar 380.685 jiwa. Sex rasio sebesar 95, yang
artinya terdapat 95 penduduk laki-lakidi setiap 100 penduduk perempuan. Dengan
luas wilayah 58.627,54 km2, maka kepadatanpenduduk Kabupaten Kulon Progo
tahun 1980 sebesar 649 jiwa per km2. Pada Sensus Penduduk 1990 penduduk
Kabupaten Kulon Progo turun menjadi 372.309jiwa dengan laju pertumbuhan
penduduk -0,22. Rasio jenis kelamin tercatat 96 dan kepadatanpenduduknya menjadi
635 jiwa per km2. Dengan laju pertumbuhan -0,04, penduduk KabupatenKulon Progo
menurut Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 tercatat sebanyak 370.944 jiwa. Sexrasio
sebesar 97 dan kepadatan penduduknya mencapai 633 jiwa per km2. 4
5. Penduduk merupakan modal penting dalam pelaksanaan pembangunan. Namun bila
lajupertumbuhan pertumbuhan tidak terkendali, akan menimbulkan berbagai
persoalan. Oleh karenaitu, masalah pengendalian laju pertumbuhan penduduk menjadi
perhatian pemerintah. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan
jumlah penduduk yangmasuk dalam pasar kerja. Jumlah pencari kerja baru pada tahun
2009 sebanyak 6.912 orangdengan tingkat pendidikan SD sebanyak 508 orang (4,75
persen), setingkat SLTP 1.153 orang(10,78 persen), SLTA sederajat 5.467 orang
(51,12 persen), Diploma 1.823 orang (17,05 persen),dan sarjana 1.744 orang (16,31
persen). Secara total, jumlah pencari kerja baru pada tahun 2009ini mengalami
peningkatan cukup drastis sebesar 54,73 persen pada tahun sebelumnya
(jumlahpencari kerja tahun 2008 hanya sebesar 6.912 orang). Yang dimaksud dengan
penduduk usia kerja menurut Survei Angkatan kerja Nasional(sakernas) adalah
penduduk usia 15 tahun ke atas yang dirinci menjadi penduduk yang
termasukangkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pada tahun 2009 jumlah penduduk
usia kerja sebesar303.722 orang yang dirinci sebanyak 146.381 penduduk laki-laki
dan 157.341 pendudukperempuan. Di antara penduduk usia kerja tersebut, mereka
yang tergolong sebagai angkatankerja tercatat 222.551 orang, 212.963 orang dengan
status bekerja dan 9.588 orang merupakanpengangguran. Dari jumlah penduduk yang
bekerja (212.963 orang) sebanyak 46,01 persenbekerja pada sektor pertanian, 18,99
persen penduduk usia bekerja bekerja pada sektorperdagangan, hotel dan restoran,
12,01 persen bekerja pada sektor industri, sebanyak 22,99persen penduduk usia kerja
tersebar pada enam sektor yang lain yaitu sektor pertambangan danpenggalian, sektor
listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi,sektor pengangkutan dankomunikasi,
sektor lembaga keuangan dan sektor jasa-jasa. Dari latar belakang ini peneliti akan
menganalisis lebih dalam tentang analisisketersediaan tenaga kerja pada sektor
unggulan di Kabupaten Kulon Progo dengan mengangkatjudul:“ANALISIS
KETERSEDIAAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR UNGGULANDI
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2006 – 2009 “ 5
6. (Mengunakan Metode Employment Surplus Index, Location Quotient and Shift
Share)LATAR BELAKANG PENELITIAN 1. Permasalahan Berdasarkan uraian di
atas maka rumusan masalah yang dapat diberikan adalah : a. Berapakah kesempatan
kerja nyata di Kabupaten Kulon Progo yang dipengaruhi oleh laju pertumbuhan
kesempatan kerja di Provinsi DIY, bauran industri dan keunggulan kompetitif yang
dimiliki? b. Sektor-sektor manakah sebagai sektor basis atau sektor unggulan di
Kabupaten Kulon Progo? c. Berapakah kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang
ada pada sektor-sektor Unggulan di Kabupaten Kulon Progo? d. Sektor-sektor apakah
yang masih kurang potensial dalam perekonomian Kab.Kulon Progo dihitung
berdasarkan jumlah tenaga kerja yang tersedia? e. Strategi apakah yang harus diambil
untuk meningkatkan sector perekonomian yang masih kurang potensial? 2. Keaslian
Penelitian Penelitian ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan belum ada peneliti yang
menggunakan judul peneliatian ini. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian-
penelitian lainnya karena penelitian ini menyajikan hasil analisis yang diolah
menggunakan beberapa metode analisis yang dipadukan dan berdasarkan data
ketenagakerjaan Kabupaten Kulon Progo tahun 2006-2009. 3. Faedah yang
Diharapkan a. Sebagai bahan informasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Kulon
Progo untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun rencana pembangunan
dan kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan otonomi
daerah. b. Sebagai bahan informasi untuk peneliti lain ataupun pembaca maupun
pihak yang berkepentingan dalam permasalahan yang berhubungan dengan penelitian
ini. 6
7. TUJUAN PENELITIANTujuan Penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui besar
kesempatan kerja nyata di Kabupaten Kulon Progo yang dipengaruhi oleh laju
pertumbuhan kesempatan kerja di Provinsi DIY, bauran industri dan keunggulan
kompetitif Kabupaten Kulon Progo. 2. Untuk mengetahui sektor- sektor basis atau
sektor unggulan di Kabupaten Kulon Progo. 3. Untuk mengetahui kekurangan atau
kelebihan tenaga kerja yang ada pada sektor-sektor Unggulan di Kabupaten Kulon
Progo 4. Untuk mengetahui sektor yang masih kurang potensial dalam perekonomian
Kab.Kulon Progo dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja yang tersedia 5. Untuk
mengetahui Strategi apakah yang harus diambil untuk meningkatkan sector
perekonomian yang masih kurang potensial.TINJAUAN PUSTAKAPenelitian
Terdahulu1. PURI WURYANDARI (2003) Penelitian berjudul “ Analisis Potensi
Ekonomi Sektoral Propinsi Jawa Tengah Tahun1993 – 2000 “, yang berisi
perhitungan untuk menentukan potensi ekonomi daerah khususnyadaerah Jawa
Tengah yang menggunakan data sekunder dengan runtut waktu ( time series )
mulaitahun 1993 sampai dengan tahun 2000. Adapun data yang digunakan adalah
Produk Domestik Bruto ( PDB ), ProdukDomestik Regional Bruto ( PDRB ), data
tenaga kerja di Jawa Tengah dan data tenaga kerja diIndonesia. Penggunaan dua jenis
data PDRB dan tenaga kerja dalam perhitungan potensiekonomi daerah ditujukan
untuk melihat potensi sektor di Propinsi Jawa Tengah ditinjau dari sisiPDRB dan
tenaga kerjanya. Dari data yang diperoleh dianalisis dengan alat analisis
LocationalQuotient ( LQ ) dan Shift Share ( SSA ) yang kemudian keduanya
digabungkan. 7
8. Hasil penelitian tersebut menuujukkan bahwa yang menjadi sektor basis di
JawaTengah ditinjau dari sisi PDRB adalah Pertanian, Industri Pengolahan,
Perdagangan,hotel danrestoran, jasa- jasa, sementara jika ditinjau dari sisi tenaga
kerja maka yang menjadi sektor basisadalah Industri Pengolahan, Perdagangan,hotel
dan restoran serta sektor Jasa-jasa. Berdasarkan hasil analisis data, saran-saran yang
dapat digunakan adalah karena sektorpertanian semakin lama kontribusinya semakin
kecil baik dari sisi PDRB maupun tenaga kerjamaka diperlukan perhatian yang serius
dan diperlukan pembenahan terutama dalam hal teknologiyang berkaitan dengan
sektor pertanian, sementara sektor Industri Pengolahan semakin lamakontribusinya
semakin meningkat terutama dalam hal penyerapan tenaga kerjanya. Hal
inimenunjukkan bahwa Propinsi Jawa Tengah mulai beralih dari masyarakat agraris
menujumasyarakat industri.( http://diligib.uns.ac.id/upload/dokumen)2. Handayani
Astuti Dengan judul penelitian Analisis potensi sektor ekonomi kota dan kabupaten di
propinsidaerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi
daerah. Tujuandari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui gambaran
kontribusi sektoral terhadapPDRB dan laju pertumbuhan PDRB secara sektoral dari
tahun 1998-2001, yang kedua untukmengetahui sektor-sektor yang menjadi basis
perekonomian di masing-masing kota dankabupaten di Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam melaksanakan pembangunan di eraotonomi daerah ditinjau dari
PDRB, dan yang ketiga untuk mengetahui sektor-sektor ekonomipotensial, agar
mampu dikembangkan menjadi sector basis oleh masing-masing kota dankabupaten
di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan kegunaan dari penelitian iniyaitu
selain agar dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan bahan pertimbangan
dalampengambilan keputusan oleh instansi-instansi terkait, juga diharapkan dapat
dijadikan bahanperbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Dari hasil
analisis data diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi sektoral Kota Yogyakartadan
Kabupaten Sleman mendapat kontribusi terbesar dari Sektor Pedagangan, Hotel,
danRestoran, dan laju pertumbuhan tertinggi di Sektor Industri Pengolahan.
Kontribusi terbesarKabupaten Bantul berasal dari Sektor Pertanian, sedangkan laju
pertumbuhan sektoral tertinggiberada di Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih.
Kabupaten Gunung Kidul mendapat kontribusi 8
9. terbesar dari Sektor Pertanian, dan laju pertumbuhan sektoral tertinggi berada di
Sektor Jasa-jasa.Kontribusi terbesar Kabupaten Kulon Progo diperoleh dari Sektor
Pertanian, dan lajupertumbuhan sektoral tertinggi berada di Sektor Industri
Pengolahan. Menjawab permasalahankedua diketahui bahwa Kota Yogyakarta
memiliki basis perekonomian pada: (i) Sektor Listrik,Gas, dan Air Bersih; (ii) Sektor
Perdagangan, Hotel dan Restoran; (iii) Sektor Pengangkutan danKomunikasi; (iv)
Sektor Keuangan; (v) Sektor Jasa-jasa. Kabupaten Sleman memiliki
basisperekonomian pada: (i) Sektor Industri Pengolahan; (ii) Sektor Bangunan; (iii)
SektorPerdagangan, Hotel, dan Restoran; (iv) Sektor Keuangan.Kabupaten Bantul
memiliki basisperekonomian pada: (i) Sektor Pertanian; (ii) Sektor Industri
Pengolahan, (iii) Sektor Bangunan;(iv) Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran.
Kabupaten Gunung Kidul memiliki basisperekonomian pada: (i) Sektor Pertanian; (ii)
Sektor Pertambangan dan Galian; (iii) SektorBangunan. Kabupaten Kulon Progo
memiliki basis perekonomian pada Sektor Pertanian danSektor Jasa-jasa. Sedangkan
sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan di KotaYogyakarta adalah Sektor
Industri Pengolahan dan Sektor Bangunan. Sektor-sektor potensial diKabupaten
Sleman adalah : (i) Sektor Pertanian; (ii) Sektor Jasa-jasa; (iii) Sektor Listrik, Gas,dan
Air Bersih; (iv) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; (v) Sektor Pertambangan dan
Galian.Sektor potensial Kabupaten Bantul berada di (i) Sektor Pertambangan dan
Galian; (ii) SektorJasa-jasa; (iii) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih; (iv) Sektor
Pengangkutan dan Komunikasi;(v) Sektor Keuangan. Sektor-sektor potensial yang
dapat dikembangkan di Kabupaten GunungKidul adalah : (i) Sektor Industri
Pengolahan; (ii) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih; (iii) SektorPerdagangan, Hotel,
dan Restoran; (iv) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; (v) SektorKeuangan, (vi)
Sektor Jasa-jasa. Sektor-sektor potensial yang ada di Kabupaten Kulon Progoadalah :
(i) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, (ii) Sektor Perdagangan, Hotel, dan
Restoran;(iii) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; (iv) Sektor Keuangan. Saran
yang dapat diberikan guna tercapainya tujuan pembangunan di kota dan kabupatendi
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: pengoptimalisasian pengembangan
sektor-sektorpotensia tanpa mengabaikan sektor basis yang telah ada, kedua
mempromosikan potensi masing-masing daerah guna menarik investor baik dari luar
negeri ataupun dari luar daerah, yang ketigaadalah penerangan dan penyuluhan
kepada masyarakat tentang pembangunan di era otonomidaerah, dan mengarahkan
masyarkat untuk lebih aktif dalam usaha- usaha yang berada di lingkup 9
10. sektor basis dan sektor potensial, dan yang kekempat yaitu perlu adanya penelitian
yang lebihlengkap dengan analisis yang lebih canggih.
(digilib.uns.ac.id/abstrak.pdf.)3. Ike Yuli Andjani & Adi Irawan (2011) Dengan Judul
“ Perbandingan Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Bantu denganKabupaten Kulon
Progo Tahun 2006-2009” Menggunakan pendekatan Analisis Shift Share,Location
Quotient dan Tipologi Klasen. Tujuan Penelitian ini adalah 1) perkembangan potensi
ekonomi kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. 2) Sektor-sektor unggulan
antara kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. 3) Sektor-sektor perekonomian
yang masih kurang potensial untuk lebih ditingkatkan. 4) perbandingan potensi
ekonomi antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo. Data yang
digunakan adalah Produk Domestik Bruto ( PDB ), Produk Domestik RegionalBruto (
PDRB ) Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi DIY. Penggunaan
dataPDRB ketiga daerah dalam perhitungan potensi ekonomi daerah ditujukan untuk
melihat potensisektor di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo ditinjau dari sisi PDRB.
Dari data yang diperolehdianalisis dengan alat analisis Locational Quotient ( LQ ) dan
Shift Share ( SSA ) dan TipologiKlasen yang kemudian digabungkan. Dari penelitian
ini kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:1. Perkembangan potensi
ekonomi di Kabupaten Bantul maupun Kabupaten Kulon Progo dari tahun ketahun
terus meningkat, namun tidak pada semua sektor ataupun sub sektor,2. Sektor
unggulan Kabupaten Bantul dan Kabuparen Kulon Progo a. Metode Shift Share Dari
hasil analisis menggunakan metode Shift Share di Kabupaten Bantul dan Kabupaten
Kulon Progo menunjukkan sektor yang memiliki keunggulan/daya saing paling
competitive adalah: Kabupaten Bantul 10
11. 1. Sektor Industri Pengolahan pada sub.sektor industri bukan migas pada
kelompok sub. Industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki serta sub. Industri kayu
dan barang kayu lainya. 2. Sektor Perdagangan, hotel dan restoran pada sub.sektor
restoran . 3. Sektor Pengangkutan dan komunikasi pada sub.sektor pengangkutan
sub.angkutan jalan raya nilai 4. Sektor Pertanian pada sub.sektor tanaman bahan
pangan serta sub.sektor peternakan dan hasil-hasilnya Kabupaten Kulon Progo: 1.
Sektor Pertanian pada sub.sektor tanaman bahan pangan 2. Sektor Industri
