OPTIMASI PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL

TUGAS DAN FUNGSI LITBANG
01
02
Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup
urusan Pemerintahan Daerah yang
menghasilkan rekomendasi kebijakan yang
dapat diimplementasikan kedalam Perencanaan
Pembangunan Daerah.
PELAKSANAAN PENELITIAN
Penguatan penerapan inovasi daerah oleh setiap
Perangkat Daerah yang dapat meningkatkan kinerja
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
PENGUATAN INOVASI DAERAH

5 © 2018 Adventure – Presentation template
TRANSFORMASI LITBANG MENJADI
BRIDA
PERPRES NO. 78 Tahun
2021 Tentang Badan Riset
dan Inovasi Nasional
DASAR HUKUM TUGAS BRIDA
FUNGSI BRIDA
BRIDA adalah Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian dan Penerapan serta Invensi dan
Inovasi yang terintegrasi di daerah".
Surat Sekretaris Jenderal Menteri
Dalam Negeri No : 120/5434/SJ/
tanggal 12 September 2022
1
2
a. Brida dapat berdiri sendiri atau digabung
dengan Bappeda dengan nama nomenklatur
(Bapperida) tetap mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan
sumberdaya aparatur
b. Pembentukan Brida dilaksanakan melalui
pertimbangan BRIN
BRIDA tidak lagi hanya sebagai Perangkat Daerah
yang memiliki fungsi penunjang urusan penelitian
dan pengembangan di internal Pemda, melainkan
meluas menjadi Perangkat Daerah yang memiliki
tugas dan fungsi menunjang pelaksanaan riset dan
inovasi, tidak saja di lingkungan Pemda melainkan
juga semua riset (penelitian, pengembangan,
pengkajian dan penerapan), serta invensi dan
inovasi di Daerah. Pengintegrasian kegiatan riset
dalam satu pintu.
1. Penguatan ekosistem riset dan inovasi di Daerah
2. Menjadi sumber Sciece Based Policy di daerah
(menjadi penyedia rekomendasi kebijakan yang
berbasis riset dan kajian ilmiah/hulu dari segala
kebijakan di Pemerintah Daerah).

PENENTUAN PRIORITAS PENELITIAN
Atas usulan Perangkat Daerah yang selanjutnya dilakukan skoring oleh
Bidang Litbang untuk menentukan peringkat prioritas berdasarkan
keterkaitan dengan beberapa indikator, antara lain:
1
a) RPJPD dan RPJMD Kota Probolinggo;
b) Tema, Prioritas Dan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD;
c) Menyangkut kebutuhan penyelesaian Isu-Isu Strategis Daerah;
d) Melibatkan urusan lintas OPD;
e) Menjadi Mandatory Pusat maupun Provinsi.
PELAKSANAAN PENELITIAN
I. Pelaksana Kajian:
a) Penyedia;
b) Swakelola;
II. Sumber data dan rekomendasi penelitian dikoordinasikan dengan
perangkat daerah terkait.
2
EVALUASI TERHADAP TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PENELITIAN/PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN
3
KEGIATA
N
PENELITA
N

Hasil-Hasil
Penelitian/Kajian
Strategis Daerah
Kota Probolinggo
1. Kajian Pengembangan Kota sebagai City of
Logistic untuk mendukung pelabuhan;
2. Kajian Strategi Pemulihan Ekonomi dan
Reformasi Sosial Akibat Dampak Bencana
Pandemi Covid-19.
2021
2022
1. Kajian Penataan dan Pengembangan Kawasan
Pantai Permata Kota Probolinggo;
2. Kajian Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Adaptasi
Dampak Perubahan Iklim Kota Probolinggo
Tahun 2020-2030;
3. Kajian Kebutuhan dan Penyediaan Lahan
Pemakaman di Kota Probolinggo;
4. Kajian Dampak Penyebaran Penyakit Mulut dan
Kuku (PMK) pada Hewan Ternak di Kota
Probolinggo.

Pelaksana- LPPM Universitas
Brawijaya Malang
KAJIAN PENGEMBANGAN KOTA
PROBOLINGGO SEBAGAI CITY
OF LOGISTIC UNTUK
MENDUKUNG PELABUHAN
2021

Dengan adanya Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tahun 2020-
2040, yaitu Rencana Pengembangan Pelabuhan Probolinggo
sebagai Pelabuhan peti kemas internasional dan Pelabuhan
bongkar muat barang. Pelabuhan Probolinggo merupakan lokasi
yang strategis sebagai back-up Pelabuhan Tanjung Perak.
Secara geografis, Probolinggo memiliki potensi yang besar
sebagai pintu gerbang dari wilayah-wilayah hinterland-nya.
Sehingga Pemerintah Kota Probolinggo mengambil peluang
dan peran dengan mewujudkan konsep city of logistic, yaitu
Pemerintah Kota memberikan dukungan penyediaan sarana dan
prasarana pendukung aktivitas Pelabuhan serta jasa layanan
Pelabuhan lainnya/sistem logistik perkotaan.
LATARBELAKANG
Mempersiapkan konsep pengelolaan
sistem distribusi logistik skala Kota.
Tujuan
2021
PROBOLINGGO SEBAGAI CITY OF
LOGISTIC UNTUK MENDUKUNG
PELABUHAN
Pelaksana- LPPM Universitas Brawijaya
Malang

