Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan

11.433 visualizaciones

Publicado el

Socializations

Publicado en: Servicios
  • Sé el primero en comentar

Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan

  1. 1. Jembatan Menuju Kesejahteraan Aland Lucy Patitty
  2. 2. DASAR HUKUM BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan
  3. 3. TUJUAN BPJS Mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan agar terpenuhinya “kebutuhan dasar hidup” yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya Kebutuhan esential setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 3
  4. 4. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA TUJUAN AGAR TERCIPTA RASA AMAN PADA DIRI TENAGA KERJA SEHINGGA ADA KETENANGAN DALAM MENJALANKAN TUGAS SEHARI-HARI TENAGA KERJA HANYA BERPIKIR PADA PELAKSANAAN TUGAS SEMATA PRODUKTIFITAS KERJA AKAN MENINGKAT DAN SEKALIGUS JUGA AKAN MENINGKATKAN HASIL PRODUKSI DIPERUSAHAAN
  5. 5. Peraturan Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan 1. PP No 83/2013 : Modal Awal untuk BPJS Ketenagakerjaan 2. PP No 84/2013 : Perubahan kesembilan atas PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 3. PP No 85/2013 : Tata Cara Hubungan Antar Lembaga BPJS 4. PP No 86/2013 : Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran 5. PP No 88/2013 : Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewas dan Anggota Direksi BPJS 6. PP No 99/2013 : Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 7. PerPres No 108/2013 : Bentuk dan isi Laporan Pengelolaan Program 8. PerPres No 109/2013 : Penahapan Kepesertaan Program Jamsos 9. PerPres No 110/2013 : Gaji, Manfaat dan Insentif bagi Dewas dan Direksi
  6. 6. UU 1945 Pasal 34 ay. 2 Amanah UU mengenai Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Negara menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan UU 3/1992 Pasal 3 ay. 2 Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja UU 13/2003 Pasal 99 ay. 1 Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja UU 32/2004 Pasal 22 ay. h Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial UU 40/2004 Pasal 22 ay. h Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia UU 11/2009 Pasal 22 ay. h Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi jaminan sosial Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial
  7. 7. Transformasi BPJS Ketenagakerjaan PT Jamsostek (Persero) s.d 31 Desember 2013 BPJS Ketenagakerjaan 1 Januari 2014 BERDIRI BPJS Ketenagakerjaan Paling lambat 1 Juli 2015 Beroperasional Penuh UU nomor 3 /1992 BUMN - Bertanggung Jawab pada Kementrian - Profit Oriented Program : JKK, JK, JHT, JPK Kepesertaan : Wajib untuk pekerja formal Keuangan : - JHT dan Non JHT - Pengawasan : Meneg BUMN UU 40/2004 & UU 24 /2011 Badan Hukum Publik - Bertanggung Jawab pada Presiden - Nirlaba Program : JKK, JK, JHT sesuai ketentuan uu 3/1992 1. Kepesertaan : Wajib untuk pekerja - formal (Kec PNS, TNI, POLRI) - Tenaga Kerja Asing - Tenaga kerja informal 2. BPJS Melakukan Inspeksi 3. Penerapan Sanksi Administratif Keuangan : - JHT dan Non JHT - Pengawasan : Meneg BUMN Program : JP, JKK, JK, JHT sesuai ketentuan uu SJSN 1. Kepesertaan 1 Juli 2015 PNS, TNI, POLRI untuk program JKK dan JK 2.Tahun 2029 PNS, TNI, POLRI untuk program JP.
  8. 8. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Paragraf 14 Perlindungan PNS Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: A Jaminan Kesehatan B Jaminan Kecelakaan Kerja C Jaminan Kematian dan D Bantuan Hukum ( Pasal 92 ayat 1 ) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. ( Pasal 92 ayat 2 ) Project Name - Topic – January 2014
