Dokumen tersebut membahas beberapa isu strategis dan peraturan subsektor mineral dan batubara, termasuk penataan IUP non CNC, renegosiasi KK dan PKP2B, Rencana Kegiatan Anggaran Biaya (RKAB), jaminan reklamasi, penerimaan negara, integrasi inspektur tambang, kebijakan pertambangan, peningkatan nilai tambah, revisi UU Minerba, dan pelayanan RPIIT."

1. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERATURAN SUBSEKTOR
MINERAL DAN BATUBARA
Jakarta, 2 Februari 2017
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Disampaikan pada:
Coffee Morning Ditjen Mineral dan Batubara

2. ISU-ISU STRATEGIS
1. PENATAAN IUP NON CNC
2. RENEGOSIASI KK DAN PKP2B
3. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN BIAYA (RKAB)
4. JAMINAN REKLAMASI
5. PENERIMAAN NEGARA
6. INTEGRASI INSPEKTUR TAMBANG
7. KEBIJAKAN PERTAMBANGAN (MINING POLICY)
8. KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH
9. REVISI UNDANG-UNDANG MINERBA
10. PELAYANAN RPIIT
2

3. PENATAAN IUPI
3

4. STATUS
MINERAL BATUBARA
TOTAL
EKS OP EKS OP
CNC 1,395 2,580 1,006 1,249 6,230
NON CNC 852 1,392 673 286 3,203
SUB TOTAL 2,247 3,972 1,679 1,535
9,433
TOTAL 6,219 3,214
STATUS 30-1-2017
4
REKAPITULASI IUP NASIONAL

5. 9.433
IUP
SK HABIS *)
5.800 IUP
CnC
3.355 IUP
MINERAL
2224 IUP
BATUBARA
1131 IUP
NON CnC
2.445 IUP
MINERAL
1763 IUP
BATUBARA
682 IUP
SK AKTIF
3.633 IUP
CnC
2.875 IUP
MINERAL 1752
IUP
BATUBARA
1123 IUP
NON CnC
758 IUP
MINERAL
480 IUP
BATUBARA
278 IUP
*) Keterangan:
SK habis masa berlaku dihitung sampai dengan Desember 2016.
Status 30-1-2017
5
STATUS MASA BERLAKU IUP NASIONAL

6. PROVINSI
IUP DITJEN MINERBA REKOMENDASI CnC PROVINSI
CnC NON CnC TOTAL GUBERNUR KADIS
TOTAL
REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 8
PUSAT 9 4 13 x x x
ACEH 22 15 37 17 3 20
SUMATERA UTARA 8 1 9 - - 0
SUMATERA BARAT 151 127 278 13 - 13
RIAU 32 7 39 4 - 7
JAMBI 199 46 245 23 2 25
SUMATERA SELATAN 160 10 170 3 - 3
BENGKULU 43 8 51 5 - 6
LAMPUNG 113 19 132 27 17 48
BANGKA BELITUNG 891 288 1179 198 3 203
KEP. RIAU 101 25 126 17 - 17
DKI JAKARTA 0 0 0 - - 0
JAWA BARAT 329 291 620 - 14 14
JAWA TENGAH 144 16 160 2 - 2
DI. YOGYAKARTA 11 0 11 - - 0
JAWA TIMUR 195 152 347 - 1 21
BANTEN 44 47 91 42 28 70
BALI 1 10 11 - - 0
NTB 60 5 65 3 - 3
NTT 146 163 309 223 128 392
6
STATUS REKOMENDASI 30 JANUARI 2017(1)

7. PROVINSI
IUP DITJEN MINERBA REKOMENDASI CnC PROVINSI
CnC NON CnC TOTAL GUBERNUR KADIS
TOTAL
REKOMENDASI
1 5 6 7 8 9 12
KALIMANTAN BARAT 384 295 679 179 - 179
KALIMANTAN TENGAH 589 267 856 49 10 59
KALIMANTAN SELATAN 412 377 789 57 18 75
KALIMANTAN TIMUR 851 309 1160 169 - 169
KALIMANTAN UTARA 90 2 92 7 - 7
SULAWESI UTARA 73 54 127 - - 0
SULAWESI TENGAH 223 108 331 27 - 27
SULAWESI SELATAN 213 214 427 - 9 12
SULAWESI TENGGARA 321 72 393 15 5 20
GORONTALO 30 14 44 - 4 4
SULAWESI BARAT 14 14 28 13 - 13
MALUKU 85 11 96 3 - 3
MALUKU UTARA 202 84 286 25 9 34
PAPUA 48 86 134 44 - 44
PAPUA BARAT 36 62 98 9 1 10
TOTAL 6230 3203 9433 1174 252 1426*)
*) KETERANGAN: BEBERAPA REKOMENDASI DILUAR TABULASI MASIH DALAM PROSES DISPOSISI
7
STATUS REKOMENDASI 30 JANUARI 2017(2)