KESIMPULA
N
Rencana pengembangan Pelabuhan sebagai city of logistic
meliputi:
Penyediaan sarana pendukung, antara lain:
- Fasilitas penampungan dan pengolahan
limbah,
- Peralatan bongkar muat,
- Pemadam kebakaran,
- Fasilitas umum dan sosial;
- Fasilitas terminal tipe C;
- Fasilitas parkir angkutan barang;
- Fasilitas Pergudangan;
- Fasilitas Cold Storage;
Penyediaan prasana pendukung, antara lain:
- Infrastruktur Jalan;
- Reaktivasi rel kereta api (Pelabuhan-Stasiun);
- Air Bersih;
- Gas;
- Drainase;
- Sistem Persampahan
Pengembangan sistem distribusi logistik,
antara lain:
- Pengaturan jalur angkutan barang
antar kota dan dalam kota
- Gudang
- Pengembangan teknologi angkutan
barang
Pengembangan jasa usaha:
- Penginapan
- Perbelanjaan
- Kerjasama penyediaan angkutan barang
dan cold storage
1
2
3
4
9
Pembuatan Regulasi pendirian BUMD
(Perseroda Handal Brilian Bayuangga)
5

REKOMENDASI DAN HASIL TINDAK
LANJUT
NO. REKOMENDASI Hasil Tindak Lanjut Progress Implementasi
Belum Sudah
1. Penambahan fasilitas penampungan dan
pengolahan limbah serta pembangunan
fasilitas tempat penampungan sampah terpadu
(TPST) Pelabuhan
V Telah dilakukan oleh DLH Kota Probolinggo
berupa pengadaan mobil dump truck untuk
menambah layanan pengangkutan sampah
2. Pembangunan Gudang tempat penimbunan
logistik sementara
V Sedang diupayakan permohonan dana pada pusat
untuk pembangunan pergudangan di luar oleh
DKUMP
3. Pembangunan Gudang industry bahan baku V
4. Penyediaan fasilitasi instalasi listrik (PJU)
dan air
V Telah dilakukan pemasangan instalasi PDAM
sampai gerbang Pelabuhan baru oleh PDAM
5. Persewaan jasa angkutan barang V Belum dilakukan karena masih proses regulasi
pendirian BUMD (Perseroda handal brillian
bayuangga) oleh bagian perekonomian
6. Perbaikan jalan penghubung antar Kota V Telah dilakukan pengkerjaan konstruksi
peningkatan jalan lingkar utara oleh Balai Besar
Pelaksana Jalan Nasional VIII Jatim

LANJUT
Belum Sudah
7. Pelebaran jalan menuju Pelabuhan
Probolinggo
V Sedang dilakukan secara bertahap oleh Balai Besar
Pelaksana Jalan Nasional VIII Jatim
Reaktivasi dan relokasi permukiman terdampak rel
sedang proses pendataan dan peninjauan lapangan
oleh Kementrian Perhubungan
8. Pembangunan rel kereta api V
9. Relokasi permukiman warga terdampak rel V
10. Pembangunan IPAL B3, Non B3, dan
pemilahan sampah pelabuhan
V Dilakukan oleh Pihak Internal Pelabuhan
11. Pemanfaatan jalur khusus angkutan barang V Jalur angkutan barang telah dimanfaatan oleh
pengguna angkutan barang karena telah ada rambu-
rambu larangan yang telah dipasang oleh Dinas
Perhubungan bagi angkutan berat sebagai larangan
masuk jalur dalam kota

LANJUT
Belum Sudah
12. Pembangunan gudang di Kawasan industri V Pergudangan yang dikelola oleh swasta telah mulai
tumbuh sedangkan pembangunan Kawasan
pergudangan oleh Pemerintah Kota masih
menunggu dana dari Pusat
13. Penyediaan Information and Communication
Technology (ICT) untuk distribusi angkutan
baran
V Belum ada pengoperasian Pelabuhan yang lebih
kompleks
14. Penyediaan Intelligent Transport System
(ITS)
V
15. Penyediaan guest house / penginapan V Telah banyak pengelolaan guest house / penginapan
oleh swasta
16. Penyediaan tenda PKL di Kawasan
Pelabuhan
V Telah ada penyediaan PKL di Kawasan Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP) Mayangan oleh DKUMP
17. Pembuatan regulasi terkait pembentukan
Perseroda
V Telah dilaksanakannya pembuatan kajian
pembentukan BUMD Perseroda Handal Brilian
Bayuangga dan sedang proses persetujuan
Kemendagri.

Brawijaya Malang
OF LOGISTIC UNTUK
MENDUKUNG PELABUHAN
2021
Brawijaya Malang
KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN
EKONOMI DAN REFORMASI
SOSIAL AKIBAT DAMPAK
BENCANA PANDEMI COVID-19
2021

Dengan adanya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia
termasuk di Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 yang
menyebabkan dampak ekonomi (Peningkatan pengangguran
akibat PHK, kemiskinan, penurunan omset pelaku usaha,
penurunan daya beli masyarakat) dan sosial (Libur sekolah,
pembatasan jam kerja, kegiatan keagamaan, dan kegiatan
sosial) ditengah masyarakat. Sehingga diperlukan kebijakan
dalam pemulihan kondisi ekonomi dan sosial di Kota
Probolinggo
LATARBELAKA
NG
Untuk menyusun strategi pemerintah
Kota Probolinggo dalam mendorong
percepatan dan efektivitas pemulihan
ekonomi, serta reformasi sosial yang
terpadu dan terintegrasi dengan Rencana
Kerja Pemerintah.
Tujuan
2021
EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL
AKIBAT DAMPAK BENCANA PANDEMI
COVID-19
Malang

KESIMPULA
N
Dampak Ekonomi yang ditimbulkan akibat adanya pandemi
Covid-19 di Kota Probolinggo:
Banyak dari pelaku UMKM Kota Probolinggo yang mengalami penurunan
omset/pendapatan yang cukup tajam sekitar 50 s.d. >50.
Faktor penyebab penurunan omset/pendapatan, seperti:
a) Dibatasinya aktivitas diluar rumah seperti berbelanja ke pasar, sekolah, dan
perkantoran,
b) Daya beli masyarakat yang menurun, dan berbagai faktor lainnya
Kesiapan pelaku UMKM dalam mengimplementasikan perkembangan teknologi
yang masih rendah, khususnya bagi UMKM yang belum pernah menggunakan
bantuan teknologi dalam memasarkan produk sebelumnya. Ketidaksiapan
pelaku UMKM dalam menghadapi pergeseran paradigma ditengah-tengah
masyarakat yang mana selama pandemi COVID-19 ini lebih banyak melakukan
aktivitas ekonomi secara online, berdampak pada tingkat penjualan yang
menurun. Untuk itu penting untuk mengedukasi dan memberikan pelatihan
kepada UMKM terkait penggunaan platform online baik sosial media maupun
marketplace
1
2

