3. Dr Indiwan seto wahjuwibowo
MSI
Strategic new media &Communication Advisor
Indiwanx@gmail.com INSTAGRAM : indiwansetowahju_official #indiwanseto HP 082112297660
3
Dr Indiwan seto wahjuwibowo MSi
Executive Director at RUMAH PINTAR KOMUNIKASI
Doctoral Degree of Communication Management from Universitas Indonesia
Master Trainer/ Instructor at Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
Training Instructor: Cyber PR & Media PR/Communication Management
Lecturer & Researcher at Universitas Multimedia Nusantara
Practice Area:
Cyber PR and Strategic New Media for Public Relations, Strategic Corporate
Communication, Brand Management, Political Public relations, Crisis &
Reputation Management, PR Writing,
10. HUMAS
PEMERINTAH
Senjata penting sebagai
Jago fotografi , Videografi ,pinter menulis
Jago Pidato, pinter ngomong, jago bikin laporan
Pintar membujuk , mengelola media
Deket wartawan
21. KOMUNIKATOR
TERHEBAT
"It was the content. I wasn’t a great communicator, but I
communicated great things, and they didn’t spring full bloom
from my brow, they came from the heart of a great nation —
from our experience, our wisdom, and our belief"
-Ronald Reagan
39. Lingkup Media Kehumasan
• Identifikasi stakeholders/target khalayak
• Kebutuhan informasi
• Tujuan komunikasi
• Jenis dan Karakteristik Media
• Pemilihan media yang tepat
• Produksi media
• Konten media/strategi pesan
• Strategi komunikasi
• Efektifitas media (pengukuran dan evaluasi)
46. Humas Pemerintah
Humas Pemerintah adalah lembaga
humas dan/atau praktisi humas
pemerintah yang melakukan fungsi
manajemen dalam bidang komunikasi
dan informasi yang persuasif dan
komunikatif untuk menciptakan
hubungan yang harmonis dengan
publiknya melalui berbagai sarana
kehumasan dalam rangka menciptakan
citra positif instansi pemerintah.
47. Lembaga Humas Saat Ini
M E N T E R I
SESMEN/SESJENSTAF AHLI
BIRO HUMAS
DAN HUKUM
DEPUTI/DIRJEN DEPUTI/DIRJEN DEPUTI/DIRJEN
BIRO
UMUM
BIRO
PERENCANAAN
Garis koordinasi terputus-putus menunjukkan bahwa Biro Humas dan Hukum memiliki
wewenang untuk menginformasikan program yang akan atau sedang dilakukan kepada
seluruh biro dan deputi yang ada di bawah kementerian dan, sebaliknya, seluruh biro dan
deputi yang ada di bawah kementerian berkoordinasi dengan Biro Humas dan Hukum untuk
menginformasikan program yang akan atau sedang dilakukan sehingga pengelolaan
komunikasi dan informasi dapat terpadu.
48. Kelembagaan Humas Masa Datang
M E N T E R I
SESMEN/SESJENSTAF AHLI
BIRO HUMAS
DEPUTI/DIRJEN DEPUTI/DIRJEN DEPUTI/DIRJEN
BIRO
UMUM
BIRO
PERENCANAAN
Di masa datang, diharapkan muncul kelembagaan ideal humas pemerintah yang memiliki
struktur lebih baik.
Dengan kelembagaan ideal humas pemerintah seperti di atas, humas diharapkan lebih
optimal di dalam melakukan tugas, fungsi, dan perannya.
49. Ketentuan Dalam PerMenPAN 12/2005
1. Pengertian Umum: humas, lembaga humas pemerintah, praktisi
humas, instansi pemerintah, aparatur negara, dan kode etik humas;
2. Asas Umum: keterbukaan, obyektif, jujur, tepat janji, etis,
profesional, dan akuntabel.
3. Ruang Lingkup Humas Pemerintah.
4. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Humas Pemerintah;
5. Fungsi dan Strategi Humas Pemerintah.
6. Pemangku Kepentingan (stakeholders).
7. Etika Profesi, Kode Etik, dan Implikasi Hukum Humas Pemerintah.
8. Perencanaan Strategis dan penyusunan program humas pemerintah.
9. Pengukuran dan Evaluasi Kegiatan Humas Pemerintah.
10. Hubungan Humas Pemerintah dengan Publik ()internal, eksternal,
11. Pemanfaatan Teknologi Informasi (e-Government).
12. Organisasi, SDM, dan Pola Rekruitmen.
13. Ketentuan Penutup.
50. 50
2011 - 2012
Transformasi Kehumasan
Lima Pedoman Umum Kehumasan
1. PerMenPAN dan RB No. 27 Tahun 2011 tentang Pedoman
Umum Audit Komunikasi di Instansi Pemerintah
2. PerMenPAN dan RB No. 28 Tahun 2011 tentang Pedoman
Umum Komunikasi Organisasi di Instansi Pemerintah
3. PerMenPAN dan RB No. 29 Tahun 2011 tentang Pedoman
Umum Komunikasi Krisis Kehumasan di Instansi
Pemerintah;
4. PerMenPAN dan RB No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman
Umum Tata Kelola Kehumasan di Instansi Pemerintah;
5. PerMenPAN dan RB No. 31 Tahun 2011 tentang Pedoman
Umum Infrastruktur Kehumasan di Instansi Pemerintah.
