SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 2
Descargar para leer sin conexión
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 126 TAHUN 2003
TENTANG
BENTUK PRODUK - PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memperlancar penyusunan
Produk-produk Hukum di lingkungan Pemerintahan Desa perlu pedoman mengenai
Bentuk Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Bentuk Produk-produk Hukum di
lingkungan Pemerintahan Desa;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum
Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik
Penyusunan dan Materi Muatan Produk produk Hukum Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk
Produk-produk Hukum Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Prosedur
Penyusunan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Teknik
Penyusunan Produk-Produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Bentuk
Produk-Produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BENTUK PRODUK-PRODUK
HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA.
Pasal 1
Produk-produk Hukum dilingkungan Pemerintahan Desa adalah Produk-produk Hukum yang
ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
Pasal 2
Bentuk Produk-produk Hukum dilingkungan Pemerintahan Desa meliputi:
a. Peraturan Desa;
b. Keputusan Kepala Desa;
c. Keputusan bersama
d. Instruksi Kepala Desa.
Pasal 3
Bentuk Produk-produk Hukum di lingkungan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2003
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
HARI SABARNO

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (19)

renja inspektorat 2019
renja inspektorat  2019renja inspektorat  2019
renja inspektorat 2019
 
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
Dinas kependudukan dan pencatatan sipilDinas kependudukan dan pencatatan sipil
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
 
2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan
 
Dinas perkim
Dinas perkimDinas perkim
Dinas perkim
 
Evaluasi Peraturan Per-UU-an di Daerah
Evaluasi Peraturan Per-UU-an di DaerahEvaluasi Peraturan Per-UU-an di Daerah
Evaluasi Peraturan Per-UU-an di Daerah
 
Dinas pmdppa
Dinas pmdppaDinas pmdppa
Dinas pmdppa
 
Sekretariat dprd
Sekretariat dprdSekretariat dprd
Sekretariat dprd
 
Dinas pariwisata
Dinas pariwisataDinas pariwisata
Dinas pariwisata
 
Kdh wkdh
Kdh wkdhKdh wkdh
Kdh wkdh
 
Dinas pertanian
Dinas pertanianDinas pertanian
Dinas pertanian
 
Dinas pertanian
Dinas pertanianDinas pertanian
Dinas pertanian
 
Sttu jehe
Sttu jeheSttu jehe
Sttu jehe
 
Permendagri no.-5-tahun-2005
Permendagri no.-5-tahun-2005Permendagri no.-5-tahun-2005
Permendagri no.-5-tahun-2005
 
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
 
Kdh wkdh
Kdh wkdhKdh wkdh
Kdh wkdh
 
Dinas pemberdayaan masyarakat
Dinas pemberdayaan masyarakatDinas pemberdayaan masyarakat
Dinas pemberdayaan masyarakat
 
Setda
SetdaSetda
Setda
 
Dprd
DprdDprd
Dprd
 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 

Similar a Menteri dalam negeri

Permendagri no 21 thn 2011
Permendagri no 21 thn 2011Permendagri no 21 thn 2011
Permendagri no 21 thn 2011Bulan Sabit
 
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerahMendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerahraminatha
 
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahPerda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahKantor Desa Junwangi
 
05. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 200805. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 2008Nandang Sukmara
 
05. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 200805. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 2008Nandang Sukmara
 
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPerdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPemdes Seboro Sadang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PekalonganRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PekalonganPenataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonogiriRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonogiriPenataan Ruang
 
Perda no.-3-tahun-2011 bphtb
Perda no.-3-tahun-2011 bphtbPerda no.-3-tahun-2011 bphtb
Perda no.-3-tahun-2011 bphtbandika_combat
 
Perda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imb
Perda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imbPerda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imb
Perda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imbAri Ri
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PurbalinggaRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PurbalinggaPenataan Ruang
 
Perda rtrw kabupaten tasikmalaya
Perda rtrw kabupaten tasikmalayaPerda rtrw kabupaten tasikmalaya
Perda rtrw kabupaten tasikmalayaTrian Oktafianto
 
Perda no 14_tahun_2010
Perda no 14_tahun_2010Perda no 14_tahun_2010
Perda no 14_tahun_2010i4d
 
Raperda Sampah Final
Raperda Sampah FinalRaperda Sampah Final
Raperda Sampah Finalguest13a28c
 
Permendagri nomor-21-tahun-2011
Permendagri nomor-21-tahun-2011Permendagri nomor-21-tahun-2011
Permendagri nomor-21-tahun-2011Ismed Nur
 
Permendagri no 21 tahun 2011
Permendagri no 21 tahun 2011Permendagri no 21 tahun 2011
Permendagri no 21 tahun 2011hersu12345
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BoyolaliRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BoyolaliPenataan Ruang
 
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPerdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPemdes Seboro Sadang
 
RPJM Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018
RPJM Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018RPJM Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018
RPJM Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018Mellianae Merkusi
 

Similar a Menteri dalam negeri (20)

Permendagri no 21 thn 2011
Permendagri no 21 thn 2011Permendagri no 21 thn 2011
Permendagri no 21 thn 2011
 
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerahMendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
 
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahPerda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
 
To pak sutoyo
To pak sutoyoTo pak sutoyo
To pak sutoyo
 
05. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 200805. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 2008
 
05. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 200805. perbup no. 5 tahun 2008
05. perbup no. 5 tahun 2008
 
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPerdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PekalonganRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonogiriRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri
 