KESIMPULA
N
Dampak Ekonomi yang ditimbulkan akibat adanya pandemic
Covid-19 di Kota Probolinggo:
Terjadinya kenaikan harga-harga barang pokok yang digunakan untuk memproduksi
produk, yang secara langsung membuat pelaku UMKM membatasi dan/atau
mengurangi jumlah produk serta menaikkan harga jual ke konsumen
Terkait dengan kelangsungan usaha selama pandemi, tidak sedikit UMKM di Kota
Probolinggo yang memutuskan untuk menutup sementara aktivitas usahanya sampai
keadaan sosial ekonomi membaik, dimana ditutupnya aktivitas usaha tersebut
memberikan dampak negatif lainnya yakni terjadinya pemutusan hubungan kerja
(PHK) yang dialami oleh para karyawan
3
4

KESIMPULA
N
Dampak Sosial yang ditimbulkan akibat adanya pandemi Covid-19 di
Kota Probolinggo:
Pada anak-anak seperti siswa atau mahasiswa, mulai kesulitan ketika melakukan
sekolah online, kesulitan dalam mengerjakan atau mengakses tugas, dan kesulitan
untuk berkumpul atau bermain bersama teman
Bagi para orangtua atau masyarakat lainnya, dimana dampak sosial yang
dirasakan seperti tingkat perceraian yang tinggi, tingkat pengangguran yang juga
melonjak tinggi, kekerasan pada wanita dan tingkat kriminalitas yang meningkat,
serta perubahan pola interaksi antar warga masyarakat
Pada kultur atau kebudayaan masyarakat Kota Probolinggo pun mengalami
perubahan, seperti pengurangan kegiatan bahkan pembatalan kegiatan masyarakat,
ibadah berjamaah di tempat ibadah umum, tingkat sosialisasi masyarakat secara
langsung yang semakin berkurang, media komunikasi berubah, hingga beberapa
kondisi baru seperti kepanikan dan tingkat stress yang jadi lebih tinggi
1
2
3

REKOMENDASI DAN HASIL TINDAK LANJUT (ASPEK EKONOMI)
NO REKOMENDASI Hasil Tindak Lanjut Progress Implementasi
Belum Sudah
1. Pembentukan dan pengembangan
pusat data (database) UMKM
V Telah dilakukan pembentukan dan pengembangan pusat data
(database) UMKM oleh DKUMP
2. Integrasi UMKM pada Marketplace
(Cari Jagoan)
V DKPP telah membuat bimtek marketplace (jatim bejo) bagi
penyedia jasa makanan dan minuman (catering) untuk
memfasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam
pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta
desain dan teknologi
3. Sosialisasi regulasi industri kreatif
dan industry pendukung penciptaan
nilai kreatif
V Perwali Kota Probolinggo No. 80 Tahun 2018 tentang Rencana
Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kreatif
4. Tersedianya ruang dan dukungan
bagi pengembangan UMKM
dan/atau industry kreatif serta
kegiatan sosial lain dalam bentuk
Rumah Kreatif UMKM
V Telah adanya Dekranasda di Alun-Alun Kota Probolinggo

Belum Sudah
5. Program revitalisasi dan improvisasi
pasar rakyat
V Program revitalisasi dan improvisasi yang telah dilakukan oleh
DKUMP, antara lain:
a. Pembangunan gudang dan kamar mandi di Pasar Kedungasem
b. Pembangunan kamar mandi dan TPS di Pasar Umbul
c. Pembangunan tandon air dan TPS di Pasar Bremi
d. Pembangunan Los Pasar di Pasar Gotong Royong dan Pasar
Wonoasil
e. Pemeliharaan atap dan talang air Pasar Baru
f. Pembangunan dan pemeliharaan tempat PKL di Jalan Brantas
g. Pengadaan meja kursi PKL
h. Pembangunan tempat penampungan sementara pedagang
Pasar Randupangger
i. Pengadaan meja set PKL
j. Pengadaan payung taman
k. Pembangunan sentra PKL dan UMKM GOR Mastrip,
Kedopok, Gor Maramis, Semeru, Supriyadi
l. Pemeliharaan Probolinggo Plaza

N
O
REKOMENDASI Hasil Tindak Lanjut Progress Implementasi
Belum Sudah
6. Monitoring kelangsungan proses
revitalisasi pasar rakyat
V Telah dilakukan monitoring kelangsungan proses rehabilitasi
pada pasar randu pangger dan 5 (lima) pasar lainnya di Kota
Probolinggo oleh DKUMP.
7. Peningkatan literasi dan inkluasi
keuangan UMKM
V Telah ada sosialisasi dengan Bank Jatim.
8. Melakukan pendamping kepada
UMKM untuk mengembangkan
model bisnis berbasis digital
melalui program inkubasi dan
akselerasi (Pahlawan UMKM)
V Telah dilakukan pendampingan kepada UMKM untuk
mengembangkan model bisnis berbasis digital melalui program
inkubasi dan akselerasi (Pahlawan UMKM).
9. Mengkampanyekan kepada
masyarakat untuk membeli produk
lokal
V Telah adanya Surat Edaran Walikota Probolinggo terkait
kampanye masyarakat untuk membeli produk lokal.
10. Mempermudah logistik, keuangan,
pemasaran melalui penggunaan
aplikasi
V Telah adanya aplikasi Jatim Bejo.

