Rangkuman dokumen: 1. Dokumen membahas arahan pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia dengan menekankan pada peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1. BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
”ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN”
Jakarta, 17-19 September 2022
Dra. Dewi Yuliani, MP
Direktur Perencanaan Teknis
Pembangunan Desa dan Perdesaan
ditjenpdp.kemendesa.go.id @ditjenpdp.kemendes DITJEN PDP ditjenpdp

2. daya ungkit ekonomi desa diperkuat dengan mengembangkan potensi lokal
yang ada di desa-desa di seluruh Indonesia
“Memperkuat daya ungkit ekonomi desa. Setiap desa dikembangkan potensi desa,
potensi lokal, baik yang berkaitan dengan pertanian, wisata desa, industri yang ada
di desa”
Mengutamakan "bottom up"
Buka ruang partisipasi, ruang kreasi warga desa untuk kembangkan
potensi lokalnya
masyarakat desa diberikan dukungan berbagai fasilitas yang diperlukan
(akses permodalan,teknologi, maupun di sisi skill, keterampilan) mendorong
perkuatan kerja sama antar-desa (kawasan perdesaan) membangun jejaring
desa yang lebih luas (kemitraan)
masyarakat /UMKM meningkatkan skala usahanya (perluasan industry)
masuk ke ‘supply chain’ yang lebih luas, pelaku usaha desa bisa
upscalling dan naik kelas”.
ARAHAN PRESIDEN
JOKOWIDODO
Ir. H. JokoWidodo
PresidenRepublik Indonesia

3. Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,
berlandaskan gotong-royong.
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
dan MenjaminPemerataan.
Visi:
Terwujudnya Perdesaan yang memiliki : Keunggulan
Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan
Dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-
Royong”
1. Keunggulan Kolaboratif adalah kondisi yang diharapkan agar
perdesaan memiliki kemampuan untuk membentuk kemitraan
dengan wilayah/kawasan lainnya yang efektif, bermanfaat, dan
saling menguntungkan untuk lebih meningkatkan keunggulan
daya saing.
2.Berkelanjutan adalah pembangunan yang memiliki ketahanan
ekonomi, sosial dan ekologi yang sejalan dengan arah
pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development
Goals (SDGs).
3.Keunggulan Daya Saing adalah kondisi perdesaan di Indonesia
memiliki kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan nilai
tambah dibandingkan dengan negara lainnya baik di tingkat
regional maupuninternasional.
Dr.(HC)Drs.A.Halim Iskandar, M.Pd
Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal,dan
Transmigrasi

4. RPJMN 2020-2024
Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembangunan desa dan
perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa,
percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan
transmigrasi untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara.
PN Ke-2
Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi
Kesenjangan danMenjamin
Pemerataan.
Misi Ke-3
Pembangunan
yang Merata
dan Berkeadilan
Sumber: RPJMN2020-2024

5. Tema RKP Tahun 2023 Peningkatan
Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan
Sumber: RPJMN2020-2024

6. PRIORITAS NASIONAL RKP TAHUN 2023
Sumber: RPJMN2020-2024

7. AGENDA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DALAM
KONTEKS 5 ARAHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

8. pembangunan kawasan perdesaan yang
solid
Kolaborasi &mencegah
kanibalisasi
FUNGSI KAWASAN
Memperluas skala ekonomi dengan
memproduksi komoditas unggulan kawasan
Desa menjadi penentu harga (price-maker)
bukan hanya penerima harga(price-taker)
Kolaborasi antardesa dalam sebuah
Dimensi
Penyangga
Konsensus
AntarDesa
Keterpaduan
(Hulu -Hilir)
Kelembagaan
Komunitas
Keberlanjutan
RELEVANSI KAWASAN
Nilai Tambah& Skala
Ekonomi
Posisi DayaTawar
yang lebihbesar
DIMENSI PENYANGGA
KERANGKA DASAR
PEMBANGUNAN KAWASANPERDESAAN
Deepening Bridging Collaborating Controlling

