Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesaan - bappenas

1. Oleh : Direktur Perkotaan dan Perdesaan

2. Outline Paparan 2 RPJP PEMBANGUNAN PERDESAAN REVITALISASI PEMBANGUNAN PERDESAAN : ACUAN POKOK UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TAHAPAN PERKEMBANGAN DESA DAN SPM DALAM PEMBANGUNAN DESA STRUKTUR PROGRAM UNTUK PEMBANGUNAN PERDESAAN

3. RPJP PEMBANGUNAN PERDESAAN1 3

4. PEMBANGUNAN PERDESAAN : 1. Pengembangan agroindustri padat pkerja; 2. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 3. Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi untuk menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi; 4. Peningkatan akses informasi, pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; 5. Pengembangan social capital dan human capital; 6. Intervensi harga dan kebijakan perdagangan pro pertanian; 7. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis. 4 TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025 (UU NO. 17 TAHUN 2005) MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA SAING PEMBANGUNAN PERDESAAN : 1. Peningkatan efisiensi, modernisasi, nilai tambah sektor primer (pertanian, kelautan dan pertambangan); 2. Pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan untuk pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan; 3. Perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan, mendukung, dan mengamankan untuk pengembangan perdesaan; 4. Mengembangkan sektor keuangan untuk meningkatkan akses pendanan bagi keluarga miskin di perdesaan; 5. Untuk pelayanan transportasi di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan dikembangkan sistem transportasi perintis yang berbasis masyarakat (community based) dan wilayah. RPJMN 4 (2020-2024)RPJMN 1 (2005-2009) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. RPJMN 2 (2010-2014) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian RPJMN 3 (2015-2019) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

5. Skala Prioritas RPJMN 2015-2019 DALAM RPJPN 2005-2025 BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH RPJMN (2015-2019) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek Makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi, dan kemitraan, semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin mantap Melalui daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan; untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan SDA; Diimbangi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dgn rencana tata ruang Melalui berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien, serta mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik. Pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian 5

6. REVITALISASI PEMBANGUNAN PERDESAAN : ACUAN POKOK UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 6 2

7. Isu Strategis Pembangunan Desa : Pembangunan Lintas Kementerian/Lembaga melalui Pendekatan Kewilayahan • UU No 6 tahun 2014 tentang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu „Desa membangun‟ dan „membangun Desa‟ yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa, untuk Desa yang Maju, Mandiri, Sejahtera. Tujuan pembangunan Desa Pembangunan Desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. • Bab IX tentang Pembangunan desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Ps 79: bahwa RPJM Desa adalah satu-satunya dokumen perencanaan di desa. • Bab VIII tentang Keuangan Desa dan Aset Desa, Ps 72 dan Ps 74: adanya kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dan melaksanakan belanja pembangunan desa. 7

8. 8 Tahapan Perkembangan Desa PEMBANGUNAN PERDESAAN Bab III Ps 7 tentang Penataan Desa: Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota mengevaluasi tingkat perkembangan (pemerintah) desa

9. Isu-isu Strategis Pembangunan Desa 1. Masih tingginya keterisolasian wilayah perdesaan a) Pelayanan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, dan telekomunikasi masih terbatas b) Ketersediaan prasarana energi masih terbatas 2. Kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa a) Masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan b) Masih rendahnya keberdayaan masyarakat perdesaan dalam partisipasi ekonomi, partisipasi publik, partisipasi politik. c) Berkurangnya lahan usaha untuk kemandirian pangan 3. Keterbatasan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum a) Rendahnya pelayanan pendidikan dasar-menengah di perdesaan b) Rendahnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat perdesaan c) Rendahnya pelayanan sanitasi dan air bersih di perdesaan. 4. Belum optimalnya tata kelola desa dan peran kelembagaan desa dalam perencanaan dan pembangunan desa a) Belum adanya peraturan pendukung untuk pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sehingga pelaksanaan UU ini belum bisa terlaksana dengan optimal b) Masih lemahnya kapasitas pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan c) Belum memadainya data desa riil yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan pembangunan desa sebagai amanat pelaksanaan UU No 6/ 2014 Tentang Desa 9

10. Isu-isu Strategis (2) 5. Belum optimalnya penataan ruang kawasan perdesaan serta kerentanan sumber daya alam dan lingkungan hidup a) Masih tingginya konversi lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian b) Kurangnya law enforcement terhadap lahan pertanian berkelanjutan c) Tingginya angka kerusakan sumberdaya alam d) Semakin signifikannya angka pencemaran terhadap lingkungan hidup yang membahayakan kehidupan masyarakat perdesaan. 6. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur dalam mendorong keterkaitan Desa- Kota. a) Masih belum optimalnya ketersediaan jalan poros desa, jalan produksi, dan jembatan penghubung antardesa serta antara desa dengan pusat pertumbuhan terdekat. b) Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran c) Kondisi geografis yang sangat beragam menuntut masyarakat di tingkat perdesaan juga menyesuaikan diri dalam menggunakan moda transportasi sesuai dengan kondisi tempat hunian 10