  9. 9. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO 109 TAHUN 2013 TENTANG PENTAHAPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara meliputi : A Calon Pegawai Negeri Sipil B Pegawai Negeri Sipil C Anggota TNI D Anggota POLRI E Pejabat Negara F Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri G Prajurit Siswa TNI dan H Peserta didik POLRI ( Pasal 5 ayat 1 ) Project Name - Topic – January 2014
  10. 10. 10 1.Kegotongroyongan Prinsip Penyelenggaraan SJSN 2.Nirlaba 3.Keterbukaan 4.Kehati-hatian 5.Akuntabilitas 6.Portabilitas 9.Dana pengelolaan untuk pengembangan program & peserta 8.Dana amanat 7.Kepesertaan wajib
  11. 11. 11 BPJS: 1. Badan hukum publik untuk menyelenggarakan program jaminan sosial 2. Bertanggung jawab kepada Presiden Jaminan Sosial: • Bentuk perlindungan sosial • Menjamin seluruh rakyat • Memenuhi kebutuhan dasar hidup BPJS Ketenagakerjaan Program : JKK, JHT, JK, Pensiun BPJS Kesehatan Program : Jaminan Kesehatan Dana Jaminan Sosial: • Dana amanat milik peserta • Himpunan iuran dan hasil pengembangan • Dikelola oleh BPJS • Untuk:  pembayaran manfaat kepada peserta  biaya operasional BPJS
  12. 12. PESERTA BPJS 1. Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan dan telah membayar iuran 2. Pekerja: setiap orang bekerja dan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain 3. Pemberi kerja: a. Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja b. Penyelenggara negara yang mempekerjakan PNS 4. Pemerintah: penerima bantuan iuran 12
  13. 13. 1. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Pembantu presiden untuk sinkronisasi SJSN 2. Dewan Pengawas Organ BPJS yang bertugas mengawasi & memberi nasehat kepada Direksi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial 3. Direksi Organ BPJS yang berwenang & bertanggung jawab: • pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS • mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan 4. Pemerintah Pusat Presiden RI sesuai UUD 45 tahun 1945 Kelembagaan BPJS
  14. 14. SANKSI 1. Pemberi kerja dan setiap orang yang melanggar dikenakan sanksi administratif 2. Sanksi administratif berupa: – Teguran tertulis – Denda; dan/atau – Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu: proses ijin usaha, IMB, bukti kepemilikan atas tanah & bangunan 3. Sanksi berupa teguran tertulis & denda oleh BPJS 4. Sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS 5. Diatur melalui Peraturan Pemerintah 14
  15. 15. Aland Lucy Patitty Berapa Iuran keanggota BPJS Ketenagakerjaan Iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan dihitung dari persentasi upah atau gaji dan dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja. Persentasenya adalah sbb ; • Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berkisar mulai 0,24% s/d 1,27% dari upah, yang dibayar oleh pemberi kerja. • Jaminan Kematian (JK) 0,3% dari upah, yang dibayar oleh pemberi kerja.
  16. 16. • Jaminan Hari Tua (JHT) 5,7% dari upah, dengan rincian 2% dari upah, yang dibayar oleh pekerja dan 3,7% dari pemberi kerja. • PENSIUN, Peraturan Perundangan Program Pensiun masih dalam proses pengembangan dan akan di implementasikan pada bulan Juli 2015
  17. 17. Aland Lucy Patitty Bangaimana Simulasi dari persentase tersebut….? Jika tenaga kerja mempunyai upah Rp. 1,500,000,- maka ; Iuran JKK : Rp. 1.500.000 x 0,24% = Rp. 3.600 Iuran JK : Rp. 1.500.000 x 0,3% = Rp. 4.500 Iuran JHT : pemberi kerja Rp. 1.500.000 x 3,7% = Rp. 55.500 pekerja Rp. 1.500.000 x 2% = Rp. 30.000 jumlah iuran 3 program perorang per bulan = Rp. 93.600
