Telegram kapolri tentang penanganan tipikor

•

8 recomendaciones•12,194 vistas

Khalid Mustafa

Telegram Kapolri mengenai penanganan Tindak Pidana Korupsi yang didasarkan pada pengaduan masyarakat (Dumas)

Gobierno y org. sin ánimo de lucro

Telegram kapolri tentang penanganan tipikor

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

SK Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) TelukjambeJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Objek Pajak PenghasilanNadia Eva

Alur pendirian PTAri Raharjo

Contoh Penawaran Jasa Hukum Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))GLC

11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01Sudirman Sultan

Ijazah & Transkrip NilaiRichard Agung Sigiro

2016 surat pengertian n jenisWie SaLafie

Evaluasi kelembagaan 01National Research and Innovation Agency

Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...Ryadhi EthniCitizen

10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01Sudirman Sultan

surat wasiatLegal Akses

CV dan PortofolioHelmy Nastiansyah

Sakd modul 4Inspektorat Kabupaten Banjar

ijazah ronaldRonald Steven

Manga Nozoki Ana Tomo 9Kuroe

Putusan Mahkamah Agung RI no.1916 K/Pdt/1991 (Prinsip Piercing The Corporate ...Adnan Fauzi Siregar

Prosedur standar pelaksanaan perubahan (adendum kontrak) kon-13Claudius Herry

21. uj verifikator keuanganeka wardhana

Manga Nozoki Ana Tomo 11Kuroe

GCSE LawJoseph P. Campbell

La actualidad más candente (20)

SK Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Telukjambe

Objek Pajak Penghasilan

Alur pendirian PT

Contoh Penawaran Jasa Hukum Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

11 bahan ajar rencana operasi pengamanan hutan 01

Ijazah & Transkrip Nilai

2016 surat pengertian n jenis

Evaluasi kelembagaan 01

Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...

10 bahan ajar laporan kejadian tindak pidana kehutanan 01

surat wasiat

CV dan Portofolio

Sakd modul 4

ijazah ronald

Manga Nozoki Ana Tomo 9

Putusan Mahkamah Agung RI no.1916 K/Pdt/1991 (Prinsip Piercing The Corporate ...

Prosedur standar pelaksanaan perubahan (adendum kontrak) kon-13

21. uj verifikator keuangan

Manga Nozoki Ana Tomo 11

GCSE Law

Destacado

Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Khalid Mustafa

Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Khalid Mustafa

Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Khalid Mustafa

Potensi Permasalahan Hukum PBJ PemerintahKhalid Mustafa

Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Khalid Mustafa

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Khalid Mustafa

Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Khalid Mustafa

Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Khalid Mustafa

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Khalid Mustafa

Mengapa Perlu SOP PengadaanKhalid Mustafa

Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Khalid Mustafa

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa

Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01EnvaPya

Sosialisasi perpres 54 tahun 2010Khalid Mustafa

Peranan PA dan KPA dalam PBJKhalid Mustafa

3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJKhalid Mustafa

Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)Khalid Mustafa

Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Khalid Mustafa

Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Khalid Mustafa

Destacado (20)

Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015

Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)

Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)

Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah

Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)

Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015

Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)

Mengapa Perlu SOP Pengadaan

Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)

Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01

Sosialisasi perpres 54 tahun 2010

Peranan PA dan KPA dalam PBJ

3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ

Sejarah Pendirian Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)

Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...

Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015

Más de Khalid Mustafa

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa

Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKhalid Mustafa

Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Khalid Mustafa

Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa

Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa

Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa

Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Khalid Mustafa

Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan PerubahannyaKhalid Mustafa

Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Khalid Mustafa

Hasil Ujian Peserta 2Khalid Mustafa

Más de Khalid Mustafa (12)

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...

Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona

Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018

Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ

Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Permen PU Nomor 14 Tahun 2013

Kontrak berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya

Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)

Hasil Ujian Peserta 2

Último

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1

Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5