11. TAHAPAN PERKEMBANGAN DESA DAN SPM DALAM PEMBANGUNAN DESA 11 3

12. Variabel dan Indikator Pembangunan Desa (berdasarkan data tersedia (Podes)) Aspek Kebutuhan Dasar (kualitas SDM) •Pendidikan •Kesehatan •Ekonomi (terkait kemiskinan) Infrastruktur Dasar •Jalan •Listrik/Energi •Telekomunikasi •Air Bersih Sarana Dasar •Perumahan •Sarana pendidikan •Sarana kesehatan •Sarana dan moda transportasi •Sarana Pemasaran •Media Informasi •Lembaga Keuangan Pelayanan Umum •Keamanan /Ketentraman •Kesehatan Lingkungan (fasilitas jamban, sanitasi) •Tenaga medis •Tenaga pendidik Penyelenggaraan Pemerintah Desa •Ketersediaan SDM Perangkat Desa •Ketersediaan dokumen pembangunan desa

13. Pengelompokkan “Perkembangan Desa” Desa Tertinggal • Tertinggal • Swadaya • Siaga Pratama • Rawan Pangan Desa Berkembang • Swakarya • Siaga Madya • Pangan (tumbuh dan Berkembang) Desa Mandiri • Mandiri Energi • Mandiri Pangan • Swasembada • Siaga Mandiri

14. Tujuan dan Manfaat “Perkembangan Desa” 1. Merumuskan ukuran-ukuran kinerja/pencapaian pembangunan desa; 2. Merumuskan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan desa; 3. Membantu merumuskan kebijakan/program prioritas dalam pembangunan desa; 4. Membantu merumuskan/menentukan Kementerian/Lembaga yang terkait dalam pembangunan desa; 5. Membantu dalam merumuskan target (jumlah, lokus, dan fokus) pembangunan desa; dan 6. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi keberhasil pelaksanaan pembangunan desa.

15. Sasaran Pembangunan Desa Tahun 2015 dan Tahun 2019 15 Tahapan Pembangunan Desa Indikator Baseline (2014) Target Capaian (2015) Target Capaian (2019) Berkurangnya Desa Tertinggal (Desa Tertinggal, Desa-desa di kawasan perbatasan dan pulau- pulau terluar pada umumnya) Desa Swadaya 75% (Saat ini ada ± 54.750 desa) 65% (harus tersisa ± 47.450 desa) Target 7.300 desa 40% (harus tersisa ± 29.200 desa) Target 18.250 desa Desa Berkembang (Bisa bertahan dari guncangan ekonomi) Desa Swakarya 20% (saat ini ada ± 14.600 desa) 25% (harus tersisa ± 18.250 desa) Target 3.650 desa 40% (harus tersisa ± 29.200 desa) Target 10.950 desa Meningkatnya Desa Mandiri (Berketahanan pangan, mampu bertahan dari guncangan ekonomi dan mendukung perekonomian kawasan lain) Desa Swasembad a 5% (saat ini ada ± 3.650 desa) 10% (harus tersisa ± 7.300 desa) Target 3.650 desa 20% (harus tersisa ± 14.600 desa) Target 7.300 desa

16. Sasaran Pembangunan Desa Tahun 2015 (1) 16 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa 1) Terlaksananya penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa dan Indeks Desa 2) Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan dan membuka keterisolasian daerah perdesaan 3) Meningkatnya ketersediaan pelayanan umum, pelayanan dasar minimum, peningkatan akses dan ketersediaan sarana prasarana transportasi, perumahan, permukiman, sanitasi dan air bersih, listrik, energi, komunikasi, jalan dan irigasi di perdesaan 4) Meningkatnya fasilitasi keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat, termasuk meningkatnya taraf pendidikan, dan status kesehatan Sasaran I 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa Sasaran Wilayah : Desa Tertinggal (± 54.750 desa) Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2025 Target 65% 7.300 desa 60% 55% 50% 18.250 desa

17. Sasaran Pembangunan Desa Tahun 2015 (2) 17 Mewujudkan tata kelola pedesaan yang optimal 1) Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan dalam peningkatan tata kelola desa termasuk penyiapan regulasi pendukung UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa 2) Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pelayanan publik dan penyusunan perencanaan pembangunan desa 3) Meningkatnya tata kelola desa dalam penyediaan data desa Sasaran II 2. Mewujudkan tata kelola pedesaan yang optimal Sasaran Wilayah : Desa Berkembang dan Desa Mandiri (± 18.250 desa) Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2025 Target Desa Berkembang 25% 3.650 desa 28% 35% 38% 40% 10.950 desa Desa Mandiri 10% 3.650 desa 12% 15% 18% 20% 7.300 desa