Belum Sudah
11. Meningkatkan daya saing produk
UMKM melalui sertifikasi produk
UMKM
V Telah ada upaya yang dilakukan DKUP untuk membantu
penerbitan sertifikat PIRT bagi pelaku UMKM di Kecamatan
Kademangan oleh pihak pukesmas dengan total sertifikat produk
halal sebanyak 253 UMKM.
12. Penyederhanaan prosedur perizinan
serta optimalisasi pemanfaatan
Teknologi Informasi Komunikasi
(TIK) dalam pelayanan Perijinan
V Telah adanya aplikasi OSS dari Pusat terkait perijinan.
13. Perluasan jangkauan akses wifi
gratis hingga menjangkau wilayah
pedesaan
V Telah dipasangnya wifi gratis di Kelurahan oleh Diskominfo.
14. Pembinaan terkait digitalisasi UMK
(cara membuat desain dengan
canva, cara memfoto produk dari
rumah, cara bergabung dengan
marketplace)
V Telah dilakukan pembinaan dengan menggunakan Jatim Bejo,
Shopee, dan marketplace lainnya.

Belum Sudah
15. Mengintegrasikan kebijakan terkait ekonomi
kreatif
V Telah adanya Perwali Kota Probolinggo Nomor 80
Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah
Pengembangan Ekonomi Kreatif
16. Pembinaan keterampilan tenaga kerja V Telah dilakukan pembinaan keterampilan tenaga kerja
oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
17. Mengadakan penampilan seni secara virtual V Telah diadakan penampilan seni secara virtual
(youtube, Instagram, dan facebook) yang bekerjasama
dengan Diskominfo pada beberapa events
18. Pengadaan bantuan sosial bagi pelaku seni
yang terdampak
V Telah adanya bantuan dari dinsos bagi pelaku seni yang
terdampak
19. Pemberian bunga bersubsidi serta
restrukturisasi kredit (pinjaman dan
multifinance) kepada Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) di bank atau Lembaga
pembiayaan yang lain termasuk untuk
subsidi/penundaan pajak UMKM serta
tenaga kerja
V Telah ada surat edaran terkait target realisasi KUR
20. Mengadakan kegiatan temu bisnis atau
matchmaking sebagai media pertemuan para
V Telah ada temu kemitraan antara toko ritel modern
dengan pusat oleh-oleh

REKOMENDASI DAN HASIL TINDAK LANJUT (ASPEK SOSIAL)
N
O
Belum Sudah
1. Pelaksanaan program contactless
dan cashless
V Program contactless dan cashless telah dilakukan pada beberapa
market place yang ada di Kota Probolinggo. Contohnya seperti
yang ada di dekranasda
2. Sosialisasi transisi UMKM dari
media pemasaran offline ke online
V Telah adanya sosialisasi terkait penggunaan media pemasaran
online.
3. Meningkatkan daya saing produk
UMKM melalui sertifikasi Produk
UMKM
V Telah adanya upaya membantu penerbitan sertifikat PIRT bagi
pelaku UMKM di Kecamatan Kademangan oleh

Brawijaya Malang
OF LOGISTIC UNTUK
MENDUKUNG PELABUHAN
2021
Brawijaya Malang
2021
2022
KAJIAN PENATAAN DAN
PENGEMBANGAN KAWASAN
PANTAI PERMATA KOTA
PROBOLINGGO
Brawijaya Malang

KAJIAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN PANTAI PERMATA KOTA
PROBOLINGGO
2022
Malang
LATARBELAKA
NG
Menurut kajian terdahulu mengenai kajian
konservasi Pantai Pilang ex erupsi Gunung Bromo
Kota Probolinggo tahun 2019-2028, Kota
probolinggo memiliki potensi objek wisata baru
yang dapat dikembangkan, yaitu Pantai Pilang yang
berada di Kelurahan Pilang Kecamatan
Kademangan. Erupsi Gunung Bromo pada 2010
menyebabkan terjadi perubahan ekologi di Pantai
Pilang. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan
keberadaan Pantai Permata, kajian ini menjadi
penting untuk dilakukan agar pemanfaatan potensi
Pantai Permata sebagai fungsi pariwisata, konservasi
dan ekologis dapat dimanfaatkan secara optimal, dan
sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi
covid sektor pariwisata, serta diharapkan untuk
memenuhi persyaratan perijinan permohonan hak
pengelolaan wilayah laut dan pesisir di Kawasan
Pantai Permata.
Tujua
n Menyusun delineasi dan konsep rencana tapak
penataan dan pengembangan pantai permata beserta
pembiayaannya yang memuat konsep, tema, dan
desain yang sesuai dengan kondisi eksisting dan
karakteristik Kota Probolinggo

KESIMPULA
N
Konsep Kawasan Pantai Permata Kota
Probolinggo adalah “Mangrove Park and
Sportourism”. Mangrove Park adalah panorama
pemandangan pantai dengan vegetasi alam
berupa hutan bakau dan cemara laut. Sport
Tourism adalah event-event olahraga di Kawasan
Pantai, seperti: Voli pantai, Panjat tebing, Flying
Fox, Enduro, ATR, Panah, Berkuda, dll.
1

KESIMPULA
N
2 3 Ditinjau dari konsep zonasi, terdapat 5 konsep zonasi
yang di dasarkan pada pembagian zona dan sesuai
dengan peruntukan fungsinya.
• Konsep Zona 1: Taman Bunga (Visitor Center)
dengan total kawasan 19.949,90 m2
• Konsep zona 2: River Walk dengan total kawasan
19.014,30 m2.
• Konsep zona 3: Sport Tourism dengan total
kawasan 130.658,50 m2.
• Konsep zona 4: Konservasi Mangrove dengan
total kawasan 154.768,00 m2.
• Konsep zona 5: Konservasi Mangrove dan Cemara
Laut dengan total kawasan 417.078,40 m2. Jadi,
total keseluruhan kawasan untuk dijadikan
pengembangan kawasan Pantai Permata:
741.469,10 m2 (74,1 5 Ha).
Ditinjau dari kepemilikan dan kewenangan lahan
terdapat 3 pihak yang berwenang:
1. Deliniasi wilayah daratan hingga batas garis
pantai merupakan kewenangan Pemerintah
Kota Probolinggo;
2. Kawasan Pantai hingga lautan merupakan
kewenangan dinas kelautan dan perikanan
Provinsi Jawa Timur;
3. Sepanjang sempadan sungai merupakan
kewenangan Dinas PU SDA Prov. Jatim;
4. Jalan lingkar utara merupakan kewenangan
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional,
Kementrian PUPR;
5. Kawasan tambak dan sawah merupakan lahan
milik pribadi dan sebagian milik asset Pemkot.

