Dokumen tersebut membahas tentang metode penulisan rujukan dan daftar pustaka dalam penulisan karya ilmiah. Secara garis besar dijelaskan tiga bentuk penulisan rujukan yaitu bodynote, footnote, dan endnote beserta contoh-contoh penerapannya. Juga dijelaskan tata cara penulisan daftar pustaka pada akhir karya ilmiah.

1. AHMAD SHOLIKIN
PENULISAN RUJUKAN
Metode Penulisan Karya
Ilmiah

2. • Kutipan adalah penggunaan ide, konsep,
teori dan yang sejenisnya dari sumber
lain, baik secara langsung maupun tidak
langsung.
• Semua pengutipan yang ditulis harus
mencantumkan rujukannya.
• Kesengajaan atau kealpaan pencatuman
rujukan pada sebuah kutipan merupakan
pelanggaran etika dalam tulis-menulis.

3. Tata Cara Penulisan Rujukan
• Ada tiga bentuk penulisan rujukan, yaitu:
1. Bodynote (catatan tubuh) : Penulisan rujukan yang
langsung ditulis dalam teks kutipan.
2. Footnote (catatan kaki) : Penulisan rujukan dengan
menuliskan pada bagian kaki halaman yang
terdapat kutipannya.
3. Endnote (catatan akhir) : Penulisan rujukan dengan
menuliskan pada bagian akhir karangan (setelah
kesimpulan dan sebelum daftar pustaka).

4. 1. Tata Cara Penulisan
Bodynote
• Ditulis di akhir teks kutipan, tetapi dalam hal tertentu bisa di
awal atau tengah teks kutipan.
• Rujukan ditulis di dalam kurung.
• Secara umum rujukan terdiri dari: nama pengarang (tanpa
gelar), tahun publikasi dan nomor halaman.
• Format penulisan:
a. Jika penulisnya satu, contoh: ... (Barda Nawawi Arief, 2012:
7), atau: Menurut Barda Nawawi Arief (2012: 7), ...
b. Jika penulisnya dua, contoh: ... (Supardi dan Nachrawi,
2013: 1-3).
c. Jika penulisnya lebih dari dua: contoh: ... (Ruzardi, dkk.,
1998: 10), atau: Ruzardi, dkk. (1998: 10) mengemukakan ...

5. d. Jika sumber kutipan berasal dari dua atau lebih karya
penulis yang sama, dan diterbitkan pada tahun yang sama,
maka penulisan tahun diberi kode dengan huruf kecil: a, b,
dan seterusnya setelah tahun terbit. Contoh: ... (Sutrisno,
2005a: 8). Menurut Sutrisno (2005b: 76) ...
e. Jika satu kutipan diambil dari banyak sumber dengan
penulis yang berbeda-beda, maka dipisahkan dengan tanda
“;”. Contoh: ... (Yasmin, 1997: 2; Anwar dan Kelik, 2000: 6;
Farzan, dkk., 2000).
f. Jika rujukan diambil dari koran atau majalah, maka
penulisannya dengan format : (nama media ditulis miring,
waktu terbit). Contoh: ... (Suara Merdeka, 9 Maret 2014).

6. g. Jika kutipan berasal dari sumber kedua. Contoh:
 Herbert Packer (1970) dalam Arif Setiawan (2009:
23) berpendapat bahwa ...
 ... (Herbert Packer, dalam Arif Setiawan, 2009: 23)
 ... (Herbert Packer, dikutip oleh Arif Setiawan, 2009:
23)
Catatan: Dalam daftar pustaka hanya dicantumkan
referensi yang merupakan sumber kedua saja. Dalam
contoh di atas berarti yang dicantumkan adalah Arif
Setiawan, sedangkan Herbert Packer tidak perlu
dicantumkan.

7. Contoh :
Menurut Sudarto dan Muladi (1981: 151), politik hukum
adalah serangkaian usaha untuk menciptakan norma-
norma hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi
pada masa tertentu. Perkembangan hukum tidak
terlepas dari perkembangan dinamika atau pengaruh
politik pada suatu masa (Moh. Mahfud MD, dalam
Ni’matul Huda, 2010: 8). UU Pornografi merupakan
respon terhadap semakin maraknya peredaran
pornografi di Indonesia. Data Departemen Kominfo
menunjukan bahwa 90% anak-anak di Indonesia
dengan usia antara 8 hingga 16 tahun yang
menggunakan internet pernah melihat situs porno di
internet (Kompas, 12 Juli 2007).