8. REKOMENDASI
CnC
1.426 IUP
OLEH GUBERNUR
1.174 IUP
SUDAH CnC LOLOS
ADMIN&KEWILAYAHAN
390 IUP
TIDAK LOLOS ADMIN &
KEWILAYAHAN
755 IUP**)
CALON CnC-23 29 IUP
(23 IUP MINERAL &
6 IUP BATUBARA)
OLEH
KEPALA DINAS
252 IUP *)
SUDAH CnC LOLOS
ADMIN&KEWILAYAHAN
44 IUP***)
TIDAK LOLOS ADMIN &
KEWILAYAHAN
208 IUP
Keterangan:
*) Surat Dirjen Minerba kepada Gubernur No. 1008/30/DJB/2016 – 1022/30/DJB/2016 perihal
Pelaksanaan Ketentuan Permen ESDM No. 43/2015
**) Surat Dirjen Minerba kepada Gubernur No. 1039/30/DJB/2016 – 1065/30/DJB/2016 perihal
Verifikasi aspek Administrasi dan Wilayah sesuai Permen ESDM No. 43/2015
***) Diumumkan C&C sebelum Permen ESDM No. 43/2015 terbit
PROSES EVALUASI/
REKOMENDASI ULANG/
MELENGKAPI REKOMENDASI
963 IUP
8
STATUS PENGUMUMAN CNC XXII

9. NO PROVINSI
IUP YANG DICABUT
/DIBATALKAN
MINERAL BATUBARA
1 ACEH 36 11
2 SUMATERA UTARA 95 2
3 SUMATERA BARAT - -
4 RIAU 3 -
5 JAMBI 3 131
6 SUMATERA SELATAN 13 104
7 BENGKULU 64 45
8 LAMPUNG 18 8
9 BANGKA BELITUNG 15 -
10 KEP.RIAU 45 1
11 DKI JAKARTA - -
12 JAWA BARAT - -
13 JAWA TENGAH 94 -
14 DI. YOGYAKARTA - -
15 JAWA TIMUR - -
16 BANTEN - -
17 BALI - -
18 NUSA TENGGARA BARAT 109 -
NO PROVINSI
IUP YANG DICABUT
/DIBATALKAN
MINERAL BATUBARA
19 NUSA TENGGARA TIMUR 1 -
20 KALIMANTAN BARAT 48 32
21 KALIMANTAN TENGAH 42 9
22 KALIMANTAN SELATAN 24 42
23 KALIMANTAN TIMUR 6 59
24 KALIMANTAN UTARA 7 32
25 SULAWESI UTARA - -
26 SULAWESI TENGAH 118 -
27 SULAWESI SELATAN 13 3
28 SULAWESI TENGGARA 92 15
29 GORONTALO 5 -
30 SULAWESI BARAT 38 7
31 MALUKU 9 -
32 MALUKU UTARA 51 2
33 PAPUA - 4
34 PAPUA BARAT 8 17
JUMLAH 957 524
9
DAFTAR PENCABUTAN/PENGAKHIRAN IUP DARI PROVINSI

10. RENEGOSIASI AMANDEMEN KK DAN PKP2BII
10

11. 1
• LUAS WILAYAH KERJA
2
• KELANJUTAN OPERASI PERTAMBANGAN
3
• PENERIMAAN NEGARA
4
• KEWAJIBAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
5
• KEWAJIBAN DIVESTASI
6
• KEWAJIBAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA, BARANG, DAN JASA
PERTAMBANGAN DALAM NEGERI
KK
ISU
STRATEGIS
KK
KKPKP2B
PKP2B
Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 169 bahwa:
a. KK dan PKP2B dihormati sampai jangka waktu berakhirnya Kontrak atau Perjanjian;
b. Ketentuan dalam KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009
diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara;
c. Pengecualian tersebut merupakan upaya peningkatan penerimaan negara.
= Keberatan/belum sepakat
KK
11
AMANDEMEN KK DAN PKP2B

12. Belum sepakat isu :
- Penerimaan Negara
- Divestasi Saham
Belum sepakat isu
- Kelanjutan Operasi
Pertambangan
- Penerimaan Negara
- Kewajiban Pengolahan dan
Pemurnian
- Divestasi Saham
KK (34 Perusahaan)
PKP2B (74 Perusahaan)
Telah menandatangani Naskah Amandemen
Proses Pembahasan Amandemen
Proses terminasi dan penutupan tambang
4722
5
Telah menandatangani Naskah Amandemen
Proses Pembahasan Amandemen
259
12
AMANDEMEN KK DAN PKP2B