KESIMPULA
N
4 Ditinjau dari kebutuhan ruang, total kebutuhan ruang Rencana
Penataan dan Pengembangan Objek Wisata Pantai Permata
adalah 387.606,23 m2 (38,76 Ha), dengan rincian sebagai
berikut:
• Zona 1 kebutuhan ruang sebesar 16.365,54 m2;
• Zona 3 kebutuhan ruang sebesar 149.422,89 m2,
• Zona 5 kebutuhan ruang sebesar 83.670,00 m2.

KESIMPULA
N
5 Ditinjau dari asumsi investasi:
- Umur investasi 20 tahun maka Total asumsi investasi rencana
penataan dan pengembangan Objek Wisata Pantai Permata
adalah sebesar Rp 991.711.581.560.
- Dengan asumsi pendapatan total Rp 7.637.222.106.400, fokus
pengembangan wahana direncanakan pada tahapan
pembangunan ke 3 dan 4. Sehingga pemasukan lebih
maksimal mulai pada tahapan pembangunan ke 3. Nilai NPV
dengan discount rate 10% adalah Rp 511.941.048.923.
- Nilai IRR adalah 12,64% dan B/C Ratio 1,52 maka proyek ini
cukup prospektif terhadap perkembangan suku bunga
investasi.
- Payback period analisis investasi akan tercapai pada 13 tahun
8 bulan dari umur rencana investasi yang direncanakan
selama 20 tahun.

REKOMENDASI DAN HASIL TINDAK LANJUT
Belum Sudah
1. Perubahan garis administrasi untuk menambah luasan
daratan Kota Probolinggo dengan persetujuan BIG
V Telah proses pengajuan pada BIG
2. Pengajuan hak pakai berupa HGB kepada BPN V Setelah usulan deliniasi yang baru maka akan
diproses pengajuannya
3. Pengajuan perubahan LSD pada Zona 1 atau penerima V Dinas PUPR telah melakukan koordinasi
dengan Kementrian ATR
4. Pengajuan surat rekomendasi kelayakan Arena pada
Asosiasi IMI Provinsi Jawa Timur
V Telah dibuat proposal oleh Investor pada
Asosiasi IMI Provinsi Jawa Timur
5. Pembangunan jalan akses menuju Kawasan pantai permata V Dinas PUPR telah melakukan pembangunan
Jalan Akses menuju Kawasan Pantai Permata
6. Pemerintah Kota segera mengusulkan pada Dinas PU
Pengairan Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan
plengsengan penahan tebing Sungai Legundi (pinggir akses
jalan masuk Pantai Permata) untuk mencegah terjadinya
erosi tebing sungai dan untuk memperlebar akses jalan
utama ke Pantai Permata
V Dinas PUPR telah mengusulkan pada Dinas
PU SDA Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan
pembangunan plengsengan penahan tebing
Sungai Legundi

N
O
Belum Sudah
7. Pemerintah Kota telah memiliki Sebagian lahan yang ada
dalam pengembangan zona 1 seluas 3.250 m2, sehingga
pengadaan lahan yang belum dikuasai Pemerintah Kota
pada zona 1 dapat dilakukan pada tahap ke IV dan
selanjutnya Pemerintah Kota dapat mengajukan kepada
Pemerintah ATR perubahan LSD pada zona 1 tersebut
V Penguasaan lahan belum dilakukan
8. Pemerintah Kota segera berkoordinasi dengan Dinas
Pengairan Provinsi untuk memasang patok batas untuk
sempadan Sungai legundi di Kawasan Pantai permata yang
bertujuan untuk mengamankan lahan sempadan sungai
V
9. Menyusun langkah berikutnya yaitu Dokumen
AMDAL/UKL UPL, Dokumen DED, dan Dokumen
ANDALALIN
V

Brawijaya Malang
OF LOGISTIC UNTUK
MENDUKUNG PELABUHAN
2021
Brawijaya Malang
2021
2022
KAJIAN PENATAAN DAN
PANTAI PERMATA KOTA
PROBOLINGGO
Brawijaya Malang
2022
KAJIAN PENYUSUNAN
RENCANA AKSI DAERAH
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH
KACA (GRK) DAN ADAPTASI
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
KOTA PROBOLINGGO TAHUN
2022-2030
Pelaksana- CV. PRIMA MANDIRI
SIDOARJO

2022
KAJIAN PENYUSUNAN
RENCANA AKSI DAERAH
PENURUNAN EMISI GAS
RUMAH KACA (GRK) DAN
ADAPTASI DAMPAK
PERUBAHAN KOTA
PROBOLINGGO TAHUN 2022-
2030
LATARBELAKA
NG
Tujuan
Kota Probolinggo telah menerbitkan Perwali Kota
Probolinggo Nomor 37 Tahun 2013 tentang Rencana
Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
(RAD GRK) dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim
Kota Probolinggo Tahun 2013-2020. Oleh karena itu,
perlu dilakukan updating/pembaharuan data terkini
untuk perhitungan penurunan emisi.
Untuk menghitung persentase penurunan
emisi GRK tahun 2022-2030 dan
merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD)
penurunan emisi GRK

