GRRH

1. MATA KULIAH DOSEN PENGAMPU
Administrasi Pemerintahan Daerah Mashuri, MA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Disusun Oleh :
Kelompok 7
Irval 11970513468
Kevin Delfha Afhandi 11970514675
Rapita Fitriani 11970520574
Ulfa Ifnita Sari 11970524782
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022

2. i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena dengan rahmat,
dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan makalah “Administrasi Pemerintahan
Daerah” dengan materi “Perencanaan Pembangunan” ini sebatas pengetahuan dan
kemampuan yang dimiliki dan sumber referensi yang kami dapati.
Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah
wawasan serta pemahaman didalam mata kuliah ini. Kami juga menyadari
sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari
apa yang kami harapkan. Untuk itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan
demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang
sempurna.
Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang
membacanya. Sekiranya makalah yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami
sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila
terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan
saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.
Pekanbaru, 22 November 2022
Penulis

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................i
DAFTAR ISI.........................................................................................................................ii
BAB I.....................................................................................................................................1
PENDAHULUAN ...............................................................................................................1
A. Latar Belakang...........................................................................................................1
B. Rumusan Masalah......................................................................................................2
C. Tujuan .......................................................................................................................2
BAB II ...................................................................................................................................3
PEMBAHASAN...................................................................................................................3
A. Pengertian Perencanaan Pembangunan .....................................................................3
B. Perencanaan Pembangunan........................................................................................5
C. Sistem Perencanaan Pembangunan............................................................................7
D. Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah................................................8
BAB III..................................................................................................................................10
PENUTUP.............................................................................................................................10
A. Kesimpulan ................................................................................................................11
DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................................12

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Didalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintaah Daerah memerlukan
perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan
yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka
terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan
data sampai tingkat Kabupaten/ Kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang
diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Struktur
perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya berdasarkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan),
sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan
wilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencana pembangunan daerah, yaitu Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.
Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang SPPN, mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Panjang yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun yang berisi tentang visi, misi dan
arah pembangunan daerah. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun, yang memuat
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD
dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya RPJM Daerah
dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

5. 2
Pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam
jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Untuk mencapai
keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus
diperhatikan, di antaranya adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi
masyarakat yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat secara utuh dalam semua proses
pembangunan yang diawali dari proses perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat
mengenai kondisi dan kebutuhannya.(Ashari, 2015)
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa pengertian Perencanaan Pembangunan ?
2. Bagaimana Perencanaan Pembangunan ?
3. Bagaimana Sistem Perencanaan Pembangunan ?
4. Bagaimana Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah ?
1.3 Tujuan
1. Untuk pengertian Perencanaan Pembangunan
2. Untuk mengetahui Bagaimana Perencanaan Pembangunan
3. Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Perencanaan Pembangunan
4. Untuk mengetahui Bagaimana Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah
Daerah

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Perencanaan Perencanaan Pembangunan
Perencanaan ialah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk
dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang
ditetapkan. Beberapa ahli memberikan pengertian perencanaan. Menurut Bintoro
Tjokroaminoto, perencanaan ialah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara
sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan pada
hakekatnya adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan)
mengenai sasaran dan caracara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang
guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil
pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Proses
ialah hubungan tiga kegiatan yang berurutan, yaitu menilai situasi dan kondisi saat ini,
merumuskan dan menciptakan situasi dan kondisi yang diinginkan (yang akan
datang), dan menentukan apa saja yang diperlukan untuk mencapai keadaan yang
diinginkan.(Kawengian, n.d.)
Menurut Waterston perencanaan adalah usaha yang sadar, terorganisasi, dan
terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif
untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi sebenarnya makna perencanaan sangat
tergantung pada paradigma yang dianut. Dikutip dari Hadi, menurut Davidoff, et al
(2005: 19) bahwa dari perspektif paradigma rasional memberikan batasan tentang
perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan masa depan melalui suatu urutan
pilihan. Kemudian menurut Dror dalam Hadi (2005) perencanaan merupakan suatu
proses untuk mempersiapkan seperangkat keputusan untuk melakukan tindakan masa
depan. Sedangkan menurut Fridman dalam Hadi (2005), perencanaan merupakan
suatu strategi untuk pengambilan keputusan sebelumnya sebagai suatu aktivitas
tentang keputusan dan implementasi. Dari beberapa definisi tersebut jelas bahwa
perencanaan dapat dilihat sebagai bentuk strategi yang diterapkan untuk organisasi
publik maupun privat.
Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan
Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Siagian (1994) memberikan pengertian
tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan

7. 4
per-ubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan
pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”.
Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system
sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi,
kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994).
Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya
pemikiran yang mengidentikkan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan
dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi.
Seluruh pemikiran ter-sebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana
pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara kese-
luruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut
mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar
belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula,
meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan
Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).
Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan
(progress), pertumbuhan dan diversifikasi. Secara sederhana pembangunan sering
diartikan seba-gai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik.
Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkat-an dari keadaan
semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsi-kan bahwa pembangunan adalah juga
pertumbuhan. Seiring de-ngan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan
adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk
dapat membedakan keduanya tanpa harus memisah-kan secara tegas batasannya,
Siagian (1983) dalam bukunya Admi-nistrasi Pembangunan mengemukakan,
“Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan
bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan
pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemam-puan suatu kelompok
untuk terus berkembang, baik secara kuali-tatif maupun kuantitatif dan merupakan
sesuatu yang mutlak ha-rus terjadi dalam pembangunan.”
Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:6) mengemukakan bahwa
perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan.
Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan
pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu
perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan)

8. 5
dan aplikatif (dapat diterapkan),serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis
dalam arti tidak perlu terlalu mengatur, penting, mendesak dan mampu menyentuh
kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik
internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta rill di lapangan. . Menurut
Suryo Sakti Hadiwijoyo (2012:7) bahwa Teori Perencanaan yang ideal adalah yang
tidak hanya mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat tetapi
juga mampu memadukan berbagai kepentingan yang terlibat. Perencanaan
pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau
keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan faktafakta yang akan
digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas
kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan
spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.
2.2 Perencanaan Pembangunan
Konsep dasar perencanaan adalah rasionalitas, ialah cara berpikir ilmiah dalam
menyelesaikan problem dengan cara sistematis dan menyediakan berbagai alternatif
solusi guna memperoleh tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu perencanaan sangat
dipengaruhi oleh karakter masyarakat dalam mengembangkan budaya ilmiah dalam
menyelesaikan Tugas Filsafat dan Teori Perencanaan Pembangunan 2 permasalahan
yang dihadapinya. Hal ini cukup beralasan karena perencanaan juga berkaitan dengan
pengambilan keputusan (decision maker), sedangkan kualitas hasil pengambilan
keputusan berkorelasi dengan pengetahuan (knowledge), pengalaman (experience),
informasi berupa data yang dikumpulkan oleh pengambil keputusan (ekskutor). Untuk
lebih jelasnya dapat di lihat kembali pada kurva/grafik spatial data dan decesion.
Disisi lain Campbell dan Fainstain (1999:1) menyatakan bahwa dalam
pembangunan Kota atau daerah dipengaruhi sistem ekonomi kapitalis atau
demokratis. Dalam konteks tersebut maka pada prakteknya perencanaan tidak dapat
dipisahkan dengan suasana politik kota atau daerah sebab keputusan-keputusan publik
mempengaruhi kepentingan-kepentingan lokal. Hal ini menjadi relevan apabila
kekuasaan mempengaruhi perencanaan. Ketika perencanaan telah dipengaruhi oleh
sistem politik suatu kota atau daerah sebagaiman pernyataan di atas, maka sebenarnya
yang terjadi adalah wilayah rasional yang menjadi dasar dalam perencanaan telah
kehilangan independensinya.
Selanjutnya perencanaan akan menjadi tidak efektif dan efesien, bersifat
mendua antara idealisme “kepakaran seorang perencana” atau mengikuti selera atau