50
51. 51
1. Pedoman Umum Opini Publik di Lingkungan Instansi
Pemerintah
2. Pedoman Umum Mekanisme Hak Jawab di Lingkungan
Instansi Pemerintah
3. PedomanUmum Keterampilan Lobi dan Negosiasi di
Lingkungan Instansi Pemerintah
4. PedomanUmum Manajemen Even di Lingkungan Instansi
Pemerintah
5. PedomanUmum Corporate Social Responsibility (CSR) di
Lingkungan Instansi Pemerintah
6. PedomanUmum Manajemen Citra dan Reputasi di
Lingkungan Instansi Pemerintah
2013 - 2014
Konseptualisasi Kehumasan
52. 52
Kebijakan
(2011)
PerMenPAN dan RB Nomor
54 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum
Pemetaan Pemangku
Kepentingan di Lingkungan
Instansi Pemerintah
PerMenPAN dan RB Nomor
55 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum
Hubungan Media di
Lingkungan Instansi
Pemerintah
Kebijakan(2012)
PerMenPAN dan RB Nomor
82 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penulisan dan
Presentasi Hubungan
Masyarakat Instansi
Pemerintah
PerMenPAN dan RB Nomor
83 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pemanfaatan
Media Sosial Instansi
Pemerintah
54. Tugas Humas Pemerintah
1. Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi
pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan
saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh
manfaat bersama;
2. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas
publik;
3. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi
tentang kebijakan pemerintah;
4. Membangun citra dan reputasi positif.
54
55. Peran Humas Pemerintah
• Komunikator
Humas pemerintah berperan membuka akses dan saluran komunikasi dua arah, antara instansi
pemerintah dan publiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sarana
kehumasan.
• Fasilitator
Humas pemerintah berperan menyerap perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk dijadikan
masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam pengambilan putusan.
• Diseminator
Humas pemerintah berperan dalam pelayanan informasi terhadap internal organisasi dan publiknya,
baik langsung maupun tidak langsung, mengenai kebijakan dan kegiatan masing-masing instansi
pemerintah.
• Katalisator
Humas pemerintah berperan dalam melakukan berbagai pendekatan dan strategi guna
mempengaruhi sikap dan pendapat publik untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan
publik.
• Konselor, Advisor, dan Interprator
Humas merupakan konsultan, penasihat, dan penerjemah kebijakan pemerintah.
• Prescriber
Humas berperan sebagai salah satu instrumen strategis pemimpin puncak penentu kebijakan.
55
56. Fungsi Humas
• analisis masalah, penetapan tujuan, publik sasaran,
jenis dan njadwal kegiatan, anggaran, pembagian
tugas dan wewenang.
Programming:
• bekerjsama dan menjalin hubungan di dalam dan luar
lembaga.Relationship:
• penulisan dan penyuntingan news release, newsletter
atau house journal, booklet, laporan tahunan.
Writing and
Editing:
• membangun sistem informasi, seperti intranet dan
internet.Information:
57. Fungsi Humas
• produksi media sendiri, seperti majalah atau
suratkabar lembaga atau media online.Production
• menyelenggarakan konfernsi pers, pamaeran,
ulang tahun perusahaan, pemberian penghargaan,
kunjungan perusahaan.
Special Events
• Keterampilan berbicara di depan publik.Speaking
• pengumpulan fakta, baik dilakukan baik secara
formal (penelitian) maupun secara informal
(evaluasi sederhana)
Research and
Evaluation
58. Kendala Humas Pemerintahan
• Selain struktur organisasi humas masih sangat bervariasi, baik di
tingkat pusat maupun daerah, kultur pikiran para pejabat dan
petugas humas yang ada juga masih cenderung “to be served”
ketimbang “to serve” publik.
Lemahnya struktur dan kultur
organisasi humas di sebagian
besar instansi pemerintahan.
• Bahwa saat ini hampir seluruh humas di pemerintahan belum
memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kerja,
peralatan kantor, dan sarana penunjang lainnya.
Infrastruktur.
• Sempat ada sejumlah anggapan, bahwa divisi humas adalah tempat
buangan, dan hanya pelengkap suatu organisasi di departemen
maupun di Pemerintah daerah
Sumber Daya Manusia yang
belum memenuhi kualifikasi
sebagai petugas/pejabat
humas.
Belum bisa meraih
kepercayaan publik.
59. Reformasi Humas
Humas Pemerintah harus
memperkuat data base
sebagai sumber informasi
publik.
Kegiatan Humas harus
berbasis media online
(internet).
Humas Pemerintah perlu
melakukan Strategi Media
Relations yang efektif.
Humas Pemerintah selain
menggunakan media
massa, juga perlu
membuat House Journal
(media lembaga) yang
efektif.
60. Kualifikasi SDM Humas
•Lisan dan Tulisan
Ability to communicate
(Kemampuan Berkomunikasi)
•antisipasi masalah, perencanaan kegiatan, melaksanakan
kegiatan, membuat anggaran
Ability to organize
(Kemampuan
Mengorganisasikan)
•kerjasama, menjaga komunikasi dengan orang lain, bergaul
dengan berbagai tingkatan, diperlukan wawasan luas
Ability to get on with people
(kemampuan Membina
Relasi)
•memiliki pribadi yang jujur, bersikap profesional
Personality Integrity
(berkepribadian yang utuh)
•banyak ide dan gagasan, mampu memecahkan masalah,
melahirkan kreativitas kerja
Imagination
(memiliki imajinasi yang kuat)
61. Kondisi Yang Diharapkan
Pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan informasi, serta
budaya organisasi positif dapat optimal apabila komunikasi
organisasi dalam instansi pemerintah telah berjalan dengan
baik sehingga mampu menciptakan kondisi sebagai berikut:
a. Citra yang baik dan bereputasi (good image);
b. Itikad baik (goodwill);
c. Saling memahami (mutual understanding);
d. Saling percaya (mutual confidence);
e. Saling menghargai (mutual appreciation);
f. Saling bertoleransi (mutual tolerance)
61
62. Permasalahan
Kehumasan semakin berkembang cepat yang ditandai dengan timbulnya
situasi-situasi sebagai berikut.
1.Dinamika instansi atau perusahaan semakin besar dan berkembang.
2.Persaingan antarinstansi semakin ketat.
3.Tuntutan, keinginan, dan harapan masyarakat terhadap pelayanan
pemenuhan kebutuhan informasi makin tinggi.
4.Masyarakat semakin kritis dan mereka tidak mau kepentingannya
terganggu.
5.Perkembangan teknologi komunikasi sangat luar biasa.
6.Besarnya pengaruh opini publik terhadap citra dan reputasi positif, sikap,
perilaku, dan kelembagaan.
7.Besarnya pengaruh sosial ekonomi dan budaya terhadap perubahan
masyarakat.
62
63. Permasalahan
8.Besarnya pengaruh media massa dan media sosial (facebook, twitter, blog, web)
terhadap pembentukan opini publik.
9.Peledakan informasi (kuantitas, kualitas, dan kecepatan informasi) yang berpotensi
menciptakan krisis dan perbedaan persepsi.
10.Kecanggihan teknologi (cetak jarak jauh), dampak media siar baru, dan pengaruh
teknologi multimedia dapat membentuk opini menjadi kekuatan media dan publik.
11.Tuntutan perubahan pola pikir (mindset), pola budaya (cultural-set), etika, dan
kode etik kehumasan, yaitu
a. perubahan pola pikir, sikap, dan tindakan;
b. perubahan budaya kerja;
c. penegakan etika penyelenggara negara; dan
d. perubahan paradigma lama ke paradigma baru (paradigm shift).
63
67. AGENDA SETTING MENGENAL TIGA AGENDA :
1. AGENDA MEDIA,
2. AGENDA PUBLIK, DAN
3. AGENDA KEBIJAKAN.
4. MASING-MASING AGENDA SALING MEMPENGARUHI, KHUSUSNYA ANTARA
AGENDA KEBIJAKAN DAN AGENDA MEDIA.
5. PEMERINTAH BERUPAYA MENGEDEPANKAN AGENDA KEBIJAKAN MELALUI
MEDIA AGAR SAMPAI KE PUBLIK, SEMENTARA MEDIA MELALUI
PEMBERITAANNYA BERUPAYA MENDESAKAN AGENDANYA KEPADA
PEMERINTAH GUNA MEMPENGARUHI DAN ATAU MENGUBAH
KEBIJAKANNYA YANG SESUAI DENGAN ASPIRASI PUBLIK (AGENDA PUBLIK )
68. REALITY :
1. POLITIC
2. ECONOMY
3. SCIENCE
4. SOCIETY
REALITY NOT
SHOWN BY
MEDIA
AGENDA
CUTTING
MEDIA
REAL;ITY
PUBLIC
PERCEPTION OF
REALITY
DIRECT
IMPACT
PROSES AGENDA SETTING OLEH MEDIA
AGENDA
KEBIJAKAN
?
70. Ragam Media Kehumasan
Earned Media
• Liputan
media
• Press
release
• Press
conference
• One on one
interview
• Door stop
Paid Media
• Advertising
• Advertorial
• Buyline
articles
Owned Media
• Website
• Blog
• Socia media
• Media
online
• Newsletter
• etc
73. Media Relations
• Media Mapping
• Data base media
• Media Monitoring
• Media Analysis and Recommendation
• Aktifitas dengan media
• Media kit
• Media handling