8. 2. Tata Cara Penulisan Footnote
• Ditulis pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipannya.
• Baris pertama ditulis menjorok ke dalam.
• Nama pengarang ditulis tanpa gelar.
• Format penulisan:
1. Penulisan rujukan berupa buku dengan urutan: nama pengarang, judul
buku (ditulis miring), cetakan, edisi (jika ada), nama penerbit, kota
penerbit, dan halaman. Contoh:
a. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, Cetakan Pertama, Edisi
Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 100.
b. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Panitensier
Indonesia, Cetakan Pertama, Sinar Gravika, Jakarta, 2010, hlm. 4.
c. Sakidjo, dkk., Hukum Pidana; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana
Kodifikasi, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, tanpa tahun,
hlm. 6.

9. 2. Penulisan rujukan berupa buku bunga rampai dengan urutan:
nama penulis, judul artikel (diberi tanda petik), nama editor, judul
buku (ditulis miring), cetakan, edisi (kalau ada), nama penerbit,
kota penerbit, tahun dan halaman. Contoh:
Ari Wibowo, “Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum
Progresif”, dalam Mahrus Ali (editor), Membumikan Hukum
Progresif, Cetakan Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta,
2013, hlm. 5.
3. Penulisan rujukan berupa buku terjemahan dari bahasa asing
dengan urutan: nama pengarang buku asli, judul buku
terjemahan (ditulis miring), nama penerjemah, cetakan, edisi
(kalau ada), nama penerbit, kota penerbit, tahun dan halaman.
Contoh:
Jan Rammelink, Hukum Pidana, terjemahan oleh Tristam Pascal
Moeliono, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 82.

10. 4. Penulisan rujukan berupa sumber kedua. Contoh:
John Rawls, A Theory of Justice, dikutip dalam Munir
Fuady, Bisnis Kotor; Anatomi Kejahatan Kerah Putih,
Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2004, hlm. 60.
5. Penulisan rujukan berupa jurnal dengan urutan: nama
pengarang, judul artikel (diberi tanda petik), nama
jurnal (ditulis miring), volume/edisi, tahun dan halaman.
Contoh:
Tengku Ghani Jusoh, “Terrorism According to Arabic
Lexicography”, Jurnal Millah, Vol. VI, No. 1, Agustus
2006, hlm. 45.

11. 6. Penulisan rujukan berupa Skripsi/Tesis/Disertasi
dengan urutan: nama pengarang, judul karangan
(diberi tanda petik), bentuk karangan, nama
institusi, kota institusi, tahun, dan halaman.
Contoh:
Ewit Soetriadi, “Kebijakan Penanggulangan
Tindak Pidana Terorisme dengan Hukum Pidana”,
Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum,
Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm.
301.

12. 7. Penulisan rujukan berupa makalah dengan urutan:
nama pengarang, judul karangan (diberi tanda petik),
nama forum (ditulis miring), penyelenggara, tempat,
tanggal dan halaman. Contoh:
Barda Nawawi Arief, “Kriminalisasi Kebebasan Pribadi
dan Pornografi/ Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan
Pidana”, Makalah dalam Seminar tentang Kriminalisasi
Kebebasan Pribadi dan Pornografi-Pornoaksi dalam
RUU KUHP, diselenggarakan oleh Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia, Hotel Graha Santika Semarang,
20 Desember 2005, hlm. 60.

13. 8. Penulisan rujukan berupa artikel dari internet dengan
urutan: nama penulis, judul artikel (diberi tanda petik),
alamat e-mail (diberi garis bawah), tanggal akses. Contoh:
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik
Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”,
http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php,
diakses pada tanggal 25 Juli 2011.
9. Penulisan rujukan jika tidak ada nama pengarangnya,
maka ditulis “anonim”. Contoh:
Anonim, “UU Anti Teroris Ditujukan untuk Umat Muslim”,
http://www.cmm.or.id, diakses pada tanggal 16 Maret
2011.