KESIMPUL
AN
Skenario 4 (progresif) terpilih dalam mitigasi dampak perubahan iklim Kota Probolinggo
dengan target pengurangan emisi Kota Probolinggo periode Tahun 2020-2030 sebesar
15,19% atau 123.081,27 Ton CO2e. Berikut rincian aksinya:
a. Pengurangan konsumsi listrik pada pemerintah sebesar 15%
b. Pengurangan konsumsi BBM pada pemerintah sebesar 15%
c. Pengurangan konsumsi penerangan jalan sebesar 15%
d. Pengurangan konsumsi listrik sistem pengolahan air limbah dan
distribusi air bersih sebesar 15%
e. Pengurangan konsumsi listrik industri pengolahan sebesar 10%
f. Pengurangan konsumsi BBM pada transportasi masyarakat
sebesar 15%
g. Pengurangan konsumsi listrik di sektor bisnis dan pelayanan
sosial sebesar 10%
h. Pengurangan konsumsi listrik 20% di permukiman masyarakat
(rumah tangga) melalui solar cell/penghematan listrik
i. Pengurangan konsumsi karbonat pada industri keramik sebesar
5%
j. Pemanfaatan CH4 timbulan peternakan sebesar 10%
k. Pengurangan pemakaian urea 10%
l. Pengurangan Pemakaian Pupuk N Buatan
10%
m. Pengurangan timbulan limbah sebesar 10%
(Pengurangan Sampah dengan melakukan
Pembatasan, Pendauran Ulang dan
Pemanfaatan Kembali)
n. Pemanfaatan 10% CH4 dari total produksi
emisi TPA (Penanganan Sampah dengan
Melakukan Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan, Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)
o. Mempertahankan/meningkatkan ruang
terbuka hijau sebesar 30% (20 RTH publik
dan 10% RTH individu dari permukiman)

REKOMENDASI (STRATEGI MITIGASI)
Belum Sudah
1. Mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan
efisien
v
2. Meningkatkan pengendalian penggunaan energi pada
bangunan pemerintah, PJU, dan sektor air bersih
v
3. Meningkatkan pengelolaan sampah dan air limbah
secara terpadu
v
4. Pengurangan emisi di Sektor Pertanian v
5. Meningkatkan pembinaan dan peran masyarakat dalam
penghematan energi
v
6. Pengurangan emisi melalui optimalisasi fungsi RTH v
7. Meningkatkan ketercapaian penurunan emisi melalui
monitoring dan evaluasi
v

REKOMENDASI (STRATEGI ADAPTASI)
Belum Sudah
1. Meningkatkan konservasi dan pemanfaatan sumber daya
air dan lahan
v
2. Memantapkan ketahanan pangan untuk menunjang
pertanian berkelanjutan
v
3. Mengupayakan pencegahan dan penanganan banjir
secara terpadu
v
4. Mengupayakan pencegahan dan penangan rob secara
terpadu
v
5. Mengupayakan pencegahan dan penanganan puting
beliung secara terpadu
v
6. Mewujudkan Kota Sehat melalui penguatan kapasitas
kelembagaan masyarakat
v

EVALUASI TINDAK
LANJUT
Konsep strategi ini akan dituangkan kedalam kebijakan Perwali Kota Probolinggo tentang Rencana
Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Kota Probolinggo
Tahun 2022-2030 sebagai review dari Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 37 Tahun 2013. Yang
menjadi pedoman aksi bagi setiap perangkat daerah dalam melaksanakan RAD-GRK dan melaporkan
pelaksanaannya secara berkala. Namun DLH belum mengajukan perwali yang dimaksud.

Brawijaya Malang
OF LOGISTIC UNTUK
MENDUKUNG PELABUHAN
2021
Brawijaya Malang
2021
2022
KAJIAN PENATAAN DAN
PANTAI PERMATA KOTA
PROBOLINGGO
Brawijaya Malang
2022
KAJIAN KEBUTUHAN DAN
PENYEDIAAN LAHAN
PEMAKAMAN DI KOTA
PROBOLINGGO
Pelaksana- Peneliti dan
Perekayasa
Bidang Penelitian dan
Pengembangan (Bappeda
Litbang)

Adanya laporan akhir mengenai pemetaan lahan pemakaman
di Kota Probolinggo oleh Dinas PUPR pada tahun 2016. Akan
tetapi, belum menggunakan acuan RTRW Kota Probolinggo
Tahun 2020-2040 yang baru dan masih menggunakan RTRW
Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 yang lama,sehingga perlu
dilakukan pengkajian ulang terhadap laporan pemetaan lahan
pemakaman di Kota Probolinggo.
LATARBELAKA
NG
Untuk mengetahui seberapa besar
kebutuhan dan ketersediaan lahan
pemakaman di Kota Probolinggo
Tujuan
2022
KAJIAN KEBUTUHAN DAN
PENYEDIAAN LAHAN
PEMAKAMAN
DI KOTA PROBOLINGGO

KESIMPUL
AN
Menurut RTRW Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, survei lapangan dan data dari kuesioner
pada setiap Kelurahan di Kota Probolinggo diketahui beberapa hal sebagai berikut:
• Estimasi ketersediaan lahan makam di Kota Probolinggo mencapai 49,7 Ha.
• Estimasi sisa lahan yang dapat digunakan untuk lahan makam hanya sebesar 11,45 Ha.
• Estimasi rata-rata kebutuhan lahan pemakaman di Kota Probolinggo mencapai 1,3 Ha/Tahun.
• Estimasi kapasitas daya tampung jenazah dari sisa lahan pemakaman yang ada sebesar
38.186 orang
• Estimasi defisit lahan makam di Kota Probolinggo hingga Tahun 2036 mencapai 9,4 Ha.
• Defisit lahan makam di Kota Probolinggo dimulai pada Tahun 2030 sebesar 0,5 Ha
• Prediksi lahan pemakaman yang urgent disediakan dalam 2 tahun ini adalah makam yang ada
disekitar wilayah Kelurahan Triwung Lor, Sukoharjo, dan Jati
1

