1. 1
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
RESORT METRO JAKARTA SELATAN
LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTERGRITAS MENUJU WBK/WBBM
POLRES METRO JAKARTA SELATAN TRI WULAN I TAHUN 2018
A. DASAR
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan pemerintah Negara
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona lntegritas menuju wilayah bebas dari korupsi
(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayanani (WBBM) ini dibuat untuk mengukur capaian target yang
telah ditentukan dan kendala dalam pelaksanaannya; dan
2. Tujuan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona lntegritas menuju wilayah bebas dari
korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayanani (WBBM) ini dibuat adalah untuk memberikan saran
dan masukan kepada pimpinan guna mengambil keputusan lebih lanjut.
C. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN KOMPONEN PENGUNGKIT
l. Manajemen Perubahan
a. Telah disusun Tim Kerja
Telah disusun Tim Pokja Pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM yang dipilih melalui
prosedur/mekanisme yang telah ditentukan.
b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona lntegritas menuju WBK/BBM
1. Telah disusun dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK /WBBM
yang memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangu nan zona
integritas menuju WBK/BBM ;
2. Telah disusun dokumen rencana aksi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM yang
memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas
menuju WBKA/VBBM
3. Telah dilaksanakan Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan zona
integritas menuju WBKA//BBM harus disediakan.
c. Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona lntegritas menuju WBK /WBBM
Telah disusun dokumen Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK
WBBM dilakukan dengan memperharikan hal-hal berikut;
1. Pelaksanaan keglatan pembangunan zona integritas dan wilayah bebas korupsi/wilayah
birokrasi bersih melayani mengacu pada target yang direncanakan;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas menuju WBK
/WBBM setiap 6 bulan semester,
3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi
d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Perubahan pola pikir dan budaya kerja dilakukan melalui kegiatansebagai berikut:

2. 2
1. Melaksanakan dokumentasi kegiatan Pimpinan sebagai role model dalam pembangunan
zona integritas menuju WBKAIVBBM
2. Menetapkan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas
3. Melaksanakan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
4. Melibatkan Semua pegawai dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM melalui
pengucapan ikrar dan penandatangan komitmen bersama.
ll. Penataan Tatalaksana
a. Telah disusun prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama
1. Telah disusun SOP kegiatan utama yang mengacu kepada bisnis proses
2. Telah ditetapkan 50 SOP Bag/Sat/Si
3. Telah dilaksankan Evaluasi dan Perbaikan SOP
b. E-office/E-government
1. Telah disusun system pengukuran kinerja berbasis system informasi (SMK)
2. Telah disusun system hasil litbang berbasis system informasi (Responden)
3. Telah disusun system pelayanan public berbasis system informasi melalui portal Polres
Jakarta Selatan dan Smart Jaksel
c. Keterbukaan informasi Publik
1. Telah ditetapkan kebijakan tentang keterbukaan informasi public (SOP)
2. Telah dilaksankan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi
publik
lll. Penataan Sistem Manajemen SDM
a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
1. Telah Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil
analisis beban kerja
2. Telah Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di Polres
Metro Jakarta Selatan.
b. Pola Mutasi lnternal
1. Telah disusun kebijakan pola mutasi internal
2. Telah menerapan kebrlakan pola mutasi internal
3. Telah melaksanakan Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal
c. Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi
1. Mengusulkan kegiatan pengembangan profesi (Diklat)
2. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi
d. Penetapan kinerja individu
1. Menerapkan penetapan kinerja individu
2. Menetapan kinerja individu dengan indicator kinerja level diatasnya
3. Menetapkan kinerja individu dilakukan secara periodic
4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan,
implementasi dan pemantauan
e. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
1. Penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

3. 3
f. Sistem informasi kepegawaian
1. Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala.
lV. PenguatanAkuntabilitasKinerja
a. Ketelibatan Pimpinan
1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam Telah disusun perencanaan
2. Pimpinan terlibat secara langsung dalam Telah disusun penetapan kinerja
3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
b. Pengelolaan Akuntabilitas kinerja
1. Telah disusun dokumen perencanaan
2. Dokumen perencanaan berorientasi hasil
3. Penetapan indicator kinerja utama (lKU)
4. lndikator kinerja memiliki kriteria SMART
5. Telah disusun laporan kinerja
6. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
V. Penguatan Pengawasan
a. Pengendalian gratifikasi
1. Public campaign tentang pengendalian gratifikasi
2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi
b. Penerapan system pengawasan internal pemerintah (SPlP)
1. Membangun lingkungan pengendalian
2. Melakukan penilaian risiko atas kegiatan
3. Sosialisasi SPI ke pelaksana kegiatan atau pihak lain
c. PengaduanMasyarakat
1. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat
2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat
3. Monltoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat
4. Menidaklanjuti hasil evaluasi pengaduan masyarakat
d. Whistle blowing sysfem
1. Menerapkan whistle blowing sysfem
2. Mengevaluasi penerapan whistle blowing sysfem
3. Menindaklanjuti evaluasi penerapan whistle blowing System
e. Penanganan benturan kepentingan
1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
2. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan
3. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan
4. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
5. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaknsanaan penanganan benturan kepentingan
Vl. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Standar pelayanan
1. Telah disusun standar pelayanan di unit layanan

4. 4
2. Telah disusun SOP bagi standar pelayanan
3. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
b. Budaya pelayanan prima
1. Melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya
penerapan budaya pelayanan prima
2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagi media
3. Memiliki system reward and punishmenf bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi
kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
c. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
3. Melakukan tindaklanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
D. HAMBATAN/KENDALA
1. Masih ada kekurangan dokumen pendukung Tim 1 sd 6.
2. Belum ada operator dimasing masing program.
E. REKOMENDASI
1. Agar ditunjuk operator ditiap-tiap program.
2. Agar Katim Program melaksanakan anev kelengkapan dokumen pendukung program.
F. PENUTUP
Dengan laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM Polres Metro
Jakarta Selatan ini dibuat sebagai saran masukan kepada Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.
KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA SELATAN
MARDIAZ K DWIHANANTO. S.IK, M. Hum
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71120264