Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
[4] rpp pkn
[4] rpp pkn
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 11 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (16)

Similares a Contoh rpp kelas 4 (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Contoh rpp kelas 4

  1. 1. KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) RREENNCCAANNAA PPEELLAAKKSSAANNAAAANN PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN ((RRPPPP)) PPEENNDDIIDDIIKKAANN BBUUDDAAYYAA DDAANN KKAARRAAKKTTEERR BBAANNGGSSAA Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Satuan Pendidikan : SD/MI Kelas/Semester : IV/1 Nama Guru : Tri Mulyati, S.Pd NIP/NIK : Sekolah : SDN Menteng Atas 02 Pagi
  2. 2. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( R P P ) Nama Sekolah : SDN Menteng Atas 02 Pagi Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas : IV (Empat) Semester : I (Satu) Alokasi Waktu : 2 x 35 menit Standar Kompetensi** 1. Memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan. Kompetensi Dasar 1.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan. A. Tujuan Pembelajaran  Siswa dapat menjelaskan lingkungan desa ( NK. Semangat kebangsaan, : Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. )  Siswa dapat menyebutkan perangkat desa. ( NK. Cinta tanah air : yaitu Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. )  Siswa dapat menyebutkan sumber keuangan desa.  Siswa dapat menjelaskan lingkungan kelurahan  Siswa dapat menyebutkan perangkat kelurahan.  Siswa dapat menyebutkan sumber keuangan kelurahan.  Siswa dapat menjelaskan lingkungan kecamatan dan menyebutkan perangkatnya .  Karakter siswa yang diharapkan :  Semangat kebangsaan, Cinta tanah air.  Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif :  Berorientasi tugas dan hasil , Kepemimpinan B. Materi Ajar  Desa.  Kelurahan.  Kecamatan.
  3. 3. Desa di Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan. Kewenangan desa adalah:  Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa  Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.  Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota  Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. Pemerintahan Desa Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kepala Desa Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sbb: 1. Bertakwa kepada Tuhan YME 2. Setia kepada Pacasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada NKRI, serta Pemerintah 3. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat 4. Berusia paling rendah 25 tahun 5. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa 6. Penduduk desa setempat 7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun 8. Tidak dicabut hak pilihnya
  4. 4. 9. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan 10. Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota Perangkat Desa Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Keuangan desa Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Sumber pendapatan desa terdiri atas:  Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong  Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota  bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah  bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;  hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.  Pinjaman desa APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
  5. 5. Lembaga kemasyarakatan Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Pembentukan Desa ( Pembagian Administratif Desa) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil. Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. Desa mempunyai ciri budaya khas atau adat istiadat lokal yang sangat urgen, Pembagian Administratif Padukuhan (Dusun) Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun atau padukuhan , yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Kelurahan Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan tidak memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.
  6. 6. Pembagian administratif Indonesia Tingkat provinsi Provinsi Daerah khusus • Daerah Istimewa Tingkat kabupaten/kota Kabupaten • Kota Kabupaten administrasi Kota administrasi • Kota otonom Kota kecamatan Tingkat kecamatan Kecamatan • Distrik Tingkat kemukiman Mukim (khusus Aceh) Tingkat kelurahan/desa Kelurahan • Desa Nagari • Kampung • Gampong • Pekon Kecamatan Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Istilah "Kecamatan" di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut juga dengan "Sagoe Cut" sedangkan di Papua disebut dengan istilah "Distrik". C. Pendekatan dan Metode Pembelajaran Pendekatan kontekstual. Pendekatan Cooperative Learning.
