SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 6
Descargar para leer sin conexión
- 1 -
MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari APBN, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2015.
SALINAN
- 2 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat
Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa
atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian
dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM,
adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen
perencanaan nasional untuk periode I (satu) tahun.
10. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia.
- 3 -
BAB II
PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 2
Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
yang diatur dan diurus oleh Desa.
Pasal 3
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
Pasal 4
Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati
dalam Musyawarah Desa.
BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PEMBANGUNAN DESA
Pasal 5
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk
mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan, melalui:
a. pemenuhan kebutuhan dasar;
b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Pasal 6
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,
meliputi:
a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
Pasal 7
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:
a. mendukung kedaulatan pangan;
b. mendukung kedaulatan energi;
c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
d. mendukung pariwisata dan industri.
- 4 -
Pasal 8
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target
RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya
perikanan; dan
i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
Pasal 9
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target
RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
g. pengembangan benih lokal;
h. pengembangan ternak secara kolektif;
i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
k. pengelolaan padang gembala;
l. pengembangan Desa Wisata; dan
m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan
perikanan.
Pasal 10
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d,
didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target
RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
1. zirkon;
2. kaolin;
3. zeolit;
4. bentonit;
5. silika (pasir kuarsa);
6. kalsit (batu kapur/gamping);
7. felspar; dan
8. intan.
b. komoditas tambang batuan, antara lain:
1. onik;
2. opal;
3. giok;
- 5 -
4. agat;
5. topas;
6. perlit;
7. toseki;
8. batu sabak;
9. marmer;
10. granit;
11. kalsedon;
12. rijang (chert);
13. jasper;
14. krisopras;
15. garnet; dan
16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
c. rumput laut;
d. hutan milik Desa; dan
e. pengelolaan sampah.
BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Pasal 11
Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan
Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan
akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa
dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:
a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa
maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa;
d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan
sehat;
f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa
dan Hutan Kemasyarakatan; dan
g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
1) kelompok usaha ekonomi produktif;
2) kelompok perempuan;
3) kelompok tani;
4) kelompok masyarakat miskin;
5) kelompok nelayan;
6) kelompok pengrajin;
7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8) kelompok pemuda; dan
9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- 6 -
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 13 Februari 2015
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MARWAN JAFAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 297
Salinan sesuai aslinya
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Kepala Biro Hukum dan Humas,
Fajar Tri Suprapto

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015Rumah Kolaborasi
 
Perpres nomor 72 tahun 2021
Perpres nomor 72 tahun 2021Perpres nomor 72 tahun 2021
Perpres nomor 72 tahun 2021CandraRomanda1
 
Juknis kmpd-dan-ketahanan-masyarakat-bankeu-prov.-2017
Juknis kmpd-dan-ketahanan-masyarakat-bankeu-prov.-2017Juknis kmpd-dan-ketahanan-masyarakat-bankeu-prov.-2017
Juknis kmpd-dan-ketahanan-masyarakat-bankeu-prov.-2017SukronSoedimara
 
Pencapaian SDGs Desa Genilangit Magetan
Pencapaian SDGs Desa Genilangit MagetanPencapaian SDGs Desa Genilangit Magetan
Pencapaian SDGs Desa Genilangit MagetanTV Desa
 
Pemahaman Penghasilan Pemerintah Desa
Pemahaman Penghasilan Pemerintah DesaPemahaman Penghasilan Pemerintah Desa
Pemahaman Penghasilan Pemerintah Desasuryokoco suryoputro
 
Pelayanan sosial dasar dalam peraturan mentri desa daerah
Pelayanan sosial dasar dalam peraturan mentri desa daerahPelayanan sosial dasar dalam peraturan mentri desa daerah
Pelayanan sosial dasar dalam peraturan mentri desa daerahSalim SAg
 
Perdes no. 3 tahun 2017 tentang phbs
Perdes no. 3 tahun 2017 tentang phbsPerdes no. 3 tahun 2017 tentang phbs
Perdes no. 3 tahun 2017 tentang phbsari saridjo
 
Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkk
Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkkContoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkk
Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkkHambali Nasuka
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanSutardjo ( Mang Ojo )
 
Konperensi pers prioritas penggunaan dana desa 2021
Konperensi pers prioritas penggunaan dana desa 2021Konperensi pers prioritas penggunaan dana desa 2021
Konperensi pers prioritas penggunaan dana desa 2021TV Desa
 

La actualidad más candente (12)

Dana desa 2016
Dana desa 2016Dana desa 2016
Dana desa 2016
 
Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015
 
Perpres nomor 72 tahun 2021
Perpres nomor 72 tahun 2021Perpres nomor 72 tahun 2021
Perpres nomor 72 tahun 2021
 
Juknis kmpd-dan-ketahanan-masyarakat-bankeu-prov.-2017
Juknis kmpd-dan-ketahanan-masyarakat-bankeu-prov.-2017Juknis kmpd-dan-ketahanan-masyarakat-bankeu-prov.-2017
Juknis kmpd-dan-ketahanan-masyarakat-bankeu-prov.-2017
 
