Dokumen tersebut merupakan rencana strategi Inspektorat Kabupaten Banjar untuk periode 2016-2021. Rencana strategi ini disusun untuk menjadi pedoman kerja inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Banjar.

1. PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
INSPEKTORAT
Jl. A. Yani No. 21 A Km. 37,900 Telp. (0511) 4772500 Martapura – Kalimantan Selatan
www.inspektorat.banjarkab.go.id; email : inspektoratbanjar@gmail.com

2. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 1
Pemerintah Kabupaten Banjar
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah untuk mengarahkan
pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya
selama jangka waktu 5 (lima) Tahun masa kepemimpinan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih. Rencana Strategis (Renstra) SKPD berfungsi
sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap
SKPD untuk jangka waktu lima Tahun dan disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
Penyusunan Rencana Strategis SKPD terdiri dari tahapan sebagai berikut:
persiapan penyusunan Rencana Strategis SKPD, penyusunan rancangan
Rencana Strategis SKPD, penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis
SKPD dan penetapan Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) yang merupakan perwujudan visi dan misi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk Tahun periode Tahun 2016 – 2021.
Selanjutnya keberadaan Renstra SKPD harus menjadi pedoman dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen rencana
kerja Tahunan SKPD.
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banjar merupakan komitmen yang
digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan pengawasan
pembangunan Kabupaten Banjar. Rencana Strategis Inspektorat sebagai
pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja
sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat dengan
mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan
ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten

3. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 2
Pemerintah Kabupaten Banjar
Banjar, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan
Barokah”.
Renstra Inspektorat Kabupaten Banjar di susun dengan memperhatikan
tuntutan masyarakat atas tata kelola pemerintahan yang bersih dengan
didukunga adanya pelayanan prima dan tujuan kedua nawacita Presiden Joko
Widodo terhadap pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan terpercaya yang dijabarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Banjar melalui misi kelima bertekad membangun kepemerintahan yang baik.
Untuk mendukung maksud tersebut, diperlukan peran dan fungsi Inspektorat
Kabupaten Banjar sebagai Aparat Pengawasan internal yang mampu
memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi,
dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah (assurance activities); mampu memberikan peringatan dini dan
meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah, serta mampu memelihara dan meningkatkan
kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten
Banjar .
1.2 Landasan Hukum
Landasan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Inspektorat Kabupaten Banjar adalah :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI
Tahun 2004 No.75, TLNRI No. 4700)
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah..
5. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 3
Pemerintah Kabupaten Banjar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan, yang diubah melalui Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman
Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Tahun 2015 – 2019
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Banjar

5. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 4
Pemerintah Kabupaten Banjar
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2016 – 2021
1.3 Maksud Dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Banjar ini
dimaksudkan untuk :
1. Sebagai pedoman bagi seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah di
lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dan tindak
lanjut pengaduan masyarakat serta kegiatan adminsitrasi lainnya.
2. Sebagai arah dan sasaran yang akan dituju Inspektorat Kabupaten Banjar
dalam mewujudkan serta melaksanakan target kinerja dan sasaran dalam
waktu 5 (lima) Tahun kedepan.
3. Sebagai dasar penilaian kinerja baik berupa keberhasilan maupun
kegagalan atas pencapaian target yang termuat dalam Indikator Kinerja
Utama, Indikator Kinerja Program maupun Indikator kinerja Kegiatan.
Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Inspektorat adalah :
1. Menjamin keterkaitan dan konsestensi atas perencanaan, pengganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun anggaran.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien
dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integritas, sikronisasi dan sinergitas pada satuan
pelaku kepentingan bidang perencanaan.
1.4Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Banjar ini adalah sebagai berikut:
1. BAB I : PENDAHULUAN,
Berisi latar belakang (penjelasan ringkas pengertian Renstra SKPD,
fungsi Renstra SKPD, proses penyusunan dan keterkaitan Renstra SKPD
dengan RPJMD dan Renja SKPD), landasan hukum yang mengatur
tupoksi dan kewenangan SKPD dan keterkaitan SKPD lain dalam

6. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 5
Pemerintah Kabupaten Banjar
penyusunan perencanan dan pengganggaran, maksud dan tujuan serta
sistematika penulisannya.
2. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD,
Berisi dasar Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD (dasar hukum
pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD dan uraian tugas dan
fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar), Sumber Daya SKPD dan Kinerja
Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
SKPD.
3. BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
SKPD
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan SKPD dan penelahaan visi, misi dan program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencaiaan visi
dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bab ini juga memuat
telaahan renstra K/L dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah
dan kajian lingkungan hibup serta penentuan isu-isu Strategis yang dapat
mempengaruhi pelayanan SKPD
4. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Berisi visi dan misi SKPD dengan mengacu pada visi dan misi RPJMD.
5. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berisi program-program Inspektorat Kabupaten Banjar.
6. BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Berisi Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD
7. BAB VII : PENUTUP.

7. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 6
Pemerintah Kabupaten Banjar
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Inspektorat Kabupaten Banjar
Inspektorat Kabupaten Banjar dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar, untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar
didasarkan kepada Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rincian
Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar diamanatkan bahwa :
1. Tugas Pokok
Inspektorat Kabupaten Banjar dalam mempunyai tugas pokok melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan
desa serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
2. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Inspektorat Kabupaten
Banjar dalam mempunyai fungsi :
a. Perencanaan program pengawasan ;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan bidang pemerintahan, perekonomian, pendapatan,
kekayaan, kesejahteraan sosial, aparatur, kesatuan bangsa dan
perlindungan masyarakat ;
d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
e. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional
3. Uraian Tugas :
a. Inspektur mempunyai tugas :

8. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 7
Pemerintah Kabupaten Banjar
1) Merumuskan program kerja Inspektorat berdasarkan kebijakan
umum Kepala Daerah dan Ketentuan perundangan-undangan
yang berlaku sebagai pedoman kerja;
2) Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan
penyelenggaraan kegiatan pengawasan pemerintah umum,
daerah dan desa/ kelurahan yang meliputi inspektur wilayah I,
inspektur wilayah II, inspektur wilayah III dan inspektur wilayah IV
sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
3) Memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan di daerah;
4) Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi terkait
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan di
daerah;
5) Membina organisasi, pelaksanaan administrasi dan tatalaksana
serta jenis tenaga yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas
pengawasan di daerah;
6) Merumuskan jumlah dan mutu serta jenis tenaga yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan tugas pengawasan di daerah;
7) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah
tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya;
8) Membuat laporan pertanggungjawaban/ LAKIP kepada Bupati;
9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan bidang
pengawasan sesuai petunjuk Kepala Daerah.
b. Inspektur Pembantu mempunyai tugas :
1) Merencanakan; mengatur dan mengawasi terselenggaranya
pembuatan program kerja pemeriksaan, pelaksanaan
pemeriksaan sesuai dengan pembagian wilayah kerja terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan penanganan kasus
pengaduan masyarakat;
2) Inspektur pembantu wilayah dapat membawahi wilayah kerja
pembinaan dan pengawasan ada instansi/ satuan kerja di
lingkungan pemerintah daerah dan kecamatan serta desa /

9. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 8
Pemerintah Kabupaten Banjar
kelurahan atau sebutan lainnya yang meliputi pengawasan sesuai
SK pembagian wilayah kerja dalam bidang pembangunan,
pemerintahan dan bidang masyarakat;
3) Membuat usulan program pengawasan di wilayah kerja;
4) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan secara
terpadu dalam rangka optimalisasi organisasi pelaksanaan
tugasnya;
5) Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan
penilaian tugas – tugas pengawasan;
6) Melaksanakan tugas berdasarkan pembagian wilayah kerja/
jadwal PKPT & pemeriksaan khusus sesuai keputusan Inspektur
Kabupaten Banjar;
7) Menyusun dan membuat laporan hasil pemeriksaan dan
tindak lanjut hasil pemeriksaan serta melaksanakan expose
terhadap hal – hal yang prinsip;
8) Memberikan saran/ telaahan kepada atasan sesuai dengan tugas
wilayah kerjanya;
9) Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi
dan evaluasi;
10)Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan atasan.
c. Sekretaris mempunyai tugas :
1) Merencanakan , mengatur dan mengawasi terselenggaranya
penyusunan program kerja dan rencana kegiatan pengawasan
dan pemutakhiran data, serta pengelolaan keuangan
dilingkungan Inspektorat ;
2) Merencanakan , mengatur dan mengawasi
terselenggaranya pengelolaan administrasi pengawasan dan
pengaduan masyarakat yang mencakup inventarisasi, evaluasi,
penilaian dan pelaporan serta pengolahan data statistik hasil
pengawasan ;

10. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 9
Pemerintah Kabupaten Banjar
3) Merencanakan , mengatur dan mengawasi terselenggaranya
urusan ketata usahaan , surat menyurat , kepegawaian ,
perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat ;
4) Memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai bidang
tugas
5) Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi
dan evaluasi ;
6) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan
4. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Banjar
Inspektorat Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banjar yang kemudian dilakukan perubahan terakhir
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan kelima
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banjar. Bagan Struktur Inspektorat Kabupaten Banjar
sebagai berikut :

11. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 10
Pemerintah Kabupaten Banjar
2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Banjar
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Banjar didukung dengan potensi
SDM 40 orang pegawai, pejabat struktural, pejabat fungsional umum dan
pejabat fungsional tertentu (auditor, auditor kepegawaian dan pejabat
fungsional pengawas pemerintah). Dari seluruh PNS tersebut terbagi dalam
jabatan, golongan dan pendidikan ditabelkan sebagai berikut :
Tabel 2.2.1
Jabatan, Golongan dan Pendidikan PNS Inspektorat
No Jabatan Golongan
(orang)
Pendidikan
(orang)
IV III II S2 S1/DIV SLTA
1 Struktural :
1. Esselon II
2. Esselon III
3. Esselon IV
1
5
-
-
-
3
-
-
-
1
2
1
-
3
2
-
-
-
2 Fungsional Auditor 3 11 1 3 9 3
3 Fungsional Auditor
Kepegawaian
1 1 - 1 1 -
4 Fungsional P2UPD 1 3 - 1 3 -
5 Fungsional Umum - 8 2 - 8 2
Jumlah 11 26 3 10 25 5
Penjelasan atas tabel diatas, diketahui bahwa berdasarkan beban analisis
kerja jumlah pegawai telah mencukupi sesuai dengan kebutuhan pada saat
ini.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Banjar telah didukung
dengan sarana dan prasarana guna kelancaran tugas dan operasional
pengawasan. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia pada Inspektorat
Kabupaten Banjar ditabelkan sebagai berikut :

12. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 11
Pemerintah Kabupaten Banjar
Tabel 2.2.2
Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Banjar
No Jenis Jumlah
1 Tanah 6.279 m2
2 Bangunan Kantor 156 m2
3 Mobil 7 unit
4 Sepeda Motor 5 unit
5 Notebook/Laptop 10 unit
6 Komputer PC 13 unit
7 Printer 14 buah
8 AC 16 unit
9 Meja Kerja 74 buah
10 Kursi Kerja 150 buah
11 Filling 4 buah
12 Kursi Tamu/ Sofa 7 set
13 Mesin Ketik Manual Portable 1 buah
14 Lemari 15 buah
15 Proyektor 3 buah
16 Televisi 2 buah
17 Sound sistem 2 set
Penjelasan atas tabel diatas, diketahui bahwa berdasarkan kebutuhan pada
saat ini, jumlah sarana dan prasarana yang tersedia telah mencukupi,
namun terdapat sejumlah peralatan khususnya kendaraan roda 4 (mobil)
sebanyak 2 buah yang kondisi kendaraan kurang layak.
2.3. Kinerja Pelayanan Tahun 2011-2015 Inspektorat Kabupaten Banjar
1. Sasaran Kinerja yang termuat dalam Rencana Strategis periode Tahun
2011- 2015 sebagai berikut :
- Terlaksananya Proses Pengawasan yang efektif obyektif, profesional
dan proposional guna dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan
yang tepat, sehingga mampu meningkatkan kinerja instansi pemerintah
dalam rangka memantapkan penyelenggaraan kepemerintahan yang
baik dan prima
- Terwujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif, responsive
dalam penanganan pengaduan masyarakat, antisipatif dan mampu
menjadi solusi

13. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 12
Pemerintah Kabupaten Banjar
2. Uraian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten diuraikan dalam table-
tabel :
- Tabel 2.3.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan periode Tahun 2011-
2015.
- Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan periode Tahun 2011-
2015.

14. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 13
Pemerintah Kabupaten Banjar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Tersedianya Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan yang
Profesional (orang)
30 20 22 25 28 30 28 35 30 31 32 140 159 120 111 107
2 Tersusunnya Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan (persentasi)
100 100 0 100 100 100 100 0 100 100 100 100 - 100 100 100
3 Terlaksananya sistem
pengawasan internal (tahun)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
4 Terselesaikannya kasus
pengaduan masyarakat
(%x30 kasus)
80 0 80 80 80 80 0 100 100 100 100 - 125 125 125 125
Target Renstra SKPD Tahun ke-
1 2 3 4
No
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
Targe
t SPM
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Tabel 2.3.1
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Inspektorat 2011-2015
Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar
Rasio Capaian (%) Tahun ke-
1 2 3 4 55
Realisasi Capaian Tahun ke-
1 2 3 4 5

15. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 14
Pemerintah Kabupaten Banjar
1 2 3 4 5.00 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggara
n
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PENDAPATAN - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pendapatan Asli Daerah
- - - - - - - - - - - - - - - - -
-Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang
Dipisahkan - - - - - - - - - - - - - - - - -
-Lain-lain PAD Yang
Sah
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Lain-Lain Pendapatan
yang Sah - - - - - - - - - - - - - - - - -
-Pendapatan Lainnya - - - - - - - - - - - - - - - - -
BELANJA 4,527 4,987 5,493 6,760 7,156 4,328 4,723 5,174 6,262 6,580 96 95 94 93 92 12,198 13,533
Belanja tidak langsung 2,422 2,756 2,893 3,231 3,917 2,292 2,704 2,785 3,071 3,601 95 98 96 95 92 7,609 7,226
-Belanja pegawai 2,422 2,756 2,893 3,231 3,917 2,292 2,704 2,785 3,071 3,601 95 98 96 95 92 7,609 7,226
Belanja langsung 2,106 2,231 2,600 3,529 3,239 2,036 2,019 2,389 3,191 2,979 97 90 92 90 92 5,800 6,307
-Belanja pegawai 261 242 243 234 238 259 231 214 214 198 99 95 88 91 83 479 558
-Belanja barang jasa 1,829 1,861 2,052 2,487 2,881 1,763 1,666 1,882 2,195 2,665 96 90 92 88 92 4,640 5,085
Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Inspektorat 2011-2015
Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar
Uraian
Rata-Rata (dalam
jutaan rupiah)
Pertumbuhan
Realisasi Anggaran (dalam jutaan rupiah) pada
Tahun ke-
Anggaran (dalam jutaan rupiah) pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

16. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 15
Pemerintah Kabupaten Banjar
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Banjar
Kebijakan pengarusutamaan, sebagaimana dimuat dalam Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, merupakan
landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan, yang
diarahkan untuk dapat tercermin dalam output pada kebijakan
pembangunan. Pengarusutamaan diarahkan untuk memperkuat
kapasitas birokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat sipil,
melalui peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik;
peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;
perluasan agenda Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Sasaran perluasan reformasi birokrasi disesuaikan dengan sasaran
pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN
2015 – 2019 yang juga akan digunakan sebagai sasaran reformasi
birokrasi yang ditetapkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 11
Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 –
2019 yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel; Birokrasi yang efektif
dan efisien serta Birokrasi yang memiliki pelayanan publik
berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi
sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area-area perubahan
birokrasi. Perubahan- perubahan pada area tertentu dalam lingkup
birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk
mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi. Area-area
perubahan tersebut adalah :

17. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 16
Pemerintah Kabupaten Banjar
1. Mental Aparatur
2. Pengawasan
3. Akuntabilitas
4. Kelembagaan
5. Tatalaksana
6. SDM Aparatur
7. Peraturan Perundang-undangan
8. Pelayanan Publik
Salah satu dari delapan area perubahan dalam redormasi birokrasi
adalah Pengawasan. Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam
birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem
pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong
tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang
semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah
kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus
pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem
pengawasan.
Inspektorat Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi
pengawasan dituntut untuk melakukan perubahan sebagai suatu
tantangan. Hal yang perlu diambil adalah mereposisi peran dan
fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar selaku Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) menjadi dan bertindak sebagai auditor intern bagi
Bupati dan Wakil Bupati Banjar untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar melalui kemampuan
untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,
kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; memberikan
peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko

18. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 17
Pemerintah Kabupaten Banjar
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, serta
memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjar .
Untuk meningkatkan kemampuan atau kapabilitas Inspektorat
Kabupaten Banjar selaku APIP, diperlukan sinegitas dengan para
pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan dalam
penguatan sistem pengawasan sebagaimana diatur dalam Permen
PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 agar mampu berperan dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah unsur
pimpinan, SKPD dan Auditor Eksternal (BPK) dan APIP lainnya
(BPKP). Adanya komitmen pimpinan dalam mendukung penguatan
sistem pengawasan menjadi kekuatan bagi Inspektorat Kabupaten
Banjar untuk memanfaatkan peluang dengan membangun sinergi
bersama BPKP dan Pusat Pendidikan Pelatihan Pengawasan
(Pusdiklatwas) BPKP selaku pembina SPIP dan BPK selaku auditor
eksternal.
Sinergitas antara Inspektorat Kabupaten Banjar dengan BPKP,
Pusdiklatwas BPKP dan BPK diharapkan mampu mendorong upaya
peningkatan kapasitas APIP; peningkatan penerapan sistem
pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis; peningkatan
penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN; peningkatan efisiensi penyelenggaraan birokrasi; penurunan
tingkat penyimpangan oleh aparatur; dan mempertahankan opini WTP
dari BPK

19. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 18
Pemerintah Kabupaten Banjar
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan
Fungsi Pelayanan SKPD
Seperti yang disebutkan dalam BAB I, beberapa faktor yang sangat
mempengaruhi kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar dan perlu
dilakukan pembenahan adalah :
1) Pembenahan internal organisasi seperti perencanaan,
pemberdayaan aparatur pengawasan, sarana pendukung yang
memadai termasuk penerapan teknologi informasi.
2) Pembenahan sumber daya manusia melalui peningkatan
kapasitas para aparat pengawas internal pemerintah dalam
melakukan tugas pemeriksaan dengan mebangun sistem dan
prosedur pengawasan yang komprehensif.
3) Pembenahan manajemen penyelesaian pemeriksaan dan tindak
lanjut seperti manajemen waktu pembuatan laporan hasil
pemeriksaan dan updating database tindak lanjut hasil
pemeriksaan.
Dari ketiga faktor yang berpengaruh tersebut yang paling dominan
adalah kurangnya kualitas SDM pegawai. Adanya SDM yang belum
berkualitas merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan
memanfaatkan peluang adanya kesempatan mengikuti diklat yang
diselenggarakan oleh instansi yang berkompeten dalam bidang
pengawasan.

20. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 19
Pemerintah Kabupaten Banjar
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terpilih Tahun 2016-
2021, adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang
Sejahtera dan Barokah. Adapun penjelasan dari visi tersebut
adalah :
 Sejahtera adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung
keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana
kehidupan yang aman dan damai.
 Barokah adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai
tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak
Penjabaran atas visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar
2016-2021, ditetapkankan dalam misi pembangunan dalam lima
Tahun mendatang adalah sebagai berikut:
(1) Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana
kehidupan beragama;
(2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan
sosial;
(3) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas
unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan
industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;
(4) Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan
infrastruktur untukmendukung daya saing ekonomi daerah;
(5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan
Amanah

21. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 20
Pemerintah Kabupaten Banjar
Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar di
susun program dalam masing masing misi yaitu
1. Misi 1.
Mewujudkan kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-
nilai ajaran agama berbasis keilmuan sehingga terjaga
nuansa keindahan kehidupan beragama,
ketertiban di lingkungan masyarakat, terpelihara kerukunan
dan toleransi antar umat beragama serta kesejahteraan
masyarakat yang semakin baik
2. Misi 2
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikasi
adanya peningkatan mutu pendidikan terhadap siswa sekolah
umum dan agama, meningkatnya minat baca masyarakat,
peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kualitas
ketenagakerjaan serta perlindungan sosial terhadap
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
3. Misi 3
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikasi
adanya pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB sektor
pertanian umum, sektor perikanan, mantapnya kondisi
ketahanan pangan daerah yang disertai peningkatan
pendapatan, produksi dan produktifitas, peningkatan nilai
tambah, daya saing produk unggulan daerah, pengembangan
industri hilir, agroindustri, kebijakan (regulasi) yang tepat
dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam
yang berkelanjutan serta prinsip tata kelola lingkungan yang
baik
4. Misi 4
Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan
yang berkeadilan dan menyelenggarakan pembangunan pada

22. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 21
Pemerintah Kabupaten Banjar
segala aspek dan sendi kehidupan yang hasilnya dapat
dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh
seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah dengan
mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh.
Keberpihakan kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal,
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan
akses yang sama terhadap pelayanan sosial dan sarana
prasarana ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam
berbagai aspek.
5. Misi 5
Meningkatkan penyelengaraan administrasi pemerintahan
yang efisien, efektif dan akuntabel, pengelolaan keuangan
daerah yang akuntabel dan berorientasi publik, kondisi
keamanan dan politik yang kondusif serta pelayanan publik
yang berorientasi pada pelayanan prima secara terpadu.
Inspektorat Kabupaten Banjar mengemban Misi kelima dari
Pemerintah Kabupaten Banjar yaitu mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah. Untuk
mencapai misi tersebut ditetapkan tujuan yang menjadi arah
bagi Inspektorat kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana
Srategiknya yaitu mewujudkan peran Inspektorat Kabupaten
Banjar sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi,
efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu
memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko
dan pengendalian intern
Dalam menyelenggarakan Misi kelima Bupati dan Wakil Bupati
Banjar, terdapat beberapa program Priorotas Bupati Banjar yang
terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar

23. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 22
Pemerintah Kabupaten Banjar
yakni “ Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah”
Sesuai tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten,
Inspektorat melakukan pengawasan melalui pemeriksaan atas
akuntabilitas kinerja dan keuangan yang menjadi tanggungjawab
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), disamping itu juga
Inspektorat melakukan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan desa serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa
diwilayah kabupaten Banjar.
3.3. Telaahaan Renstra K/L
Dalam Permen PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 telah di tetapkan target dalam
upaya penguatan sistem pengawasan dengan peningkatan
kapabilitas APIP dan maturitas Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) pada level 3. Dengan menguatnya sistem
pengawasan akan dapat mendorong terwujudnya birokrasi yang
bersih dan akuntabel yang ditandai dengan peningkatan akuntabilitas
pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan. Sejalan dengan
target tersebut, Inspektorat Kabupaten Banjar telah menetapkan
rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 dengan tujuan mewujudkan
peran Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu
menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan
dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen
risiko dan pengendalian intern.
Dalam mewujudkan tujuan tersebut masih ditemui hambatan
berkaitan dengan perilaku negatif yang ditunjukkan dan
dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong

24. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 23
Pemerintah Kabupaten Banjar
terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi
mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak
inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya.
Karena itu diperlukan perubahan mental model/perilaku aparatur
yang diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif
yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel,
efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang
berkualitas.
Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya
perilaku negatif aparatur adalah peraturan perundang-undangan
yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau
sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan
penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh
aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara.
Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem
peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan komprehensif
khususnya di bidang pengawasan.
3.4. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Dalam mewujudkan tujuan utama renstra Inspektorat Kabupaten
Banjar, dijabarkan dalam sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan. Sesuai tugas dan fungsi Inspektorat selalu aparat
pengawas, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam
mencapai tujuan tidak terkait langsung dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Namun demikian
dalam melaksanakan tugas pengawasannya, RTRW dan KLHS yang
menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang dan bersifat

25. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 24
Pemerintah Kabupaten Banjar
saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta
rencana pembangunan lainnya menjadi bagian evaluasi dari
Inspektorat Kabupaten Banjar
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Dalam mengantisipasi tantangan kedepan untuk menuju kondisi
yang diharapkan maka Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai
organisasi dan salah satu perangkat daerah secara terus menerus
mengembangkan peluang, dan inovasi dalam Bidang Pengawasan.
Meningkatkan persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan
pelayanan yang lebih baik (pelayanan prima) akan mendorong
Inspektorat Kabupaten Banjar untuk mempersiapkan diri agar
keberadaan tetap dapat diterima oleh masyarakat dengan
senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan kinerja
aparaturnya dengan memperhatikan potensi, peluang, kelemahan
dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Analisis lingkungan strategis pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Banjar melalui tahapan-tahapan sebagai berikut (1) Analisis
Lingkungan Internal, (2) Analisis Lingkungan Eksternal, dan (3)
Perumusan Strategi.
1) Analisis Lingkungan Internal
1) Kekuatan (strengths)
a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor

26. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 25
Pemerintah Kabupaten Banjar
09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 09) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 09);
b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar
c. Peraturan Bupati Banjar Nomor 01 Tahun 2016 tentang
Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kabupaten Banjar;
d. Prasarana dan sarana yang memadai
e. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai
2) Kelemahan (Weaknees)
a. Kompetensi sumber daya aparatur yang belum memadai
b. Kelembagaan
c. Anggaran yang belum memadai
2. Analisis Lingkungan Eksternal
1) Peluang (opportunities)
a. Kebijakan pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri
b. Adanya Pusdiklatwas BPKP
c. Sinergitas dengan Auditor Internal (BPKP dan APIP
lainnya)
d. Sinergitas dengan auditor eksternal BPK.
2) Ancaman (Threats)

27. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 26
Pemerintah Kabupaten Banjar
a. Dinamika Peraturan Perundang-undangan
b. Penataan SDM melalui mutasi dan promosi
c. Eforia pengaduan masyarakat
d. Perilaku Aparatur dari obyek terperiksa
Perumusan Strategi berdasarkan identifikasi dan analisis faktor-
faktor internal dan eksternal tersebut di atas, maka perumusan
strategi umum Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai berikut:
1) Startegi Kekuatan - Peluang / S – O (Comparative Advantage
Strategy) adalah dengan adanya komitmen pimpinan dan
pegawai digunakan untuk meningkatkan sinergitas dengan
auditor internal BPKP dan auditor eksternal BPK untuk
meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dan akuntabilitas
keuangan pemerintah Kabupaten Banjar .
2) Strategi Kekuatan – Ancaman / S – T (Mobilization Strategy)
adalah menyempurnakan sistem dan prosedur untuk
mengantisipasi dinamika peraturan perundang-undangan dan
mengantisipasi eforia pengaduan masyarakat
3) Startegi Kelemahan – Peluang / W – O (Investment on
Weakness Strategy) adalah dengan meningkatkan kompetensi
sumber daya aparatur pengawasan melalui diklat teknis
fungsional dan substantive di pusdiklatwas BPKP
4) Strategi Kelemahan – Ancaman / W – T (Damage Control
Startegy) adalah mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk
mengantisipasi eforia pengaduan masyarakat
Strategi disusun dalam tahapan terencana, konsisten dan
berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja
yang berorientasi pada pencapaian tujuan. isu-isu Strategis yang
ingin dikembangkan 5 (lima) Tahun kedepan adalah :

28. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 27
Pemerintah Kabupaten Banjar
1. Meningkatnya sinergitas dengan auditor internal BPKP dan
auditor eksternal BPK untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja
pemerintah dan akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten
Banjar
2. Adanya sistem dan prosedur untuk mengantisipasi dinamika
peraturan perundang-undangan dan mengantisipasi eforia
pengaduan masyarakat.
3. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pengawasan
melalui diklat teknis fungsional dan substantive di pusdiklatwas
BPKP

29. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 28
Pemerintah Kabupaten Banjar
BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat
A. Tujuan
Tujuan organisasi pada dasarnya jangka panjang, yang
harus diselesaikan selama waktu itu, dan akan mengarahkan
kinerja Tahunan organisasi. Tujuan mencerminkan pernyataan
kondisi yang diinginkan dan bukan merupakan proses atau
aktivitas.
Untuk merealisasikan pelaksanaan kinerja Inspektorat,
perlu ditetapkan tujuan pengawasan Inspektorat Kabupaten
Banjar (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima Tahun
ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap
program SKPD secara umum. Disamping itu juga dalam rangka
memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap
peran misi serta program yang telah ditetapkan.
Dengan memperhatikan faktor kunci keberhasilan dari
faktor internal yaitu adanya motovasi kerja aparatur yang tinggi
namun belum didukung oleh kualitas aparatur serta faktor
eksternal adanya program bimbingan teknis maupun pendidikan
/ pelatihan yang berorientasi kompetensi serta dukungan Bupati
Banjar melalui kebijakan dan tersedianya peraturan perundang-
undangan, maka tujuan utama yang ingin dicapai oleh
Inspektorat Kabupaten Banjar adalah : Mewujudkan peran
Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu
menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu
program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada
tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

30. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 29
Pemerintah Kabupaten Banjar
Tujuan utama Inspektorat Kabupaten Banjar diatas, telah
sesuai dan relevan dengan tujuan Bupati dan Wakil Bupati
Banjar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021 yakni “Meningkatkan tatakelola
pemerintahan”, dimana dengan terwujudnya tujuan utama
berdampak pada peningkatan tatakelola pemerintahan baik dari
sisi akuntabilitas kinerja dan keuangan maupun peningkatan
pelayanan publik.
B. Sasaran
Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan
atau penyempurnaan yang berkelanjutan yang harus
dilaksanakan dengan berhasil. Sasaran yang baik melalui
rumusan berorientasi pada kegiatan (action oriented) yang
mudah dipahami dan dilaksanakan. Sasaran ingin dicapai dalam
jangka waktu pendek biasanya satu Tahun yang merupakan
penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan.
Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten
Banjar selama kurun waktu jangka menengah lima Tahun sesuai
tujuan yang ingin dicapai dengan melalui :
1. Terwujudnya kapabilitas Inspektorat Kabupaten Banjar
sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas,
dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu
memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen
risiko dan pengendalian intern
2. Terwujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang
efektif, responsive dalam penanganan pengaduan
masyarakat, antisipatif dan mampu menjadi solusi

31. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 30
Pemerintah Kabupaten Banjar
Sasaran tersebut diatas, telah relevan dan sesuai dengan
tujuan Bupati dan Wakil Bupati Banjar dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
yakni “Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang
berkualitas”, dimana dengan capaian sasaran akan berdampak
pada tatalaksana pemerintahan daerah yang berkualitas. APIP
dengan kapabilitas pada level 3 mampu menilai efisiensi,
efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu
memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern. Pada sisi lain APIP lebih efektif,
responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat,
antisipatif dan mampu menjadi solusi
Adapun tujuan dan sasaran renstra Inspektorat Kabupaten
Banjar periode Tahun 2016-2021 diuraikan dalam table 4.2.

32. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 31
Pemerintah Kabupaten Banjar
Tabel 4.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT KAB.BANJAR
1 2 3 4 5 6
SKPD yang mendapat
nilai SAKIP ≥ 60
60 70 80 90 100 100
SKPD yang
menyajikan Laporan
Keuangan sesuai SAP
100 100 100 100 100 100
Prosentasi
temuan yang
ditindaklanjuti
80% Prosentasi temuan
yang ditindaklanjuti
80 80 80 80 80 80
Tingkat
Maturitas SPIP
Level 3
Tingkat
Kapabilitas
APIP
Level 3
Prosentasi
pengaduan
masyarakat
yang
ditindaklanjuti
80% Terwujudnya peran
Inspektorat sebagai APIP
yang efektif, responsive
dalam penanganan
pengaduan masyarakat,
antisipatif dan mampu
menjadi solusi
Prosentasi pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
80 80 80 80 80 80
Kepatuhan
SKPD/ Entitas
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Mewujudkan peran
Inspektorat Kabupaten
Banjar sebagai APIP yang
mampu menilai efisiensi,
efektivitas, dan ekonomis
suatu program/kegiatan
dan mampu memberikan
konsultasi pada tata
kelola, manajemen risiko
dan pengendalian intern
Terwujudnya kapabilitas
Inspektorat Kabupaten
Banjar sebagai APIP yang
mampu menilai efisiensi,
efektivitas, dan ekonomis
suatu program/kegiatan
dan mampu memberikan
konsultasi pada tata kelola,
manajemen risiko dan
pengendalian intern
INDIKATOR
TUJUAN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET CAPAIAN % (Tahun ke-)TARGET
TUJUAN
100%

33. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 32
Pemerintah Kabupaten Banjar
4.2. Stragtegi Dan Kebijakan Inspektorat
A. Strategi
Strategi yang baik hendaknya memenuhi kriteria diantaranya;
1) Gambaran atau rumusan yang sederhana sebagai bagian dari
Rencana Strategis, 2) Pengelompokan strategi berdasarkan
perspektif yang bersangkutan yang merupakan rumusan paling
dekat dengan tujuan organisasi, 3) penjelasan tentang hubungan
kausal antar strategi.
Strategi menggambarkan perspektif dengan beberapa komponen
utama atau penting dalam yang dapat dijelaskan sebagai
berikut :
1. Perspektif keuangan/finansial
Perspektif keuangan tetap menjadi perhatian karena ukuran
keuangan merupakan iktisar dari konsekuensi ekonomi yang
terjadi akibat keputusan dan kebijakan.Tujuan pencapaian
kinerja keuangan yang baik merupakan fokus dari tujuan-
tujuan yang ada dalam tiga perspektif lainnya.
2. Perspektif pelanggan/pengguna
Pelanggan atau pengguna Inspektorat adalah Bupati Banjar
dan para stakeholder lain yang berkepentingan atas kinerja
inspektorat
3. Perspektif Proses Bisnis Internal
Tahapan dalam proses bisnis internal meliputi inovasi, proses
kegiatan operasional, serta proses pembangunan kapasitas
aparat untuk memenuhi tuntutan tugas
4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Perspektif ini untuk mendorong organisasi atau unit kerja
agar dapat belajar dan tumbuh. Tujuan dari perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan adalah menyediakan
infrastruktur untuk saling mendukung pencapaian ketiga

34. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 33
Pemerintah Kabupaten Banjar
perspektif lainnya sesuai dengan urusan hubungan
kausalnya.Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan
dalam perspektif ini berkaitan dengan kemampuan karyawan
dan system informasi.
Memperhatikan ke empat perspektif tersebut, maka Inspektorat
Kabupaten Banjar menetapkan strategi untuk mencapai tujuan
dan sasarannya yaitu :
1. Laksanakan pengawasan dan pengendalian Kebijakan
Kepala Daerah secara regular
2. Laksanakan reviu per semester atas Kinerja keuangan SKPD
dan Pemerintah Kabupaten Banjar
3. Laksanakan reviu dan evaluasi atas Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten dan SKPD dan RKA SKPD
4. Laksanakan inventarisasi temuan hasil pemeriksaan dan
penyelesaian tindak lanjut hasil Pemeriksaan
5. Penerapan aturan tentang Kode Etik dan Standart Operating
Procedured (SOP)
6. Tingkatkan kapasitas Aparatur di lingkungan Inspektorat
Kabupaten Banjar
7. Laksanakan kegiatan pendukung administrasi pengawasan
8. Laksanakan kegiatan pemeliharaan pendukung pengawasan
9. Laksanakan kegiatan pelaporan pendukung pengawasan
10.Bentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
Strategi diatas yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan
Inspektorat Kabupaten Banjar telah berkesesuaian dan relevan
dengan strategi Bupati dan Wakil Bupati dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
yakni “Meningkatnya pengawasan dan monev
penyelenggaraan pemerintahan”. Strategi Inspektorat

35. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 34
Pemerintah Kabupaten Banjar
Kabupaten telah mencermin strategi yang diinginkan Bupati dan
Wakil Bupati Banjar.
B. Kebijakan
Menurut Mustopadidjaja, A.R (2001), kebijakan adalah suatu
keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan
tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai
tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang
berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
negara dan pembangunan. Dalam merumuskan atau
menetapkan suatu kebijakan-kebijakan dikenal adanya sistem
kebijakan, yang terdiri dari:
1. Lingkungan kebijakan, adalah keadaan yang
melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan
timbulnya masalah kebijaksanaan, yang mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh suatu
kebijakan.
2. Pembuat dan Pelaksana Kebijakan, adalah orang atau
sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai
”peranan tertentu” dalam sistem dan proses kebijaksanaan,
sebab mereka berada dalam posisi menentukan ataupun
mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijaksanaan
ataupun dalam tahap pelaksanaannya, dalam arti
pengawasan, pengendalian dan pelatihan atas hasil-hasil
yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan.
3. Kebijakan itu sendiri, yaitu keputusan atau serangkaian
pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang
dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.
4. Kelompok Sasaran Kebijakan, yaitu orang atau sekelompok
orang, atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang

36. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 35
Pemerintah Kabupaten Banjar
perilaku atau keadaannya ingin dipenuhi oleh kebijakan
bersangkutan.
Memperhatikan ke empat sistem kebijakan diatas, maka untuk
mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan,
Inspektorat Kabupaten Banjar merumuskan kebijakan yang
akan dijadikan landasan dalam menentukan program dan
kegiatan yaitu :
1. Melaksanakan efektivitas pengawasan melalui dukungan
administrasi serta penyediaan sarana dan prasarana kantor.
2. Menetapkan dan menerbitkan Peraturan tentang Kode Etik
dan Standart Operating Procedured (SOP)
3. Mengirimkan Aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten
Banjar untuk mengikuti Bimbingan Teknis sera Pendidikan
dan Latihan Teknis maupun Fungsional, Melaksanakan
Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
4. Pelaksanaan kegiatan pendukung adminsitrasi,
pemeliharaan dan pelaporan pengawasan
5. Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat
Kebijakan yang disusun Inspektorat Kabupaten Banjar
merupakan standar bagi APIP dalam menjalankan tugas,
dimana aturan/pedoman pengawasan telah ditentukan dalam
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait
pengawasan. Kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021 yakni “Pembenahan system pengawasan dan
pelaporan kinerja SKPD dalam penyelenggaraan
pemerintahan, tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan”. Inspektorat Kabupaten sesuai aturan dan
pedoman pengawasan hanya melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sedangkan

37. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 36
Pemerintah Kabupaten Banjar
pengawasan terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan dilaksanakan oleh kementerian teknis masing-
masing, kondisi demikian dikecualikan dengan adanya
permintaan bantuan pemeriksaan oleh Inspektur Jenderal
Kementerian yang terkait dengan tugas SKPD termasuk
pemeriksaan yang diminta atau merupakan perintah Bupati dan
Wakil Bupati Banjar.

38. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 37
Pemerintah Kabupaten Banjar
MATRIKS TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Mewujudkan peran
Inspektorat
Kabupaten Banjar
sebagai APIP yang
mampu menilai
efisiensi, efektivitas,
dan ekonomis suatu
program/kegiatan dan
mampu memberikan
konsultasi pada tata
kelola, manajemen
risiko dan
pengendalian intern
Terwujudnya kapabilitas Inspektorat
Kabupaten Banjar sebagai APIP yang
mampu menilai efisiensi, efektivitas,
dan ekonomis suatu
program/kegiatan dan mampu
memberikan konsultasi pada tata
kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern
1. Laksanakan pengawasan dan
pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
secara regular
2. Laksanakan reviu per semester atas
Kinerja keuangan SKPD dan
Pemerintah Kabupaten Banjar
3. Laksanakan reviu dan evaluasi atas
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten
dan SKPD dan RKA SKPD
4. Laksanakan inventarisasi temuan hasil
pemeriksaan dan penyelesaian tindak
lanjut hasil Pemeriksaan
5. Penerapan aturan tentang Kode Etik
dan Standart Operating Procedured
(SOP)
6. Tingkatkan kapasitas Aparatur di
lingkungan Inspektorat Kabupaten
Banjar
7. Laksanakan kegiatan pendukung
administrasi pengawasan
8. Laksanakan kegiatan pemeliharaan
pendukung pengawasan
9. Laksanakan kegiatan pelaporan
pendukung pengawasan
1. Melaksanakan efektivitas pengawasan
melalui dukungan administrasi serta
penyediaan sarana dan prasarana kantor.
2. Menetapkan dan menerbitkan Peraturan
tentang Kode Etik dan Standart Operating
Procedured (SOP)
3. Mengirimkan Aparatur di lingkungan
Inspektorat Kabupaten Banjar untuk
mengikuti Bimbingan Teknis sera
Pendidikan dan Latihan Teknis maupun
Fungsional, Melaksanakan Pelatihan
Kantor Sendiri (PKS)
4. Pelaksanaan kegiatan pendukung
adminsitrasi, pemeliharaan dan pelaporan
pengawasan
Terwujudnya peran Inspektorat
sebagai APIP yang efektif,
responsive dalam penanganan
pengaduan masyarakat, antisipatif
dan mampu menjadi solusi.
1. Bentuk Tim Penanganan Pengaduan
Masyarakat
1.Melaksanakan penanganan pengaduan
masyarakat

39. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 38
Pemerintah Kabupaten Banjar
INDIKATOR KEBERHASILAN (IMPACT, OUTCOMES)
1. Tujuan Utama
Tujuan Utama (Ultimate Goal) Indikator Keberhasilan
Mewujudkan peran Inspektorat
Kabupaten Banjar sebagai APIP yang
mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan
ekonomis suatu program/kegiatan dan
mampu memberikan konsultasi pada
tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern
1. Kapabilitas APIP di level 3
2. Akuntabilias keuangan denganopini WTP
3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah menuju
penilaian A
4. Maturitas SPIP di level 3
2. Perspektif Pengguna/Pemangku kepentingan (Stakeholder) :
Tujuan Sasaran
Indiktor
Keberhasilan
Target per Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mewujudkan
peran
Inspektorat
Kabupaten
Banjar sebagai
APIP yang
mampu
menilai
efisiensi,
efektivitas, dan
ekonomis
suatu
program/kegiat
an dan mampu
memberikan
konsultasi
pada tata
kelola,
manajemen
risiko dan
pengendalian
intern)
Terwujudnya
kapabilitas
Inspektorat
Kabupaten
Banjar
sebagai APIP
yang mampu
menilai
efisiensi,
efektivitas,
dan
ekonomis
suatu
program/kegi
atan dan
mampu
memberikan
konsultasi
pada tata
kelola,
manajemen
risiko dan
pengendalian
intern.
Adanya
kebijakan
KDH yang
efektif dan
efisien dalam
mewujudkan
Tata
Pemerintahan
yang baik
(Good
Governance)
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
Terselesaikan
nya temuan
Hasil
pemeriksaan
dan
pengembalian
Uang Negara/
Daerah
80 % 80 % 80 % 80% 80% 80 %
Meningkatnya
Akuntabilas
Keuangan dan
Kinerja
Pemerintah
Kabupaten
Banjar
WTP
B
WTP
B
WTP
BB
WTP
BB
WTP
A
WTP
A
Terwujudnya
peran
Inspektorat
sebagai APIP
yang efektif,
responsive
dalam
penanganan
pengaduan
masyarakat,
antisipatif dan
mampu
menjadi
solusi.
Terselesaikan
nya kasus-
kasus
Pengaduan
Masyarakat
80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %

40. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 39
Pemerintah Kabupaten Banjar
3. Perspektif Proses Internal (Internal Process):
Unit Kerja Sasaran
Indikator
Keberhasilan
Target per Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sekretariat Terwujud
nya
kapabilitas
Inspektorat
Kabupaten
Banjar
sebagai
APIP yang
mampu
menilai
efisiensi,
efektivitas,
dan
ekonomis
suatu
program/
kegiatan
dan mampu
memberikan
konsultasi
pada tata
kelola,
manajemen
risiko dan
pengendali
an intern.
Adanya
kebijakan
KDH yang
efektif dan
efisien dalam
mewujudkan
Tata
Pemerintahan
yang baik
(Good
Governance)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
1. Sekretariat
2. Inspektur
Pembantu
wilayah
Terselesaikan
nya temuan
Hasil
pemeriksaan
80% 80% 80% 80% 80% 80%
Meningkatnya
Akuntabilas
Keuangan dan
Kinerja
Pemerintah
Kabupaten
Banjar
WTP
B
WTP
B
WTP
BB
WTP
BB
WTP
A
WTP
A
1. Sekretariat
2. Inspektur
Pembantu
wilayah
Terwujudny
a peran
Inspektorat
sebagai
APIP yang
efektif,
responsive
dalam
penanganan
pengaduan
masyarakat,
antisipatif
dan mampu
menjadi
solusi.
Terselesaikan
nya kasus-
kasus
Pengaduan
Masyarakat
80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %

41. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 40
Pemerintah Kabupaten Banjar
4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth) :
Unit
Kerja
Sasara
Indikator
Keberhasilan
Target per Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Sekretariat
2. Inspektur
Pembantu
Wilayah
Terwujudnya
kapabilitas
Inspektorat
Kabupaten
Banjar
sebagai APIP
yang mampu
menilai
efisiensi,
efektivitas,
dan ekonomis
suatu
program/
kegiatan dan
mampu
memberikan
konsultasi
pada tata
kelola,
manajemen
risiko dan
pengendali an
intern
.
Pelanggaran
Kode Etik dan
Kode Prilaku
profesi oleh
APIP
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Penerapan
Standart
Operating
Procedured
(SOP)
pengawasan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelaksanaan
ekspose dan
Pelatihan
Kantor Sendiri
(PKS)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
5. Perspektif Keuangan (Financial) :
Unit
Sasaran
Strategis
Indikator
Keberhasilan
Target per Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sekretari
at
Ketersediaan
Anggaran
%
Ketersediaan
Anggaran
untuk
Operasional
Inspektorat
100% 100% 100% 100% 100% 100%

42. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 41
Pemerintah Kabupaten Banjar
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai implementasi untuk mewujudkan tujuan, Inspektorat
Kabupaten Banjar menyusun rencana program/kegiatan Tahunan.
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar atau masyarakat
yang dikoordinasikan oleh Inspektorat untuk mencapai sasaran dan tujuan
serta memperoleh alokasi anggaran. Sebagai implementasi untuk
mewujudkan tujuan maka Program/kegiatan Inspektorat ditujukan untuk
mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan.
Program yang disusun Inspektorat Kabupaten Banjar telah
berkesesuaian dan relevan dengan Program Utama Transisi Bupati dan
Wakil Bupati Banjar Tahun 2016-2016 yaitu “Peningkatan Pelayanan
Prima” dengan sasaran “Meningkatnya efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan”.
Rencana Tindak (Action Plan/Initiative) merupakan Rencana
Kerja/Kinerja Tahunan (RKT) atau menurut jangka waktu Tahunan
merupakan tahapan yang terkait langsung dengan pendanaan yang
mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan.
Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif Inspektorat Kabupaten Banjar periode
Tahun 2016-2021 diuraikan dalam table 5.1
Excell tabel renstra 2016-2021 sheet tabel 5.1 use

43. Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18 19 20 21
1 20 08 20 Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal pada Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
100 100 2.566,20 100 2.566,80 100 2.569,07 100 2.978,63 100 3.250,41 100 3.250,41 100 13.931,1 sekretariat
dan irban kab.ba
njar
1 20 08 20 01 Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara berkala
150 150 2.474,00 150 2.517,60 150 2.514,87 150 2.898,90 150 3.165,52 150 3.165,52 150 13.570,9
1 20 08 20 05 Inventarisasi Temuan
Pengawasan
1 1 30,40 1 24,40 1 27,20 1 34,03 1 38,49 1 38,49 1 154,52
1 20 08 20 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
80 80 10,60 80 11,60 80 12,90 80 24,10 80 24,80 80 24,80 80 84,00
1 20 08 20 07 Koordinasi Pengawasan yang
lebih komprehensif
2 3 51,20 3 13,20 3 14,10 3 21,60 3 21,60 3 21,60 3 121,70
1 20 08 21 Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksan dan Aparatur
Pengawasan
75 75 405,50 75 500,50 75 534,00 75 549,00 75 596,00 75 596,00 75 2.585,00 sekretariat
kab.ba
njar
1 20 08 21 01 Pelatihan Pengembangan
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
30 30 405,50 30 500,50 30 534,00 30 549,00 30 596,00 30 596,00 30 2.585,00
1 20 08 22 Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
1 1 40,40 1 14,40 1 14,40 1 10,80 1 10,80 1 10,80 1 90,80 sekretariat
kab.ba
njar
1 20 08 22 02 Penyusunan kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan
1 1 40,40 1 14,40 1 14,40 1 10,80 1 10,80 1 10,80 1 90,80
1 20 08 24 Program Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
1 1 100,30 1 120,70 1 215,70 1 285,70 1 343,20 1 343,20 1 1.065,60 sekretariat
dan irban kab.ba
njar
1 20 08 24 01 Pembentukan Unit Khusus
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
80 80 100,30 80 120,70 80 215,70 80 285,70 80 343,20 80 343,20 80 1.065,60
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
SKPD Inspektorat
Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar
KodeTujuan LokasiTahun -4
4
Tahun -6Tahun -2 Tahun -3
Unit Kerja
SKPD
Penanggun
g jawab
Tahun -1
Terwujudnya peran
Inspektorat sebagai
APIP yang efektif,
responsive dalam
penanganan
pengaduan
masyarakat,
antisipatif dan
mampu menjadi
solusi
SKPD yang
mendapat nilai
SAKIP ≥ 60
Sasaran Program dan Kegiatan
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD
Tahun -5
Indikator
Sasaran
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perenc
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Terwujudnya
kapabilitas
Inspektorat
Kabupaten Banjar
sebagai APIP yang
mampu menilai
efisiensi, efektivitas,
dan ekonomis suatu
program/kegiatan
dan mampu
memberikan
konsultasi pada tata
kelola, manajemen
risiko dan
pengendalian intern
Mewujudka
n peran
Inspektorat
Kabupaten
Banjar
sebagai
APIP yang
efektif dan
efisien,
responsif,
antisipatif
dan menjadi
solusi dalam
mewujudka
n tata kelola
pemerintah
an yang
baik dan
prima di
Kabupaten
Banjar
Prosentasi
pengaduan
masyarakat
yang
ditindaklanjuti
SKPD yang
menyajikan
Laporan
Keuangan
sesuai SAP
Prosentasi
temuan yang
ditindaklanjuti

44. Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18 19 20 21
1 20 08 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 1 599,02 1 544,51 1 581,23 1 649,18 1 674,11 1 674,11 1 3.048,05 sekretariat
kab.ba
njar
1 20 08 01 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1 1 3,50 1 3,50 1 3,50 1 3,800 1 3,80 1 3,80 1 18,10
1 20 08 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1 1 48,00 1 40,80 1 42,00 1 57,00 1 60,00 1 60,00 1 247,80
1 20 08 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
1 1 22,86 1 18,36 1 19,88 1 36,600 1 36,60 1 36,60 1 134,30
1 20 08 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 1 18,74 1 15,70 1 16,51 1 21,748 1 21,75 1 21,75 1 94,45
1 20 08 01 11 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1 1 35,53 1 29,17 1 29,29 1 34,92 1 34,92 1 34,92 1 163,81
1 20 08 01 12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
1 1 6,00 1 3,76 1 6,40 1 7,175 1 7,18 1 7,18 1 30,51
1 20 08 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
1 1 3,60 1 2,99 1 3,05 1 3,869 1 3,87 1 3,87 1 17,38
1 20 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
1 1 9,60 1 10,00 1 10,00 1 11,00 1 11,00 1 11,00 1 51,60
1 20 08 01 17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1 1 79,99 1 85,24 1 88,96 1 93,078 1 95,000 1 95,00 1 442,26
1 20 08 01 18 Koordinasi dengan
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Lainnya
1 1 250,00 1 251,25 1 265,00 1 270,00 1 280,00 1 280,00 1 1.316,25
1 20 08 01 19 Penyedia Pendukung
Administrasi/teknis
Perkantoran
1 1 121,20 1 83,75 1 96,65 1 110,00 1 120,00 1 120,00 1 531,60
1 20 08 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 1 158,95 1 210,78 1 215,25 1 227,00 1 252,00 1 252,00 1 1.063,98 sekretariat
kab.ba
njar
1 20 08 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala
gedung kantor
1 1 81,95 1 87,00 1 89,50 1 92,00 1 112,00 1 112,00 1 462,45
1 20 08 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
1 1 77,00 1 123,78 1 125,75 1 135,00 1 140,00 1 140,00 1 601,53
1 20 08 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1 1 87,10 1 84,75 1 96,40 1 97,50 1 101,40 1 101,40 1 467,15 sekretariat
kab.ba
njar
1 20 08 06 01 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kineja SKPD
1 1 21,70 1 15,05 1 16,50 1 17,50 1 20,00 1 20,00 1 90,75
1 20 08 06 02 Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
1 1 65,40 1 69,70 1 79,90 1 80,00 1 81,40 1 81,40 1 376,40
3.957,47 4.042,45 4.226,04 4.797,82 5.227,91 5.227,91 22.251,7
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Lanjutan Tabel 5.1
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD
Kode Program dan Kegiatan
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
4
LokasiTahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Tahun -6
Unit Kerja
SKPD
Penanggun
g jawab

45. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 44
Pemerintah Kabupaten Banjar
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima
Tahun mendatang sebagai komitmen bersama untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD diuraikan dalam table 6.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan tujuan keberadaan
SKPD diuraikan dalam table 6.2
Indikator Kinerja, definisi operasional dan rumus perhitungan
Rencana Strategis Inspektorat diuraikan dalam table 6.3

46. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 45
Pemerintah Kabupaten Banjar
Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No Indikator
Kondisi
Kinerja pada
awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1 Tingkat Kapabilitas APIP Level 2 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3
2 Tingkat Maturitas SPIP N/A Level 1 Level 1 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3
3 Persentase Temuan yang
ditindaklanjuti
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
4 Presentasi Kepatuhan
SKPD/Entitas terhadap
Peraturan Perundang-
Undangan
30,30 45,45 60,61 75,76 90,91 100 100
5 Persentase Pengaduan
Masyarakat yang
ditindaklanjuti
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

47. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 46
Pemerintah Kabupaten Banjar
Tabel 6.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Sasaran Indikator
Kinerja Utama
Target
Target Per Tahun Program
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Terwujudnya kapabilitas
Inspektorat Kabupaten
Banjar sebagai APIP yang
mampu menilai efisiensi,
efektivitas, dan ekonomis
suatu program/kegiatan
dan mampu memberikan
konsultasi pada tata
kelola, manajemen risiko
dan pengendalian intern
SKPD yang
mendapat nilai
SAKIP ≥ 60
100% 60% 70% 80% 90% 100% Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksan dan Aparatur
Pengawasan
SKPD yang
menyajikan
Laporan
keuangan sesuai
SAP
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentasi
temuan yang
ditindaklanjuti
80% 80% 80% 80% 80% 80%
Terwujudnya peran
Inspektorat sebagai APIP
yang efektif, responsive
dalam penanganan
pengaduan masyarakat,
antisipatif dan mampu
menjadi solusi.
Prosentasi
pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
80% 80% 80% 80% 80% 80% Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat

48. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 47
Pemerintah Kabupaten Banjar
Tabel 6.3
INDIKATOR KINERJA, DEFINISI OPERASIONAL DAN RUMUS PERHITUNGAN RENCANA STRATEGIS
No INDIKATOR DEFINISI OPERASIONALRUMUS PERHITUNGAN
BIDANG YANG
BERTANGGUNGJAWAB
1 SKPD yang mendapat nilai SAKIP > 60
(100%)
a. Jumlah SKPD nilai minimal 60
b. Jumlah SKPD Kabupaten Banjar
Jumlah SKPD yang dievaluasi SAKIP dengan perolohan nilai minimal
60 berbanding jumlah SKPD Kabupaten Banjar
Rumus :
Jumlah SKPD nilai minimal 60
------------------------------------------ x 100
Jumlah SKPD Kabupaten
Inspektur Pembantu Wilayah
2 SKPD yang menyajikan Laporan Keuangan
sesuai SAP (100%)
a. Jumlah SKPD yg menyajikan LK SAP
b. Jumlah SKPD Kabupaten Banjar
Jumlah SKPD yang menyajikan LK SAP berbanding jumlah SKPD
Kabupaten Banjar
Rumus :
Jumlah SKPD menyajkan LK SAP
------------------------------------------ x 100
Jumlah SKPD Kabupaten
Inspektur Pembantu Wilayah
3 Prosentasi temuan yang ditindaklanjuti (80%)
a. Temuan Eksternal (BPK,BPKP dan
Inspektorat Provinsi)
b. Temuan Internal
Jumlah tindak lanjut temuan eksternal berbanding jumlah temuan
Jumlah tindak lanjut temuan internal berbanding jumlah temuan
Rumus :
a. Temuan eksternal yg ditindaklanjuti berbanding jumlah temuan =
60%
b. Temuan internal yg ditindaklanjuti berbanding jumlah temuan = 40%
c. Jumlah (a+b) x 80%
Sekretariat
4 Prosentasi pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti (80%)
a. Jumlah pengaduan masyarakat yg
dindaklanjuti
b. Jumlah pengaduan yang masuk
Jumlah pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti berbanding jumlah
pengaduan masyarakat yang masuk
Rumus :
Jumlah pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti
----------------------------------------------------------------- x 100
Jumlah pengaduan masyarakat yg masuk
Inspektur Pembantu Wilayah

49. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 49
Pemerintah Kabupaten Banjar
Tabel 6.4
MATRIK PEDOMAN TRANSISI RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET
KINERJA
Mewujudkan peran Inspektorat
Kabupaten Banjar sebagai
APIP yang mampu menilai
efisiensi, efektivitas, dan
ekonomis suatu
program/kegiatan dan mampu
memberikan konsultasi pada
tata kelola, manajemen risiko
dan pengendalian intern
Terwujudnya kapabilitas Inspektorat
Kabupaten Banjar sebagai APIP yang
mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan
ekonomis suatu program/kegiatan dan
mampu memberikan konsultasi pada tata
kelola, manajemen risiko dan pengendalian
intern
SKPD yang mendapat nilai
SAKIP ≥ 60
100%
SKPD yang menyajikan Laporan
keuangan sesuai SAP
100%
Prosentasi temuan yang
ditindaklanjuti
80%
Terwujudnya peran Inspektorat sebagai
APIP yang efektif, responsive dalam
penanganan pengaduan masyarakat,
antisipatif dan mampu menjadi solusi
Prosentasi pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti
80%

50. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 48
Pemerintah Kabupaten Banjar
BAB VII
PENUTUP
Renstra Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 memuat
tentang target kinerja dan pembiayaan untuk mencapai tujuan dan
menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Inspektorat yaitu sebagai pengawasan internal pemerintah daerah.
Resntra ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Tahunan (RKT) yang akan menjadi bahan acuan evaluasi pencapaian
kinerja dalam 5 (lima) Tahun ke depan, dilengkapi dengan indikator
keberhasilan, IKU dan IKK sehingga dapat terukur tahapan dalam
mencapai tujuan dan sasaran.
Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2005
– 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021.
Adanya pemilihan kembali Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah pada priode selanjutnya, akan berdampak adanya kekosongan
perencanaan pada tahun tersebut, maka untuk mengisi kekosongan
Inspektorat Kabupaten Banjar menyusun Pedoman Transisi Rencana
Strategis yang ditabelkan dalam table 7.1.
Hasil pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 akan
menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang
disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada setiap Tahun anggaran
dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan
efektivitas pelaksanaan progran dan kegiatan.

51. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Laksanakan pengawasan dan
pengendalian Kebijakan Kepala
Daerah secara regular
SKPD yang
mendapat nilai
SAKIP ≥ 60
60% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara berkala
Terlaksananya pengawasan
internal secara berkala
Laksanakan reviu per semester atas
Kinerja keuangan SKPD dan
Pemerintah Kabupaten
SKPD yang
menyajikan Laporan
Keuangan sesuai
SAP
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Inventarisasi Temuan
Pengawasan
Ter-inventarisasi hasil
temuan pengawasan
2.Temuan yang
ditindaklanjuti
80%
Laksanakan reviu dan evaluasi atas
Laporan Kinerja Pemerintah
Kabupaten dan SKPD dan RKA
SKPD
Prosentasi temuan
yang ditindaklanjuti
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Tingkat penyelesaian
tindak lanjut hasil
pemeriksaan
80% 80% 80% 80% 80% Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
Terlaksananya tindak lanjut
hasil pemeriksaan
3. Tingkat
Maturitas SPIP
level 3
Laksanakan inventarisasi temuan
hasil pemeriksaan dan penyelesaian
tindak lanjut hasil Pemeriksaan
Koordinasi Pengawasan yang
lebih komprehensif
Terlaksananya koordinasi
pengawasan
4. Kapabilitas
APIP level 3
Penetapan aturan tentang Kode Etik
dan Standart Operating Procedured
(SOP)
Menetapkan dan
menerbitkan Peraturan
tentang Kode Etik dan
Standart Operating
Procedured (SOP)
Penataan dan
Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
Tersusunnya Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok Penyusunan kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan
Tersedianya Dokumen Sistem
dan Prosedur Pengawasan
Tingkatkan kapasitas Aparatur di
lingkungan Inspektorat Kabupaten
Banjar
Mengirimkan Aparatur di
lingkungan Inspektorat
Kabupaten Banjar untuk
mengikuti Bimbingan
Teknis sera Pendidikan dan
Latihan Teknis maupun
Fungsional, Melaksanakan
Pelatihan Kantor Sendiri
(PKS)
Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksan dan
Aparatur Pengawasan
Meningkatnya kualitas
sumber daya manusia
APIP
75% 75% 75% 75% 75% Pelatihan Pengembangan
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
Terdidik dan terlatihnya
Sumber Daya Manusia APIP
1
tahun
1
tahun
1
tahun
1
tahun
1
tahun
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Terpenuhi jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi
dan kebutuhan listrik
Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya perbaikan
peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya administrasi
kantor
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Terpenuhinya instalasi dan
penerangan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan kebersihan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Terpenuhinya penyediaan
koran dan majalah
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terpenuhinya konsumsi
harian, rapat dan tamu
Koordinasi dengan
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Lainnya
Terpenuhinya kegiatan rapat
koordinasi dan konsultasi
Penyedian Pendukung
Administrasi/teknis
Perkantoran
Terpenuhinya jasa pendukung
administrasi/teknis
perkantoran
Tersedianya sarana dan
prasarana pendukung
pengawasan
1
tahun
1
tahun
1
tahun
1
tahun
1
tahun
Pemeliharaan Rutin/berkala
gedung kantor
Berfungsinya gedung, pagar
dan halaman kantor secara
optimal
Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Berfungsinya kendaraan mobil
jabatan secara optimal
3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok Penyusunan kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan
Tersedianya laporan kinerja
SKPD yang akuntabel
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
Tersedianya laporan
keuangan yang akuntabel
Pengaduan
masyarakat
yang
ditindaklanjuti
80%
Terwujudnya peran
Inspektorat sebagai APIP
yang efektif, responsive
dalam penanganan
pengaduan masyarakat,
antisipatif dan mampu
menjadi solusi
Bentuk Tim Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Melaksanakan penanganan
pengaduan masyarakat,
Prosentasi
pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan Masyarakat
Terselesaikanya kasus
pengaduan masyarakat
80% 80% 80% 80% 80% Pembentukan Unit Khusus
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Intensifnya penanganan kasus
pengaduan masyarakat
Martapura, 07 November 2016
Inspektur Kabupaten,
Ir.H.Imam Suharjo,MT
NIP.19650119 199003 1 006
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
INDIKATOR
TUJUAN
Adanya
tuntutan
masyarakat
dan tujuan
kedua
nawacita
Presiden
Joko Widodo
terhadap
pembanguna
n tata kelola
pemerintahan
yang bersih,
efektif,
demokratis
dan
terpercaya
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Pelaksanaan pengawasan Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
pada Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Mewujudkan peran
Inspektorat Kabupaten
Banjar sebagai APIP
yang mampu menilai
efisiensi, efektivitas,
dan ekonomis suatu
program/kegiatan dan
mampu memberikan
konsultasi pada tata
kelola, manajemen
risiko dan
pengendalian intern
Terwujudnya kapabilitas
Inspektorat Kabupaten Banjar
sebagai APIP yang mampu
menilai efisiensi, efektivitas,
dan ekonomis suatu
program/kegiatan dan mampu
memberikan konsultasi pada
tata kelola, manajemen risiko
dan pengendalian intern
Laksanakan kegiatan pendukung
administrasi pengawasan
Pelaksanaan kegiatan
pendukung administrasi
pengawasan
Laksanakan kegiatan pemeliharaan
pendukung pengawasan
Laksanakan kegiatan pelaporan
pendukung pengawasan
Pelaksanaan kegiatan
pemeliharaan pendukung
pengawasan
1.Kepatuhan
SKPD/Entitas
terhadap
Peraturan
Perundang-
undangan 100%
Tersedianya informasi
untuk evaluasi kinerja dan
keuangan
MATRIK RENSTRA INSPEKTORAT 2016-2021
ISU
STRATEGIS
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
AWAL
TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)
Pelaksanaan kegiatan
pelaporan pendukung
pengawasan
KONDISI
AKHIR
PROGRAM
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BESERTA INDIKATOR KINERJA DAN TARGET TAHUNANNYA
INDIKATOR KEGIATANKEGIATAN
Lancarnya Administrasi
Pendukung Pengawasan
INDIKATOR PROGAM
TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)
Kepatuhan entitas
terhadap peraturan
perundangan undangan