1. Budaya Politik diBudaya Politik di
IndonesiaIndonesia
KEWARGANEGARAANKEWARGANEGARAAN
KELAS XIKELAS XI
SMA STELLA DUCE BANTULSMA STELLA DUCE BANTUL
2. Budaya Politik di
Indonesia
• adalah salah satu komponen
dalam sistem politik.
Komponen sistem politik
lainnya adalah Struktur
Politik
3. Beberapa pengertian
tentang Budaya Politik
• Budaya Politik adalah sikap orientasi
warga negara terhadap sistem
politik dan aneka ragam bagiannya,
dan sikap terhadap peranan warga
negara didalam sistem itu (G.A.
Almond dan S. Verba (1991:21))
4. • Budaya Politik adalah pandangan politik
yang mempengaruhi sikap, orientasi, dan
pilihan politik seseorang. Budaya Politik.
Lebih mengutamakan dimensi psikologis
dari suatu sistem politik, yaitu sikap,
sistem kepercayaan, simbol yang dimiliki
individu dan yang dilaksanakannya dalam
masyarakat ( Marbun, 2005:84).
5. • Budaya Politik adalah keyakinan,
sikap, nilai, ide-ide, sentimen dan
evaluasi suatu masyarakat tentang
sistem politik negeri mereka dan
peran masing-masing individu dalam
sistem itu (Larry Diamond,
2003:207).
6. • Budaya Politik adalah sikap dan
orientasi suatu warga suatu negara
terhadap kehidupan pemerintahan
negara dan politiknya (Mochtar
Masoed dan colin MacAndrews)
7. • Budaya Politik adalah suatu konsep yang
terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilaidan
ketrampilan yang sedang berlaku bagi
seluruh anggota masyarakat, termasuk
pola kecenderungan-kecenderungan
khusus serta pola-pola kebiasaan yang
terdapat pada kelompok-kelompok dalam
masyarakat (Almond dan Powell,
1966:23).
8. Tipe-tipe Budaya Politik yang
berkembang dalam masyarakat
Indonesia
• Berdasarkan Sikap, Nilai, Informasi,
dan kecakapan Politik yang dimiliki,
orientasi warga negara terhadap
kehidupan politik dan pemerintahan
negarannya (Budaya Politiknya), dapat
digolongkan kedalam tiga, yaitu
sebagai berikut:
9. Budaya Politik Parokial
(Parochial Political Culture)
• Budaya Politik ini terbatas pada satu wilayah atau lingkup
yang kecil atau sempit. Pada umumnya Budaya ini terdapat
pada masyarakat yang tradisional dan sederhana. Dalam
masyarakat seperti ini, spesialisasi sangat kecil dann belum
banyak berkembang. Demikian pula, karena terbatasnya
differensiasi sosial para pelaku politik sering melakukan
perannya serempak dengan perannya dalam bidang ekonomi,
keagamaan, dan lain-lain. Tidak ada peranan politik yang
bersifat khas dan berdiri sendiri. Pada kebudayaan parokial,
anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat
terhadap objek-objek politik yang luas, kecuali dalam batas
tertentu di tempat mereka tinggal.itupun terbatas dalam
bentuk kesadaaraan anggota masyarakat akan adanya pusat
kekuasaan politik dalam masyarakatnya.
10. Budaya Politik Subjek (Subject
Political Culture)
• Menurut Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews, Budaya Politik
Subjek menunjuk pada “orang-orang secara pasif patuh pada
pejabat pemerintahan dan undang-undang tetapi tidak melibatkan
diri dalam politik atau memberikan suara pada Pemilihan Umum.
Pandangan nyata mereka terhadap objek politik dapat dilihat dari
pernyataannya baik berupa kebanggaan, ungkapan sikap mendukung
maupun sikap bermusuhan terhadap sistem. Posisinya pada intinya
adalah pasif, mereka menganggap diri tidak berdaya mempengaruhi
atau mengubah sistem.