Pencapaian SDGs Desa Genilangit Magetan
Pencapaian SDGs Desa Genilangit MagetanPencapaian SDGs Desa Genilangit Magetan
Pencapaian SDGs Desa Genilangit Magetan
 
Pemahaman Penghasilan Pemerintah Desa
Pemahaman Penghasilan Pemerintah DesaPemahaman Penghasilan Pemerintah Desa
Pemahaman Penghasilan Pemerintah Desa
 
Pelayanan sosial dasar dalam peraturan mentri desa daerah
Pelayanan sosial dasar dalam peraturan mentri desa daerahPelayanan sosial dasar dalam peraturan mentri desa daerah
Pelayanan sosial dasar dalam peraturan mentri desa daerah
 
Perdes no. 3 tahun 2017 tentang phbs
Perdes no. 3 tahun 2017 tentang phbsPerdes no. 3 tahun 2017 tentang phbs
Perdes no. 3 tahun 2017 tentang phbs
 
Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkk
Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkkContoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkk
Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkk
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
 
Konperensi pers prioritas penggunaan dana desa 2021
Konperensi pers prioritas penggunaan dana desa 2021Konperensi pers prioritas penggunaan dana desa 2021
Konperensi pers prioritas penggunaan dana desa 2021
 
Kpm
KpmKpm
Kpm
 

Similar a Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015

7. baru-permen desa-pdt-transmigrasi-no.-21-tahun-2015-ttg-penetapan-priorita...
7. baru-permen desa-pdt-transmigrasi-no.-21-tahun-2015-ttg-penetapan-priorita...7. baru-permen desa-pdt-transmigrasi-no.-21-tahun-2015-ttg-penetapan-priorita...
7. baru-permen desa-pdt-transmigrasi-no.-21-tahun-2015-ttg-penetapan-priorita...dermolo
 
Permendesa no 21.2015
Permendesa no 21.2015Permendesa no 21.2015
Permendesa no 21.2015yuswadi31
 
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017Juni Aminudin
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
 
1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...
1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...
1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...Eko Londo
 
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017Juni Aminudin
 
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...KantorHukum1
 
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptxPRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptxleny496851
 
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...JARI Indonesia Borneo Barat
 
03. penggunaan-dana-desa kemendes
03. penggunaan-dana-desa kemendes03. penggunaan-dana-desa kemendes
03. penggunaan-dana-desa kemendesHeryanto Galut
 
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016yusfi wawan sepriyadi
 
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016desa karangkemiri
 
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016Rawan Utara
 
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraPaparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraGedhe Foundation
 
Permendesa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.pptx
Permendesa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.pptxPermendesa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.pptx
Permendesa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.pptxp3mdlamtim
 
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desadeivie dedep
 
BWI_Contoh Kegiatan Sesuai Prioritas DD 2024.pdf
BWI_Contoh Kegiatan Sesuai Prioritas DD 2024.pdfBWI_Contoh Kegiatan Sesuai Prioritas DD 2024.pdf
BWI_Contoh Kegiatan Sesuai Prioritas DD 2024.pdfHarisKunaifi2
 
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
 
Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmi
Peraturan Menteri Desa, PDT, dan TransmiPeraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmi
Peraturan Menteri Desa, PDT, dan TransmiBandingagung
 
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialPemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 

Similar a Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 (20)

7. baru-permen desa-pdt-transmigrasi-no.-21-tahun-2015-ttg-penetapan-priorita...
7. baru-permen desa-pdt-transmigrasi-no.-21-tahun-2015-ttg-penetapan-priorita...7. baru-permen desa-pdt-transmigrasi-no.-21-tahun-2015-ttg-penetapan-priorita...
7. baru-permen desa-pdt-transmigrasi-no.-21-tahun-2015-ttg-penetapan-priorita...
 
Permendesa no 21.2015
Permendesa no 21.2015Permendesa no 21.2015
Permendesa no 21.2015
 
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
 
1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...
1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...
1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...
 
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
 
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
 
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptxPRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
 
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...
 
03. penggunaan-dana-desa kemendes
03. penggunaan-dana-desa kemendes03. penggunaan-dana-desa kemendes
03. penggunaan-dana-desa kemendes
 
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
 
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
 
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016
Permen Desa, PDTTno.21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahun 2016
 
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraPaparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
 
Permendesa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.pptx
Permendesa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.pptxPermendesa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.pptx
Permendesa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.pptx
 
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
 
BWI_Contoh Kegiatan Sesuai Prioritas DD 2024.pdf
BWI_Contoh Kegiatan Sesuai Prioritas DD 2024.pdfBWI_Contoh Kegiatan Sesuai Prioritas DD 2024.pdf
BWI_Contoh Kegiatan Sesuai Prioritas DD 2024.pdf
 
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
 
Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmi
Peraturan Menteri Desa, PDT, dan TransmiPeraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmi
Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmi
 
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialPemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
 