  7. 7. Diskusi dengan teman sebangku.dan Penugasan. D. Langkah-langkah Kegiatan Pertemuan Pertama dan Kedua  Kegiatan Awal Apersepsi : – Mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing- masing untuk mengawali pelajaran. motivasi : – bertanya jawab tentang kegiatan apa saja yang dilakukan pada pagi hari sejak bangun tidur sampai anak berangkat ke sekolah. – bertanya jawab tentang di lingkungan mana siswa hidup. – Menyebutkan lingkungan pemerintahan dari tingkatan yang paling kecil (desa, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya) yang dibimbing oleh guru. Tanya jawab ini dikaitkan dengan sistem pemerintahan (desa, kelurahan, dan kecamatan) yang akan dibahas.  Kegiatan Inti  Eksplorasi Dalam kegiatan eksplorasi, guru:  Menjelaskan tingkatan pemerintahan yang ada di Indonesia (desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi), dengan Semangat kebangsaan,  Guru bercerita tentang bacaan dalam buku.  Elaborasi Dalam kegiatan elaborasi, guru:  Berdiskusi tentang pemerintahan dari tingkatan pemerintahan yang paling kecil, misalnya: pemerintahan terendah ada pada desa atau kelurahan; lalu, beberapa desa atau kelurahan digabungkan ke dalam suatu kecamatan; lalu, beberapa kecamatan digabungkan ke dalam kota atau kabupaten; dan seterusnya.  Menyimak pemahaman pengertian desa/kelurahan/kecamatan, termasuk perangkat- perangkatnya dengan Semangat kebangsaan.  Mengajak siswa menyimak “Saya Tambah Pandai” untuk menambah wawasan.  Mengajak siswa untuk berdiskusi melalui “Pertanyaan Pemahaman”.  Menugaskan siswa untuk memberikan laporan hasil pengamatan tentang materi yang dibahas setelah melakukan kunjungan-kunjungan ke kantor instansi.  Mengajak siswa untuk mengerjakan soal-soal yang ada dalam buku kerja/buku paket PKn  membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas- tugas tertentu yang bermakna;
  8. 8.  memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis;  Konfirmasi Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa:  Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui  Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui.  Kegiatan Penutup Dalam kegiatan penutup, guru:  bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran;  melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;  memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;  merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik;  menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. E. Sumber/Bahan Belajar  Buku paket  Orang tua.  Teman.  Lingkungan rumah (keluarga), sekolah, dst.
  9. 9. F. Penilaian Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa Indikator Pencapaian Kompetensi Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Instrumen/ Soal Semangat kebangsaan:  Cara berpikir, bertindak,dan berwawasan yangmenempatk an kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Cinta Tanah Air:  Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.  Menjelaskan lingkungan desa.  Menyebutkan perangkat desa.  Menyebutkan sumber keuangan desa  Menjelaskan lingkungan kelurahan.  Menyebutkan perangkat kelurahan.  Menyebutkan sumber keuangan kelurahan.  Menjelaskan lingkungan kecamatan dan menyebutkan perangkatnya. Tugas individu  Penilaian lisan  Penilaian unjuk kerja (keberanian untuk menyampaik an pendapat)  Penilaian tulisan  Penilaian sikap (pengamatan perilaku)  Penilaian tulisan  Penilaian sikap (pengamatan perilaku)  Mengapa pemerintah desa dapat memanfaatkan kekayaan desa sebagai dana penyelenggaraan pemerintah desa?  Mengumpulkan laporan dan mencatat hasil diskusi: mengapa bantuan pihak ketiga atau sumber lain kepada kelurahan harus bersifat tidak mengikat dan sah?  Mengumpulkan laporan dan mencatat hasil diskusi: mengapa semua perangkat kecamatan bertanggung jawab kepada camat? Mengapa camat mendapatkan gaji dari pemerintah?
  10. 10. Format Kriteria Penilaian  PRODUK ( HASIL DISKUSI ) No. Aspek Kriteria Skor 1. Konsep * semua benar * sebagian besar benar * sebagian kecil benar * semua salah 4 3 2 1  PERFORMANSI No. Aspek Kriteria Skor 1. 2. Pengetahuan Sikap * Pengetahuan * kadang-kadang Pengetahuan * tidak Pengetahuan * Sikap * kadang-kadang Sikap * tidak Sikap 4 2 1 4 2 1 Lembar Penilaian No Nama Siswa Performan Produk Jumlah Skor Nilai Pengetahuan Sikap 1. 2. 3. 4. 5. CATATAN : Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10.  Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan Remedial. Mengetahui Jakarta, Kepala Sekolah Guru Kelas IV Dewi Sartika, S.Pd M.MPd Tri Mulyati, S.Pd NIP : NIP :

×