14. 10. Pengutipan ulang dari sumber yang sama digunakan
identitas berupa: Ibid., Loc. Cit., dan Op. Cit. Kecuali untuk
sumber elektronik, maka ditulis kembali secara lengkap.
a. Ibid (singkatan dari ibidium): Dipergunakan untuk
catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki
yang tepat di atasnya (tanpa diselingi sumber lain).
b. Loc. Cit (singkatan dari loco citati): Dipergunakan untuk
catatan kaki yang sumbernya pernah dikutip dan
pengutipannya pada halaman yang sama, tetapi sudah
diselingi catatan kaki dari sumber lain.
c. Op. Cit (singkatan dari opere citati): Dipergunakan untuk
catatan kaki yang sumbernya pernah dikutip dan
pengutipannya pada halaman yang berbeda, tetapi
sudah diselingi catatan kaki dari sumber lain.

15. Contoh :
1. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan
Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, Cetakan
Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 100.
2. Tengku Ghani Jusoh, “Terrorism According to Arabic
Lexicography”, Jurnal Millah, Vol. VI, No. 1, Agustus 2006, hlm.
45.
3. Ibid., hlm. 50.
4. Ibid.
5. M. Yahya Harahap, Pembahasan ... Op. Cit., hlm. 201.
6. Ewit Soetriadi, “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana
Terorisme dengan Hukum Pidana”, Tesis pada Program
Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008,
hlm. 301.
7. M. Yahya Harahap, Pembahasan ... Loc. Cit.
8. Ewit Soetriadi, Kebijakan ... Loc. Cit.

16. 3. Tata Cara Penulisan
Endnote
• Penulisan endnote sama dengan footnote,
sehingga tata cara penulisan yang berlaku
dalam endnote sama dengan tata cara
penulisan footnote.
• Perbedaan endnote dan footnote : Endnote
diletakkkan di bagian akhir suatu karya tulis
ilmiah, sedangkan footnote diletakkan pada
bagian kaki halaman yang terdapat kutipannya.

17. PENULISAN DAFTAR
PUSTAKA

18. • Daftar pustaka adalah daftar acuan atau refrensi yang ditulis pada bab
akhir karya tulis ilmiah.
• Penulisan daftar pustaka didasarkan pada urutan abjad (alvabet).
• Jika menggunakan beberapa sumber dari penulis yang sama, maka
urutannya dimulai dari sumber yang tahun terbitnya lebih awal.
• Jika menggunakan beberapa sumber dari penulis yang sama, maka
nama penulisnya diganti dengan garis putus-putus sebanyak 10 (---------
-).
• Penulisan baris pertama mulai dari margin paling kiri, dan baris kedua
menjorok ke dalam sebanyak tujuh ketukan.
• Ditulis dengan satu spasi.
• Format penulisan daftar pustaka sama dengan penulisan footnote
dengan beberapa pengecualian:
1. Halaman sumber rujukan tidak perlu dicantumkan.
2. Pada buku bunga rampai, nama penulis dan judul artikelnya tidak
perlu dicantumkan.
3. Pada kutipan berupa sumber kedua, nama penulis dan judul sumber
pertama tidak perlu dicantumkan.

19. Contoh (Footnote):
1. Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana;
Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana
Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 18.
2. Tengku Ghani Jusoh, “Terrorism According to Arabic
Lexicography”, Jurnal Millah, Vol. VI, No. 1, Agustus 2006, hlm. 45.
3. Ibid., hlm. 50.
4. Ari Wibowo, “Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan
Hukum Progresif”, dalam Mahrus Ali (editor), Membumikan Hukum
Progresif, Cetakan Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013,
hlm. 5.
5. Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 78.
6. John Rawls, A Theory of Justice, dikutip dalam Munir Fuady,
Bisnis Kotor; Anatomi Kejahatan Kerah Putih, Cetakan Pertama,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 60.

20. Contoh (Daftar Pustaka):
Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2003.
----------, Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana
Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
Mahrus Ali (editor), Membumikan Hukum Progresif,
Cetakan Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta,
2013.
Munir Fuady, Bisnis Kotor; Anatomi Kejahatan Kerah
Putih, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2004.