04/07/15
04/07/15
11
Marwan Jafar
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

INDONESIA
YANG
DITUJU
1 2 3
4
22

TUJUH MISI PRESIDEN
1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2 Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
3 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim;
4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5 Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional;
7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
33

No SEMBILAN AGENDA STRATEGIS PRIORITAS (NAWA CITA)
1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman
pada seluruh warga negara.
2 MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA.
3 MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN
DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN.
4 Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA.
6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7 MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR
STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK.
8 Melakukan revolusi karakter bangsa.
9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
44

Sumber: Paparan Menteri PPN/ Kepala Bappenas, tgl 7 November 2014 di Kemenkeu
55

1. Perluncuran “Gerakan Desa Mandiri” di 3.500 desa pada tahun 2015
2. Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur di
3.500 desa pada tahun 2015
3. Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES
4. Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan
5. Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk
unggulan di 3.500 desa mandiri
6. Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa
secara bertahap
7. Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa
8. Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 3.500
desa
9. “Save villages” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar
dan terpencil
66

77

Pilar Misi dan Tujuan
Pemerintahan • Memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, profesional, transparan
dan akuntabel.
• Memperkuat kepala desa sebagai pemimpin masyarakat.
• Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
• Memperkuat kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik kepada warga
• Mengoptimalkan dana/keuangan desa dan aset desa untuk kesejahteraan rakyat.
Pembangunan • Memperkuat desa sebagai subyek pembangunan.
• Meningkatkan kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
• Meningkatkan /mengembangkan potensi ekonomi desa menjadi ekonomi produktif
• Membangun infrastruktur dan meningkatkan sumber-sumber ekonomi di kawasan
perdesaan untuk membuka akses ekonomi desa, membuka lapangan pekerjaan dan
memacu pertumbuhan ekonomi
Pemberdayaan • Membangkitkan prakarsa, kemampuan, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa
• Memperkuat emansipasi lembaga/organisasi masyarakat.
• Meningkatkan kesadaran hak an kewajiban masyarakat desa.
Kemasyarakatan • Melindungi, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
• Memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat Desa
• Memelihara kerukunan sosial dan kegotongroyongan.
• Memupuk kebersamaan dan aksi bersama antara pemerintah desa, lembaga-lembaga
desa, dan masyarakat.

• Desa menyiapkan dan menjalankan perencanaan
pembangunan sesuai dengan kewenangan desa,
kebutuhan dan kepentingan lokal yang
mengoptimalkan potensi dan aset lokal.
• Desa mampu menyediakan pelayanan dasar kepada
masyarakat seperti air bersih, Posyandu dan poskesdes
untuk kesehatan.
• Desa mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
seperti pangan dan energi.
• Dalam jangka panjang desa mampu menyediakan
lapangan pekerjaan dan pendapatan desa yang
memadai.
1010

No Mandat
pembangunan
(UU Desa)
Jenis kewenangan lokal
1 Pelayanan dasar Posyandu, penyediaan air bersih, PAUD, sanggar
belajar, sanggar seni budaya, perpustakaan desa, dll.
2 Sarana dan
prasarana
Jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, rumah
ibadah, sanitasi lingkungan, balai rakyat, irigasi
tersier, lapangan, taman desa, dll.
3 Pengembangan
Ekonomi lokal
Pasar desa, usaha kecil berbasis desa, karamba ikan,
lumbung pangan, benih, ternak kolektif, energi
mandiri, buah dan sayur mayur, BUMDes, tambatan
perahu, wisata desa.
4 SDA dan
lingkungan
Hutan dan kebun rakyat, hutan bakau, pengelolaan
sampah, dll.

• Perubahan posisi desa dari obyek pembangunan menjadi subyek
pembangunan.
• Perubahan dari tradisi proposal ke tradisi perencanaan yang matang.
• Kepala desa hadir sebagai pemimpin masyarakat yang sejati: mempunyai
visi, kemauan dan keberanian.
• Penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan, secara
demokratis (transparan, partisipatif dan akuntabel).
• Kebersamaan dan gotong royong antara pemimpin desa, lembaga-lembaga
desa, dan masyarakat.
• Pemerintah tidak boleh “cuci tangan”, tidak boleh “campur tangan” terlalu
dalam, melainkan memberikan “uluran tangan” kepada desa dengan
prinsip tut wuri handayani.
• Kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat
sipil, perusahaan dan lembaga-lembaga internasional dalam mendukung
pemberdayaan dan penguatan kapasitas desa.
• Konsolidasi kelembagaan, kebijakan, program dan anggaran pemerintah
agar tercipta “satu desa, satu perencanaan, satu anggaran”.
1212

04/07/15
04/07/15
1313