13. Melalui Surat No. 9181/84/MEM.2016 tanggal 24 November 2016, Menteri ESDM menyampaikan usulan
rumusan Penerimaan Negara pada Naskah Amandemen (untuk KK dan PKP2B Generasi I dan Generasi III)
kepada Menteri Keuangan. Pada tanggal 20 Desember 2016 telah diadakan pembahasan Amandemen KK
dan PKP2B di Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Ibu Menteri Keuangan yang hasilnya sebagai
berikut:
KK all prevailing kecuali tarif PPh Badan (nailed down)
PKP2B Generasi I sebagaimana MoU tetapi PBB prevailing dan Pasal 11.3 (Pasal reimbursment) dihapus
PKP2B Generasi III all prevailing kecuali DHPB tetap 13,5% in cash
Melalui Surat No. 9181/84/MEM.2016 tanggal 24 November 2016, Menteri ESDM menyampaikan usulan
rumusan Penerimaan Negara pada Naskah Amandemen (untuk KK dan PKP2B Generasi I dan Generasi III)
kepada Menteri Keuangan. Pada tanggal 20 Desember 2016 telah diadakan pembahasan Amandemen KK
dan PKP2B di Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Ibu Menteri Keuangan yang hasilnya sebagai
berikut:
KK all prevailing kecuali tarif PPh Badan (nailed down)
PKP2B Generasi I sebagaimana MoU tetapi PBB prevailing dan Pasal 11.3 (Pasal reimbursment) dihapus
PKP2B Generasi III all prevailing kecuali DHPB tetap 13,5% in cash
STATUS TANGGAL 20 DESEMBER 2016
13
HASIL KOORDINASI MENTERI ESDM DAN MENTERI KEUANGAN

14. RENCANA KERJA ANGGARAN BIAYA (RKAB)III
14

15. 1. Aspek Hukum, Perizinan, dan
Kewilayahan (BAB.I)
2. Aspek Eksplorasi ( II.1 )
3. Konstruksi, Produksi dan Pemasaran
(II.2 – II.6 )
4. Aspek Perlindungan Lingkungan (II.7)
5. Aspek Keselamatan Pertambangan
(II.8)
6. Aspek Standarisasi dan Usaha Jasa
(II.9 - .10)
7. Aspek Pengembangan Masyarakat
dan Tenaga Kerja (II.11 – II.12)
8. Aspek Keuangan dan Master List
( II.13-II.14)
9. Rencana Strategis 5 Tahun kedepan
(BAB III)
Penyusunan
BAB I. PENDAHULUAN ( Latar Belakang ,
Legalitas)
BAB II. REALISASI KERJA DAN BIAYA TAHUN
N-1 DAN RENCANA KERJA TAHUN N
2.1. Kegiatan Eksplorasi
2.2. Konstruksi / Infrastruktur
2.3. Kegiatan Penambangan
2.4. Pengangkutan dan Penimbunan Bahan
Galian
2.5. Pengolahan dan Pemurnian atau
Pencucian
2.6. Pemasaran dan Inventory
2.7. Perlindungan Lingkungan
2.8. Keselamatan Pertambangan
2.9. Usaha Jasa Pertambangan
2.10. Penerapan Standar
2.11. Tenaga Kerja PKP2B/KK/IUP dan
Perusahaan Jasa Pertambangan
2.12. Pengembangan Masyarakat
2.13. Masterlist
2.14. Keuangan
BAB III. RENCANA STRATEGIS 5 (LIMA)
TAHUN
Persetujuan
Ringkasan Terkait
Rencana dan Realisasi
Kegiatan dan Rincian
Biaya Tahun Berjalan
dan Rencana Kegiatan
1 Tahun kedepan yang
telah ditandatangani
oleh pemerintah dan
Direksi Perusahaan
sebagai acuan kegiatan
perusahaan dalam
bekerja
Aspek Evaluasi
1. Sejak 2017, dokumen RKAB adalah gabungan dari RKAB dan RKTTL;
2. Dasar bagi Pemerintah untuk penentuan target nasional (a.l. produksi,
PNBP, DBH, investasi, sumber daya dan cadangan) dan pengawasan
(kepatuhan/compliance perusahaan terhadap rencana kerja);
3. Disahkan pada awal tahun sebagai pedoman kerja perusahaan
15
RENCANA KEGIATAN ANGGARAN BELANJA (RKAB)

16. JAMINAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANGIV
16

17. No Nama Perusahaan Keterangan
1
PT Astaka Dodol
PKP2B, Operasi Produksi
Belum menempatkan Jaminan Reklamasi tahun 2015 dan 2019.
2
PT Baturona Adimulya
PKP2B, Operasi Produksi
Belum menempatkan Jaminan Reklamasi 2016.
Belum memperpanjang masa berlaku Jaminan Reklamasi 2015 dan
sisa Jaminan Reklamasi tahun 2013 dan 2014.
3
PT Batubara Selaras Sapta
PKP2B, Eksplorasi
Belum menempatkan Jaminan Reklamasi tahun 2009-2013.
4
PT Karimun Granite
KK, Operasi Produksi
Belum memperpanjang masa berlaku Jaminan Reklamasi tahun 2013-
2015
5
PT Mikgro Metal Perdana
IUP OP PMA, (suspensi)
Belum memperpanjang Jaminan Reklamasi tahun 2015.
6
PT Natarang Mining
KK, Operasi Produksi
Belum memperpanjang masa penjaminan reklamasi tahun 2014 dan
tahun 2015.
7
PT Pendopo Energi Batubara
PKP2B, Operasi Produksi
Belum menempatkan Jaminan Reklamasi Tahun 2015 dan 2016.
17
JAMINAN REKLAMASI KK, PKP2B, DAN IUP PMA

18. No Nama Perusahaan Keterangan
8
PT Citra Harapan Abadi,
IUP PMA Eksplorasi
Belum menempatkan Jaminan Reklamasi 2016.
9
PT Dicepco Indonesia,
IUP PMA Eksplorasi Belum menempatkan Jaminan Reklamasi 2016.
10
PT Kalimantan Surya Kencana,
KK Eksplorasi
Belum menempatkan Jaminan Reklamasi 2016.
11
PT Mitra Usaha Riau,
IUP PMA Eksplorasi Belum menempatkan Jaminan Reklamasi 2016.
12
PT Multi Citra Global,
IUP PMA Eksplorasi Belum menempatkan Jaminan Reklamasi 2016.
13
PT Panca Resources Indonesia,
IUP PMA Eksplorasi Belum menempatkan Jaminan Reklamasi 2016.
14
PT Puri Sakti,
IUP PMA Eksplorasi Belum menempatkan Jaminan Reklamasi 2016.
15
PT Tetranergy Bideco Indonesia,
IUP PMA Eksplorasi Belum menempatkan Jaminan Reklamasi 2016.
18
JAMINAN REKLAMASI KK, PKP2B, DAN IUP PMA

19. NO NAMA PERUSAHAAN KETERANGAN
1 PT Arutmin Indonesia
PKP2B, Operasi ProduksI
Belum menempatkan Jaminan Pascatambang tahun 2015-2016
untuk site Asam-Asam, Satui, Batulicin, Senakin dan NPLCT.
2 PT Baturona Adimulya
PKP2B, Operasi ProduksI
Belum menempatkan Jaminan Pascatambang tahun 2016.
3 PT Freeport Indonesia
KK, Operasi ProduksI
Belum menempatkan Jaminan Pascatambang tahun 2016
19
JAMINAN PASCATAMBANG KK, PKP2B, DAN IUP PMA

20. PENERIMAAN NEGARAV
20

21. Saldo piutang KK Rp. 258,8 milyar
Saldo piutang PKP2B Rp. 2.372,2 milyar
Saldo piutang IUP Rp. 4.021,3 milyar
Total piutang PNBP : Rp. 6.652,3 milyar
PNBP REALISASI 2016
Rp. 27,21 Triliun
21
PNBP TARGET 2017
(SESUAI APBN 2017)
Rp. 32,4 Triliun
PIUTANG PNBP UNAUDITED 31 DES 2016,
PNBP REALISASI 2016, PNBP TARGET 2017

22. INTEGRASI INSPEKTUR TAMBANGVI
22

23. Serah terima SK Inspektur Tambang (IT) dari BKN
sebanyak 949 orang, terdiri dari:
NO KATEGORI PNS JUMLAH
1 Inspektur Tambang 126
2 Telah Mengikuti Diklat IT (Termasuk IT) 574
3 Belum mengikuti diklat 375
Total (Telah Diklat + Belum Diklat) 949
Status per 25 Januari 2017
PNS BIDANG YANG DIALIHKAN
23

24. IT
Penempatan IT di daerah melalui SK Direktur
Jenderal Mineral dan Batubara
Pelimpahan kewenangan Kepala Inspektur
Tambang kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi
Penyiapan SOP kerja Inspektur Tambang
Penyiapan kode etik Inspektur Tambang
MEKANISME IT YANG DIALIHKAN
24