Pengolahan pada sub. Industri kayu dan barang kayu lainya.b. Metode Location
Quotient Dari hasil analisis menggunakan metode Location Quotient menunjukkan
bahwa : Kabupaten Bantul memiliki sub.sektor basis pada beberapa sektor yang ada.
Dari sektor pertanian sub.sektor yang merupakan sektor basis adalah sub.sektor
tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan serta peternakan dan hasil-hasilnya.
Pada Sektor Pertambangan dan penggalian sub.sektor penggalian yang merupakan
sub.sektor basis. Untuk sektor Industri bukan migas sub.sektor yang merupakan
sub.sektor basis paling tinggi adalah sub.sektor tekstil, barang dari kulit dan alas kaki,
kemudian disusul sub.sektor makanan, minuman dan tembakau, selanjutnya ada sub
sektor pupuk, kimia dan barang dari karet, Semen dan barang galian bukan logam dan
yang terakhir adalah kayu dan barang dari kayu lainnya. Selanjutnya sektor kontruksi
pun merupakan sektor basis di Kabupaten Kulon Progo. Pada sektor perdagangan,
hotel dan restoran hanya sub.sektor perdagangan besar dan eceran yang merupakan
sektor basis di Kabupaten Bantul. Serta sektor keuangan, persewaan dan jasa
penunjang pada sub.sektor lembaga keuangan bukan bank. Pada Kabupaten Kulon
Progo dari hasil analisis menggunakan metode Location Quotient sub.sektor yang
berada pada sektor pertanian semuanya merupakan sektor basis. Sub. Sektor
penggalian pun menjadi sektor basis di Kabupaten Kulon Progo. Kemudian 11
12. pada Sektor Insudri pengalahan yang merupaka sektor basis adalah makanan
minuman dan tembakau, Kayu dan barang dari kayu lainnya, pupuk kimia dan barang
dari karet, Semen dan barang galian bukan logam, serta alat angkutan mesin dan
peralatannya. Pada sekteor perdagangan, hotel dan restoran hanya sub.sektor
perdagangan besar dan eceran yang merupakan sektor basis. Untuk sektor
pengangkutan dan komunikasi yang merupakan sub.sektor basis di Kabupaten Kulon
Progo adalah Angkutan jalan rel dan jasa penunjang komunikasi. Sektor keuangan,
persewaan dan jasa penunjang pada sub.sektor bank, serta sektor jasa-jasa pada
sub.sektor administrasi pemerintah dan pertahanan, jasa pemerintah lainnya. c.
Metode Tipologi Klassen Dari analisis menggunakan metode Tipologi Klassen dapat
disimpulkan bahwa sub.sektor yang maju dan dapat berkembang dengan pesat adalah
sub.sektor peternakan dan hasil- hasilnya (sektor pertanian), sub.sektor tekstil, barang
dari kulit dan alas kaki, sub.sektor kayu dan barang dari kayu lainnya (sektor Industri
Pengolahan). Kemudian ada sektor kontruksi yang juga merupakan sektor maju dan
tumbuh dengan pesat di Kabupaten Bantul serta sub.sektor lembaga keuangan bukan
bank. Pada Kabupaten Kulon Progo sub.sektor yang merupakan sub.sektor maju dan
tumbuh dengan pesat adalah tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan,
peternakan dan hasil- hasilnya, Kehutanan (sektor pertanian), penggalian (sektor
pertambangan dan penggalian), kayu dan barang dari kayu lainnya, pupuk kimiadan
barang dari karet, semen dan barang galian bukan logam, alat angkutan mesin dan
peralatannya (sektor industri pengolahan), dan yang terakhir adalah sub.sektor
angkutan jalan raya.3. Sektor-sektor perekonomian yang masih kurang potensial dari
kedua kabupaten tersebut adalah: a. Metode Analisis Shift Share Dari analisis
menggunakan metode shift share pada Kabupaten Bantul sektor - sektor yang kurang
kompetitive adalah Sektor Industri Pengolahan pada sub.sektro Industri makanan,
minuman dan tembakau, sub.sektor Industri pupuk, kimia dan barang dari karet,
kemudian Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 12
13. Untuk Kabupaten Kulon Progo sektor sektor yang kurang kompetitive adalah
Sektor Industri Pengolahan pada sub.sektor Industri makanan, minuman dan
tembakau dan sub.sektor Industri pupuk, kimia dan barang dari karet, kemudian
sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta sektor Jasa-jasa.b. Metode
Analisis Location Quotient Hasil analisis menggunakan metode Location Quotient di
Kabupaten Bantul yang merupakan sub.sektor non basis adalah sub.sektor Kehutanan,
perikanan (Sektor pertanian), Kertas dan barang cetakan, alat angkutan mesin dan
peralatannya, barang lainnya (sektor industri pengolahan), air bersih (sektor listrik,
gas dan air bersih), hotel, restoran (sektor perdagangan, hotel dan terstoran) kemudian
sektor pengangkutan dan komunikasi di Kabupaten Bantul bukan merupakan sektor
basis. Sektor Keuangan, persewaan dan jasa penunjang serta sektor jasa jasa juga
merupaka sektor non basis di kabupaten bantul. Pada Kabupaten Kulon Progo
menunjukkan sub.sektor non basis antara lain tekstil barang dari kulit dan alas kaki,
kertas dan barang cetakan, barang lainnya (sektor Industri Pengolahan), sektor Listrik,
gas dan air bersih, sektor kontruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran pada
sub.sektor hotel dan restoran, kemudian sektor pengangkutan dan komunikasi pada
sub.sektor angkutan rel, jasa penunjang angkutan dan pos dan telekomunikasi. Sektor
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada sub.sektor lembaga keuangan bukan
bank, jasa penunjang keuangan, real estat, jasa perusahaan. Sektor jasa-jasa pada jasa
sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, jasa perorangan dan rumah
tangga.c. Metode Analisis Tipologi Klassen Hari hasil menggunakan analisis tipologi
klassen sub.sektor yang relatif masih tertinggal di Kabupaten Bantul adalah sub.sektor
kertas dan barang cetakan, barang lainnya, listrik, hotel, restoran, pos dan
telekomunikasi, bank, real estat, serta jasa hiburan dan rekreasi. Pada kabupaten
Kulon Progo sektor yang berada pada Kuadran IV yaitu sub.sektor yang relatif
tertinggal adalah sektor kontruksi, sub.sektor restoran, Jasa penunjang angkutan, pos
dan telekomunikasi, serta jasa perusahaan. 13
14. 4. Perbandingan potensi ekonomi antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten
Kulon Progo menggunakan tiga metode yaitu metode dapat disimpulkan bahwa sektor
unggulan Kabupaten Bantul adalah sektor industri pengolahan dan sektor Pertanian.
Sedangkan untuk Kabupaten Kulon Progo adalah sektor pertanian dan industri
pengolahan. Untuk sektor yang bukan merupakan sektor unggulan di Kabupaten
Bantul adalah sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa.
Untuk kabupaten Kulon Progo adalah sektor kontruksi.LANDASAN TEORIA.
Pembangunan Pembangunan Ekonomi1.Proses Pembangunan Ekonomi Proses
pembangunan ekonomi dibagi menjadi 4 (empat) tahap sebagai berikut ( Arsyad,
1997: 24 ) : Tahap pertama adalah proses perencanaan (ekonomi). Ditetapkan dan
diterjemahkan kedalam target kuantitatif untuk pertumbuhan, penciptaan kesempatan
kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan lainnya. Tahap kedua
adalah mengukur ketersediaan sumber daya yang langka selama periode perencanaan
tersebut, misalnya: tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah,
penerimaan eksport, tenaga kerja yang terlatih, dan lainnya. Kesemuanya itu bersama
keterbatasan administrasi dan organisasi, merupakan kendala (constraints) yang
mengendalai kemampuan perekonomian tersebut untuk mencapai target – targetnya.
Tahap ketiga, hampir semua dari upaya ekonomi ditujukan untuk memilih berbagai
cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pada
tahap ini ditetapkan proyek – proyek investasi, seperti jalan raya, jaringan irigasi,
pabrik – pabrik, pusat – pusat kesehatan. Yang termasuk perencanaan nasional :
kebijaksanaan – kebijaksanaa harga, seperti nilai kurs, tingkat suku bunga, upah,
pengaturan pajak, atau subsidi yang semuanya ini merangsang perusahaan–
perusahaan swasta untuk mengembangkan tujuan– tujuan pembangunan nasional, dan
perubahan keuangan (perbankan) atau penataan kembali sektor pertanian, yang bisa
mengurang hambatan – hambatan untuk mengubah dan mendukung kegiatan–
kegiatan pembangunan lainnya. Tahap keempat, perencanaan mengerjakan proses
pemilihan kegiatan–kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan
nasional (welfare function) tanpa terganggu 14
15. oleh adanya kendala– kendala sumber daya dan organisasional. Hasil dari proses
ini adalah strategi pembangunan (development strategy) atau rencana yang mengatur
kegiatan–kegiatan yang akan dilakukan selama beberapa tahun (biasanya 5 tahun).
(Arsyad, 1997: 24)2. Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Pengertian
pembangunan ekonomi sangat luas, bukan hanya sekedar bagaimana menaikan GNP
per tahun saja. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan – kegiatan
yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf
hidup masyarakat. Berdasarkan batasan tersebut maka pembangunan ekonomi dapat
didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk
suatu negara dapat meningkat dalam jangka panjang. Maka dari definisi tersebut,
pembangunan ekonomi mempunyai 3 sifat penting, yaitu bahwa pembangunan
ekonomi merupakan : 1. Suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terjadi
terus menerus. 2. Usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per – kapita. 3.
Kenaikan pendapatan per – kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.
Jadi pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai proses agar saling berkaitan dan
saling mempengaruhi antara faktor–faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi
sehingga dapat dilihat dan dianalisis. Dengan cara tersebut bisa diketahui deretan
peristiwa yang timbul dan akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf
kesejahteraan masyarakat dari satu tahap ke tahap berikutnya (Arsyad, 1997:11).
Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, karena
pertumbuhan hanya meliputi kenaikan output produksi yang menyebabkan kenaikan
pada pendapatan, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil
daripada tingkat pertambahan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur
ekonomi berlaku atau tidak. Jadi pembangunan selalu dibarengi dengan adanya
pertumbuhan, sedangkan pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan.
Dengan demikian suatu perekonomian dapat dikatakan sedang berkembang apabila
pendapatan per–kapita menunjukkan kecenderungan (trend) jangka panjang yang
meningkat. Namun demikian tidak berarti bahwa pendapatan per – kapita akan
mengalami kenaikan terus menerus. Adanya 15
16. resesi ekonomi, kekacauan politik, dan penurunan ekspor misalnya, dapat
mengakibatkan suatu perekonomian mengalami penurunan tingkat kegiatan
ekonominya. Jika keadaan demikian hanya bersifat sementara, dan kegiatan ekonomi
secara rata – rata meningkat dari tahun ke tahun, maka masyarakat tersebut dapat
dikatakan mengalami pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi
secara tidak langsung menyatakan bahwa untuk melihat laju pembangunan suatu
negara dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, maka tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu syarat
utama.3. Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi 1. Teori – teori Pertumbuhan
Ekonomi Daerah Dalam pertumbuhan regional tidaklah semua sama dengan apa yang
dikemukakan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini di sebabkan pada analisa
pertumbuhan ekonomi regional lebih ditekankan pada pengaruh perbedaan
karakteristik daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi
regional dan pertumbuhan ekonomi nasional juga mempunyai ciri yang sama, yaitu
memberi tekanan pada unsur waktu yang merupakan faktor penting dalam analisa
pertumbuhan ekonomi. Pada pembangunan ekonomi regional memberikan tekanan
pada unsur region, maka faktor-faktor yang mejadi perhatian juga berbeda dengan apa
yang ada pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pada teori pertumbuhan ekonomi
nasional faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah modal, lapangan pekerjaan dan
kemajuan teknologi. Akan tetapi pada teori pertumbuhan ekonomi regional faktor-
faktor yang mendapat perhatian utama adalah keuntungan lokasi, aglomerasi dan arus
lalu lintas modal antar wilayah. Karena perbedaan faktor-faktor tersebut maka analisa
pertumbuhan ekonomi regional berbeda dengan teori-teori dalam
menganalisaatumbuhan ekonomi nasional. Teori-teori yang dapat digunakan dalam
menganalisis pertumbuhan ekonomi regional diantaranya adalah sebagai berikut : a.
Teori lokasi Terdapat tiga kelompok dalam pemaparan tentang teori lokasi. Kelompok
pertama sering dinamakan sebagai pembela prinsip-prinsip Least Cost Theory, yang
16
17. menekankan analisa pada aspek produksi dan mengabaikan unsur pasar dan
permintaan. Analisa dari aliran Least Cost Theory didasarkan pada asumsi pokok
antara lain : a) lokasi pasar dan sumber bahan baku telah tertentu, b) sebagai bahan
baku adalah Localized materials, c) tidak terjadi perubahan teknologi, d) ongkos
transport tetap untuk setiap kesatuan produksi dan jarak. Kelompok kedua dinamakan
Market Area Theory dimana faktor permintaan lebih penting artinya dalam pemilihan
lokasi. Teori ini disusun atas dasar beberapa asumsi utama yaitu: a) konsumen
tersebar secara merata ke seluruh tempat, b) bentuk persamaan permintaan dianggap
sama, c) ongkos angkut untuk setiap kesatuan produksi dan jarak adalah sama.
Kelompok yang ketiga dinamakan Bid Rent Theory, dimana pemilihan lokasi
perusahaan industri lebih banyak ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk
menyewa tanah. Teori ini lebih banyak berlaku di daerah perkotaan yang harga sewa
dan tanah sangat tinggi. Teori ini juga disusun atas dasar beberapa asumsi tertentu
yaitu : a) terdapat seluas tanah yang dapat dimanfaatkan dan tingkat kesuburan yang
sama, b) ditengah tanah tersebut terdapat sebuah pusat produksi dan konsumsi, c)
ongkos angkut sama untuk setiap kesatuan jarak produksi, d) harga barang produksi
juga sama untuk setiap jenis produksi, e) tidak terjadi perubahan teknologi (Esmara,
1985 : 327 ). Teori lokasi ini pada intinya mengemukakan tentang pemilihan lokasi
yang dapat meminimumkan beaya. Lokasi optimum dari suatu perusahaan industri
pada umumnya terletak di mana permintaan terkonsentrasi (pasar) atau pada
