06. perencanaan apb desa
25 de Mar de 2015•0 recomendaciones•5,731 vistas
4 recomendaciones
Sé el primero en que te guste
ver más
vistas
Total de vistas
0
En Slideshare
0
De embebidos
0
Número de embebidos
0
Denunciar
Gobierno y org. sin ánimo de lucro
Perencanaan APBDesa
keuangandesaSeguir
06. perencanaan apb desa
- Serial: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Perencanaan APBDesa
- Tahap I: Perencanaan (Lingkup Desa) BPD Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Penyepakatan bersama (paling lambat Oktober tahun berjalan) Menyampaikan kepada BPD Untuk dibahas Sekretaris Desa BPDKepala Desa Permendagri No. 113/2014, Bab V Bagian Kesatu Perencanaan, Pasal 20 Diolah dari:
- Tahap II: Evaluasi (Lingkup Kab/Kota) Kepala Desa Maksimal 3 hari sejak disepakati bersama dengan BPD untuk dievaluasi Bupati/ Walikota Menetapkan evaluasi paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa Permendagri No. 113/2014, Bab V Bagian Kesatu Perencanaan, Pasal 21, Ayat (1) dan (2) Diolah dari:
- Bila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan tersebut, selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud. Hal tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya dan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti (Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa), Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Bila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. Permendagri No. 113/2014, Bab V Bagian Kesatu Perencanaan, Pasal 21 Ayat (3) & (4), Pasal 22 Diolah dari:
- Delegasi Evaluasi oleh Camat Bupati/ Walikota Camat/ Sebutan Lain Mendelegasikan evaluasi Menetapkan evaluasi paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Catatan: • Bila Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam 20 hari kerja, maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. • Bila Camat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan perundang- undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. • Bila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti (Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa), Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota. • Ketentuan lebih lanjut tentang pendelegasian evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. Kepala Desa Permendagri No. 113/2014, Bab V Bagian Kesatu Perencanaan, Pasal 23 Diolah dari:
- Bagan Perencanaan APB Desa Camat/ Sebutan Lain Bupati/ Walikota Menetapkan evaluasi maksimal 20 hari kerja sejak diterima Mendelegasikan evaluasi Menetapkan evaluasi maksimal 20 hari kerja sejak diterima Maksimal 3 hari sejak disepakati dengan BPD untuk dievaluasi Penyepakatan bersama (paling lambat Oktober tahun berjalan) Menyampaikan rancangan perdes tentang APB Desa kepada BPD Menyusun rancangan perdes tentang APDDesa = Tahap II : Evaluasi (Lingkup Kab/Kota) = Tahap I : Perencanaan (Lingkup Desa) Sekretaris Desa Kepala Desa Kepala Desa BPD