25. Status 25 Januari 2017
JUMLAH IT DI PER PROVINSI
25

26. KEBIJAKAN PERTAMBANGAN (MINING POLICY)VII
26

27. 1. Dokumen kebijakan lintas sektor jangka panjang yang
memuat kebijakan tentang ketersediaan, pengusahaan,
konservasi, pengembangan, infrastruktur dan lingkungan
hidup.
2. Telah dibentuk 5 Pokja yang melibatkan pemangku
kepentingan (K/L, Asosiasi, Perguruan Tinggi, para Pakar)
3. Telah dilaksanakan
sharing session (1x) dan FGD (1x) dari rencana 8-10 kali
FGD
4. Target draft selesai akhir Semester 1 Tahun 2017
27
KEBIJAKAN PERTAMBANGAN NASIONAL (MINING POLICY)

28. KEBIJAKAN POKOK
Ketersediaan
Pengembangan
Infrastruktur
dan Lingkungan
Hidup
Konservasi
Pengusahaan
Ketersediaan :
- Inventarisasi SD dan Cadangan
- Validitas dan keakuratan data
- Perencanaan berjangka
- Eksplorasi SD dan Cadangan baru
- KCMI
- Tata ruang (WP, peta regional, lelang)
Pengembangan :
- Prioritas
pengembangan
- Penelitian dan
pengembangan
- Pengembangan
masyarakat lokal
Pengusahaan :
- Investasi
- Devisa Negara
- Tenaga Kerja
- Kebutuhan dalam negeri
- Kandungan Lokal
- Nilai Tambah
- Kebijakan Fiskal
- Kebijakan Moneter
- Cadangan strategis
- Good mining practice
- Perizinan dan Sertifikasi
- Penegakan Hukum
Konservasi
- Tingkat/Laju Produksi
- Substitusi dan diversifikasi
- Teknologi dan inovasi
- Pembangunan yang
berkelanjutan
- Pemanfaatan cadangan
marginal
Infrastruktur dan Lingkungan
Hidup
- Penguatan infrastruktur
pendukung
- Konsep green mining
- Reklamasi dan Paska Tambang
KEBIJAKAN PERTAMBANGAN INDONESIA
28

29. KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAHVIII
29

30. KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL
KESEMPATAN EKSPOR
KONSENTRAT
KK MENJADI IUPK OP KEWAJIBAN SMELTER
PENETAPAN HARGA
PATOKAN
Pemberian kesempatan ekspor
produk hasil pengolahan mineral
(konsentrat), dengan persyaratan
dan pengawasan yang ketat
o Jangka waktu 5 tahun
o Telah/sedang membangun
smelter
o Membayar bea keluar
o KK menjadi IUPK OP
Perubahan KK menjadi IUPK Operasi
Produksi dalam rangka pemberian
ekspor konsentrat
o Luas wilayah IUPK OP Maks.
25.000 Ha
o Penerimaan Negara sesuai
ketentuan yang berlaku
(prevailing)
o Divestasi saham 51%
Kewajiban smelter di dalam negeri
untuk memanfaatkan mineral logam
dengan kriteria tertentu
o Setelah memenuhi kebutuhan
domestik (min. 30% total
kapasitas smelter) nikel dengan
kadar < 1,7% dapat di eskpor
o Wash Bauxite ≥42% dapat
dieskpor dengan jumlah tertentu
o Wajib bangun smelter dan
membayar bea keluar
o Untuk konservasi cadangan nikel
dan mendorong pembangunan
smelter bauksit dan nikel kadar
rendah
Penetapan Harga Patokan untuk
penjualan mineral dan batubara
(ekspor dan domestik)
o Menteri untuk mineral logam
dan batubara
o Gubernur atau Bupati/walikota
untuk mineral bukan logam dan
batuaan
o Harga patokan berdasarkan
mekanisme pasar atau harga
pasar international
o Permen ESDM No. 7 Tahun 2017Apabila pencapaian fisik smelter
<90% izin ekspor dicabut
30