Perda no.-3-tahun-2011 bphtb
Perda no.-3-tahun-2011 bphtbPerda no.-3-tahun-2011 bphtb
Perda no.-3-tahun-2011 bphtb
 
Perda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imb
Perda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imbPerda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imb
Perda kota depok thn 2013 no 13 ttg bangunan dan imb
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PurbalinggaRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga
 
Perda rtrw kabupaten tasikmalaya
Perda rtrw kabupaten tasikmalayaPerda rtrw kabupaten tasikmalaya
Perda rtrw kabupaten tasikmalaya
 
Perda no 14_tahun_2010
Perda no 14_tahun_2010Perda no 14_tahun_2010
Perda no 14_tahun_2010
 
Raperda Sampah Final
Raperda Sampah FinalRaperda Sampah Final
Raperda Sampah Final
 
Permendagri nomor-21-tahun-2011
Permendagri nomor-21-tahun-2011Permendagri nomor-21-tahun-2011
Permendagri nomor-21-tahun-2011
 
Permendagri no 21 tahun 2011
Permendagri no 21 tahun 2011Permendagri no 21 tahun 2011
Permendagri no 21 tahun 2011
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BoyolaliRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
 
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPerdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
 
RPJM Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018
RPJM Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018RPJM Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018
RPJM Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018
 

Más de Jusa Erza

Infrastruktur
 Infrastruktur Infrastruktur
InfrastrukturJusa Erza
 
Rencana program
Rencana program Rencana program
Rencana program Jusa Erza
 
INFRASTRUKTUR
INFRASTRUKTURINFRASTRUKTUR
INFRASTRUKTURJusa Erza
 
Laporan anggaran
Laporan anggaran Laporan anggaran
Laporan anggaran Jusa Erza
 
Sk posyandu 2007
Sk posyandu 2007 Sk posyandu 2007
Sk posyandu 2007 Jusa Erza
 
Perdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadiPerdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadiJusa Erza
 
Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Jusa Erza
 
SK rkp des 2013
SK rkp des 2013SK rkp des 2013
SK rkp des 2013Jusa Erza
 
Sk karang taruna
Sk karang taruna Sk karang taruna
Sk karang taruna Jusa Erza
 
Perdes pencalonan
Perdes pencalonan Perdes pencalonan
Perdes pencalonan Jusa Erza
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jusa Erza
 
Perdes lpmd panyocokan
Perdes lpmd panyocokan Perdes lpmd panyocokan
Perdes lpmd panyocokan Jusa Erza
 
Sk kelompok barokah
Sk kelompok barokahSk kelompok barokah
Sk kelompok barokahJusa Erza
 
Sk kelompok golok
Sk kelompok golok Sk kelompok golok
Sk kelompok golok Jusa Erza
 
Laporan pembangunan
Laporan pembangunan Laporan pembangunan
Laporan pembangunan Jusa Erza
 
Laporan pembangunan panyocokan
Laporan pembangunan panyocokanLaporan pembangunan panyocokan
Laporan pembangunan panyocokanJusa Erza
 

Más de Jusa Erza (19)

Infrastruktur
 Infrastruktur Infrastruktur
Infrastruktur
 
Potensi
Potensi  Potensi
Potensi
 
Rencana program
Rencana program Rencana program
Rencana program
 
INFRASTRUKTUR
INFRASTRUKTURINFRASTRUKTUR
INFRASTRUKTUR
 
Laporan anggaran
Laporan anggaran Laporan anggaran
Laporan anggaran
 
Sk posyandu 2007
Sk posyandu 2007 Sk posyandu 2007
Sk posyandu 2007
 
Perdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadiPerdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadi
 
Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif
 
SK rkp des 2013
SK rkp des 2013SK rkp des 2013
SK rkp des 2013
 
Sk karang taruna
Sk karang taruna Sk karang taruna
Sk karang taruna
 
Tupoksi
Tupoksi Tupoksi
Tupoksi
 
Perdes pencalonan
Perdes pencalonan Perdes pencalonan
Perdes pencalonan
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 
Perdes lpmd panyocokan
Perdes lpmd panyocokan Perdes lpmd panyocokan
Perdes lpmd panyocokan
 
Sk kelompok barokah
Sk kelompok barokahSk kelompok barokah
Sk kelompok barokah
 
Sk kelompok golok
Sk kelompok golok Sk kelompok golok
Sk kelompok golok
 
Laporan pembangunan
Laporan pembangunan Laporan pembangunan
Laporan pembangunan
 
Laporan pembangunan panyocokan
Laporan pembangunan panyocokanLaporan pembangunan panyocokan
Laporan pembangunan panyocokan
 
rpjmdes
rpjmdesrpjmdes
rpjmdes
 

Menteri dalam negeri

  • 1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 126 TAHUN 2003 TENTANG BENTUK PRODUK - PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memperlancar penyusunan Produk-produk Hukum di lingkungan Pemerintahan Desa perlu pedoman mengenai Bentuk Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Bentuk Produk-produk Hukum di lingkungan Pemerintahan Desa; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155); 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk produk Hukum Daerah; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Produk-Produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  • 2. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BENTUK PRODUK-PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA. Pasal 1 Produk-produk Hukum dilingkungan Pemerintahan Desa adalah Produk-produk Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. Pasal 2 Bentuk Produk-produk Hukum dilingkungan Pemerintahan Desa meliputi: a. Peraturan Desa; b. Keputusan Kepala Desa; c. Keputusan bersama d. Instruksi Kepala Desa. Pasal 3 Bentuk Produk-produk Hukum di lingkungan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 4 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2003 MENTERI DALAM NEGERI, ttd HARI SABARNO