Más de JARI Indonesia Borneo Barat

Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...JARI Indonesia Borneo Barat
 
PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...
PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...
PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Keputusan Bupati Kubu Raya No 502/BAPPEDA/2017 Tentang Tim Koordinasi, Kelomp...
Keputusan Bupati Kubu Raya No 502/BAPPEDA/2017 Tentang Tim Koordinasi, Kelomp...Keputusan Bupati Kubu Raya No 502/BAPPEDA/2017 Tentang Tim Koordinasi, Kelomp...
Keputusan Bupati Kubu Raya No 502/BAPPEDA/2017 Tentang Tim Koordinasi, Kelomp...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Buku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan Barat
Buku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan BaratBuku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan Barat
Buku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan BaratJARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa JARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desa
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desaPermendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desa
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desa
Permendagri no 113 thn  2014 pengelolaan keuangan desaPermendagri no 113 thn  2014 pengelolaan keuangan desa
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala DesaPermendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala DesaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaPermendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desa
Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desaPeraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desa
Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desaJARI Indonesia Borneo Barat
 
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...JARI Indonesia Borneo Barat
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...JARI Indonesia Borneo Barat
 

Más de JARI Indonesia Borneo Barat (20)

Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
Policy brief : terobosan kebijakan kehutanan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2019...
 
PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...
PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...
PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...
 
Keputusan Bupati Kubu Raya No 502/BAPPEDA/2017 Tentang Tim Koordinasi, Kelomp...
Keputusan Bupati Kubu Raya No 502/BAPPEDA/2017 Tentang Tim Koordinasi, Kelomp...Keputusan Bupati Kubu Raya No 502/BAPPEDA/2017 Tentang Tim Koordinasi, Kelomp...
Keputusan Bupati Kubu Raya No 502/BAPPEDA/2017 Tentang Tim Koordinasi, Kelomp...
 
Buku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan Barat
Buku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan BaratBuku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan Barat
Buku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL Di Kalimantan Barat
 
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
 
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desa
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desaPermendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desa
Permendagri nomor 114 th 2014 pedoman pembangunan desa
 
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desa
Permendagri no 113 thn  2014 pengelolaan keuangan desaPermendagri no 113 thn  2014 pengelolaan keuangan desa
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desa
 
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala DesaPermendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
 
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaPermendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
 
Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desa
Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desaPeraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desa
Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang undang desa
 
Buku tanya jawab dana desa untuk membangun Desa
Buku tanya jawab dana desa untuk membangun DesaBuku tanya jawab dana desa untuk membangun Desa
Buku tanya jawab dana desa untuk membangun Desa
 
Kajian regulasi harmonisasi uu desa
Kajian regulasi harmonisasi uu desaKajian regulasi harmonisasi uu desa
Kajian regulasi harmonisasi uu desa
 
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG...
 
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari A...
 
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaUU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012
 
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015

  • 1. - 1 - MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015. SALINAN
  • 2. - 2 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 4. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 6. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 9. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode I (satu) tahun. 10. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
  • 3. - 3 - BAB II PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 2 Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Pasal 3 Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 4 Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa. BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA Pasal 5 Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: a. pemenuhan kebutuhan dasar; b. pembangunan sarana dan prasarana Desa; c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pasal 6 Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi: a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. Pasal 7 Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk: a. mendukung kedaulatan pangan; b. mendukung kedaulatan energi; c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan d. mendukung pariwisata dan industri.
  • 4. - 4 - Pasal 8 Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi: a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; d. pembangunan energi baru dan terbarukan; e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa. Pasal 9 Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi: a. pendirian dan pengembangan BUM Desa; b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa; d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa; f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; g. pengembangan benih lokal; h. pengembangan ternak secara kolektif; i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; k. pengelolaan padang gembala; l. pengembangan Desa Wisata; dan m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Pasal 10 Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi: a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain: 1. zirkon; 2. kaolin; 3. zeolit; 4. bentonit; 5. silika (pasir kuarsa); 6. kalsit (batu kapur/gamping); 7. felspar; dan 8. intan. b. komoditas tambang batuan, antara lain: 1. onik; 2. opal; 3. giok;
  • 5. - 5 - 4. agat; 5. topas; 6. perlit; 7. toseki; 8. batu sabak; 9. marmer; 10. granit; 11. kalsedon; 12. rijang (chert); 13. jasper; 14. krisopras; 15. garnet; dan 16. potensi komoditas tambang batuan lainnya. c. rumput laut; d. hutan milik Desa; dan e. pengelolaan sampah. BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Pasal 11 Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup: a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa; b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya; c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui: 1) kelompok usaha ekonomi produktif; 2) kelompok perempuan; 3) kelompok tani; 4) kelompok masyarakat miskin; 5) kelompok nelayan; 6) kelompok pengrajin; 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 8) kelompok pemuda; dan 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
  • 6. - 6 - BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 13 Februari 2015 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. MARWAN JAFAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 297 Salinan sesuai aslinya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Kepala Biro Hukum dan Humas, Fajar Tri Suprapto