sumberbahan baku. Alasan ini adalah bila suatu perusahaan industri memilih lokasi
pada salah satu kedua tempat tersebut, maka ongkos angkut untuk bahan baku atau
hasil produksi akan dapat diminimumkan dan keuntungan aglomerasi yang timbul
dari adanya konsentrasi perusahaan pada suatu lokasi akan dapat dirasakan
manfaatnya (Arysad,1999:117 ).b. Teori Basis Ekonomi Teori ini didasari dari sudut
teori lokasi, yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan banyak ditentukan
oleh jenis keuntungan lokasi yang selanjutnya dapat digunakan oleh daerah tersebut
sebagai kekuatan ekspor. Keuntungan lokasi tersebut umumnya berbeda-beda setiap
daerah tergantung pada letak geografis daerah 17
18. yang bersangkutan. Hal ini berarti untuk dapat meningkatkan pertumbuhan
suatudaerah, strategi pembangunannya harus disesuaikan dengan keuntungan lokasi
yangdimilikinya dan tidak harus dengan strategi pembangunan pada tingkat nasional.
Model basis ekonomi menyederhanakan perekonomian menjadi dua sektor,yaitu
sektor basis dan bukan basis. Kegiatan sektor basis adalah kegiatan yangmengekspor
barang dan jasa keluar perekonomian atau memasarkan barang dan jasakepada
mereka yang datang dari luar perekonomian yang bersangkutan. Dengan demikian
sektor basis berperan sebagai faktor penggerak utama,dimana setiap perubahan yang
terjadi dalam aktivitas ekonomi tersebut akanmenimbulkan dampak multiplier
terhadap pertumbuhan perekonomian suatu wilayah.Disisi lain sektor non basis adalah
kegiatan sektor yang menyediakan barang ataujasa yang dibutuhkan aleh masyarakat
atau oleh sektor ekonomi basis yang beradadalam batas perekonomian wilayah.
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menurut model basis ekonomiditentukan oleh
kemampuan suatu daerah tersebut melakukan ekspor berupa barangatau jasa termasuk
tenaga kerja. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan maju mundurnya sektor
basis.Kemajuan antara lain disebabkan oleh perkembangan jaringan
transportasi,perkembangan permintaan dan pendapatan dari wilayah lain,
perkembanganteknologi dan prasarana lainnya. Sedangkan kemunduran sektor basis
disebabkanoleh perubahan permintaan dari luar wilayah, habisnya cadangan sumber
daya alamyang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan dari perkembangan teknologi
(Yasri,1994: 9 ). Strategi pembangunan yang dapat dilaksanakan adalah penekanan
terhadaparti penting bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara
nasionalmaupun internasional. Kebijakannya mencakup pengurangan hambatan dan
batasanterhadap perusahaan-perusahaan yang beorientasi ekspor yang ada dan akan
didirikandi daerah tersebut. Faktor-faktor penentu utama dalam pertumbuhan
ekonomi regional adalahberhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan
jasa dari luar daerah.Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya
lokal, termasuk 18
19. tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah
dan penciptaan peluang kerja (Arsyad, 1999 : 116 ).c. Teori Tempat Sentral Teori
tempat sentral menganggap bahwa ada semacam hirarki tempat. Setiap tempat sentral
didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang memyediakan sumberdaya
(industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang
menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Teori tempat
sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik didaerah
perkotaan maupun didaerah pedesaan (Arysad, 1999 : 117 ). Dampak dari adanya
tempat sentral ini adalah aglomerasi industri. Keuntungan dari adanya aglomerasi
industri ini adalah : pertama yaitu semacam keuntungan yang dapat timbul karena
pusat pengembangan memungkinkan perusahaan industri yang tergabung di dalamnya
beroperasi dengan skala besar, karena adanya jaminan sumber bahan baku dan pasar.
Kedua, yaitu adanya saling keterkaitan antar industri sehingga kebutuhan bahan baku
dan pemasaran dapat di penuhi dengan mengeluarkan ongkos angkut yang minimum.
Ketiga, yaitu timbulnya fasilitas sosial dan ekonomi dapat digunakan secara bersama-
sama sehingga pembebanan ongkos untuk masing-masing perusahaan industri dapat
dilakukan serendah mungkin (Esmara,1985:336 ). Untuk mempelajari apakah suatu
sektor ekonomi merupakan sektor basis atau non basis dalam suatu wilayah dapat
digunakan metode pengukuran langsung metode pengukuran tidak langsung (
Glasson, 1974 dalam Yasri, 1994 : 9 ). Metode pengukuran langsung dilakukan
melalui survey secara langsung dalam mengidentifikasi sektor mana yang basis dan
mana yang non basis. Melalui pendekatan ini dapat ditentukan sektor basis maupun
non basis secara tepat, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan dana dan sumber
daya yang besar. Atas dasar ini para pakar ekonomi regional merekomendasikan
penggunaan metode pengukuran tidak langsung yaitu menggunakan kuosien lokasi (
Locational Quotient ).d. Teori Ekonomi Neo Klasik 19
20. Peranan teori ekonomi Neo Klasik tidak terlalu besar dalam menganalisis
pembangunan daerah, karena teori ini tidak memiliki dimensi spesial yang signifikan.
Teori ini memberi dua konsep dalam pembanguna ekonomi daerah yaitu
keseimbangan dan mobilitas faktor produksi. Artinya system perekonomian akan
mencapai keseimbangan alamiah jika modal bisa mengalir tanpa pembatasan. Oleh
karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang tinggi menuju ke daerah yang
berupak rendah (Arysad, 1999 ; 116 ). e. Teori Kausasi Kumulatif Kondisi daerah-
daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari tesis kausasi
kumulatif ini. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antar
daerah-daerah tersebut. Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan
kompetitif dibanding daerah-daerah lain (Arysad,1999:117 ). f. Model Daya Tarik
Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak
digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah suatu
masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialisasi melalui
pemberian subsidi dan intensif (Arsyad, 1999 : 188 ).B. Metode Analisi Shift Share
Teknik analisis ini adalah teknik analisis kuantitatif yang biasa digunakan untuk
menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi
wilayah administrative yang lebih tinggi sebagai pembanding. Dalam teknik ini
terdapat 3 komponen: Pertama, pertumbuhan ekonomi referensi propinsi atau nasional
yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap
perekonomian daerah. Kedua, pergeseran proporsional, yang menunjukkan perubahan
relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di referensi
propinsi atau nasional. Ketiga, pergeseran diferensial yang memberikan informasi
dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah dengan perekonomian
yang dijadikan referensi. 20
21. Ketiga hubungan komponen tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut Shift
Share Analysis (SSA) SSA = (Xtt(1) /Xtt(0) – 1) + (Xtj(1) /Xtj(0) – Xtt(1) /Xtt(0) ) +
(Xij(1) /Xij(0) – Xtj(1) /Xtj(0)) a b c Keterangan : SSA = Shift Share Analysis a =
komponen share (menyatakan laju pertumbuhan total wilayah pada dua titik waktu
yang menunjuk-kan dinamika) b = komponen proportional shift (menyatakan pertum-
buhan total aktivitas tertentu secara relatif dibandingkan dengan pertumbuhan secara
umum dalam total wilayah yang menunjukkan dinamika sektor/aktivitas total dalam
wilayah c = komponen differential shift (menjelaskan bagaimana daya kompetisi
suatu aktivitas tertentu dibandingkan dengan total sektor atau aktivitas dalam wilayah.
Komponen ini menggambarkan dinamika (keung-gulan atau ketidakunggulan) suatu
sektor atau aktivitas tertentu di sub wilayah tertentu terhadap aktivitas tersebut di
wilayah lain. Xij(1) = jumlah tenaga kerja dari sektor produksi j di wilayah kabupaten
ke-i pada tahun akhir Xij(0) = jumlah tenaga kerja dari sektor produksi j di wilayah
Kabupaten ke-i pada tahun awal Xtj(1) = jumlah tenaga kerja total dari sektor
produksi j di wilayah Provinsi pada tahun akhir Xtj(0 )= jumlah tenaga kerja total dari
sektor produksi j di wilayah Provinsi pada tahun awal 21
22. Xtt(1) = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor produksi di wilayah
Provinsi pada tahun akhir Xtt(0) = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor
produksi di wilayah Provinsi pada tahun awal.C. Metode Analysis Location Quotient
( L Q ) Pada dasarnya metode ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan
sektor di daerah yang diamati dengan kemampuan sektor yang sama di daerah yang
lebih luas (tingkat nasional). Variabel yang digunakan dalam analisis ini berupa nilai
tambah serta jumlah tenaga kerja. Adapun dalam analisis ini dicoba memahami
Location Quotient (LQ) dengan menggunakan nilai tambah bruto sebagai variabel
yang ada dalam PDRB menurut harga konstan. Secara matematis Location Quotient
(LQ) dirumuskan sebagai berikut LQ = Xij/Xit Xtj/Xtt Keterangan : LQ = Location
Quotient Xij = jumlah tenaga kerja dari sektor produksi j di wilayah kabupaten ke-i
Xit = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor produksi di wilayah kabupaten
ke-i Xtj = jumlah tenaga kerja total dari sektor produksi j di wilayah Provinsi Xtt =
jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor produksi di wilayah Provinsi LQ < 1
berarti sektor yang bersangkutan produksinya belum dapat memenuhi kebutuhan
daerah sendiri, disebabkan oleh kurangnya peranan sektor tersebut dalam
perekonomian daerah karena tidak mempunyai keunggulan komparatif dan
dikategorikan sektor non basis. LQ > 1 atau LQ = 1 Berarti sektor yang bersangkutan
produksinya sudah dapat memenuhi kebutuhan daerah tersebut bahkan mengekspor.
Oleh karena itu daerah 22
23. tersebut diakatakan mempunyai keunggulan komparatif di sektor tersebut dan
dikatakan sebagai sektor basis. (http://diligib.uns.ac.id/upload/dokumen)D.
Employment Surplus Index (ESI) ESIa = Xij – (Xit/Xtt)Xtj (Keterangan : ESIa = ESI
model absolut) ESIr = [Xij – (Xit/Xtt) Xtj] / Xit x 100 % (Keterangan : ESIr = ESI
model relatif) Keterangan: Xij = jumlah tenaga kerja dari sektor produksi j di wilayah
Kabupaten ke-i Xit = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor produksi di
wilayah Kabupaten ke-i Xtj = jumlah tenaga kerja total dari sektor produksi j di
wilayah Provinsi Xtt = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor produksi di
wilayah ProvinsiE. Otonomi Daerah 1. Hakekat Otonomi Daerah Otonomi daerah
adalah Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ( UU No.32 Tahun 2004) 2.
Pelaksanaan Otonomi daaerah Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus
penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pengembangan suatu
daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah
masing- masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah
untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi
hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan
kemauan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi 23
24. dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar
ketentuan perundang-undanganCARA PENELITIAN 1. Bahan atau Materi Penelitian
Materi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Produk Domestik
Regional Bruto tahun 2006-2009 dan data ketenaga kerjaan pada Kabupaten Kulon
Progo. Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan Pendekatan Shift Share,
Employement Surplus Index, dan Loqatiouent Quotion 2. Alat Alat bantu yang
digunakan untuk menganalisis data penelitian adalah software Microsoft Exel.
Software ini digunakan untuk menganalisa data statistik agar dapat diolah,
ditampilkan, sehingga dapat menyajikan suatu informasi sesuai yang diharapkan
pengguna. 3. Prosedur Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis
data-data Produk Domestik Regional Bruto dan data ketenaga kerjaan Kabupaten
Kulon Progo, pengolahan data nya untuk mencari sektor-sektor potensial dilakukan
dengan membandingkan PDRB kabupaten tersebut dengan PDRB Propinsi
Yogyakarta. Data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan analisis Shift Share,
LQ, dan Employment Surplus Index. Setelah data-data tersebut dianalisis maka akan
menghasilkan suatu kesimpulan yaitu sektor-sektor unggulan dari kedua Kabupaten
tersebut. 4. Analisis Hasil Untuk mengetahui hasil penelitian potensi ekonomi
Kabupaten Kulon Progo peneliti menggunakan analisis data kuantitatif dan kulalitatif.
Analisis data Kualitatif adalah proses yang meliputi mencatat, mengorganisasikan,
mengelompokkan dan mensintesiskan data dan selanjutnya memaknai setiap kategori
data, mencari dan menemukan pola, hubungan hubungan dan memaparkan temuan-
temuan dalam bentuk 24
25. deskripsi naratif, bagan, flow chart, matriks maupun gambar-gambar yang bisa
dimengerti dan pahami oleh orang lain. Analisis Data kuantitatif adalah proses
menghitung data yang ada menggunakan rumus atau metode analisis yang sesuai
dengan kebutuhan penelitian. JADWAL PENELITIAN Bulan Ke Tahap Kegiatan 1 2
3 4 5 6Persiapan 1. Pengumpulan dataPelaksanaan 1. Pengolahan data 2. Analisis data
3. Pengambilan kesimpulan dan hasil penelitianPenyelesaian 1. Penyusunan laporan
draf 2. Penyusunan laporan akhir 25
26. PERSONALIA PENELITIAN 1. Peneliti I a. Nama Lengkap : Dra. Ike Yuli
Andjani b. NIP : 19650716 199003 2 001 c. Pangkat/Golongan : III/b d. Jabatan
Sekarang : Asisten Ahli e. Tempat penelitian/alamat : Kabupaten Kulon Progo f.
Waktu yang disediakan : 2 jam/ hari 2. Peneliti II a. Nama Lengkap : Adi Irawan b.
NIP :- c. Pangkat/Golongan :- d. Jabatan Sekarang :- e. Tempat Penelitian/alamat :
Kabupaten Kulon Progo f. Waktu yang disediakan : 2 jam/hari 3. Pembantu Peneliti :
1 orang 26
27. DAFTAR PUSTAKABadan Pusat Statistik Provinsi Yogyakarta. 2010. Jogjs
dalam Angka 2010. BPS: Provinsi DIYBadan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo.
2010. Kulon Progo dalam Angka 2010. BPS: Kulon Progo.Lincolin Arsyad. 1993.
Pengantar Perencanaan Ekonomi. PT. Media Widya Mandala: Yogyakarta.Lincolin
Arsyad. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE
UGM: Yogyakarta.Hendra Esmara. 1985. Memelihara Momentum Pembangunan.
Gramedia: Jakarta 27