  18. 18. Apa saja manfaat yang diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan
  19. 19. Program – program BPJS Ketenagakerjaan  Jaminan Kecelakaan Kerja : Memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Adapun Jaminan yang diberikan berupa :
  20. 20. Manfaat yang diberikan oleh Jaminan Kecelakaan Kerja adalah; • Biaya Transport maksimum darat Rp. 750.000,- Laut Rp. 1.000.000,- dan Udara Rp. 2.000.000,- • Biaya pengobatan/perawatan maks. Rp. 20.000.000,- dan Penggantian gigi tiruan Rp. 2.000.000,- • STMB 4 bln pertama 100% x upah sebulan, 4 bln kedua 75% x upah sebulan dan seterusnya 50% x upah sebulan • Santunan cacat berupa kurang fungsi, cacat sebagian tetap dan cacat total tetap (56 x upah yang dilaporkan serta santunan berkala selama 2 tahun).
  21. 21. • Bila meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, diberikan santunan kematian sekaligus 60 % x 80 bulan upah atau 48 x Rp 1.500.000,- = Rp. 72.000.000,- dan santunan berkala Rp. 200.000,- perbulan selama 24 bln serta biaya pemakaman Rp. 2.000.000,- Total Santunan Rp. 78.800.000,-
  22. 22. 1.CACAT TOTAL TETAP 2.CACAT SEBAGIAN 3.CACAT FUNGSI
  23. 23. 40 35 35 28 30 32 30 30 35 35
  24. 24. 12 15 1.5 1.5 1.5 3.5 3 4.5 3 3 7 9 2 4 4 4 28 30 2 2
  25. 25. 25 25 3 5 2 2 2 2 2 2 3 5
  26. 26. Manfaat yang diberikan oleh Jaminan Kematian adalah; • Jaminan Kematian Rp. 14.200.000,- • Biaya Pemakaman Rp. 2.000.000,- • Santunan Berkala Rp. 200.000,- per bln selama 24 bulan Rp. 4.800.000,- Jumlah……………………………….Rp. 21.000.000,-
  27. 27. Program – program BPJS Ketenagakerjaan  Jaminan Hari Tua: Diselenggarakan dengan sistem Tabungan Hari Tua, yang iurannya di tanggung pengusaha dan tenaga kerja dimana kemanfaatannya sesuai dengan iuran terkumpul ditambah hasil pengembangannya. Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan apabila tenaga kerja : • Mencapai usia 55 tahun, meninggal dunia atau cacat total tetap, • Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun 1 bulan. • Menjadi Warga Negara Asing dengan pergi keluar negeri tidak kembali lagi, menjadi PNS / TNI / POLRI.
  28. 28. Untuk Pekerja yang memiliki upah Rp. 1.500.000 dengan iuran JHT Rp. 85.500,- perbulan, maka manfaat yang diberikan oleh Jaminan Hari tua adalah; • Jika masa kepesertaaan mencapai 5 tahun, maka saldonya adalah Rp. 6.313.276,- • Jika masa kepesertaaan mencapai 10 tahun, maka saldonya adalah Rp. 15.167.973,- • Jika masa kepesertaaan mencapai 15 tahun, maka saldonya adalah Rp. 27.587,- Asumsi Upah tetap, total iuran 5,7%, Hasil pengembangan 7% pertahun
  29. 29. PERLINDUNGAN AKTIF KEPADA PEKERJA DI SELURUH INDONESIA Bukan pekerja yang mencari akses perlindungan kepada BPJS Ketenagakerjaan tetapi BPJS Ketenagakerjaan yang mendekatkan diri dan memperluas aksesnya kepada seluruh pekerja Indonesia 32
  30. 30. Integrated Programs & Basic Welfare Jaminan Hari Tua Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Pensiun Jaminan Kematian Beasiswa Perumahan Rusunawa Pinjaman
  31. 31. Implementasi “Eazyness Access” KANTOR PELAYANAN 11 Kantor Wilayah 121 Kantor Cabang 53 Kantor Cabang Pembantu 512 OUTLET MOBIL KELILING SMS & WEBSITE 2757 www.bpjsketenagakerjaan.go.id Google Store * dalam pengembangan ke platform IOS dan BB KIOSK ALIANSI dengan PEMDA Desk Service di Pemda tingkat Kabupaten/Kota ALIANSI INDUSTRI RETAIL
  32. 32. Terima Kasih Gedung BPJS Ketenagakerjaan Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan – 12930 T (021) 520 7797 F (021) 520 2310 www.jamsostek.co.id

×