• Ciri yang lainnya adalah adanya persepsi (Pemahaman dan
Penerimaan) masyarakat bahwa masyarakat tersusun secara
hierarkis. Dalam hal ini, seorang individu atau kelompok sudah
diguratkan menerima saja keadaan dan harus puas menerima
“kodrat-nya”.
11. Budaya Politik Partisipan
(Participant Political
Culture)
• Budaya Politik Partisipan adalah suatu bentuk
budaya dimana anggota masyarakat cenderung
diorientasikan secara eksplisit terhadap suatu
sistem sebagai suatu keseluruhan dan terhadap
struktur dan proses politik serta administratif .
Budaya Politik ini ditandai oleh adanya kesadaran
bahwa dirinya ataupun orang lain sebagai anggota
aktif dalam kehidupan politik. Ini menunjuk pada
orang-orang yang melibatkan diri dalam kegiatan
politik paling tidak dalam kegiatan pemberian
suara dan memperoleh informasi yang cukup
banyak dalam kehidupan politik.
12. 3.pentingnya sosialisasi
pengembangan budaya
politik
• pengertian Sosialisasi Politik.
a. Sosialisasi Politik adalah cara bagaimana
masyarakat meneruskan Budaya
Politiknya. Dengan memberikan penekanan
pada cara masyarakat meneruskan
kebudayaan politiknya, pengertian atau
batasan yang dikemukakan oleh Kenneth
P. Langton ini memang merupakan
pengertian sosialisasi politik dalam arti
seluas-luasnya (Haryanto, 1992:36).
13. b. Sosialisasi Politik menunjuk pada suatu
proses dimana sikap-sikap politik dan
pola-pola tingkah laku politik diperoleh
atau dibentuk, dan juga merupakan sarana
bagi suatu generasi untuk menyampaikan
patokan-patokan politik dan keyakinan-
keyakinan politik pada generasi
berikutnya (Gabriel A. Almond, 1974:44).
14. c. Sosialisasi Politik dapat dipandang sebagai
suatu pewarisan, pengetahuan, nilai-nilai,
dan pandangan-pandangan politik dari
orang tua, guru, dan sarana-sarana
Sosialisasi yang lainnya kepada warga
negara baru dan mereka yang menginjak
dewasa (Richard E. Dawson, dalam
Haryanto, 1992:37).
15. d. Sosialisasi Politik merupakan suatu
istilah yang digunakan untuk
menggambarkan suatu proses dimana
seseorang mempelajari dan
menumbuhkan pandangannya tentang
pollitik (Dennis Kavanagh, 1982:37).
16. e. Sosialisasi Politik merupakan proses
pembentukan sikap dan orientasi
politik anggota masyarakat (Ramlan
Surbakti, 1992:117).
17. • Dalam upaya pengembangan budaya politik, sosialisasi politik
sangat penting menurut Gabriel A. Almond, sosialisasi dapat
membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu
bangsa. Selain itu juga, sosialisasi politik dapat memelihara
kebudayaan politik suatu bangsa dalam bentuk penyampaian
kebudayaan itu dari generasi tua ke generasi muda, serta
dapat pula mengubah kebudayaan politik. Terdapat 6 sarana
atau agen sosialisasi politik yaitu; Keluarga, Sekolah,
kelompok bergaul atau bermain, tempat kerja, Media masa,
dan kontak-kontak politik langsung (Haryanto,
1982:39;Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews, 1986:37).