More Related Content

What's hot

Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerahPpt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
mohamad amsanudin
 
Indeks pembangunan manusia
Indeks pembangunan manusiaIndeks pembangunan manusia
Indeks pembangunan manusia
smileisfa
 

What's hot (18)

Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerahPpt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
 
7 pembangunan ekonomi daerah
7 pembangunan ekonomi daerah7 pembangunan ekonomi daerah
7 pembangunan ekonomi daerah
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Indeks Pembangunan Manusia 2018
Indeks Pembangunan Manusia 2018Indeks Pembangunan Manusia 2018
Indeks Pembangunan Manusia 2018
 
Isu pengembangan wilayah
Isu pengembangan wilayah  Isu pengembangan wilayah
Isu pengembangan wilayah
 
Upaya Peningkatan Angka IPM Provinsi Papua
Upaya Peningkatan Angka IPM Provinsi PapuaUpaya Peningkatan Angka IPM Provinsi Papua
Upaya Peningkatan Angka IPM Provinsi Papua
 
Policy Brief Pembangunan Wawasan Kependudukan
Policy Brief Pembangunan Wawasan KependudukanPolicy Brief Pembangunan Wawasan Kependudukan
Policy Brief Pembangunan Wawasan Kependudukan
 
Evaluasi RPJMN 2010-2014
Evaluasi RPJMN 2010-2014Evaluasi RPJMN 2010-2014
Evaluasi RPJMN 2010-2014
 
Evaluasi Pelaksanaan RPJM Nasional 2004-2009
Evaluasi Pelaksanaan RPJM Nasional 2004-2009Evaluasi Pelaksanaan RPJM Nasional 2004-2009
Evaluasi Pelaksanaan RPJM Nasional 2004-2009
 
Evaluasi Implementasi RPJMN 2010-2014
Evaluasi Implementasi  RPJMN 2010-2014Evaluasi Implementasi  RPJMN 2010-2014
Evaluasi Implementasi RPJMN 2010-2014
 
Ipbk
IpbkIpbk
Ipbk
 
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020
 
Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
Cara Menghitung Indeks Pembangunan ManusiaCara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia
 
Indeks pembangunan manusia
Indeks pembangunan manusiaIndeks pembangunan manusia
Indeks pembangunan manusia
 
Abdul ajid 11140963
Abdul ajid 11140963Abdul ajid 11140963
Abdul ajid 11140963
 
Modul 3 - Mortalitas
Modul  3 - MortalitasModul  3 - Mortalitas
Modul 3 - Mortalitas
 
30769259 pembangunan-daerah
30769259 pembangunan-daerah30769259 pembangunan-daerah
30769259 pembangunan-daerah
 
Sambutan musrenprov ntt 220410
Sambutan musrenprov ntt 220410Sambutan musrenprov ntt 220410
Sambutan musrenprov ntt 220410
 

Similar to 1

Seminar Nasional di Bandar Lampung, Nopember 2012
Seminar Nasional di Bandar Lampung, Nopember 2012Seminar Nasional di Bandar Lampung, Nopember 2012
Seminar Nasional di Bandar Lampung, Nopember 2012
Thomas Bustomi
 
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdfDRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
andriusbappeda
 
Profile Pemprov. Jabar
Profile Pemprov. JabarProfile Pemprov. Jabar
Profile Pemprov. Jabar
Muhamad Yogi
 
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerjaBappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
KutsiyatinMSi
 
Syarif, anali si s i ndeks pemban gun an
Syarif, anali si s i ndeks pemban gun anSyarif, anali si s i ndeks pemban gun an
Syarif, anali si s i ndeks pemban gun an
Syarifudin Amq
 
Syarif, anali si s i ndeks pemban gun an
Syarif, anali si s i ndeks pemban gun anSyarif, anali si s i ndeks pemban gun an
Syarif, anali si s i ndeks pemban gun an
Syarifudin Amq
 

Similar to 1 (20)

Orientasi Dewan.pptx
Orientasi Dewan.pptxOrientasi Dewan.pptx
Orientasi Dewan.pptx
 
Seminar Nasional di Bandar Lampung, Nopember 2012
Seminar Nasional di Bandar Lampung, Nopember 2012Seminar Nasional di Bandar Lampung, Nopember 2012
Seminar Nasional di Bandar Lampung, Nopember 2012
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
 
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdfDRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
 
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi BirokrasiPeran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
 
54 98-1-sm
54 98-1-sm54 98-1-sm
54 98-1-sm
 
Presentation for jauhari
Presentation for jauhariPresentation for jauhari
Presentation for jauhari
 
Presentation for jauhari2
Presentation for jauhari2Presentation for jauhari2
Presentation for jauhari2
 
Sdm birokrasi-lokal
Sdm birokrasi-lokalSdm birokrasi-lokal
Sdm birokrasi-lokal
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Profile Pemprov. Jabar
Profile Pemprov. JabarProfile Pemprov. Jabar
Profile Pemprov. Jabar
 
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan DaerahSistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerjaBappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
 
Aizul fidy suhana kepimpinan transformasional
Aizul fidy suhana kepimpinan transformasionalAizul fidy suhana kepimpinan transformasional
Aizul fidy suhana kepimpinan transformasional
 
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMDPentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
 
30769259 pembangunan-daerah
30769259 pembangunan-daerah30769259 pembangunan-daerah
30769259 pembangunan-daerah
 
From Potentials and Problems to Actions and Plans (Simulation Studies of Regi...
From Potentials and Problems to Actions and Plans (Simulation Studies of Regi...From Potentials and Problems to Actions and Plans (Simulation Studies of Regi...
From Potentials and Problems to Actions and Plans (Simulation Studies of Regi...
 
Syarif, anali si s i ndeks pemban gun an
Syarif, anali si s i ndeks pemban gun anSyarif, anali si s i ndeks pemban gun an
Syarif, anali si s i ndeks pemban gun an
 
Syarif, anali si s i ndeks pemban gun an
Syarif, anali si s i ndeks pemban gun anSyarif, anali si s i ndeks pemban gun an
Syarif, anali si s i ndeks pemban gun an
 

