1. KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
OLEH :
H. SAIDI B, S.Ag, MA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH
Takengon, 15 Mei 2023
2. Kuota 2013-2016
• Total: 168.800
• Reguler: 155.200
• Khusus: 13.600
Kuota 2017-2019
• Total: 221.000
• Reguler: 204.000
• Khusus: 17.000
Pemotongan Kuota
Juni 2013, Pemerintah Arab Saudi
mengeluarkan kebijakan
pengurangan kuota haji untuk
seluruh negara sebesar 20 persen
akibat adanya proyek perluasan
Masjidil Haram.
Kuota Normal
• Sejak tahun 2017 kuota
kembali normal dan ada
nya tambahan kuota 10.000
Jemaah menjadi 221.000
KUOTA JEMAAH HAJI INDONESIA
Kuota Masa Pandemi
• Setelah dua tahun tertunda
akibat pandemi Covid-19,
Pemerintah Saudi akhirnya
kembali membuka
penyelenggaraan ibadah
haji 1443 H dengan
penurunan kuota jemaah
hingga 50 % dari kuota
normal.
Kuota 2022
• Total: 100.051
• Reguler: 92.825
• Khusus: 7.226
Kuota Normal Paca Pandemi
• Dengan terbitnya KMA
nomor 189 tahun 2023
tentang Kuota Haji
Indonesia Tahun 1444
H/2023 M, kuota haji
Indonesia kembali normal
akibat pandemi Covid-19.
Kuota 2023
• Total: 221.000
• Reguler: 203.000
• Khusus: 17.680
4. PERBANDINGAN DAFTAR BIAYA HAJI TAHUN 2022 -2023
NASIONAL
RINCIAN 2022 2023
Nilai Manfaat 41.861.835 40.237.937
Bipih 39.886.009 49.812.700
Total Biaya Haji 81.747.844 90.050.637
RINCIAN 2022 2023
Bipih 35.660.857 44.364.357
PERBANDINGAN DAFTAR BIAYA HAJI TAHUN 2022 -2023
EMBARKASI ACEH
5. BPIH
DIRECT COST
INDIRECT COST
• Tiket pesawat pergi-pulang
• Sebagian biaya hotel Makkah
• Living allowance
• Pemondokan Madinah
• Sebagian biaya hotel Makkah
• General Service Fee (GFS)
• Transportasi di Arab Saudi
• Konsumsi di Madinah
• Konsumsi di Makkah
• Konsumsi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina
• Konsumsi di Bandara Jeddah
• Pelayanan bongkar muat dan angkutan barang
• Badal haji dan pemulangan jemaah sakit pasca operasional
• Konsumsi dan Akomodasi di asrama haji
• Biaya manasik di KUA dan kab/kota
• Premi asuransi jiwa dan kecelakaan
• Biaya gelang identitas
Perkembangan
Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji
1444 H/ 2023 M
7. 09
USULAN INOVASI HAJI INDONESIA
1 2 9
3 4 5 6 7 8
Kloter Berbasis
Wilayah
Penyusunan
pramanifes kloter
dilakukan sedini
mungkin untuk
mengefektifkan
bimbingan manasik
di kecamatan, karena
regu dan rombongan
akan berbasis wilayah
Pelayanan
Terpadu dan
Sistem Pelaporan
Mengefektifkan
Pelayanan Terpadu di
tingkat Daker,
terutama Daker
Makkah dan Madinah
Penyempurnaan
sistem pelaporan
berbasis aplikasi
mobile untuk laporan
kloter dan pelayanan
petugas yang
terintegrasi dengan
Siskohat
Manasik
Sepanjang Tahun
Pelaksanaan program
inisiasi manasik
sepanjang tahun bagi
jemaah untuk
menambah
pengetahuan
manasik haji
Manasik jamaah
lansia, uzur dan sakit
Penomoran
Maktab
Nomor maktab
di Armuzna
disesuaikan
dengan Nomor
maktab di
Makkah yang
berbasis zonasi
Non-Teller dan
Non-tunai
Mengefektifkan
pembayaran non-
teller untuk
pelunasan haji
Penyediaan living
cost tidak lagi
diberikan dalam
bentuk tunai.