18. Sasaran Pembangunan Desa Tahun 2015 (3) 18 Sasaran III 3. Mendorong terciptanya desa yang berkelanjutan Sasaran Wilayah : Desa Mandiri (± 3.6500 desa) Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2025 2045 Target 10% 3.650 desa 13% 15% 18% 20% 7.300 desa 36.500 desa 3. Mendorong terciptanya desa yang berkelanjutan a) Terlaksananya penetapan indikator desa berkelanjutan sebagai acuan dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan b) Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan dalam peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam penataan ruang kawasan perdesaan c) Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan dalam peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan kemandirian pangan serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang dan berkelanjutan serta berwawasan mitigasi bencana. d) Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan melalui fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan ekonomi perdesaan, melalui bantuan permodalan/kredit, peningkatan kesempatan berusaha, penyediaan sarpras produksi- pengolahan-pemasaran

19. Sasaran Pembangunan Desa Tahun 2015 (4) 19 Sasaran IV 4. Mendorong Keterkaitan desa-kota Sasaran Wilayah : Desa Mandiri (± 3.650 desa) Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2025 2045 Target 10% 3.650 desa 13% 15% 18% 20% 7.300 desa 36.500 desa Mendorong Keterkaitan desa-kota a) Mendorong penyediaan jalan poros desa, jalan produksi, dan jembatan penghubung antardesa serta antara desa dengan pusat pertumbuhan terdekat b) Mendorong penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran c) Berkembangnya 10 Pusat Kawasan Perkotaan Baru menjadi Pusat Pertumbuhan dan Embrio Kota Kecil dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan d) Berkembangnya 30 persen pusat kawasan Agropolitan/Minapolitan menjadi embrio Kota Kecil.

20. KEBIJAKAN DAN STRATEGI KAWASAN PERDESAAN (1) 1. Membuka isolasi daerah dalam rangka menyetarakan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat perdesaan a) Membangun sarana prasarana transportasi b) Membangun sarana prasarana komunikasi c) Membangun pusat-pusat pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, dan sumber energi terbarukan dari sumberdaya lokal (non PLN), yang menyediakan energi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi, menuju kemandirian energi di perdesaan. 2. Menekan tingkat kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan a) Mendorong masyarakat desa untuk mengembangkan perekonomian berbasis potensi wilayah, baik potensi sumber daya alam, maupun potensi sosial-budaya melalui pendampingan berkelanjutan. b) Membangun mekanisme subsidi bagi kegiatan produktif c) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perdesaan dan perbaikan sistem tata kelola, melalui penyediaan infrastruktur pasar desa dan mengembangkan sistem informasi dan tata kelola pasar desa. 3. Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan. a) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan jumlah tenaga pendidik b) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dan jumlah tenaga medis c) Meningkatkan ketersediaan permukiman, sanitasi serta air bersih di perdesaan. 20

21. KEBIJAKAN DAN STRATEGI KAWASAN PERDESAAN (2) 4. Mewujudkan tata kelola perdesaan yang optimal a) Mempersiapkan peraturan pendukung yang lebih operasional untuk pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. b) Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, dan lembaga- lembaga kemasyarakatan melalui pelatihan-pelatihan maupun bimbingan teknis. c) Mengumpulkan dan mengkompilasikan data desa yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan pembangunan desa. 5. Meningkatkan optimalisasi tata ruang perdesaan serta kerentanan sumber daya alam dan lingkungan hidup a) Mengembangkan law enforcement tata ruang perdesaan di daerah. b) Mengembangkan mekanisme insentif kepada daerah (petani) yang berhasil menekan konversi lahan pertanian. c) Menciptakan mekanisme kelembagaan land bank system. 6. Mendorong keterkaitan desa-kota 21