31. SYARAT REKOMENDASI
EKSPOR:
1. SURAT KEABSAHAN DOKUMEN
2. PAKTA INTEGRITAS
3. SALINAN SERTIFIKAT CNC
4. LAPORAN UJI LAB (COA /ROA)
5. PELUNASAN PNBP;
6. SALINAN PERJANJIAN KERJA SAMA;
7. FS SMELTER YANG DIVERIFIKASI VERIFIKATOR
INDEPENDEN
8. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA;
9. LAPORAN VERIFIKASI FISIK VERIFIKATOR
INDEPENDEN;
10. LAPORAN MUTAKHIR ESTIMASI CADANGAN
(SNI/KCMI/JORC)
11. RENCANA PENJUALAN KE LUAR NEGERI
SYARAT PERPANJANGAN
IUPK:
1. PETA DAN BATAS KOORDINAT WILAYAH;
2. BUKTI PELUNASAN PNBP 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR;
3. LAPORAN AKHIR KEGIATAN OPERASI PRODUKSI;
4. LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN;
5. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA; DAN
6. NERACA SUMBER DAYA DAN CADANGAN.
PASAL 72 AYAT (2)
PP NOMOR 1 TAHUN 2017
PASAL 5 AYAT (2)
PERMEN ESDM NOMOR 6 TAHUN 2017
1
SYARAT:
A. PETA DAN BATAS KOORDINAT
WILAYAH ;
B. BUKTI PELUNASAN PNBP;
C. RKAB
KK IUPK
MENGAJUKAN PERUBAHAN
KE MENTERI ESDM FASILITAS YANG DIPEROLEH
PERPANJANGAN IJIN LEBIH CEPAT
(5 TAHUN SEBELUM BERAKHIR)
2
EKPSPOR KONSENTRAT
(PALING LAMA 5 TAHUN)
KETENTUAN:
A. LUAS WILAYAH MAX. 25.000
HA
B. PENERIMAAN NEGARA
SESUAI KETENTUAN
BERLAKU
C. DIVESTASI SAHAM 51%
KETERANGAN:
1. UNDANG-UNDANG 4/2009: PASAL 170 KK WAJIB
PEMURNIAN DI DALAM NEGERI DALAM JANGKA
WAKTU 5 TAHUN
2. JANGKA WAKTU PEMURNIAN BAGI PEMEGANG KK
BERSIFAT LIMITATIF, SEHINGGA TIDAK DAPAT
DITENTUKAN BERBEDA KECUALI PASAL 170
TERSEBUT DIUBAH
3. BAGI PEMEGANG IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI,
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEWAJIBAN
PEMURNIAN DIATUR DALAM PERATURAN
PEMERINTAH SEHINGGA PEMERINTAH DAPAT
MENGATUR JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
KEWAJIBAN TERSEBUT DALAM BENTUK
PERATURAN PEMERINTAH, ATAU DENGAN
MENDELEGASIKAN PENGATURAN DALAM
PERATURAN MENTERI
KK HARUS TERLEBIH DAHULU MENGUBAH
BENTUK PENGUSAHAANNYA MENJADI IUPK
AGAR PELAKSANAAN KEWAJIBAN
PEMURNIANNYA DAPAT DIBERLAKUKAN SEPERTI
IUP/IUPK YANG DAPAT DIATUR DALAM BENTUK
PERATURAN PEMERINTAH ATAUPUN
PERATURAN MENTERI
31
PERUBAHAN KK MENJADI IUPK

32. 1
IUP/
IUPK
DAPAT MELAKUKAN EKSPOR
KETENTUAN EKSPOR
2
SYARAT REKOMENDASI EKSPOR:
1. SURAT KEABSAHAN DOKUMEN
2. PAKTA INTEGRITAS
3. SALINAN SERTIFIKAT CNC
4. LAPORAN UJI LAB (COA /ROA)
5. PELUNASAN PNBP;
6. SALINAN PERJANJIAN KERJA SAMA;
7. FS YANG DIVERIFIKASI VERIFIKATOR INDEPENDEN
8. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA;
9. LAPORAN VERIFIKASI FISIK VERIFIKATOR INDEPENDEN;
10. LAPORAN MUTAKHIR ESTIMASI CADANGAN
11. RENCANA PENJUALAN KE LUAR NEGERI
INSTRUMEN PENGAWASAN:
1. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan ekspor konsentrat
dan kemajuan fisik pembangunan smelter
2. Pengawasan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan,
atau sewaktu-waktu jika diperlukan
3. Kemajuan fisik pembangunan smelter dalam rangka
mendapatkan perpanjangan rekomendasi ekspor harus
mencapai paling sedikit 90% dari rencana kemajuan fisik smelter
yang dihitung secara kumulatif sampai 1 bulan terakhir sebelum
perpanjangan diajukan
4. Dalam hal capaian kemajuan fisik smelter kurang dari 90%,
Diretur Jenderal memberikan rekomendasi pencabutan Surat
Persetujuan Ekspor kepada Kementerian Perdagangan
1. Ekspor diberikan dalam jangka waktu tertentu, yakni 5 (lima)
tahun sampai dengan 12 Januari 2022
2. Telah/sedang membangun fasilitas pemurnian di dalam negeri
3. Membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
4. Perubahan bentuk pengusahaan dari KK menjadi IUPK Operasi
Produksi (khusus bagi pemegang KK)
3
32
EKSPOR PRODUK HASIL PENGOLAHAN MINERAL (KONSENTRAT)