Diberikan dalam
bentuk kartu debit
sekaligus menjadi
kartu identitas
jemaah dan sarana
transaksi
Respon Darurat
Penyiapan respon darurat di
Armuzna sebagai bagian dari
prosedur Pusat Krisis dengan
melibatkan muassasah
SOP manajemen mitigasi saat
ada bencana
Integrasi/mengkombain
alokasi petugas Armuzna
(219) menjadi Petugas
pendukung dengan
rekruitmen bareng Petugas
Pendukung (kompetensi,
syarat masuk, test masuk
Konsumsi
Full Covered
Penambahan
konsumsi pada
masa peak
season (3 hari
sblm dan 2 hari
setelah
Armuzna)
dengan model
makanan siap
saji
Efisiensi
Proses Visa
Efisiensi proses
visa dengan
verifikasi melalui
aplikasi Saudi
Bio Visa. Paspor
tidak perlu
dikirim ke Pusat.
Penyusunan
Regulasi
Percepatan
penyusunan
regulasi teknis
karena terbitnya
UU No. 8 Tahun
2019, tentang
PIHU
10
Perbaikan
Proses Badal
dan Safari
Wukuf
Penyusunan
prosedur dan
regulasi bersama
antara Kemenag
dan Kemenkes
6
8. 7
INOVASI HAJI INDONESIA
1 Penyusunan pramanifes
kloter dilakukan sedini
mungkin untuk
mengefektifkan bimbingan
manasik di kecamatan,
karena regu dan rombongan
akan berbasis wilayah
Kloter Berbasis
Wilayah
9. 8
INOVASI HAJI INDONESIA
Respon Darurat
911
CALL
2
Integrasi/mengkombain
alokasi petugas Armuzna
(219) menjadi Petugas
pendukung dengan
rekruitmen bareng Petugas
Pendukung (kompetensi,
syarat masuk, test masuk )
Penyiapan respon
darurat di Armuzna
sebagai bagian dari
prosedur Pusat Krisis
dengan melibatkan
muassasah
SOP
manajemen
mitigasi saat
ada bencana
9
1
1
call
10. 9
INOVASI HAJI INDONESIA
Mengefektifkan
Pelayanan
Terpadu di tingkat
Daker, terutama
Daker Makkah dan
Madinah
3
Pelayanan Terpadu
dan Sistem Pelaporan
Penyempurnaan
sistem pelaporan
berbasis aplikasi
mobile untuk laporan
kloter dan pelayanan
petugas yang
terintegrasi dengan
Siskohat
11. 10
INOVASI HAJI INDONESIA
4
Konsumsi Full Covered
Penambahan konsumsi
pada masa peak season (3
hari sebelum dan 2 hari
setelah Armuzna) dengan
model makanan siap saji
12. 11
INOVASI HAJI INDONESIA
5 Pelaksanaan program
inisiasi manasik
sepanjang tahun bagi
Jemaah untuk
menambah
pengetahuan manasik
haji
Manasik Sepanjang Tahun
Manasik
jamaah lansia,
uzur dan sakit
13. 12
INOVASI HAJI INDONESIA
Efisiensi Proses
VISA
12
6
3
9
6
Efisiensi proses visa
dengan verifikasi
melalui aplikasi
Saudi Bio Visa.
Paspor tidak perlu
dikirim ke Pusat.
16. 15
9
Penyediaan living cost
tidak lagi diberikan dalam
bentuk tunai. Diberikan
dalam bentuk kartu debit
sekaligus menjadi kartu
identitas jemaah dan
sarana transaksi
Non-Teller
dan Non-tunai
Mengefektifkan
pembayaran
non-teller untuk
pelunasan haji
ONLINEP
AYMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
DEBIT
CARD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3
INOVASI HAJI INDONESIA
17. INOVASI HAJI 2020
10
Perbaikan Proses Badal
dan Safari Wukuf
16
Penyusunan
prosedur dan
regulasi bersama
antara Kemenag dan
Kemenkes.
18. Pelimpahan Porsi
Jemaah Haji berhak melimpahkan nomor porsi
1kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau
saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati
secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal
dunia atau sakit permanen menurut keterangan
kesehatan Jemaah Haji.
2pelimpahan.
Pelimpahan porsi berlaku hanya untuk 1 (satu) kali
3diatur dengan Peraturan Menteri.
Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan porsi
17