9. 6
kemauan-kemauan, sehingga berimplikasi pada kualitas perencanaan dalam
pencapaian goal (tujuan) dan objektif (sasaran) yang dituju. Disamping itu karena
perencanaan merupakan pekerjaan yang menyangkut wilayah publik maka komitmen
seluruh pemangku kepentingan (stake holder) yang terlibat sangat dibutuhkan
sehingga hasil perencanaan dapat dibuktikan dan dirasakan manfaatnya.
Menghadapi realitas kehidupan yang menunjukkan adanya kesenjangan
kesejahteraan mengakibatkan adanya pekerjaan berat kepada para ahli pembangunan
termasuk di dalamnya para pembuat kebijakan. Ini dimaksudkan untuk mengatasi
berbagai persoalan yang muncul akibat kesenjangan kesejahteraan, perlu dilakukan
upaya pembangunan yang terencana. Upaya pembangunan yang terencana dapat
dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi
berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat
mutlak dilakukannya usaha pembangunan.
Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Namun tidak semua
rencana merupakan perencanaan pembangunan Terkait dengan kebijaksanaan
pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan (agent of
development), ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi
public untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah
wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan
yang dimiliki oleh wilayah tersebut.
5 Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian
tujuan pembangunan tertentu. Adapun ciri dimaksud antara lain:
1. Perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan
ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif.
2. Ada upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
3. Berisi upaya melakukan struktur perekonomian
4. Mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja.
5. Adanya pemerataan pembangunan.
Dalam prakteknya pelaksanaan pembangunaan akan menemui hambatan baik
dari sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi obyek pembangunan maupun dari sisi
luar semua itu. Lebih rinci alasan diperlukannya perencanaan dalam proses
pembangunan sebagai berikut: 1. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan
memberikan perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat. 2. Perencanaan

10. 7
merupakan tahap yang penting apabila dilihat dari dampak pembangunan yang akan
muncul setelah proses pembangunan selesai. 3. Proses pembangunan yang dilakukan
tentu saja memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan, biaya serta ruang lingkup
pelaksanaannya. 4. Perencanaan juga dapat berperan sebagai tolok ukur keberhasilan
pelaksanaan pembangunan sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat
dimonitor oleh pihakpihak terkait tanpa terkecuali masyarakat. Perencanaan yang baik
seperti sebuah perjalanan yang sudah melewati separo jalan, karena sisanya hanyalah
tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Apabila dalam pelaksanaannya konsisten,
pengendalian yang efektif, dan faktor-faktor pengganggu sedikit atau tidak memberi
pembiasan pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal
menanti waktu untuk mencapai tujuan. 6 Negara besar sekalipun tetap menghadapi
berbagai masalah pembangunan yang bertahap harus diselesaikan. Ada berbagai
alasan sebagai pendorong untuk melakukan perencanaan seperti menonjolnya
kemiskinan, adanya perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, sistem
ekonomi pasar dan adanya tujuan tertentu yang ditetapkan. Jadi Perencanaan
pembangunan menjadi prioritas utama. dalam pembanguna itu sendiri.
2.3 Sistem Perencanaan Pembangunan
Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 telah memberikan pengaruh pada
pergeseran nilai, pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Perubahan nilai yang
terjadi setelah reformasi meliputi pergeseran dari sentralistik menjadi desentralistik,
dari pendekatan top down menjadi bottom up sudah jelas dampak langsungnya adalah
diberikannya kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus rumah
tangganya sendiri. Kewenangan tersebut dijamin dengan lahirnya Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang diikuti oleh Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Selanjutnya kedua Undang-undang tersebut disempurnakan menjadi Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti Undang-Undang
Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka substansi dan esensi dari sistem
perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah menjadi semakin perlu
untuk dimantapkan dan disempurnakan, guna lebih menjamin penyelenggaraan

11. 8
pembangunan di pusat dan daerah yang lebih berhasil guna dan berdayaguna.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap
perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang 8 perencanaan jangka panjang (25 tahun),
jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Setiap
daerah (propinsi/kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Undang-Undang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga dinyatakan bahwa rencana
pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan
presiden/kepala daerah pada saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional/Daerah, yang penyusunannya dengan mengacu pada dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah.
2.4 Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Daerah
Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah
merupakan pemerintah yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan
kedudukan yang strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayanan
publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan
ketenteraman bagi masyarakat. Sebab perencanaan pembangunan daerah adalah suatu
kegiatan untuk dilakasanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari tahapan-
tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen
didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber-daya-sumber daya yang
ada dengan tujuannya untuk menigkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya
dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu.
Riyadi & Bratakusamah (2004: 8) Dalam pengertian ini pemerintah daerah sebagai
peran perencana untuk mendesain dan membentuk intreaksi dalam suatu proses
menuju sasaran yang ingin dicapai. Dengan ini pemerintah harus berperan utama
dengan tugas pokok dan fungsinya pemerintah daerah dan menyesuaikan dengan
fungsi visi, misi, sasaran dan tujuan yang terapkan. Sedangkan berkaitan dengan
pengertian ini maka, Soemendar (1985:1) dalam (Sayafiie 2011:8) bahwa, pemerintah
sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti
memperhatikan ketenteraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta
pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh

12. 9
lingkungan, pengaturanpengaturan, komonikasi peran serta seluruh lapisan
masyarakat dan legitimasi. sebagian dari fungsi utama pemerintahan daerah yang
terutama adalah memperbaiki dan menyelesaikan tuntutan/aspirasi masyarakat.
Ndraha (1987 : 110) menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam
pembangunan masyarakat amat luas, berawal dari hal yang bersifat pelayanan
operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual dengan ini peran
pemerintah akan mempunyai wewenang dan kemampuan seseorang tersendiri untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seorang pemimping, karena tuntutan dari
tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan-persoalan
dilingkungan masyarakat maupun pemerintah. Rasyid (2000 : 48) menyampaikan
bahwa pelaksanaan pemerintahan yang baik selalu berpatokan pada tugas pokok dan
fungsi yang diatur oleh peraturan yang ditentukan dan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya tergantung pihak pemimpinnya sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang harus
dilaksanakan / dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu : pelayanan (service),
pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).” dalam hubungan
tersebut menegaskan bahwa, pelayanan yang baik akan membuahkan keadilan bagi
masyarakat bangsa dan negara, sedangkan pemberdayaan adalah mendorong
kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan
kemakmuran dalam masyarakat.
Pemerintah daerah berperan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
dan pemerintah daerah melakukan perencanaan, pelaksanaan pembangunan secara
fisik maupun non fisik oleh pemerintah daerah sendiri tetapi masih menghadapi
kendala dan permasalahan yaitu:
a. Program perencanaan yang dirumuskan oleh komonitas masyarakat dan pemimpin
lokal dalam bentuk dokumen rencana yang diajukan kepada pemerintah pusat melalui
kementerian dalam negeri kadang ditolak (pending). Karena mereka selalu berpatokan
kepada APBN.
b. Pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri melakukan menyeleksi
dokumen rencan yang diajukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah untuk
memimilih programprogram tertentu saja untuk mengesahakan ini adalah menjadi
slah satu masalah bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
c. Kementerian dalam negeri pusat mengusulkan proposal untuk anggaran pendapatan
belanja negara (APBN) tidak berdasarkan pada kondisi dan situasi riil yang ada di

13. 10
daerah, sehingga pencairan dana APBN tidak mencukupi pada proposal proyek yang
disampaikan oleh pemerintahan daerah.
d. Faktor pengahambat secara umum dalam perencanaan pembangunan akibatnya
kebanyakan kegiatan pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan aspirsai dan
keinginan masyarakat di daerah sehingga pemanfaatan dari hasil pembangunan oleh
masyarakat menjadi tidak maksimal. Bahkan banyak pula masyarakat yang kecewa
karena apa yang dibangun oleh pemerintah ternyata tidak berkaitan sama sekali
dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.(Soares et al., 2015)

14. 11
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Didalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintaah Daerah memerlukan
perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap
pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan
bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator
yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/ Kota. Data dan
indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan
perencanaan yang telah ditetapkan. Menghadapi realitas kehidupan yang
menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan mengakibatkan adanya pekerjaan
berat kepada para ahli pembangunan termasuk di dalamnya para pembuat kebijakan.
Ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat
kesenjangan kesejahteraan, perlu dilakukan upaya pembangunan yang terencana.
Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan
pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai
dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha
pembangunan.

15. 12
DAFTAR PUSTAKA
Ashari, M. W. & H. (2015). ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI
KABUPATEN LOMBOK UTARA ( STUDI KASUS PERENCANAAN PARTISIPATIF
TAHUN 2009-2013 ) ( An Analysis of Regional Development Planning in North Lombok
Regency : A Case Study of Participatory Planning from 2009-2013 ).
Kawengian, F. P. (n.d.). PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA DI
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.
Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). PERANAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. Jurnal Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik, 4(2), 231–236.