33. SIAPA YANG BOLEH EKSPOR
MINERAL KRITERIA TERTENTU?? ??
TELAH MEMBANGUN
SEDANG MEMBANGUN
Bekerja sama (shareholder)
atau membangun sendiri
SMELTER MINERAL
IUP OP
IUPK OP
Ijin ekspor diberikan sebagai
fasilitas bagi IUP OP/IUPK OP
untuk mempercepat realisasi
hilirisasi mineral
(pembangunan smelter)
Nikel kadar < 1,7%Ni
Washed Bauxite ≥ 42% Al2O3
a. IUPK atau IUP OP yang membangun fasilitas
pemurnian sendiri; atau
b. IUP OP yang bekerja sama dengan entitas lain
dengan membentuk badan usaha tesendiri (IUP
OPK pengolahan dan/atau pemurnian) yang
kepemilikannya dibuktikan akta pendirian dan/atau
akta perubahannya yang telah disahkan oleh
Kemenhukam
33

34. 34
DAMPAK PP 1 TAHUN 2017 DAN PERATURAN TURUNANNYA TIDAK DITERBITKAN

35. 35
PENGAWASAN DILAKUKAN OLEH:
1. Ditjen Minerba melakukan pengawasan administrasi (laporan bulanan) dan pengawasan
lapangan sewaktu-waktu (minimal 2 kali/tahun) .
2. Verifikator Independent melakukan verifikasi kemajuan fisik pembangunan smelter.
INSTRUMEN PENGAWASAN:
1. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan ekspor konsentrat dan kemajuan fisik
pembangunan smelter.
2. Pengawasan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu jika
diperlukan.
3. Kemajuan fisik pembangunan smelter dalam rangka mendapatkan perpanjangan
rekomendasi ekspor harus mencapai paling sedikit 90% dari rencana kemajuan fisik
smelter yang dihitung secara kumulatif sampai 1 bulan terakhir sebelum perpanjangan
diajukan.
4. Dalam hal capaian kemajuan fisik smelter kurang dari 90%, Direktur Jenderal memberikan
rekomendasi pencabutan Surat Persetujuan Ekspor kepada Kementerian Perdagangan.
MEKANISME PENGAWASAN

36. REVISI UNDANG-UNDANG MINERBAIX
36

37. Terdapat ketentuan-ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009 yang tidak dapat
dilaksanakan/mengalami kendala dalam pelaksanaannya ex. renegosiasi
KK/PKP2B, kebijakan peningkatan nilai tambah, dan permasalahan IUP
Batuan.
Terdapat ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 yang perlu
disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, terutama kewenangan pengelolaan mineral dan batubara
Terdapat ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 yang perlu
disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, ex. Penetapan
Wilayah Pertambangan (WP), penghapusan luas minimum WIUP eksplorasi,
dan keterlibatan masyarakat dalam penetapan WP.
Kebijakan Pemerintah untuk melakukan penyederhanaan terhadap
perizinan dan pelayanan publik, termasuk dalam hal ini perizinan sub-sektor
minerba
LATAR BELAKANG REVISI UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATUBARA
37

38. 38
REVISI UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATUBARA
1. KEWENANGAN
2. WILAYAH PERTAMBANGAN
3. KONSEP PERIZINAN
4. PENINGKATAN NILAI TAMBAH
5. PENYESUAIAN KK/PKP2B
6. DIVESTASI SAHAM
7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
8. PENYESUAIAN DENGAN UU 23/2014 DAN PUTUSAN MK

