PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI UU 14/2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Disampaikan di MAGETAN, 15 DESEMBER 2011 BIO DATA Bio Data TUJUAN UNDANG-UNDANG UU No. 14 tahun 2008 TUNTUTAN REFORMASI TUNTUTAN REFORMASI DAN TRANSPARANSI Jeremy Bentham, filsuf kelahiran Inggris lebih dari 250 tahun lalu menyebutkan: Berbagai macam penyelewengan sangat mungkin terjadi pada lembaga yg tidak terbuka. Hanya dengan keterbukaan , pengawasan dan keadilan bisa terwujud Meutghia Ganie Rochman, sosiolog: Transparansi dan akuntabilitas adalah kata kunci reformasi birokrasi. (Tri Agung K, Kompas21/12/09). Dari lima sasaran reformasi birokrasi yang pernah digadang-gadang berbagai kalangan, yakni; 1. Birokrasi yang bersih 2.Birokrasi yang efisien dan hemat 3.Birokrasi yang transparan 4.Birokrasi yang melayani, dan 5.Birokrasi yang terdesentralisasi, Konon baru sasaran yang kelimalah (birokrasi yang terdesentralisasi) yang baru terlaksana. Secara sederhana dapat dideskripsikan: UU KIP mengatur, bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi publik dari setiap Badan Publik, dan Badan Publik wajib menyediakan dan memberikannya. Apabila masyarakat (selaku pemohon informasi) tidak mendapatkan informasi publik yang dimintanya atau tidak puas atas pelayanan Badan Publik, dapat mengadukannya ke Komisi Informasi. Bahkan meminta keadilan sampai ke Mahkamah Agung. Untuk memudahkan pembahasan mengenai UU KIP ini, paling tidak ada sejumlah pertanyaan teknis; 1. INFORMASI YG BAGAIMANA YG HARUS DISEDIAKAN / DIBERIKAN BADAN PUBLIK? 2. BAGAIMANA PROSEDURNYA? 3. APAKAH SEMUA INFORMASI TERBUKA ATAU ADA PENGECUALIAN? BAGAIMANA MENENTUKANNYA? SIAPA YG BERHAK MENENTUKAN INFORMASI YG DIKECUALIKAN? 4. APA PERAN KOMISI INFORMASI? 5. APA KRITERIA ATAU SIAPA SAJA YG DISEBUT BADAN PUBLIK? 6. LALU, BAGAIMANA BADAN PUBLIK MENGHADAPI PERMINTAAN INFORMASI DARI MASYARAKAT DAN SIAPA PEJABAT YG BERTANGGUNGJAWAB? 7. INFORMASI PUBLIK APA SAJA YANG HARUS DIUMUMKAN SECARA BERKALA DAN WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT ? 8.BAGAIMANA MELAKUKAN UJI KONSEKWENSI? 9. BAGAIMANA MELAKSANAKAN BANDING ADMINISTRATIF? 10. BAGAIMANA MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI? LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI Keberadaan Komisi Informasi LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI Komisi Informasi Pusat dan Provinsi Komisi Informasi Pusat bertugas: menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi; menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta. 3. Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, ...

1. Disampaikan di MAGETAN, 15 DESEMBER 2011 PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI UU 14/2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK www.komisiinformasi.go.id Disusun oleh : DIDIK PRASETIYONO Komisioner KI Jatim