1

  • 1. 1. JUDUL PENELITIANANALISIS KETERSEDIAAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR UNGGULANDI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2006 – 2009(Mengunakan Metode Employment Surplus Index, Location Quotient and Shift Share)DALAM BAHASA INGGRISAVAILABILITY ANALYSIS OF LABOR IN LEADING SECTORIN THE DISTRICT OF KULONPROGO 2006 - 2009(APPROACH USING EMPLOYMENT SURPLUS INDEX, LOCATION QUOTIENT ANDSHIFT SHARE ANALYSIS )LATAR BELAKANG Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus penting dalam rangka memperbaikikesejahteraan masyarakat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintahdaerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing- masing. Ini merupakan kesempatan yangsangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakankewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan olehkemampuan dan kemauan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa lebih mudah untukmengembangkan diri dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggarketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah, sebagai penerapan (implementasi) tuntutan globalisasi yangsudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebihluas, lebih nyata dan bertanggung jawab. Terutama dalam mengatur, memanfaatkan danmenggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah membantupemerintah pusat untuk beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengandemikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan 1 2. global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkanlebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umumdan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akanmengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintahdaerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi didaerah akan semakin kuat. Didalam UU No. 32 Tahun 2004 Kewenangan provinsi menurut pasal 13 dapat diuraikansebagai berikut :Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah propinsi meliputi : a) perencanaan dan pengendalian pembangunan b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengwasan tata ruang c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat d) penyediaan sarana dan prasarana umum e) penanganan bidang kesehatan f) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial g) penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota h) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/ kota i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota j) pengendalian lingkungan hidup k) pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/ kota l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil m) pelayanan administrasi umum pemerintahan n) pelayanan administrasi penanaman modal, termasuk lintas kabupaten/kota o) penyelenggraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/ kota, dan p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan 2 3. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Kewenangan kabupaten/kota diatur dalam pasal 14yang dapat diuraikan sebagai berikut : a) perencanaan dan pengendalian pembangunan b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengwasan tata ruang c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat d) penyediaan sarana dan prasarana umum e) penanganan bidang kesehatan f) penyelenggaraan
  • 2. pendidikan g) penanggulangan masalah sosial h) pelayanan bidang ketenagakerjaan i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah j) pengendalian lingkungan hidup k) pelayanan pertanahan l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil m) pelayanan administrasi umum pemerintahan n) pelayanan administrasi penanaman modal, o) penyelenggraan pelayanan dasar lainnya dan p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan Berdasarkan uaraian Kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten yangtercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 di atas, ada beberapa kewenangan yang berhubungandengan perencanaan dan pengendalian pembangunan dan pelayanan dibidang ketenagakerjaan,penanggulangan masalah sosial dan penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber dayamanusia potensial. Pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kuantitas maupun kualitassumberdaya yang dimilikinya, baik sumberdaya fisik (kekayaan alam) maupun sumberdayamanusia. Sumberdaya manusia tidak hanya jumlah penduduk dan tingkat pendidikannya, namun 3 4. juga pandangan hidup mereka, tingkat kebudayaan, sikap atau penilaian mereka terhadappekerjaan dan besar kecilnya keinginan untuk memperbaiki diri secara kreatif dan otonom(Todaro, 2000, 46). Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggapsebagai faktor yang positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yanglebih besar berarti menambah jumlah tenaga produktif dan pertumbuhan penduduk yang lebihbesar berarti makin besar ukuran pasar domestiknya. Namun demikian, pertumbuhan pendudukbaik positif maupun negatif bagi pembangunan ekonomi tergantung pada kemampuan sistemperekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahantenaga kerja tersebut. Oleh karena itu, informasi mengenai kesempatan kerja secara sektoralsangat diperlukan dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi daerah (Purwanti,2009,PIRAMIDA Vol V No. 1) Jumlah Penduduk Kabupaten Kulon Progo tahun 2009 menurut Hasil Proyeksi SurveiPenduduk Antar Sensus (SUPAS 2005) sebanyak 374.921 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki183.892 jiwa (49,05 persen) dan penduduk perempuan 191.029 jiwa (50,95 persen). Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 1980, jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progotercatat sebesar 380.685 jiwa. Sex rasio sebesar 95, yang artinya terdapat 95 penduduk laki-lakidi setiap 100 penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 58.627,54 km2, maka kepadatanpenduduk Kabupaten Kulon Progo tahun 1980 sebesar 649 jiwa per km2. Pada Sensus Penduduk 1990 penduduk Kabupaten Kulon Progo turun menjadi 372.309jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk -0,22. Rasio jenis kelamin tercatat 96 dan kepadatanpenduduknya menjadi 635 jiwa per km2. Dengan laju pertumbuhan -0,04, penduduk KabupatenKulon Progo menurut Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 tercatat sebanyak 370.944 jiwa. Sexrasio sebesar 97 dan kepadatan penduduknya mencapai 633 jiwa per km2. 4 5. Penduduk merupakan modal penting dalam pelaksanaan pembangunan. Namun bila lajupertumbuhan pertumbuhan tidak terkendali, akan menimbulkan berbagai persoalan. Oleh karenaitu, masalah pengendalian laju pertumbuhan penduduk menjadi perhatian pemerintah. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah penduduk yangmasuk dalam pasar kerja. Jumlah pencari kerja baru pada tahun 2009 sebanyak 6.912 orangdengan tingkat pendidikan SD sebanyak 508 orang (4,75 persen), setingkat SLTP 1.153 orang(10,78 persen), SLTA sederajat 5.467 orang (51,12 persen), Diploma 1.823 orang (17,05 persen),dan sarjana 1.744 orang (16,31 persen). Secara total, jumlah pencari kerja baru pada tahun 2009ini mengalami peningkatan cukup drastis sebesar 54,73 persen pada tahun sebelumnya (jumlahpencari kerja tahun 2008 hanya sebesar 6.912 orang). Yang dimaksud dengan
  • 3. penduduk usia kerja menurut Survei Angkatan kerja Nasional(sakernas) adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dirinci menjadi penduduk yang termasukangkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pada tahun 2009 jumlah penduduk usia kerja sebesar303.722 orang yang dirinci sebanyak 146.381 penduduk laki-laki dan 157.341 pendudukperempuan. Di antara penduduk usia kerja tersebut, mereka yang tergolong sebagai angkatankerja tercatat 222.551 orang, 212.963 orang dengan status bekerja dan 9.588 orang merupakanpengangguran. Dari jumlah penduduk yang bekerja (212.963 orang) sebanyak 46,01 persenbekerja pada sektor pertanian, 18,99 persen penduduk usia bekerja bekerja pada sektorperdagangan, hotel dan restoran, 12,01 persen bekerja pada sektor industri, sebanyak 22,99persen penduduk usia kerja tersebar pada enam sektor yang lain yaitu sektor pertambangan danpenggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi,sektor pengangkutan dankomunikasi, sektor lembaga keuangan dan sektor jasa-jasa. Dari latar belakang ini peneliti akan menganalisis lebih dalam tentang analisisketersediaan tenaga kerja pada sektor unggulan di Kabupaten Kulon Progo dengan mengangkatjudul:“ANALISIS KETERSEDIAAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR UNGGULANDI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2006 – 2009 “ 5 6. (Mengunakan Metode Employment Surplus Index, Location Quotient and Shift Share)LATAR BELAKANG PENELITIAN 1. Permasalahan Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang dapat diberikan adalah : a. Berapakah kesempatan kerja nyata di Kabupaten Kulon Progo yang dipengaruhi oleh laju pertumbuhan kesempatan kerja di Provinsi DIY, bauran industri dan keunggulan kompetitif yang dimiliki? b. Sektor-sektor manakah sebagai sektor basis atau sektor unggulan di Kabupaten Kulon Progo? c. Berapakah kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang ada pada sektor-sektor Unggulan di Kabupaten Kulon Progo? d. Sektor-sektor apakah yang masih kurang potensial dalam perekonomian Kab.Kulon Progo dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja yang tersedia? e. Strategi apakah yang harus diambil untuk meningkatkan sector perekonomian yang masih kurang potensial? 2. Keaslian Penelitian Penelitian ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan belum ada peneliti yang menggunakan judul peneliatian ini. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian- penelitian lainnya karena penelitian ini menyajikan hasil analisis yang diolah menggunakan beberapa metode analisis yang dipadukan dan berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Kulon Progo tahun 2006-2009. 3. Faedah yang Diharapkan a. Sebagai bahan informasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun rencana pembangunan dan kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. b. Sebagai bahan informasi untuk peneliti lain ataupun pembaca maupun pihak yang berkepentingan dalam permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. 6 7. TUJUAN PENELITIANTujuan Penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui besar kesempatan kerja nyata di Kabupaten Kulon Progo yang dipengaruhi oleh laju pertumbuhan kesempatan kerja di Provinsi DIY, bauran industri dan keunggulan kompetitif Kabupaten Kulon Progo. 2. Untuk mengetahui sektor- sektor basis atau sektor unggulan di Kabupaten Kulon Progo. 3. Untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang ada pada sektor-sektor Unggulan di Kabupaten Kulon Progo 4. Untuk mengetahui sektor yang masih kurang potensial dalam perekonomian Kab.Kulon Progo dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja yang tersedia 5. Untuk mengetahui Strategi apakah yang harus diambil untuk meningkatkan sector perekonomian yang masih kurang potensial.TINJAUAN PUSTAKAPenelitian Terdahulu1. PURI WURYANDARI (2003) Penelitian berjudul “ Analisis Potensi
  • 4. Ekonomi Sektoral Propinsi Jawa Tengah Tahun1993 – 2000 “, yang berisi perhitungan untuk menentukan potensi ekonomi daerah khususnyadaerah Jawa Tengah yang menggunakan data sekunder dengan runtut waktu ( time series ) mulaitahun 1993 sampai dengan tahun 2000. Adapun data yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto ( PDB ), ProdukDomestik Regional Bruto ( PDRB ), data tenaga kerja di Jawa Tengah dan data tenaga kerja diIndonesia. Penggunaan dua jenis data PDRB dan tenaga kerja dalam perhitungan potensiekonomi daerah ditujukan untuk melihat potensi sektor di Propinsi Jawa Tengah ditinjau dari sisiPDRB dan tenaga kerjanya. Dari data yang diperoleh dianalisis dengan alat analisis LocationalQuotient ( LQ ) dan Shift Share ( SSA ) yang kemudian keduanya digabungkan. 7 8. Hasil penelitian tersebut menuujukkan bahwa yang menjadi sektor basis di JawaTengah ditinjau dari sisi PDRB adalah Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan,hotel danrestoran, jasa- jasa, sementara jika ditinjau dari sisi tenaga kerja maka yang menjadi sektor basisadalah Industri Pengolahan, Perdagangan,hotel dan restoran serta sektor Jasa-jasa. Berdasarkan hasil analisis data, saran-saran yang dapat digunakan adalah karena sektorpertanian semakin lama kontribusinya semakin kecil baik dari sisi PDRB maupun tenaga kerjamaka diperlukan perhatian yang serius dan diperlukan pembenahan terutama dalam hal teknologiyang berkaitan dengan sektor pertanian, sementara sektor Industri Pengolahan semakin lamakontribusinya semakin meningkat terutama dalam hal penyerapan tenaga kerjanya. Hal inimenunjukkan bahwa Propinsi Jawa Tengah mulai beralih dari masyarakat agraris menujumasyarakat industri.( http://diligib.uns.ac.id/upload/dokumen)2. Handayani Astuti Dengan judul penelitian Analisis potensi sektor ekonomi kota dan kabupaten di propinsidaerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi daerah. Tujuandari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui gambaran kontribusi sektoral terhadapPDRB dan laju pertumbuhan PDRB secara sektoral dari tahun 1998-2001, yang kedua untukmengetahui sektor-sektor yang menjadi basis perekonomian di masing-masing kota dankabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pembangunan di eraotonomi daerah ditinjau dari PDRB, dan yang ketiga untuk mengetahui sektor-sektor ekonomipotensial, agar mampu dikembangkan menjadi sector basis oleh masing-masing kota dankabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan kegunaan dari penelitian iniyaitu selain agar dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan bahan pertimbangan dalampengambilan keputusan oleh instansi-instansi terkait, juga diharapkan dapat dijadikan bahanperbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Dari hasil analisis data diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi sektoral Kota Yogyakartadan Kabupaten Sleman mendapat kontribusi terbesar dari Sektor Pedagangan, Hotel, danRestoran, dan laju pertumbuhan tertinggi di Sektor Industri Pengolahan. Kontribusi terbesarKabupaten Bantul berasal dari Sektor Pertanian, sedangkan laju pertumbuhan sektoral tertinggiberada di Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih. Kabupaten Gunung Kidul mendapat kontribusi 8 9. terbesar dari Sektor Pertanian, dan laju pertumbuhan sektoral tertinggi berada di Sektor Jasa-jasa.Kontribusi terbesar Kabupaten Kulon Progo diperoleh dari Sektor Pertanian, dan lajupertumbuhan sektoral tertinggi berada di Sektor Industri Pengolahan. Menjawab permasalahankedua diketahui bahwa Kota Yogyakarta memiliki basis perekonomian pada: (i) Sektor Listrik,Gas, dan Air Bersih; (ii) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; (iii) Sektor Pengangkutan danKomunikasi; (iv) Sektor Keuangan; (v) Sektor Jasa-jasa. Kabupaten Sleman memiliki basisperekonomian pada: (i) Sektor Industri Pengolahan; (ii) Sektor Bangunan; (iii)