39. Penyusunan RUU Mineral dan Batubara telah menjadi Program Legislasi Nasional Jangka
Menengah Tahun 2015 – 2019, dan telah menjadi program prioritas tahun 2015 dan tahun 2016
berdasarkan Hak Inisiatif DPR RI.
Sampai dengan Januari 2017, DPR sebagai pemegang hak inisiatif belum menyerahkan usulan
Naskah Akademik beserta Draft revisi UU Minerba, sehingga Revisi UU Minerba belum dapat
dibahas bersama dengan Pemerintah.
Saat ini Pemerintah telah menyiapkan draft Rancangan Revisi UU Minerba yang menggambarkan
usulan dan posisi Pemerintah terhadap pokok-pokok revisi UU Minerba.
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam mempersiapkan revisi UU Minerba
diantaranya:
a. FGD RUU Minerba dengan sejumlah asosiasi Pertambangan (APBI, IMA, PERHAPI, IAGI, dan ASPINDO)
pada tanggal 16 Februari 2016
b. Pertemuan dengan Badan Keahlian Komisi VII DPR RI pada tanggal 16 dan 23 Maret 2016
c. Pertemuan dengan Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Seluruh Indonesia pada tanggal 17 Maret 2016
di Solo
d. Konsultasi Publik RUU Minerba di Balikpapan, Medan, Surabaya, dan Makassar pada
Bulan Mei-Oktober 2016
e. FGD dengan Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI pada tanggal 22-24 Agustus 2016
39
PERKEMBANGAN REVISI UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATUBARA

40. PELAYANAN RPIITX
40

41. 1. IUP Eksplorasi
2. IUP OP dan perpanjangannya
3. Pengakhiran IUP karena pengembalian
4. IUP OP K Pengangkutan/Penjualan dan perpanjangannya
5. IUP OP K Pengolahan/Pemurnian dan perpanjangannya
6. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan
7. IUP OP untuk penjualan
8. Izin Prinsip Pengolahan/Pemunian
9. IUJP dan perpanjangannya
10. Perubahan Status PMDN menjadi PMA
11. Perubahan Status PMA menjadi PMDN
JENIS PELAYANAN DI BKPM
1. IJIN EKSPLORASI
2. IJIN OPERASI PRODUKSI
3. IJIN PENUNJANG
USULANUSULANUSULANUSULAN PENYEDERHANAANPENYEDERHANAANPENYEDERHANAANPENYEDERHANAAN
41

42. PELAYANAN PERIZINAN MINERBA DI RPIIT
Mekanisme Pemrosesan Perizinan:
1. Badan Usaha memasukkan berkas Perizinan melalui frontliner
2. frontliner melakukan verifikasi kelengkapan dokumen
3. Evaluator mengambil dan kemudian mengevaluasi dokumen yang
diterima frontliner
4. Pejabat di lingkungan DJMB sesuai tugas pokok dan kewenangannya
yang terkait dengan perizinan memeriksa dan/atau memberikan paraf
atau tanda tangan
5. Produk perizinan yang telah ditandatangani diberikan kelengkapan
administrasi seperti penomoran dan stempel, untuk kemudian
diunggah melalui www.minerba.esdm.go.id
6. Pengambilan produk perizinan dilakukan di loket RPIIT dengan
membawa serta persyaratan pengambilan yang telah ditetapkan
42

43. PELAYANAN PERIZINAN MINERBA DI BKPM
Menindaklanjuti Permen ESDM No. 25 Tahun 2015, penerbitan produk perizinan yang
didelegasikan kepada BKPM menggunakan Kop BKPM.
Ditjen Mineral dan Batubara telah menugaskan 3 Liaison Officer (LO) dari tahun 2015 s.d saat ini
di BKPM. LO tersebut dibawah pembinaan Bapak Ronggo Kuncahyo (Staf Ahli Menteri Bidang
Perencanaan).
Mekanisme Pemrosesan Perizinan:
1. Badan Usaha memasukkan berkas Perizinan melalui LO Minerba
2. LO Minerba melakukan verifikasi kelengkapan dokumen
3. LO Minerba menyampaikan Dokumen Perizinan pada Tim Monitoring BKPM
4. Tim Monitoring BKPM dan/atau Tim Administrator Minerba :
1. mengirimkan Dokumen Perizinan untuk dievaluasi
2. mengambil Dokumen Perizinan yang telah dievaluasi
*) Tim Administrator Minerba dibentuk untuk mempercepat proses penyampaian
dokumen dari dan ke BKPM
5. Hasil evaluasi Dokumen Perizinan untuk selanjutnya dilakukan validasi/pengesahan di BKPM
43

44. Keterangan:
- Data 3 jenis perizinan yang jumlah permohonannya mendominasi RPIIT
- Penataan RPIIT mulai Agustus 2015
Batas Waktu Sesuai SOP
44

45. 45

46. 46
Monitoring Perizinan
Integrasi Perizinan Minerba dan BKPM
Penerapan Digital signature pada produk perizinan
Upload Perizinan Evaluasi Perizinan
Notifikasi Perizinan
(SMS, Whatsapp, email)
e-tracking Approval Digital
ROADMAP PERIZINAN BERBASIS ELEKTRONIK

47. Bahan paparan dapat di download di:
www.minerba.esdm.go.id/publikasi/Paparan_Dirjen_Coffee_Morning.pdf
47