KESIMPUL
AN
Beberapa lokasi rencana lahan pemakaman baru
maupun perluasan yang paling disarankan sebagai
lahan pemakaman:
• Lahan yang ada di Jl. Srikandi RT.04/RW.03
Kecamatan Mayangan dengan luasan 1.400 m2;
• Lahan yang ada di Jl. Anggur RT.02/RW.05
Kecamatan Kedopok sebesar 7.500 m2;
• Lahan yang ada di Jl. Genitu RT.01/RW.06
sebesar 5.250 m2;
• Perluasan sisi utara Makam Bujuk Alas, Jl.
Soekarno Hatta sebesar 2.200 m2; dan
• Perluasan makam TPU Muslim dan Non Muslim,
Jl. Argopuro RT.01/RW.05).
Pemetaan lokasi rencana lahan pemakaman
baru maupun perluasan yang disarankan
lebih harus memperhatikan pada rencana
pola penggunaan Kota Probolinggo yang
termasuk dalam pola penggunaan lahan RTH
dan jauh dari Kawasan Pendangkalan Air
Tanah.
2 3

NO REKOMENDASI Hasil Tindak
Lanjut
Progress
Implementasi
Belum Sudah
1. Berdasarkan RTRW Kota Probolinggo 2020-2040, sisa lahan pemakaman yang ada masih
belum mencukupi kebutuhan lahan pemakaman hingga tahun 2036 sebesar 9,45 Ha.
Kekurangan lahan yang belum tercukupi tersebut dapat dipenuhi dengan menambah luasan
rencana lahan pemakaman.
v
2. Merubah Peraturan Daerah Kota Probolinggo No.3 Tahun 2013 Tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman dan Peraturan Wali Kota Probolinggo No. 15 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan Permukiman agar
mengacu/menyesuaikan pada:
• Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penegasan mengenai ketentuan penyedian
lahan pemakaman bagi pengembang perumahan MBR untuk dapat menyediakan lokasi
pemakaman yang terpisah dari lokasi perumahan seluas 2% dari luas lahan perumahan
MBR yang direncanakan atau menyediakan dana kompensasi untuk lahan pemakaman
pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 2% dari nilai perolehan
dari Perumahan MBR;
• Bagi Pengembang Perumahan Non MBR wajib menyediakan sarana (lahan
pemakaman) yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo;
• Apabila pengembang tidak memenuhi kewajiban dalam penyediaan lahan pemakaman,
maka Perangkat Daerah teknis tidak mengeluarkan Site Plan
v

NO REKOMENDASI Hasil Tindak
Lanjut
Progress
Implementasi
Belum Sudah
3 Pemerintah Kota Probolinggo segera mensertifikatkan lahan pemakaman yang masuk
kedalam tanah asset agar ada kejelasan status dan pengelolaan lahan pemakaman;
v
4.
5.
Penampungan satu rekening dana kompensasi pembelian lahan makam oleh pengembang
dimana Dinas PUPR harus memiliki catatan khusus terkait pemasukan dana kompensasi
tersebut dari setiap pengembang agar tersinkronisasinya data antara di Dinas PUPR dan
KASDA. Dinas PUPR memastikan penggunaan dana yang terkumpul, hanya untuk
digunakan lahan pemakaman (sebagaimana peruntukannya).
v
Pihak Kecamatan telah mengusulkan pada Bidang Litbang beberapa lahan yang dapat
digunakan untuk lahan pemakaman berserta luasannya.
v

2022
KAJIAN DAMPAK PENYEBARAN
PMK PADA HEWAN TERNAK DI
KOTA PROBOLINGGO
Pelaksana- Bidang Penelitian
dan Pengembangan (Bappeda
Litbang Kota Probolinggo)
2022
PENYAKIT MULUT DAN KUKU
(PMK)
DI KOTA PROBOLINGGO
Pelaksana- Bidang Penelitian
dan Pengembangan dan Bidang
Ekonomi (Bappeda Litbang
Kota Probolinggo)

Kota Probolinggo sendiri merupakan Kota yang termasuk dalam 21
Kabupaten/Kota dengan status wilayah tertular penyakit PMK. Menurut
data dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota
Probolinggo pertanggal 18 Juli 2022, dari 7.290 populasi hewan Sapi,
terdapat 881 jumlah kasus yang terdeteksi yang terdiri dari 159 sakit, 8
mati, 3 potong paksa, dan sembuh 711 ekor. Sedangkan pada domba
teridentifikasi 10 kasus terinfeksi PMK dan telah sembuh. Jumlah kasus
ini meningkat dari data awal pertanggal 13 Mei 2022 dari 25 kasus suspect
sapi, dari 6 sampel yang diambil 5 ekor sapi positif PMK. Jika melihat dari
perkembangan kasus PMK pada bulan Mei hingga Juni, maka terlihat ada
peningkatan kasus hewan ternak sapi yang terdeteksi PMK yang sangat
besar hingga 876 ekor dan mulai terdeteksi penyakit PMK tidak hanya
pada sapi tetapi terhadap domba. Oleh karena itu, penyusunan Kajian
dampak penyebaran PMK pada hewan ternak di Kota Probolinggo
diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu arahan
atau strategi yang tepat sasaran dalam penanggulangan dampak yang
ditimbulkan dari penyakit PMK ini.
LATARBELAKA
NG
TUJUA
N
Untuk mengetahui perkembangan persebaran
penyakit mulut dan kuku (PMK) beserta
dampak yang ditimbulkan di Kota
Probolinggo mulai bulan Mei sampai bulan
Juli.
PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI
KOTA PROBOLINGGO