18. FUNGSI SOSIALISASI
POLITIK BAGI MASYARAKAT
• Menanamkan nilai-nilai dan norma-norma pada
masyarakat
• Mengenalkan visi misi parpol
• Mengenalkan program-program pemerintah
• Meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dlm
pemerintah
• Memperkaya pengertahuan, pemahaman, serta
penghayatan masyarakat thdp perpolitikan
• Meningkatkan frekuensi keterlibatan masyarakat
terhadap pemerintahan
19. 4. peran serta Budaya
Politik Partisipan
1. KONSEP PARTISIPASI POLITIK
• Pengertian Budaya Politik Partisipatif
• Kata “Partisipatif” berasal dari kata “Partisipasi”, Partisipasi berarti ambil
bagian atau ikut serta atau berperan serta dalam usaha bersama dengan
orang lain untuk kepentingan bersama. Dalam arti demikian kita disadarkan
bahwa suuatu kegiatan pembangunan politik, umpamanya adalah suatu usaha
bersama yang membutuhkan kerja sama. Itu berarti, di satu pihak kita tidak
boleh sebagai penonton, membiarkan kegiatan pembangunan politik
dirancang, dilaksanakan, dan dipikul orang lain saja. Jika itu terjadi itu sama
saja dengan membiarkan nasib dan hari depan ditentukan oleh orang lain.
• Budaya Politik Partisipatif disebut juga dengan Budaya Politik Demokrasi.
Menurut Gabriel A. Almond dan Sydney Verba (afan Gaffar 202:100),
Budaya Politik Partisipatif atau Demokratis adalah suatu kumpulan sistem
keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya, yang menopang
terwujudnya partisipasi.
20. Sifat-sifat partisipasi
politik yang baik
• Positif : partisipasi yg mendukung kelancaran bersama untuk tujuan
yg ingin dicapai
• Kreatif : keterlibatab yang berdaya cipta, melahirkan ide-ide baru,
cara kerja yg lebih efiien
• Kritis-kreatif-konstruktif : bentuk partisipasi yang dilkukan
dengan mengkaji suatu bentuk kegiatan, menunjukkan kekurangan
atau kesalahan dengan menawarkan alternatif yang lebih baik.
• Partisipasi realistis : keikutsertaan dengan memperhitungkan
kenyataan baik baik kenyataan dalam masyarakat maupun kenyataan
mengenai kemampuan pelaksana kegiatan, waktu yang tersedia,
kesempatan, dan ketrampilan para pelaksana.
21. CIRI=CIRI
PARTISIPASI POLITIK
• Berupa kegiatan atau perilaku luar individu yang dapatdiamati, bukan
perilaku batiniah.
• Kegiatan tsb diarahkan untuk memengaruhi pemerintah selaku pembuat dan
pelaksana keputusan politik
• Kegiatan yang berhasil ataupun yang gagal memengaruhi pemerintah
termasuk dalam konsep partisipasi politik
• Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung maupun
tdk langsung
• Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara prosedur wajar
dan tidak berupa kekerasan
nonviolence : ikut pemilihn, menulis surat, mengajukan petisi
violence : demonstrasi, pembakangan halus,
22. 2. PRAKTIK PARTISIPASI POLITIK
• PRAKTIK PARTISIPASI POLITIK MENURUT HUNTINGTON
DAN NELSON
a. Keg. Pemilihan : memberikan suara, sumbangan-sumbangan untuk
kampenye, bekerja dalan suatu pemilihan, mencari dukungan bagi
calon atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil
proses pemilian.
b. Lobbying : mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk
menghubungi pejabet-pejabat pemerintah
c. Kegiatan orgnisasi : partisipasi anggota atau pejabat dalan
organisasi
d. Mencari koneksi : tindakan perorangan yg ditujukan kpd pejabat
pemerintah
e. Tindakan kekerasan : upaya memengaruhi pengamilan keputusan
pemerintah
23. •Menurut Milbrarth M L Goel
Aphatetic inactives : tida partisipatif : tdk memilih
Passives supporter : memilih scr reguler, membayar semua
pajak
Contact spesialis : pejabat penghubung lokal, provinsi, dan
nasional dlm mslh2 tt.
Communicators: mengikuti informasi2 politik, terlibat dalam
diskusi2,menulis surat dukungan atau protes
Party and compaign worker : bekerja untuk parpol atau
kandidat
Community activist ; bekerja dengan orang lain berkaitan
dengan maslah2 lokal, melakukan kontak dengan pejabat2
berkenaan dg isu2 sosial
Protesters : bergabung dengan demonstrasi2 publik di jalanan