22. STRUKTUR PROGRAM UNTUK PEMBANGUNAN PERDESAAN 22 3

23. No Isu Strategis Sasaran Tahun 2015 Kebijakan dan Strategi Tahun 2015 Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Sasaran Wilayah 1 Keterisolasian desa Pemenuhan SPM Desa Membuka isolasi desa Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pemberdayaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa dalam pembangunan desa., Penyusunan dan Fasilitasi: 1. Data base kelompok desa 2. Grand strategi desa 3. Fasilitasi dan monitoring Desa Tertinggal 2 Kemiskinan dan pengangguran Menekan tingkat kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kualitas SDM Masyarakat Desa, Fasilitasi Pemberdayaan Adat Dan Sosial Budaya Masyarakat 3 Keterbatasan pemenuhan SPM Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan Pemenuhan SPM perdesaan: pendidikan, kesehatan, permukiman, air bersih, sanitasi., melalui Penyusunan dan Fasilitasi: 1. Penyusunan indeks pembangunan desa 2. Sinkronisasi SPM di perdesaan 4 Tata kelola desa dan peran kelembagaan desa Mewujudkan Tata Kelola Desa yang optimal Mewujudkan tata kelola perdesaan yang optimal Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan , melalui enyusunan PP dan Fasilitasi: 1. Penguatan aparatur Pemdes 2. Penguatan kelembagaan Pemdes 3. Penguatan perencanaan dan keuangan Pemdes Desa berkembang dan Desa Mandiri 5 Penataan ruang kawasan perdesaan dan kerentanan SDA-LH Mendorong terciptanya desa yang berkelanjutan Meningkatkan optimalisasi tata ruang perdesaan dan kerentanan SDA-LH Fasilitasi Pengelolaan Penataan Ruang dan Lahan Desa, rehabiltasi dan penghijauan lahan kritis, dan adaptasi bencana. Desa Mandiri 6 ketersediaan infrastruktur dalam mendorong keterkaitan Desa- Kota. Mendorong Keterkaitan desa- kota Mendorong keterkaitan desa-kota Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan, kelembagaan ekonomi, dan industrialisasi perdesaan Desa Mandiri

24. TERIMA KASIH 24

25. Kerangka Pendanaan 25 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa desa memiliki kewenangan lebih besar dalam kesatuan kewenangan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di desa berdasar asas Rekognisi dan Subsidiaritas BAB VIII KEUANGAN DESA DAN ASET DESA PASAL 72 Sumber pendapatan Desa: 1) hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa 2) alokasi APBN 3) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota 4) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota 5) Bantuan keuangan dari ABPD Provinsi dan APBD Kab/Kota 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat 7) lain-lain pendapatan desa yang sah implikasi

26. Kerangka Pendanaan Beberapa implikasi dari penetapan skema keuangan ke desa ini terhadap perencanaan desa secara keseluruhan diantaranya : 1. Diperlukan penguatan konsolidasi dana pembangunan untuk desa di tingkat nasional; 2. Pembangunan desa harus dilakukan melalui skema pendanaan yang berkesinambungan; diperlukan skema penyaluran dan pengawasan dana hingga ke desa; 3. Pembangunan dilaksanakan dengan mengalokasikan dana pembangunan desa sesuai dengan beban dan kapasitas desa; 4. Penggunaan dana pembangunan di Desa harus akuntabel dan transparan. 26

27. Usulan Solusi • Mempersiapkan pemanfaatan porsi alokasi desa dari dana transfer daerah kabupaten/kota (identifikasi program dan kapasitas desa) • Mempersiapkan pemanfaatan porsi APBN (pemenuhan secara bertahap) : • Mengidentifikasi program/kegiatan kementerian/lembaga yang diimplementasikan di tingkat desa, misal PNPM Mandiri (Kemendagri dan Kementerian PU) • Mempersiapkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa • Perlu dibentuk tim kecil untuk mendalami ketiga butir tersebut Pendapatan Desa Bersumber dari Alokasi APBN Pasal 72 ayat (2) Alokasi anggaran APBN untuk Desa bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Pasal 72 ayat (1) huruf b: Pendapatan desa bersumber dari alokasi APBN Penjelasan “Anggaran bersumber dari APBN tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

28. Kerangka Regulasi Isu Strategis Kerangka regulasi Optimalisasi tata ruang perdesaan a. Implementasi pengaturan tata ruang perdesaan dan Peraturan pemerintah tentang penataan ruang kawasan perdesaan b. Kebijakan insentif bagi daerah (petani) yang mempertahankan lahan pertaniannya c. Kajian tentang Land Bank untuk penyelamatan lahan pertanian. Sarana dan Prasarana a. Pengembangan pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, dan sumber energy terbarukan lainnya dari sumberdaya lokal (non PLN), yang menyediakan energi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi, menuju kemandirian energi di perdesaan. b. Sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, dan telekomunikasi yang membuka keterisolasian daerah. Kemiskinan dan Pengangguran a. Ekonomi perdesaan yang khas berbasiskan sumberdaya alam dan sosial- budaya lokal b. Kelembagaan jaminan sosial bagi warga miskin di perdesaan c. Mekanisme subsidi bagi kegiatan produktif d. Kelembagaan jaminan sosial bagi warga miskin di perdesaan e. Mekanisme subsidi bagi kegiatan produktif Standar pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum Standar Pelayanan Perdesaan (SPD) untuk mengakomodasi kondisi geografis perdesaan yang memerlukan pelayanan khusus. 28

Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesaan - bappenas

Estás leyendo una previsualización.

Eche un vistazo a continuación

Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesaan - bappenas

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (14)

Similares a Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesaan - bappenas (20)

Más de keuangandesa (17)

Más reciente (20)