KESIMPULAN
Pada akhir Bulan Mei, persebaran penyakit
PMK terbanyak ada pada Kecamatan Kedopok,
kemudian pada akhir Bulan Juni persebaran
penyakit PMK terbanyak merambah pada
Kecamatan Kedopok dan Wonoasih dengan Sapi
Sakit terbanyak ada pada Kecamatan Wonoasih
sekitar 272 ekor, sedangkan pada akhir Bulan
Juli tren persebaran penyakit PMK di Wilayah
Kecamatan di Kota Probolinggo mulai menurun
dimana terjadi penurunan jumlah Sapi sakit di
setiap kecamatan di Kota Probolinggo.
Estimasi kerugian dampak ekonomi akibat PMK di
Kota Probolinggo yang ditimbulkan dari aset ternak
sapi, aset ternak sapi perah dan biaya medis
pengobatan yang dikeluarkan oleh
peternak/pedagang sapi untuk merawat sapi hingga
sembuh dengan total estimasi kerugian mencapai Rp
424.000.000,-. Dengan rincian sebagai berikut:
• Estimasi kerugian aset ternak sapi yang mati dan
potong paksa mencapai Rp176.000.000,-
• Estimasi kerugian aset ternak sapi perah yang
ditimbulkan dari kerugian hilangnya produksi
susu sebesar Rp 27.000.000,-
• Estimasi biaya yang harus dikeluarkan oleh
peternak/pedagang sapi untuk mengobati atau
merawat sapi hingga sapi sembuh dilihat dari
jumlah kasus sapi terinfeksi di Kota Probolinggo
sebesar Rp 221.000.000,-
1 2

KESIMPULA
N
3
4
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanganan
penyakit mulut dan kuku (PMK) terbagi menjadi
• Upaya-upaya penanganan penyakit mulut dan kuku
(PMK) yang dilakukan oleh peternak antara lain: 85%
melaporkan pada petugas berwenang dan melakukan
pemberian obat sendiri untuk hewan ternak sapi mereka
yang terinfeksi dan 15% tidak melakukan apa-apa.
Sedangkan pada pedagang sapi, 39% responden
melakukan pemberian obat sendiri pada hewant ternak
sapi yang mereka miliki, 22% lapor ke pihak berwenang,
dan 39% sisanya mengaku tidak melakukan apa-apa.
• Upaya-upaya penanganan penyakit mulut dan kuku
(PMK) yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo,
antara lain: (1) melakukan vaksinasi; (2) pemberian obat-
obatan, vitamin, dan disinfektan; dan (3) melakukan
pemeriksaan bagi hewan ternak yang terinfeksi.
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencegahan
penyakit mulut dan kuku (PMK) terbagi menjadi:
1. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh peternak
adalah 83% responden melakukan pencegahan dengan
melakukan vaksinasi pada hewan ternak, 59%
mengobati hewan ternak sapi yang mereka miliki
dengan memberikan jamu, 13% melakukan isolasi
antara sapi yang terinfeksi dan tidak, 1% memberikan
asupan makanan secara rutin, dan 7% responden
mengaku tidak melakukan apa-apa. Sedangkan upaya-
upaya pencegahan yang dilakukan pedagang sapi,
antara lain 50% mengaku tidak melakukan upaya
pencegahan apapun, 44% mengaku memberikan
pengobatan sendiri seperti membuat jamu agar sapinya
tetap sehat, dan 6% melakukan isolasi antara hewan
yang terinfeksi dan yang tidak.
2. Upaya-upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku
(PMK) di Kota Probolinggo yang dilakukan Pemerintah
Kota Probolinggo, antara lain: (1) sosialisasi tata cara
perawatan untuk sapi sehat dan terinfeksi; dan (2)
upaya penyekatan lalu lintas pergerakan hewan.

N
O
Belum Sudah
1. Mengadakan Gerakan/ Kampanye yang diinisiatif oleh Pemerintah bersama
komunitas atau selegram atau TNI/Polri seperti Gerakan makan bersama bahan
olahan Sapi
v
2. Sinergi dan atau kolaborasi dan komprehensif dengan stakeholder (Expertise)
pada masing-masing bidang dalam hal Sosialisasi, Publikasi Edukasi terhadap
keamanan pangan.
v
3. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan beredarnya daging segar, jeroan,
kikil, lidah dan pengawasan pemotongan illegal dengan instansi teknis lainnya
seperti Dinas Kesehatan, Sanitarian Puskesmas, DKUPP, instansi kesehatan
Polri/TNI, serta pemberian sanksi bagi yang melanggar.
v
4. Mengoptimalkan peran tim pengendali inflasi daerah terkait harga komoditi
terdampak.
v

N
O
Belum Sudah
5. Memberikan sosialisasi bagi masyarakat terdampak PMK khususnya peternak
dan pedagang untuk dapat mengikuti program pelatihan yang ada di UPT BLK
DPMTSP dan Naker
v
6. Memberikan bantuan modal usaha terhadap pelaku usaha olahan daging dan
pedagang.
v
7. Memberikan kompensasi terhadap peternak yang memiliki hewan ternak
terdampak PMK (mati).
v
8. Melakukan fasilitasi konseling bagi masyarakat terdampak sosial. v
9. Melakukan berita-berita publikasi yang edukatif melalui radio, media cetak,
dan media elektronik untuk mencegah berita hoax tentang PMK
v
10. Pemerintah Kota Probolinggo dapat memperbanyak event-events hiburan yang
melibatkan pelaku usaha terdampak PMK.
v
11. Membuat regulasi Perda/Perwali tentang Keamanan Pangan. v
12. Memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk pemerataan program
kompensasi pada semua daerah yang terdampak PMK.
v

SARAN DAN TINDAK LANJUT
Bidang pengampu urusan terkait dapat melakukan
koordinasi dan sinergi untuk penguatan terhadap
tindak lanjut program kegiatan perangkat daerah

https://bit.ly/MateriDiseminasiPenelitian

OPTIMASI PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

Similar a OPTIMASI PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL

Similar a OPTIMASI PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL (20)

OPTIMASI PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL