Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut merupakan bagian penutup laporan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kecamatan Bekasi Barat. 2. Tingkat partisipasi pemilih hanya 43,81% dari total pemilih yang terdaftar. 3. Rendahnya minat pemilih disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya calon yang layak dan ketid

1. 55
PANITIA PENGAWAS PEMILUKADA
KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI
Jl. HARAPAN BARU REGENCY RAYA No1 Kotabaru-Bekasi Barat . Telp/ : (021) 92419942
BAB VI
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi
tahun 2012 – 2013, yang diikuti oleh 5 ( lima ) pasangan calon Walikota dan Wakil
Walikota Bekasi sebagai berikut :
Hasil perhitungan dari PPK Bekasi Barat adalah Pasangan No Urut 4 Rakhmat
Effendi dan Ahmad Syaikhu memperoleh suara terbanyak yaitu 32.944 suara ,
pasangan Dadang-Lucky sebanyak 24.329 suara, pasangan Sumiyati-Anim sebanyak
17.688 suara , Salih-Aam sebanyak 6.417 suara dan pasangan Awing-Andi sebanyak
5.803 suara.
Dari jumlah pemilih dalam salinan DPT : 199356 dengan jumlah TPS 416,
maka se-kecamatan Bekasi Barat Pemilih hanya mencapai : 43,81 %.
Jumlah pemilih di bawah angka 50 persen ini jelas-jelas menunjukkan
rendahnya minat warga kecamatan Bekasi Barat untuk berpartisipasi dalam pilkada.
Padahal pilkada dilaksanakan pada hari Minggu, hari libur. Kalau saja pilkada
dilaksanakan di hari kerja, mungkin bisa dimaklumi karena sebagian besar warga kota
Bekasi bekerja dan mencari nafkah di Jakarta. Bekasi ibaratnya cuma tempat
numpang tidur saja.
Rendahnya minat warga berpartisipasi di pilkada di hari libur tentu saja bisa
menimbulkan sejumlah tanya. Beragam alasan bisa dimunculkan. Alasan lain, warga
lebih memilih waktu libur untuk bersantai bersama keluarga. Jalan-jalan keluar kota

2. 56
atau sekedar nongkrong di rumah. Alasan lain lagi yang justru sangat penting adalah
tidak semua warga Bekasi yang namanya tercatat dalam Daftar PemilihTetap atau
masih ber KTP Bekasi yang menerima surat undangan untuk datang ke TPS. Karena
tidak dapat undangan, banyak yang tidak tahu kalau tanggal 16 Desember 2012
adalah tanggal pelaksanaan penyoblosan Pilkada Kota Bekasi.
Terlalu luasnya cakupan serta ketidakjelasan kualifikasi dan sanksi bagi
pelanggarnya Pada pasal 248 UU 10 Tahun 2008 ditegaskan bahwa pelanggaran
administrasi pemilu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang bukan
merupakan di luar ketentuan tindak pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang
diatur dalam peraturan KPU.
Dengan pengertian ini, maka sebenarnya lingkup pelanggaran administrasi
pemilu adalah amat luas. Seperti yang bisa dipelajari baik dari ketentuan UU No. 10
Tahun 2008 maupun setiap peraturan KPU, sebagian besar di antaranya tidak ada
ketentuan sanksi. contoh saja, pada waktu Panwascam Bekasi Barat menerima
laporan terkait dengan anggota PPS yang tidak mengumumkan Daftar Pemilih
Sementara (DPS) dan dinyatakan sebagai pelanggaran, namun penerapan sanksinya
tidak ada.
Selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Bekasi Barat beserta 5 (lima) Pengawas
Pemilu Lapangan, yang dibantu oleh Sekretariat berserta Staff, telah melaksanakan
tugas dan wewenang seperti yang telah diatur didalam Undang – undang, dalam
mengawasi Tahapan Demi tahapan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah , memang banyak hal-hal yang kurang sempurna, baik yang
dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu , juga para pemangku
kepentingan dalam hal ini Pemerintahan. Jadi Inti Kesimpulannya, partisipasi warga
Bekasi dalam pilkada kali ini rendah karena alasan tidak adanya calon yang bagus dan
layak untuk dipilih. Warga Bekasi tidak peduli dengan pilkada, karena apapun
hasilnya tidak akan mempengaruhi kehidupan warga. Sementara alasan ketiga adalah
lebih kepada kekurangan penyelenggara pilkada dalam mengelola pelaksanaan
pilkada sehingga banyak warga yang tidak mendapatkan pemberitahuan yang
semestinya.