  • 5. SektorPerdagangan, Hotel, dan Restoran; (iv) Sektor Keuangan.Kabupaten Bantul memiliki basisperekonomian pada: (i) Sektor Pertanian; (ii) Sektor Industri Pengolahan, (iii) Sektor Bangunan;(iv) Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Kabupaten Gunung Kidul memiliki basisperekonomian pada: (i) Sektor Pertanian; (ii) Sektor Pertambangan dan Galian; (iii) SektorBangunan. Kabupaten Kulon Progo memiliki basis perekonomian pada Sektor Pertanian danSektor Jasa-jasa. Sedangkan sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan di KotaYogyakarta adalah Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Bangunan. Sektor-sektor potensial diKabupaten Sleman adalah : (i) Sektor Pertanian; (ii) Sektor Jasa-jasa; (iii) Sektor Listrik, Gas,dan Air Bersih; (iv) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; (v) Sektor Pertambangan dan Galian.Sektor potensial Kabupaten Bantul berada di (i) Sektor Pertambangan dan Galian; (ii) SektorJasa-jasa; (iii) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih; (iv) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi;(v) Sektor Keuangan. Sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten GunungKidul adalah : (i) Sektor Industri Pengolahan; (ii) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih; (iii) SektorPerdagangan, Hotel, dan Restoran; (iv) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; (v) SektorKeuangan, (vi) Sektor Jasa-jasa. Sektor-sektor potensial yang ada di Kabupaten Kulon Progoadalah : (i) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, (ii) Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran;(iii) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; (iv) Sektor Keuangan. Saran yang dapat diberikan guna tercapainya tujuan pembangunan di kota dan kabupatendi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: pengoptimalisasian pengembangan sektor-sektorpotensia tanpa mengabaikan sektor basis yang telah ada, kedua mempromosikan potensi masing-masing daerah guna menarik investor baik dari luar negeri ataupun dari luar daerah, yang ketigaadalah penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pembangunan di era otonomidaerah, dan mengarahkan masyarkat untuk lebih aktif dalam usaha- usaha yang berada di lingkup 9 10. sektor basis dan sektor potensial, dan yang kekempat yaitu perlu adanya penelitian yang lebihlengkap dengan analisis yang lebih canggih. (digilib.uns.ac.id/abstrak.pdf.)3. Ike Yuli Andjani & Adi Irawan (2011) Dengan Judul “ Perbandingan Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Bantu denganKabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2009” Menggunakan pendekatan Analisis Shift Share,Location Quotient dan Tipologi Klasen. Tujuan Penelitian ini adalah 1) perkembangan potensi ekonomi kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. 2) Sektor-sektor unggulan antara kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. 3) Sektor-sektor perekonomian yang masih kurang potensial untuk lebih ditingkatkan. 4) perbandingan potensi ekonomi antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo. Data yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto ( PDB ), Produk Domestik RegionalBruto ( PDRB ) Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi DIY. Penggunaan dataPDRB ketiga daerah dalam perhitungan potensi ekonomi daerah ditujukan untuk melihat potensisektor di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo ditinjau dari sisi PDRB. Dari data yang diperolehdianalisis dengan alat analisis Locational Quotient ( LQ ) dan Shift Share ( SSA ) dan TipologiKlasen yang kemudian digabungkan. Dari penelitian ini kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:1. Perkembangan potensi ekonomi di Kabupaten Bantul maupun Kabupaten Kulon Progo dari tahun ketahun terus meningkat, namun tidak pada semua sektor ataupun sub sektor,2. Sektor unggulan Kabupaten Bantul dan Kabuparen Kulon Progo a. Metode Shift Share Dari hasil analisis menggunakan metode Shift Share di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo menunjukkan sektor yang memiliki keunggulan/daya saing paling competitive adalah: Kabupaten Bantul 10
  • 6. 11. 1. Sektor Industri Pengolahan pada sub.sektor industri bukan migas pada kelompok sub. Industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki serta sub. Industri kayu dan barang kayu lainya. 2. Sektor Perdagangan, hotel dan restoran pada sub.sektor restoran . 3. Sektor Pengangkutan dan komunikasi pada sub.sektor pengangkutan sub.angkutan jalan raya nilai 4. Sektor Pertanian pada sub.sektor tanaman bahan pangan serta sub.sektor peternakan dan hasil-hasilnya Kabupaten Kulon Progo: 1. Sektor Pertanian pada sub.sektor tanaman bahan pangan 2. Sektor Industri Pengolahan pada sub. Industri kayu dan barang kayu lainya.b. Metode Location Quotient Dari hasil analisis menggunakan metode Location Quotient menunjukkan bahwa : Kabupaten Bantul memiliki sub.sektor basis pada beberapa sektor yang ada. Dari sektor pertanian sub.sektor yang merupakan sektor basis adalah sub.sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan serta peternakan dan hasil-hasilnya. Pada Sektor Pertambangan dan penggalian sub.sektor penggalian yang merupakan sub.sektor basis. Untuk sektor Industri bukan migas sub.sektor yang merupakan sub.sektor basis paling tinggi adalah sub.sektor tekstil, barang dari kulit dan alas kaki, kemudian disusul sub.sektor makanan, minuman dan tembakau, selanjutnya ada sub sektor pupuk, kimia dan barang dari karet, Semen dan barang galian bukan logam dan yang terakhir adalah kayu dan barang dari kayu lainnya. Selanjutnya sektor kontruksi pun merupakan sektor basis di Kabupaten Kulon Progo. Pada sektor perdagangan, hotel dan restoran hanya sub.sektor perdagangan besar dan eceran yang merupakan sektor basis di Kabupaten Bantul. Serta sektor keuangan, persewaan dan jasa penunjang pada sub.sektor lembaga keuangan bukan bank. Pada Kabupaten Kulon Progo dari hasil analisis menggunakan metode Location Quotient sub.sektor yang berada pada sektor pertanian semuanya merupakan sektor basis. Sub. Sektor penggalian pun menjadi sektor basis di Kabupaten Kulon Progo. Kemudian 11 12. pada Sektor Insudri pengalahan yang merupaka sektor basis adalah makanan minuman dan tembakau, Kayu dan barang dari kayu lainnya, pupuk kimia dan barang dari karet, Semen dan barang galian bukan logam, serta alat angkutan mesin dan peralatannya. Pada sekteor perdagangan, hotel dan restoran hanya sub.sektor perdagangan besar dan eceran yang merupakan sektor basis. Untuk sektor pengangkutan dan komunikasi yang merupakan sub.sektor basis di Kabupaten Kulon Progo adalah Angkutan jalan rel dan jasa penunjang komunikasi. Sektor keuangan, persewaan dan jasa penunjang pada sub.sektor bank, serta sektor jasa-jasa pada sub.sektor administrasi pemerintah dan pertahanan, jasa pemerintah lainnya. c. Metode Tipologi Klassen Dari analisis menggunakan metode Tipologi Klassen dapat disimpulkan bahwa sub.sektor yang maju dan dapat berkembang dengan pesat adalah sub.sektor peternakan dan hasil- hasilnya (sektor pertanian), sub.sektor tekstil, barang dari kulit dan alas kaki, sub.sektor kayu dan barang dari kayu lainnya (sektor Industri Pengolahan). Kemudian ada sektor kontruksi yang juga merupakan sektor maju dan tumbuh dengan pesat di Kabupaten Bantul serta sub.sektor lembaga keuangan bukan bank. Pada Kabupaten Kulon Progo sub.sektor yang merupakan sub.sektor maju dan tumbuh dengan pesat adalah tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil- hasilnya, Kehutanan (sektor pertanian), penggalian (sektor pertambangan dan penggalian), kayu dan barang dari kayu lainnya, pupuk kimiadan barang dari karet, semen dan barang galian bukan logam, alat angkutan mesin dan peralatannya (sektor industri pengolahan), dan yang terakhir adalah sub.sektor angkutan jalan raya.3. Sektor-sektor perekonomian yang masih kurang potensial dari kedua kabupaten tersebut adalah: a. Metode Analisis Shift Share Dari analisis menggunakan metode shift share pada Kabupaten Bantul sektor - sektor yang kurang kompetitive adalah Sektor Industri Pengolahan pada sub.sektro Industri makanan,
  • 7. minuman dan tembakau, sub.sektor Industri pupuk, kimia dan barang dari karet, kemudian Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 12 13. Untuk Kabupaten Kulon Progo sektor sektor yang kurang kompetitive adalah Sektor Industri Pengolahan pada sub.sektor Industri makanan, minuman dan tembakau dan sub.sektor Industri pupuk, kimia dan barang dari karet, kemudian sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta sektor Jasa-jasa.b. Metode Analisis Location Quotient Hasil analisis menggunakan metode Location Quotient di Kabupaten Bantul yang merupakan sub.sektor non basis adalah sub.sektor Kehutanan, perikanan (Sektor pertanian), Kertas dan barang cetakan, alat angkutan mesin dan peralatannya, barang lainnya (sektor industri pengolahan), air bersih (sektor listrik, gas dan air bersih), hotel, restoran (sektor perdagangan, hotel dan terstoran) kemudian sektor pengangkutan dan komunikasi di Kabupaten Bantul bukan merupakan sektor basis. Sektor Keuangan, persewaan dan jasa penunjang serta sektor jasa jasa juga merupaka sektor non basis di kabupaten bantul. Pada Kabupaten Kulon Progo menunjukkan sub.sektor non basis antara lain tekstil barang dari kulit dan alas kaki, kertas dan barang cetakan, barang lainnya (sektor Industri Pengolahan), sektor Listrik, gas dan air bersih, sektor kontruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran pada sub.sektor hotel dan restoran, kemudian sektor pengangkutan dan komunikasi pada sub.sektor angkutan rel, jasa penunjang angkutan dan pos dan telekomunikasi. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada sub.sektor lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, real estat, jasa perusahaan. Sektor jasa-jasa pada jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, jasa perorangan dan rumah tangga.c. Metode Analisis Tipologi Klassen Hari hasil menggunakan analisis tipologi klassen sub.sektor yang relatif masih tertinggal di Kabupaten Bantul adalah sub.sektor kertas dan barang cetakan, barang lainnya, listrik, hotel, restoran, pos dan telekomunikasi, bank, real estat, serta jasa hiburan dan rekreasi. Pada kabupaten Kulon Progo sektor yang berada pada Kuadran IV yaitu sub.sektor yang relatif tertinggal adalah sektor kontruksi, sub.sektor restoran, Jasa penunjang angkutan, pos dan telekomunikasi, serta jasa perusahaan. 13 14. 4. Perbandingan potensi ekonomi antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo menggunakan tiga metode yaitu metode dapat disimpulkan bahwa sektor unggulan Kabupaten Bantul adalah sektor industri pengolahan dan sektor Pertanian. Sedangkan untuk Kabupaten Kulon Progo adalah sektor pertanian dan industri pengolahan. Untuk sektor yang bukan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Bantul adalah sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Untuk kabupaten Kulon Progo adalah sektor kontruksi.LANDASAN TEORIA. Pembangunan Pembangunan Ekonomi1.Proses Pembangunan Ekonomi Proses pembangunan ekonomi dibagi menjadi 4 (empat) tahap sebagai berikut ( Arsyad, 1997: 24 ) : Tahap pertama adalah proses perencanaan (ekonomi). Ditetapkan dan diterjemahkan kedalam target kuantitatif untuk pertumbuhan, penciptaan kesempatan kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan lainnya. Tahap kedua adalah mengukur ketersediaan sumber daya yang langka selama periode perencanaan tersebut, misalnya: tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan eksport, tenaga kerja yang terlatih, dan lainnya. Kesemuanya itu bersama keterbatasan administrasi dan organisasi, merupakan kendala (constraints) yang mengendalai kemampuan perekonomian tersebut untuk mencapai target – targetnya. Tahap ketiga, hampir semua dari upaya ekonomi ditujukan untuk memilih berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pada tahap ini ditetapkan proyek – proyek investasi, seperti jalan raya, jaringan irigasi, pabrik – pabrik, pusat – pusat kesehatan. Yang termasuk perencanaan nasional :
  • 8. kebijaksanaan – kebijaksanaa harga, seperti nilai kurs, tingkat suku bunga, upah, pengaturan pajak, atau subsidi yang semuanya ini merangsang perusahaan– perusahaan swasta untuk mengembangkan tujuan– tujuan pembangunan nasional, dan perubahan keuangan (perbankan) atau penataan kembali sektor pertanian, yang bisa mengurang hambatan – hambatan untuk mengubah dan mendukung kegiatan– kegiatan pembangunan lainnya. Tahap keempat, perencanaan mengerjakan proses pemilihan kegiatan–kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional (welfare function) tanpa terganggu 14 15. oleh adanya kendala– kendala sumber daya dan organisasional. Hasil dari proses ini adalah strategi pembangunan (development strategy) atau rencana yang mengatur kegiatan–kegiatan yang akan dilakukan selama beberapa tahun (biasanya 5 tahun). (Arsyad, 1997: 24)2. Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Pengertian pembangunan ekonomi sangat luas, bukan hanya sekedar bagaimana menaikan GNP per tahun saja. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan – kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan batasan tersebut maka pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara dapat meningkat dalam jangka panjang. Maka dari definisi tersebut, pembangunan ekonomi mempunyai 3 sifat penting, yaitu bahwa pembangunan ekonomi merupakan : 1. Suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus menerus. 2. Usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per – kapita. 3. Kenaikan pendapatan per – kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang. Jadi pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai proses agar saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor–faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi sehingga dapat dilihat dan dianalisis. Dengan cara tersebut bisa diketahui deretan peristiwa yang timbul dan akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap ke tahap berikutnya (Arsyad, 1997:11). Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, karena pertumbuhan hanya meliputi kenaikan output produksi yang menyebabkan kenaikan pada pendapatan, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertambahan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak. Jadi pembangunan selalu dibarengi dengan adanya pertumbuhan, sedangkan pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. Dengan demikian suatu perekonomian dapat dikatakan sedang berkembang apabila pendapatan per–kapita menunjukkan kecenderungan (trend) jangka panjang yang meningkat. Namun demikian tidak berarti bahwa pendapatan per – kapita akan mengalami kenaikan terus menerus. Adanya 15 16. resesi ekonomi, kekacauan politik, dan penurunan ekspor misalnya, dapat mengakibatkan suatu perekonomian mengalami penurunan tingkat kegiatan ekonominya. Jika keadaan demikian hanya bersifat sementara, dan kegiatan ekonomi secara rata – rata meningkat dari tahun ke tahun, maka masyarakat tersebut dapat dikatakan mengalami pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi secara tidak langsung menyatakan bahwa untuk melihat laju pembangunan suatu negara dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, maka tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu syarat utama.3. Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi 1. Teori – teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam pertumbuhan regional tidaklah semua sama dengan apa yang dikemukakan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini di sebabkan pada analisa pertumbuhan ekonomi regional lebih ditekankan pada pengaruh perbedaan karakteristik daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi
  • 9. regional dan pertumbuhan ekonomi nasional juga mempunyai ciri yang sama, yaitu memberi tekanan pada unsur waktu yang merupakan faktor penting dalam analisa pertumbuhan ekonomi. Pada pembangunan ekonomi regional memberikan tekanan pada unsur region, maka faktor-faktor yang mejadi perhatian juga berbeda dengan apa yang ada pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pada teori pertumbuhan ekonomi nasional faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah modal, lapangan pekerjaan dan kemajuan teknologi. Akan tetapi pada teori pertumbuhan ekonomi regional faktor- faktor yang mendapat perhatian utama adalah keuntungan lokasi, aglomerasi dan arus lalu lintas modal antar wilayah. Karena perbedaan faktor-faktor tersebut maka analisa pertumbuhan ekonomi regional berbeda dengan teori-teori dalam menganalisaatumbuhan ekonomi nasional. Teori-teori yang dapat digunakan dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi regional diantaranya adalah sebagai berikut : a. Teori lokasi Terdapat tiga kelompok dalam pemaparan tentang teori lokasi. Kelompok pertama sering dinamakan sebagai pembela prinsip-prinsip Least Cost Theory, yang 16 17. menekankan analisa pada aspek produksi dan mengabaikan unsur pasar dan permintaan. Analisa dari aliran Least Cost Theory didasarkan pada asumsi pokok antara lain : a) lokasi pasar dan sumber bahan baku telah tertentu, b) sebagai bahan baku adalah Localized materials, c) tidak terjadi perubahan teknologi, d) ongkos transport tetap untuk setiap kesatuan produksi dan jarak. Kelompok kedua dinamakan Market Area Theory dimana faktor permintaan lebih penting artinya dalam pemilihan lokasi. Teori ini disusun atas dasar beberapa asumsi utama yaitu: a) konsumen tersebar secara merata ke seluruh tempat, b) bentuk persamaan permintaan dianggap sama, c) ongkos angkut untuk setiap kesatuan produksi dan jarak adalah sama. Kelompok yang ketiga dinamakan Bid Rent Theory, dimana pemilihan lokasi perusahaan industri lebih banyak ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk menyewa tanah. Teori ini lebih banyak berlaku di daerah perkotaan yang harga sewa dan tanah sangat tinggi. Teori ini juga disusun atas dasar beberapa asumsi tertentu yaitu : a) terdapat seluas tanah yang dapat dimanfaatkan dan tingkat kesuburan yang sama, b) ditengah tanah tersebut terdapat sebuah pusat produksi dan konsumsi, c) ongkos angkut sama untuk setiap kesatuan jarak produksi, d) harga barang produksi juga sama untuk setiap jenis produksi, e) tidak terjadi perubahan teknologi (Esmara, 1985 : 327 ). Teori lokasi ini pada intinya mengemukakan tentang pemilihan lokasi yang dapat meminimumkan beaya. Lokasi optimum dari suatu perusahaan industri pada umumnya terletak di mana permintaan terkonsentrasi (pasar) atau pada sumberbahan baku. Alasan ini adalah bila suatu perusahaan industri memilih lokasi pada salah satu kedua tempat tersebut, maka ongkos angkut untuk bahan baku atau hasil produksi akan dapat diminimumkan dan keuntungan aglomerasi yang timbul dari adanya konsentrasi perusahaan pada suatu lokasi akan dapat dirasakan manfaatnya (Arysad,1999:117 ).b. Teori Basis Ekonomi Teori ini didasari dari sudut teori lokasi, yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan banyak ditentukan oleh jenis keuntungan lokasi yang selanjutnya dapat digunakan oleh daerah tersebut sebagai kekuatan ekspor. Keuntungan lokasi tersebut umumnya berbeda-beda setiap daerah tergantung pada letak geografis daerah 17 18. yang bersangkutan. Hal ini berarti untuk dapat meningkatkan pertumbuhan suatudaerah, strategi pembangunannya harus disesuaikan dengan keuntungan lokasi yangdimilikinya dan tidak harus dengan strategi pembangunan pada tingkat nasional. Model basis ekonomi menyederhanakan perekonomian menjadi dua sektor,yaitu sektor basis dan bukan basis. Kegiatan sektor basis adalah kegiatan yangmengekspor barang dan jasa keluar perekonomian atau memasarkan barang dan jasakepada
  • 10. mereka yang datang dari luar perekonomian yang bersangkutan. Dengan demikian sektor basis berperan sebagai faktor penggerak utama,dimana setiap perubahan yang terjadi dalam aktivitas ekonomi tersebut akanmenimbulkan dampak multiplier terhadap pertumbuhan perekonomian suatu wilayah.Disisi lain sektor non basis adalah kegiatan sektor yang menyediakan barang ataujasa yang dibutuhkan aleh masyarakat atau oleh sektor ekonomi basis yang beradadalam batas perekonomian wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menurut model basis ekonomiditentukan oleh kemampuan suatu daerah tersebut melakukan ekspor berupa barangatau jasa termasuk tenaga kerja. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan maju mundurnya sektor basis.Kemajuan antara lain disebabkan oleh perkembangan jaringan transportasi,perkembangan permintaan dan pendapatan dari wilayah lain, perkembanganteknologi dan prasarana lainnya. Sedangkan kemunduran sektor basis disebabkanoleh perubahan permintaan dari luar wilayah, habisnya cadangan sumber daya alamyang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan dari perkembangan teknologi (Yasri,1994: 9 ). Strategi pembangunan yang dapat dilaksanakan adalah penekanan terhadaparti penting bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasionalmaupun internasional. Kebijakannya mencakup pengurangan hambatan dan batasanterhadap perusahaan-perusahaan yang beorientasi ekspor yang ada dan akan didirikandi daerah tersebut. Faktor-faktor penentu utama dalam pertumbuhan ekonomi regional adalahberhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk 18 19. tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (Arsyad, 1999 : 116 ).c. Teori Tempat Sentral Teori tempat sentral menganggap bahwa ada semacam hirarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang memyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik didaerah perkotaan maupun didaerah pedesaan (Arysad, 1999 : 117 ). Dampak dari adanya tempat sentral ini adalah aglomerasi industri. Keuntungan dari adanya aglomerasi industri ini adalah : pertama yaitu semacam keuntungan yang dapat timbul karena pusat pengembangan memungkinkan perusahaan industri yang tergabung di dalamnya beroperasi dengan skala besar, karena adanya jaminan sumber bahan baku dan pasar. Kedua, yaitu adanya saling keterkaitan antar industri sehingga kebutuhan bahan baku dan pemasaran dapat di penuhi dengan mengeluarkan ongkos angkut yang minimum. Ketiga, yaitu timbulnya fasilitas sosial dan ekonomi dapat digunakan secara bersama- sama sehingga pembebanan ongkos untuk masing-masing perusahaan industri dapat dilakukan serendah mungkin (Esmara,1985:336 ). Untuk mempelajari apakah suatu sektor ekonomi merupakan sektor basis atau non basis dalam suatu wilayah dapat digunakan metode pengukuran langsung metode pengukuran tidak langsung ( Glasson, 1974 dalam Yasri, 1994 : 9 ). Metode pengukuran langsung dilakukan melalui survey secara langsung dalam mengidentifikasi sektor mana yang basis dan mana yang non basis. Melalui pendekatan ini dapat ditentukan sektor basis maupun non basis secara tepat, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan dana dan sumber daya yang besar. Atas dasar ini para pakar ekonomi regional merekomendasikan penggunaan metode pengukuran tidak langsung yaitu menggunakan kuosien lokasi ( Locational Quotient ).d. Teori Ekonomi Neo Klasik 19 20. Peranan teori ekonomi Neo Klasik tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan daerah, karena teori ini tidak memiliki dimensi spesial yang signifikan.
  • 11. Teori ini memberi dua konsep dalam pembanguna ekonomi daerah yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor produksi. Artinya system perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah jika modal bisa mengalir tanpa pembatasan. Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang tinggi menuju ke daerah yang berupak rendah (Arysad, 1999 ; 116 ). e. Teori Kausasi Kumulatif Kondisi daerah- daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari tesis kausasi kumulatif ini. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antar daerah-daerah tersebut. Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah lain (Arysad,1999:117 ). f. Model Daya Tarik Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialisasi melalui pemberian subsidi dan intensif (Arsyad, 1999 : 188 ).B. Metode Analisi Shift Share Teknik analisis ini adalah teknik analisis kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administrative yang lebih tinggi sebagai pembanding. Dalam teknik ini terdapat 3 komponen: Pertama, pertumbuhan ekonomi referensi propinsi atau nasional yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian daerah. Kedua, pergeseran proporsional, yang menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di referensi propinsi atau nasional. Ketiga, pergeseran diferensial yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah dengan perekonomian yang dijadikan referensi. 20 21. Ketiga hubungan komponen tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut Shift Share Analysis (SSA) SSA = (Xtt(1) /Xtt(0) – 1) + (Xtj(1) /Xtj(0) – Xtt(1) /Xtt(0) ) + (Xij(1) /Xij(0) – Xtj(1) /Xtj(0)) a b c Keterangan : SSA = Shift Share Analysis a = komponen share (menyatakan laju pertumbuhan total wilayah pada dua titik waktu yang menunjuk-kan dinamika) b = komponen proportional shift (menyatakan pertum- buhan total aktivitas tertentu secara relatif dibandingkan dengan pertumbuhan secara umum dalam total wilayah yang menunjukkan dinamika sektor/aktivitas total dalam wilayah c = komponen differential shift (menjelaskan bagaimana daya kompetisi suatu aktivitas tertentu dibandingkan dengan total sektor atau aktivitas dalam wilayah. Komponen ini menggambarkan dinamika (keung-gulan atau ketidakunggulan) suatu sektor atau aktivitas tertentu di sub wilayah tertentu terhadap aktivitas tersebut di wilayah lain. Xij(1) = jumlah tenaga kerja dari sektor produksi j di wilayah kabupaten ke-i pada tahun akhir Xij(0) = jumlah tenaga kerja dari sektor produksi j di wilayah Kabupaten ke-i pada tahun awal Xtj(1) = jumlah tenaga kerja total dari sektor produksi j di wilayah Provinsi pada tahun akhir Xtj(0 )= jumlah tenaga kerja total dari sektor produksi j di wilayah Provinsi pada tahun awal 21 22. Xtt(1) = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor produksi di wilayah Provinsi pada tahun akhir Xtt(0) = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor produksi di wilayah Provinsi pada tahun awal.C. Metode Analysis Location Quotient ( L Q ) Pada dasarnya metode ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan sektor di daerah yang diamati dengan kemampuan sektor yang sama di daerah yang lebih luas (tingkat nasional). Variabel yang digunakan dalam analisis ini berupa nilai tambah serta jumlah tenaga kerja. Adapun dalam analisis ini dicoba memahami Location Quotient (LQ) dengan menggunakan nilai tambah bruto sebagai variabel yang ada dalam PDRB menurut harga konstan. Secara matematis Location Quotient (LQ) dirumuskan sebagai berikut LQ = Xij/Xit Xtj/Xtt Keterangan : LQ = Location Quotient Xij = jumlah tenaga kerja dari sektor produksi j di wilayah kabupaten ke-i
  • 12. Xit = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor produksi di wilayah kabupaten ke-i Xtj = jumlah tenaga kerja total dari sektor produksi j di wilayah Provinsi Xtt = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor produksi di wilayah Provinsi LQ < 1 berarti sektor yang bersangkutan produksinya belum dapat memenuhi kebutuhan daerah sendiri, disebabkan oleh kurangnya peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah karena tidak mempunyai keunggulan komparatif dan dikategorikan sektor non basis. LQ > 1 atau LQ = 1 Berarti sektor yang bersangkutan produksinya sudah dapat memenuhi kebutuhan daerah tersebut bahkan mengekspor. Oleh karena itu daerah 22 23. tersebut diakatakan mempunyai keunggulan komparatif di sektor tersebut dan dikatakan sebagai sektor basis. (http://diligib.uns.ac.id/upload/dokumen)D. Employment Surplus Index (ESI) ESIa = Xij – (Xit/Xtt)Xtj (Keterangan : ESIa = ESI model absolut) ESIr = [Xij – (Xit/Xtt) Xtj] / Xit x 100 % (Keterangan : ESIr = ESI model relatif) Keterangan: Xij = jumlah tenaga kerja dari sektor produksi j di wilayah Kabupaten ke-i Xit = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor produksi di wilayah Kabupaten ke-i Xtj = jumlah tenaga kerja total dari sektor produksi j di wilayah Provinsi Xtt = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor produksi di wilayah ProvinsiE. Otonomi Daerah 1. Hakekat Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ( UU No.32 Tahun 2004) 2. Pelaksanaan Otonomi daaerah Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing- masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi 23 24. dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undanganCARA PENELITIAN 1. Bahan atau Materi Penelitian Materi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Produk Domestik Regional Bruto tahun 2006-2009 dan data ketenaga kerjaan pada Kabupaten Kulon Progo. Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan Pendekatan Shift Share, Employement Surplus Index, dan Loqatiouent Quotion 2. Alat Alat bantu yang digunakan untuk menganalisis data penelitian adalah software Microsoft Exel. Software ini digunakan untuk menganalisa data statistik agar dapat diolah, ditampilkan, sehingga dapat menyajikan suatu informasi sesuai yang diharapkan pengguna. 3. Prosedur Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data-data Produk Domestik Regional Bruto dan data ketenaga kerjaan Kabupaten Kulon Progo, pengolahan data nya untuk mencari sektor-sektor potensial dilakukan dengan membandingkan PDRB kabupaten tersebut dengan PDRB Propinsi Yogyakarta. Data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan analisis Shift Share, LQ, dan Employment Surplus Index. Setelah data-data tersebut dianalisis maka akan menghasilkan suatu kesimpulan yaitu sektor-sektor unggulan dari kedua Kabupaten tersebut. 4. Analisis Hasil Untuk mengetahui hasil penelitian potensi ekonomi Kabupaten Kulon Progo peneliti menggunakan analisis data kuantitatif dan kulalitatif. Analisis data Kualitatif adalah proses yang meliputi mencatat, mengorganisasikan, mengelompokkan dan mensintesiskan data dan selanjutnya memaknai setiap kategori data, mencari dan menemukan pola, hubungan hubungan dan memaparkan temuan- temuan dalam bentuk 24
  • 13. 25. deskripsi naratif, bagan, flow chart, matriks maupun gambar-gambar yang bisa dimengerti dan pahami oleh orang lain. Analisis Data kuantitatif adalah proses menghitung data yang ada menggunakan rumus atau metode analisis yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. JADWAL PENELITIAN Bulan Ke Tahap Kegiatan 1 2 3 4 5 6Persiapan 1. Pengumpulan dataPelaksanaan 1. Pengolahan data 2. Analisis data 3. Pengambilan kesimpulan dan hasil penelitianPenyelesaian 1. Penyusunan laporan draf 2. Penyusunan laporan akhir 25 26. PERSONALIA PENELITIAN 1. Peneliti I a. Nama Lengkap : Dra. Ike Yuli Andjani b. NIP : 19650716 199003 2 001 c. Pangkat/Golongan : III/b d. Jabatan Sekarang : Asisten Ahli e. Tempat penelitian/alamat : Kabupaten Kulon Progo f. Waktu yang disediakan : 2 jam/ hari 2. Peneliti II a. Nama Lengkap : Adi Irawan b. NIP :- c. Pangkat/Golongan :- d. Jabatan Sekarang :- e. Tempat Penelitian/alamat : Kabupaten Kulon Progo f. Waktu yang disediakan : 2 jam/hari 3. Pembantu Peneliti : 1 orang 26 27. DAFTAR PUSTAKABadan Pusat Statistik Provinsi Yogyakarta. 2010. Jogjs dalam Angka 2010. BPS: Provinsi DIYBadan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. 2010. Kulon Progo dalam Angka 2010. BPS: Kulon Progo.Lincolin Arsyad. 1993. Pengantar Perencanaan Ekonomi. PT. Media Widya Mandala: Yogyakarta.Lincolin Arsyad. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE UGM: Yogyakarta.Hendra Esmara. 1985. Memelihara Momentum Pembangunan. Gramedia: Jakarta 27