9. 1. UU Nomor 6 Tahun 2014 :
Desa;
2. PP Nomor 43/2014 diubah PP
Nomor 47/2017 dan PP Nomor
11/2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Pembangunan Kawasan Perdesaan
1. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 5 Tahun
2016 : Pembangunan Kawasan Perdesaan;
2. Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 63
Tahun 2022 : Indeks Perkembangan Kawasan
Perdesaan.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan Nomor 14 Tahun 2016 :
Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan
Perdesaan;

10. ❑AGRARIS
❑Ketahanan Pangan
❑Pemberdayaan Petani
❑AKSES atas ASET
PP NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pembangunan kawasan
perdesaan terdiri atas:
a) penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan
secara partisipatif;
b) pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara
terpadu;
c) penguatan kapasitas masyarakat;
d) kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
e) pembangunan infrastruktur antarperdesaan.

11. Pembangunan Desa
✓ meliputi tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan
✓ bertujuan :
1. meningkatkan
Desa dan
serta
2. penanggulangan kemiskinan melalui:
❑ pemenuhan kebutuhan dasar,
❑ pembangunan Sar-Pras Desa,
❑ pengembangan pot ekonomi lokal,
❑ pemanfaatan SDA dan Lingk secara
berkelanjutan.
mengedepankan kebersamaan,
kekeluargaan, dan kegotong-
royongan
guna mewujudkan pengarus utamaan
perdamaian dan keadilan sosial
Pembangunan Kawasan Perdesaan
merupakan perpaduan pembangunan antar-
Desa dlm 1 Kabupaten/Kota. (desa berbatasan)
• dilaksanakan
pelayanan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa di KP melalui
pendekatan pembangunan partisipatif.
• meliputi:
a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa;
b. pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat perdesaan;
c. pembangunan infrastr, peningkatan ekonomi
perdesaan, dan pengembangan TTG;
d. pemberdayaan masy Desa untuk meningkatkan
akses thd pelayanan dan kegiatan ekonomi
a. penyusunan RTR-KP secara partisipatif;
b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa terpadu;
c. penguatan kapasitas masyarakat;
d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.
UNDANG UNDANG DESA (Nomor 6 Tahun 2014)
BAB IX : PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
engentaskan Ketertinggalan
Wilayah (IDM) engentaskan Kemiskinan Wilayah
(PEREKONOMIAN MASYARAKAT)
esa embangun
embangun esa
PEMBANGUNAN
DESA DAN
KAWASAN
PERDESAAN
(RPJM DESA)

12. PEMBANGUNAN KAWASANPERDESAAN

13. 1. Profil Desa
2.Peta Desa (turunan RT/RW Kabupaten)
3.Peta Potensi Lahan Budidaya (kepemilikan
lahan)
4.Peta Aset dan Infrastruktur
5.Profil Sumberdaya Manusia (demografi)
6.Organisasi/ KelompokMasyarakat
7.Jalur Perdagangan (Supply-demand)
8. Lokal CHAMPION
9. RPJM Desa(APB Desa)
1. RPJM Kabupaten(RENSTRA)
2. RTRW danRDTR Kabupaten
3.Profil Kawasan
4.Organisasi/ KelompokMasyarakat
(Kadin, dll)
5. Jalur Perdagangan (Supply-demand)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN

14. SKEMA PEMBANGUNAN KAWASANPERDESAAN

15. Kondisi lokasi yang
diidentifikasi meliputi:
• Kondisi fisik lahan
• Kependudukan
• Sosial budaya
• Sarana dan
prasarana kawasan
Identifikasi
menggunakan data
yang paling mutakhir
(maksimal 3 tahun
terakhir)
• Peta delineasi dan
susunan fungsi
kawasan didasarkan
atas RTRW, Rencana
Tata Ruang Desa, serta
aspirasi masyarakat
• Dimaksudkan untuk
penetapan lokasi dan
akses pusat kawasan
dan hinterland
(penyokong) kawasan,
serta dari pusat
kawasan ke kota
terdekat
Sinergisme atau proses
kerjasama dua pihak
atau lebih untuk
mencapai pembangunan
kawasan Pembangunan
kawasan dilaksanakan
secara partisipatif, holistik
dan komprehensif,
terpadu, dan
berkesinambungan.
Matriks memuat:
• Pelaksana
• Kegiatan yang akan
dilaksanakan
• Lokasi (desa)
• Jumlah &sumber
dana
• Waktu
• Indikator capaian
Diturunkan darihasil
analisis klaster
• Rancangan RPKP
disempurnakan
• Setelah
penyempurnaan,
RPKP diajukan
menjadi Perda
Kab/Kota
• Jika belum dapat
ditetapkan, RPKP
dapat ditetapkan
dengan Peraturan
Bupati/
• Walikota
TAHAP PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN(RPKP)
Sumber: Kepdirjen PKP Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan

16. TARGET DAN SASARAN PEMBANGUNANKP
DALAM RPJMN 2020-2024
“Prioritas Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah
pengembangan kawasan perdesaan prioritas nasional
melalui penguatan sinergi antar desa berbasis komoditas
unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa
Bersama”
Jumlah revitalisasi Bumdes Bersama berdasarkan status
Indikator Pembangunan Baseline 2019 2024
Bumdesma Berkembang 200 300
Bumdesma Maju 120 200

17. 17
Bupati/Walikota, usul kpd :
• GUBERNUR
• PEMERINTAH melalui GUBERNUR
5 Dimensi
48 Peubah
158 Indikator
+ Layanan
Permukiman
Ketertinggalan Wilayah
Kemiskinan Manusia
Pusat Pertumbuhan antar desa
•Proposal,
•Musrenbang Nas

18. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
memuat:
a. ISU STRATEGIS KAWASAN PERDESAAN;
memperhatikan permasalahan (IDM) dan masalah yang terkait dengan kemiskinan dan ketahanan
pangan, potensi sumber daya alam, energy serta kapasitas SDM
b. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN;
mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan
masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif.
c. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KAWASAN PERDESAAN;
Dasar Hukum: UU Desa, PP 43/2014 dan PP 47/2015 dan Permendesa 5/2016.
d. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN;
searah dengan strategi nasional dan regional (provinsi dan kab/kota) → RTRW, RPJMN, RPJMD, RPJM
Desa.
Pengembangan PRUKADES (Hulu – Hilir – Pemasaran)
e. INDIKATOR CAPAIAN KEGIATAN; dan
IPKP + IDM + SDGs Desa (Renstra + IKU @kemendesa).
f. kebutuhan pendanaan.
Anggaran Pembangunan Belanja Pemerintah (APB Nasional, Prov, Kab/Kota dan Desa + Swasta)
RPKP
disusun oleh TKPKP kab/kota

19. PERAN PARA PIHAK : PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Mengingat Dokumen RPKP adalah Produk Perencanaan Pemerintah Kabupaten/Kota, (Keputusan dan
Peraturan), perlu dilengkapi dengan profil dan matrik program anggaran
Keberlanjutan
RPKP
BAPPEDA
1. Koordinator bidang program anggaran dalam TKPKP;
2.Menyempurnakan profil dan matrik program anggaran sesuai dengan tugas, fungsi dan
kewenangan SKPD
3.Membahas dalam MUSRENBANG, mulai level Desa, Kec., Kab./Kota, Provinsi dan Nasional;
4.Mencantumkan dalam RPJMD dan menjadi Bahan pembahasan RKPD setiap tahun;
5.Mengusulkan Program PKP kepada gubernur dan kepada pemerintah melalui gubernur
DINAS TATA RUANG
1. Mengawal peruntukan lahan sesuai RTRW dan RDTR (kawasan perdesaan);
DINAS PMD
1. Melakukan SOSIALISASI dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa;
2.Pendampingan dan pembinaan kepada Masyarakat, BKAD, BUMDESMA dan Unit Usaha.
OPD/SEKTOR LAIN : Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
1. Prioritas Program/Kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan;
2.Koordinasi dengan BKAD dan Institusi lain (K/L dan SKPD Provinsi) dan Pihak ketiga.
Peran
SKPD

20. CONTOH
Matrik Multi Sektor PKP

21. DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI